Get My Book !

http://etw-accountant.com/panduan-praktis-standar-akuntansi-keuangan-berbasis-ifrs-2e/

Dampak SDGs dalam Laporan Keuangan dan Peran Penting Akuntan

By Ersa Tri Wahyuni

Tulisan ini dimuat dalam Majalah Akuntan Indonesia edisi Juni 2018 halaman 24-26.

 

Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan PBB tahun 2015 lalu, telah memasang 17 target ambisius untuk diraih pada tahun 2030. Apabila semua capaian SDGs ini berhasil diraih, Bumi diharapkan menjadi tempat yang lebih baik bagi umat manusia. Namun target target SDGs akan mustahil tercapai bila hanya menjadi topik diskusi dalam seminar dan konferensi tingkat tinggi. Untuk mencapai SDGs, sektor swasta harus memasukkan SDG dalam strategi perusahaannya dibarengi dengan pemerintah yang memberikan insentif agar sektor swasta turut berperan aktif mencapai target SDGs.

foto 17 SDGs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektor swasta sepertinya mulai memberikan perhatian yang lebih terhadap SDGs dibandingkan era Millenium Development Goals sebelumnya (2000-2015). Riset PBB terhadap 1000 lebih CEO dari lebih dari 100 negara menyimpulkan bahwa sebanyak 89% dari CEO menyadari bahwa komitment perusahaan terhadap SDG memberikan dampak terhadap industri mereka. Lebih dari itu, 87% CEO percaya bahwa SDG membuka banyak kesempatan bagi perusahaan untuk memikirkan ulang pendekatan bisnis yang berfokus pada penciptaan nilai yang berkelanjutan  (UN, 2016).

Laporan PWC (2017) juga menjelaskan 62% perusahaan dunia telah menyebutkan SDGs dalam laporan mereka.  Survey yang dilakukan oleh PWC ini meliputi 470 perusahaan di 17 negara. Namun sayangnya walaupun 62% perusahaan yang disurvey telah menyebutkan SDG dalam laporan perusahaan namun hanya 37% saja yang benar benar serius menetapkan prioritas target SDG mana yang menjadi sasaran perusahaan mereka. Sementara itu 63% perusahaan lainnya tidak memberikan kaitan berarti antara SDG dengan target target perusahaan. Dengan demikian banyak perusahaan yang masih memandang SDG sebagai suatu “jargon” yang mungkin terdengar keren di dalam laporan perusahaan namun tidak benar benar mentautkan target target perusahaan dengan SDG.

Kesulitan perusahaan dalam mentautkan target SDG ke dalam strategi perusahaan disambut oleh beberapa pihak yang berkepentingan. Saat ini telah tersedia beberapa alat yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memasukkan konsep konsep SDG dalam strategi perusahaan dan pelaporan. Beberapa framework yang dapat digunakan oleh perusahaan tertera dalam tabel 1

tabel framework SDG

Dampak SDGs ke dalam Laporan Keuangan

Berbagai framework yang tertera dalam tabel 1 akan mempermudah perusahaan dalam memasukkan SDG ke dalam strategi perusahaan.  Setelah perusahaan memanfaatkan aneka framework untuk mentautkan strategi perusahaan dengan SDG, pertanyaan penting berikutnya adalah bagaimana sebenarnya perusahaan dapat target target SDG berdampak pada laporan keuangan? Apabila perusahaan sudah berkomitmen untuk memprioritaskan suatu target SDG tertentu yang ingin dicapai perusahaan, standar akuntansi mana saja yang sekiranya harus menjadi perhatian dalam penyusunan laporan keuangan?

Setidaknya ada beberapa SAK yang dapat digunakan atau menjadi perhatian perusahaan yang memasukkan SDG ke dalam laporan keuangan (lihat gambar 1)

 

1.      Pencadangan Biaya Lingkungan dan PSAK 57 Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi

 

SDG menitikberatkan kepedulian perusahaan terhadap keberlangsungan lingkungan hidup sehingga kegiatan ekonomik perusahaan dapat terus berlangsung dengan lestari. Perusahaan yang berkomitmen terhadap SDG seharusnya tidak lagi menggunakan cara cara non-etis yang merusak lingkungan seperti pembakaran hutan untuk persiapan lahan perkebunan. Perusahaan juga selalu berusaha menegakkan komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan memperhatikan kualitas limbah yang dibuang ke sungai, atau kualitas emisi karbon, atau biaya biaya terkait kelestarian lingkungan lainnya. PSAK 57 menjelaskan bagaimana perusahaan harusnya membuat cadangan bila memiliki kewajiban konstruktif (bukan hanya kewajiban hukum) seperti misalnya komitmen perusahaan terhadap kelestarian lingkungan.

PSAK and SDG

 

2.      Perubahan Teknologi yang Cepat dan PSAK 48 Penurunan Nilai Aset

Dengan sumber daya alam yang semakin terbatas dan teknologi yang semakin maju, Perusahaan dituntut untuk semakin cepat beradaptasi dengan teknologi apabila ingin memiliki bisnis yang berkelanjutan. Perubahan teknologi dapat mengubah aset perusahaan menjadi usang lebih cepat sehingga perusahaan harus mempertimbangkan penggunaan PSAK 48 untuk mengukur penurunan nilai aset mereka. Misalnya teknologi baru pengolahan limbah yang dianjurkan (atau bahkan disyaratkan) pemerintah membuat instalasi pengolahan limbah yang dimiliki perusahaan menjadi usang.

 

3.      Manajemen Risiko dan pengungkapannya dalam PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan

Bayangkan anda adalah sebuah bank di mana mayoritas nasabah anda adalah perusahaan yang bergerak di bidang agrikultur.  Kenaikan suhu Bumi dua derajat saja dapat sangat mempengaruhi bisnis para nasabah anda di masa depan. Pemanasan global dan perusakan lingkungan dapat memunculkan risiko suhu Bumi yang meningkat dua derajat. Kenaikan suhu ini dapat menimbulkan kekeringan di beberapa negara tempat nasabah anda beroperasi sehingga meningkatkan beban biaya mereka. Peningkatan suhu juga dapat mencairkan es di kutub yang berakibat naiknya permukaan air laut dan banjir di beberapa kota. Semua perubahan iklim ini adalah risiko bisnis yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan, bukan hanya perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan namun juga perusahaan agrikultur. Risiko lingkungan harus dikelola dengan baik dan diungkapkan oleh perusahaan terutama bila terkait dengan instrumen keuangan.

 

4.      Memperhitungkan Risiko Lingkungan dalam Model Penurunan Nilai PSAK 71 Instrumen Keuangan

PSAK 71 yang akan berlaku di Indonesia pada tahun 2020 meminta perusahaan melakukan pemodelan “expected credit loss” dengan mempertimbangkan kemungkinan kemungkinan gagal bayar sepanjang usia instrumen keuangan. Usia instrumen keuangan yang panjang misalnya pinjaman jangka panjang juga menuntut pemberi pinjaman untuk mempertimbangkan risiko risiko lingkungan yang kemungkinan akan terjadi. Seperti dalam skenario sebelumnya di mana suhu bumi meningkat dua derajat, asumsi asumsi lain terkait risiko lingkungan misalnya adalah curah hujan yang meningkat, risiko gempa bumi dan sebagainya.

 

5.      Kesetaraan Jender dan PSAK 24 Imbalan Kerja

Salah satu target SDG adalah kesetaraan jender (gender equality). Perusahaan harus memberikan hak dan kewajiban yang setara untuk karyawan laki-laki dan perempuan. Riset World Bank menunjukkan bahwa kesenjangan upah antara buruh perempuan dan laki laki masih tinggi (World Bank, 2015), terutama untuk buruh perempuan dengan tingkat pendidikan rendah. Menyetarakan tingkat upah bagi buruh perempuan dan laki-laki membawa konsekwensi langsung terhadap beban imbalan kerja perusahaan.

 

Kesetaraan jender bukan hanya issue upah perempuan yang disetarakan dengan laki-laki namun juga memberikan benefit yang setara untuk pekerja laki-laki, misalnya terkait dengan cuti melahirkan. Perempuan biasanya memiliki hak cuti melahirkan tiga bulan yang tidak dinikmati oleh karyawan laki-laki. Hal ini banyak dikritik mengingat para Bapak juga terkena dampak dari kehadiran bayi dalam keluarga (seperti rasa lelah dan kurang tidur). Banyak perusahaan yang juga memberikan hak cuti bagi bagi karyawan laki-laki yang baru menjadi ayah. Peningkatan benefit cuti ini tentunya memiliki dampak pada imbalan kerja yang ditanggung perusahaan.

 

6.      Beban Riset dan Pengembangan dan PSAK 19 Aset Takberwujud

Mempertimbangkan SDGs bukan hanya selalu ekstra biaya yang harus dibebankan. Kepedulian SDGs juga membuka banyak peluang bisnis baru. Seperti peluang bisnis untuk energi terbarukan, bisnis berbasis platform yang memangkas rantai nilai tradisional, atau produk produk agrikultur premium seperti bahan makanan organik. Masyarakat dunia yang semakin peduli dengan kelestarian lingkungan menuntut produk produk bersertifikasi ramah lingkungan. Juga menuntut inovasi produk yang lebih hemat energi. Kebutuhan ini dapat direspon oleh dunia bisnis dengan menjadikan kegiatan riset dan pengembangan. Di dalam mengembangkan produk baru, perusahaan juga harus memasukkan unsur SDGs di dalam pertimbangannya. Misalnya penciptaan kemasan produk yang ramah lingkungan dan tidak menggunakan plastik.

 

Riset dan pengembangan menjadi ujung tombak perusahaan dalam berinovasi dan menciptakan bisnis yang berkelanjutan. PSAK 19 mengatur persyaratan bagaimana perusahaan dapat mengkapitalisasi biaya pengembangan dan mengakuinya menjadi aset takberwujud.

 

Peran Akuntan dalam Mencapai SDGs

Akuntan memiliki peran penting dalam pencapaian SDGs (IFAC 2016; ACCA 2017; Makarenko & Plastun 2017). Akuntan berperan menjadi “value reporter” yang melaporkan nilai-nilai perusahaan kepada stakeholders. Selain sebagai penyusun laporan, akuntan juga berperan sebagai “value keeper” yang menjaga perusahaan tetap pada komitmennya dalam mencapai nilai-nilai yang sudah dijadikan visi dan misi perusahaan. Tanpa peran akuntan, target-target SDG mungkin hanya menjadi slogan-slogan cantik dalam laporan perusahaan. Akuntan harus membangun awareness perusahaan dan sektor swasta pentingnya memasukkan SDGs dalam strategi perusahaan mereka. Bukan untuk gagah gagahan tapi karena memang hal tersebut akan menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang. Lihatlah perusahaan-perusahaan dunia yang langgeng sampai ratusan tahun, biasanya adalah mereka yang setia menjunjung etika dan kelestarian lingkungan.

 

 

Daftar Pustaka

ACCA, 2017. The Sustainability Development Goals: Redefining context, risk and opportunity. Diakses tanggal 5 Mei 2018.  Tersedia di http://www.accaglobal.com/ content/dam/ACCA_Global/professional-insights/The-sustainable-development-goals/pi-sdgs-accountancy-profession.pdf

IFAC, 2016. The 2030 Agenda for Sustainable Development. Diakses tanggal 5 Mei 20tainable-development

Makarenko,I and Plastun,A, 2017. The role of accounting in sustainable development. Accounting and Financial Control (openaccess) , 1 , 4-12

PWC, 2017. SDGs Reporting Challenge 2017. Diakses tanggal 27 Maret 2018. Tersedia di https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/SDG/pwc-sdg-reporting-challenge-2017-final.pdf

United Nations. (2016). UN Global Compact and Accenture Strategy 2016 CEO Study. Diakses tanggal 27 Maret 2018. Tersedia di https://www. accenture.com/us-en/insight-unglobal-compact-ceo-study.

Menggagas Akuntansi Untuk Cryptocurrencies

Oleh : Ersa Tri Wahyuni

Tulisan ini dimuat dalam majalah Akuntan Indonesia edisi Februari 2018.

 

Bulan November dan Desember 2017, berita mengenai fluktuasi harga Bitcoin mendominasi dunia maya. Bitcoin sebagai cryptocurrencies dengan kapitalisasi pasar terbesar menyentuh nilai fantastis sampai US$19.783.06 per koinnya pada hari 17 Desember 2017, padahal Bitcoin hanya bernilai dibawah US$1000 pada 1 Januari 2017. Bukan hanya Bitcoin yang bergerak seperti roller-coaster pada akhir tahun 2017 tapi juga cryptocurrencies lainnya seperti Etherum, Litecoin dan Cardano. Cardano misalnya meningkat 90% nilainya hanya dalam waktu 24 jam.[1]

Eforia Bitcoin banyak dipengaruhi oleh spekulasi terhadap teknologi blockchain yang diharapkan akan semakin berpengaruh di masa depan. Artikel artikel mengenai teknologi blockchain di jagad maya biasanya mengagung-agungkan keuntungan dan manfaatnya. Secara sederhana teknologi blockchain adalah seperti excel spreadsheet di internet yang mana siapa saja dapat menambahkan baris baru di dalam file tersebut. Setiap baris mencerminkan transaksi antar pihak – bisa transaksi tunai kas atau transfer aset lainnya. Dan bila suatu baris telah tercipta maka transaksi tersebut tidak bisa diubah atau dihilangkan. Sebelum transaksi tersebut “tertulis”, komputer para pengguna blockchain diseluruh dunia berkomunikasi dan memverifikasi para pihak yang akan bertransaksi. Bila ada pihak yang berusaha mengakali system maka transaksi akan ditolak. Teknologi blockchain dianggap membuat transaksi lebih transparan, aman, dan menghilangkan fungsi perantara (seperti bank misalnya).

Banyak perusahaan yang sedang mempertimbangkan teknologi blockchain ini untuk memperkuat operasional mereka seperti proses penagihan ke pelanggan. Seiring dengan teknologi blockchain yang meningkat, banyak orang berspekulasi bahwa harga cryptocurrency seperti Bitcoin juga akan meningkat karena Bitcoin menggunakan teknologi blockchain. Meningkatnya harga Bitcoin yang tidak wajar (bila dibandingkan dengan mata uang normal suatu negara), ditengarai bukan karena semakin banyak yang menggunakannya sebagai alat tukar, namun banyak yang membeli Bitcoin untuk tujuan investasi dengan harapan nilainya akan berlipat ganda di masa depan.

Nilai mata uang suatu negara biasanya turun apabila perekonomian Negara tersebut memang memburuk (seperti contoh mata uang Negara Zimbabwe yang menjadi tidak bernilai), namun naik turunnya harga Bitcoin murni disebabkan karena hukum permintaan dan penawaran.  Apabila Bitcoin (yang katanya adalah mata uang) jarang digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi perdagangan, bagaimana mungkin permintaannya menjadi sangat kuat sehingga harganya melambung fantastis. Maka pastinya permintaan lebih didorong oleh motif spekulasi atau investasi.

Bank Sentral dan pengawas pasar modal seperti Bank Indonesia dan US SEC telah memperingatkan para investor untuk berhati hati bila berinvestasi dengan cryptocurrency ini karena tidak dijamin nilainya oleh bank sentral manapun. Ini mirip dengan demam tanaman hias Anthurium atau Batu Akik belum lama ini, di mana harganya bisa sangat melambung tinggi, namun bisa saja kemudian turun mendekati nol. Bedanya para investor batu akik, bila harganya turun sampai nol setidaknya masih bisa mengelus ngelus batu akik mereka, nah kalau investor bitcoin tidak ada sesuatu yang dimiliki kecuali digital trail saja.

Dengan semakin populernya cryptocurrency seperti Bitcoin dan Etherum, timbul pertanyaan bagaimana pencatatan akuntansi bila perusahaan menerima pembayaran Bitcoin dan juga memiliki Bitcoin untuk tujuan investasi. Apakah Bitcoin dapat dianggap seperti mata uang tradisional lainnya dan dianggap kas dan setara kas? Apakah investasi dalam Bitcoin dapat dianggap sebagai aset keuangan dan tunduk pada standar PSAK untuk instrument keuangan?

Cryptocurrency sebagai Kas atau Instrumen Keuangan?

Standar Akuntansi biasanya memang sering terlambat dalam mengatur perkembangan bisnis yang sangat pesat. Kekosongan standar akuntansi IFRS yang mengatur investasi pada cryptocurrency mendorong dewan standard akuntansi Australia (AASB) untuk menyusun position paper dan merekomendasikan agar IASB memikirkan hal tersebut.

Menurut AASB, digital currency seperti Bitcoin tidak dapat memenuhi definisi kas dan setara kas karena belum banyak negara yang mengakui digital currency sebagai alat transaksi yang sah. Di dalam PSAK 50 PP 03 disebutkan bahwa mata uang (kas) adalah aset keuangan karena merupakan alat tukar. Sementara itu transaksi Bitcoin yang bergairah akhir akhir ini ditengarai bukan sebagai alat tukar, namun masyarakat membeli Bitcoin sebagai aset.

Transaksi menggunakan bitcoin dalam transaksi online juga masih sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh minimnya pedagang online yang mau menerima pembayaran dengan Bitcoin. Misalnya, laporan yang dibuat JP Morgan pada pertengahan 2017 menyebutkan bahwa dari 500 penjual di internet hanya tiga saja yang menerima pembayaran menggunakan Bitcoin.[2] Padahal tahun 2016 ada lima penjual yang menerima pembayaran Bitcoin.

Untuk dapat diakui sebagai aset keuangan juga cukup sulit bagi Bitcoin karena tidak dapat memenuhi definisi sebagai instrumen keuangan. Dalam PSAK yang dimaksud dengan Instrumen keuangan (financial instrument) adalah kontrak yang mengakibatkan timbulnya aset keuangan bagi satu entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas lainnya. Bila perusahaan memiliki Bitcoin, maka perusahaan tidak memiliki hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya. Hal ini serupa dengan emas batangan yang juga tidak bisa dianggap sebagai instrumen keuangan walaupun sifatnya sangat likuid.

 

Cryptocurrency sebagai Aset Takberwujud atau Persediaan?

Cryptocurrency memenuhi definisi aset takberwujud karena tidak memiliki bentuk fisik, bersifat non keuangan dan memenuhi definisi aset. Namun PSAK 19 lebih mengatur aset taberwujud kategori tidak lancar yang dimanfaatkan atau digunakan oleh perusahaan seperti misalnya hak paten, merk, royalti, piranti lunak, dan sebagainya. Bila entitas memiliki Bitcoin karena menerimanya sebagai alat pembayaran, biasanya ini akan memenuhi kriteria sebagai aset tersedia untuk dijual (PSAK 58), dan ini dikecualikan dari ruang lingkup PSAK 19.

Entitas yang fokusnya jual beli Bitcoin mungkin saja dapat menggunakan PSAK 14 Persediaan.  Namun bila entitas yang memiliki Bitcoin bertindak sebagai broker atau trader maka PSAK 14 mengecualikan pengukurannya dan meminta entitas untuk mengukur komoditasnya dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dengan selisih nilai wajar diakui dalam laba rugi. Hal ini dengan asumsi Bitcoin dianggap sebagai komoditas seperti emas batangan.

 

Arah ke depan

Kerangka IFRS saat ini memang dirasakan kurang memberikan panduan untuk aset takberwujud yang dimiliki untuk investasi. Selain Bitcoin, aset takberwujud lainnya mungkin saja ada juga dimiliki untuk tujuan investasi, dicontohkan oleh AASB misalnya adalah hak emisi karbon yang juga secara aktif diperjualbelikan di beberapa negara maju.

Kerangka IFRS juga dirasakan kurang untuk mengatur pencatatan investasi pada komoditas seperti Emas batangan. Hal ini menimbulkan banyak perbedaan perlakuan akuntansi untuk Emas di antara Bank Sentral, perbankan syariah, dan industri pembuatan perhiasan emas.  Padahal Emas adalah komoditas yang likuid dan tahan inflasi serta nilainya jauh lebih stabil daripada Bitcoin yang juga suka dijuluki “digital gold”. Keragaman pencatatan akuntansi untuk emas menimbulkan keprihatinan World Gold Council yang belum lama ini mengeluarkan discussion paper terkait hal tersebut[3].

Namun mengharapkan IASB untuk mengeluarkan standar akuntansi terkait dengan investasi pada komoditas dan cryptocurrency sepertinya masih terlalu jauh. IASB dan juga FASB sepertinya belum memiliki ketertarikan untuk memikirkan akuntansi untuk cryptocurrency terlalu serius. Hal ini dapat saja berubah apabila penggunaan cryptocurrency di dalam transaksi perdagangan online semakin meluas di masa depan. Sementara itu IASB masih banyak memiliki pekerjaan rumah untuk standard-standar yang sudah lama dibutuhkan seperti standard untuk kombinasi bisnis entitas sepengendali.

 

*) Penulis adalah Dosen Akuntansi Universitas Padjadjaran dan anggota DSAK IAI. Tulisan ini adalah opini pribadi Penulis.



[1] http://fortune.com/2017/12/17/bitcoin-record-high-short-of-20000/

[2] http://www.businessinsider.com/merchants-arent-accepting-bitcoin-2017-7/?IR=T

[3] https://www.gold.org/what-we-do/official-institutions/accounting-for-gold

 

Membangun Desa, Membangun Indonesia : Peran Akuntan dalam memperkuat Bumdes

Oleh Ersa Tri Wahyuni

Dosen Akuntansi Universitas Padjadjaran, Anggota DSAK-IAI.  Asrtikel ini dimuat dalam majalah Akuntan Indonesia edisi September-Oktober 2017.

 

Sejak UU No 6/2014 tentang Desa disahkan, desa-desa di Indonesia menjadi bergairah. Sejak tahun 2015, triliunan rupiah digelontorkan sebagai dana desa. Tahun 2015 saja dana desa yang dialokasikan lebih dari 20 triliun untuk 74 ribu desa di Indonesia. Alokasi dana desa ini meningkat pada tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun yang ditujukan untuk 74.954 desa di 434 kabupaten dan kota. Pada tahun 2019 diperkirakan dana desa akan meningkat mencapai Rp.111 triliun rupiah. Aliran dana yang sangat besar dalam dua tahun terakhir ini tak pelak menimbulkan banyak tantangan dan masalah dalam pengelolaannya.

 

Selama tahun 2016 saja terdapat 932 laporan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran penyalahgunaan dana desa yang masuk di Kemendes PDTT. Dari angka tersebut, terdapat lebih dari 200 laporan pengaduan yang sudah diserahkan ke KPK dan 167 laporan diserahkan ke kepolisian.[1]. Banyak pemberitaan di media mengenai penyelewengan dana desa ini misalnya pemberitaan korupsi dana desa di Pamekasan Madura yang membuat Bupati Pamekasan ditangkap KPK. Dengan derasnya arus dana ke pedesaan maka peran akuntan profesional sangat dibutuhkan untuk mendampingi para pengelola dana desa agar akuntabel.

 

Tentunya tidak semua cerita tentang dana desa membuat miris, banyak perubahan di pedesaan yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama peningkatan kualias jalan desa, puskesmas dan kantor aparat desa. Dana desa ini menjadi perhatian Kabinet Jokowi-JK dan tertuang dalam NAWA CITA, khususnya Nawa Cita ke-tiga “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”

 

Aliran dana desa ini banyak yang kemudian digunakan untuk mendanai pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Seiring dengan derasnya dana desa ke daerah, jumlah Bumdes juga meledak dalam dalam dua tahun terakhir. Pada Mei 2016 Jumlah Bumdes berkembang pesat, yakni sebanyak  12.115 Bumdes, bertambah 12 kali lipat dibandingkan tahun 2014 yang hanya mencapai 1.022 Bumdes (Kemendes, 2016). Dan pada maret 2017, jumlah Bumdes telah bertambah lagi sekitar 6000 unit sehingga total menjadi 18.446 unit Bumdes di seluruh Indonesia (Kemendes, 2017).

Pertumbuhan yang sangat cepat ini menimbulkan tantangan besar mengenai kesiapan SDM dalam mengelola Bumdes. Terlebih Bumdes biasanya memiliki beberapa unit usaha seperti pengelolaan sampah desa, penyediaan jasa air bersih, wisata desa atau pengolah hasil pertanian. Kades sebagai “komisaris” dari Bumdes yang merupakan perusahaan holding dari beberapa unit usaha yang dimiliki desa, membutuhkan pendampingan dan dukungan untuk mengelola desanya dengan baik.  Desa dan Bumdes banyak membutuhkan pendamping desa yang memahami potensi desa dan memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni.

Geliat Bumdes di Yogyakarta banyak menjadi cerita sukses Bumdes. Seperti misalnya Bumdes di Desa Ponggok, Klaten yang telah menghasilkan pendapatan Rp. 10 miliar setahun dari berbagai unit usaha yang dikelola. Yogyakarta cukup beruntung karena memiliki banyak intelektual muda yang peduli dengan kemajuan Bumdes. Suatu platform untuk berbagi pengalaman dan sumber daya lahir di Yogyakarta dengan situs Bumdes.id. Para pengelola Bumdes yang mendaftarkan diri pada situs Bumdes.id bisa mengunduh beraneka ragam artikel, peraturan perundang-undangan terkait Bumdes dan bahkan sistem akuntansi Bumdes secara gratis. Digawangi oleh Rudy Suryanto, dosen akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan beberapa aktivis desa lainnya, Bumdes.id juga memiliki sekolah manajemen Bumdes yang rutin menyelenggarakan training for trainers untuk para pendamping Bumdes dan workshop untuk penyelenggara Bumdes.

 

Bidang Usaha dan Akuntabilitas Bumdes

 

Bumdes adalah badan hukum baru yang tidak perlu akte notaris untuk pendiriannya. Pendirian Bumdes cukup sederhana dimana para masyarakat dan tokoh tokoh masyarakat di desa memiliki otoritas untuk mendirikan Bumdes ini melalui semangat musyrawarah dan gotong royong. Bumdes juga dapat memiliki beranekaragam unit usaha seperti yang tertera dalam bagan 1 di bawah ini

Berkembangnya BUMDes tidak terlepas dari peran Dana Desa yang mulai disalurkan sejak tahun 2015. Permendes PDTT No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 pasal 9 menjelaskan bahwa salah satu prioritas dalam pemanfaatan dana desa adalah pendirian dan pengembangan BUMDes. Bumdes di luar pulau jawa juga sudah mulai terlihat geliatnya seperti misalnya Bumdes Huntu Barat, kecamatan Bulango Selatan di Propinsi Gorontalo yang fokus pada usaha budi daya ikan air tawar.

Desa harus menjadi pemilik mayoritas Bumdes walaupun juga dapat melibatkan peran serta masyarakat sebagai pemilik modal. Karena Desa yang seharus memiliki Bumdes maka akuntabilitas Bumdes juga harus dilaporkan kepada masyarakat desa.  Akuntabilitas terkait Bumdes diatur dalam Permendes PDTT  lainnya yakni No 4/2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes Pasal 31 dijelaskan bahwa pelaksana operasional harus melaporkan  akuntabilitas kinerja Bumdes kepada Penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa. Kemudian BPD (Badan Permusyawaratan Desa) melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan Bumdes. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap Bumdes kepada BPD yang  disampaikan melalui Musyawarah Desa.  Akuntabilitas Bumdes yang perlu dilakukan adalah:

1. Setiap akhir periode tahun anggaran, pengelola wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah desa yang menghadirkan elemen Pemerintahan Desa, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan struktur organisasi BUMDes.

2. Laporan Pertanggungjawaban, antara lain memuat:

a. Laporan Kinerja Pengelola selama satu periode/Tahunan

b. Kinerja Usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan dsb.

c. Laporan Keuangan termasuk Rencana Pembagian Laba Usaha.

d. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.

e. Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya evaluasi  tahunan serta upaya-upaya pengembangan kedepan.

f. Mekanisme dan Tata Tertib Pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan AD-ART.

 

Pedoman Akuntansi Bumdes

Draft Standar Akuntansi Desa telah dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Sektor Publik (KSAP) dan apabila nanti disahkan pasti akan sangat bermanfaat bagi para kades dan aparat desa membuat laporan keuangan. Namun Bumdes adalah entitas bisnis yang beriorientasi laba untuk sustanaibilitas pembangunan desa. Sehingga seharusnya Bumdes tunduk pada standar akuntansi yang juga berlaku untuk entitas bisnis lainnya seperti SAK Umum, SAK ETAP dan SAK EMKM.

Para penggiat Bumdes yang menginginkan semacam pedoman akuntansi untuk Bumdes. Namun membuat pedoman akuntansi untuk Bumdes tidak akan mudah karena banyaknya jenis ragam unit usaha Bumdes. Biasanya suatu pedoman akuntansi memberikan panduan atas pencatatan akuntansi pada suatu industri yang sama misalnya adalah Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI). Sedangkan Bumdes bisa saja memiliki unit usaha berbeda beda seperti perdagangan, simpan pinjam, dan jasa layanan air bersih. Ketika jenis usaha perdagangan yang berbeda beda memiliki proses bisnis yang berbeda. Sehingga apabila pedoman akuntansi ingin dibuat maka harus dibuat beberapa pedoman akuntansi yang sesuai dengan unit usahanya. Pedoman akuntansi untuk unit usaha simpan pinjam tentu akan berbeda dengan pedoman akuntansi untuk unit usaha dagang.

Pertanyaan berikutnya untuk membuat pedoman akuntansi Bumdes adalah ukuran Bumdes yang sangat beragam. Saat ini beberapa Bumdes sudah sangat besar sehingga menghasilkan pendapatan milyaran rupiah setahun, sedangkan Bumdes lainnya baru berdiri atau masih merugi. Dengan demikian apakah pedoman akuntansi Bumdes akan berdasarkan pada SAK Umum yang mungkin cocok untuk Bumdes besar, atau berdasarkan SAK ETAP dan SAK EMKM untuk Bumdes yang lebih kecil? Juga pedoman akuntansi ini harus senantiasa dimutakhirkan apabila ada perubahan standar akuntansi terbaru.

Peran Akuntan dalam Memperkuat Bumdes

Bumdes haruslah adaptif dan responsif menjawab permasalahan dan peluang bisnis di desa masing-masing, sehingga Bumdes bisa saja memiliki pengembangan unit usaha yang sifatnya dinamis dari tahun ke tahun. Hal ini dapat cukup terbatasi apabila Bumdes harus mengikuti suatu pedoman akuntansi yang “rule based” dan kaku. Yang lebih utama adalah mengajarkan prinsip-prinsip akuntansi kepada manajer atau CEO Bumdes agar mereka percaya diri untuk membuat laporan keuangan sekalipun unit usaha mereka berubah. Laporan keuangan seharusnya mampu mengkomunikasikan transaksi bisnis dan situasi ekonomi riil Bumdes. Laporan keuangan harus relevan dan disajikan dengan jujur. Akuntan profesional harus mampu berperan dalam memperkuat 18.446 Bumdes di seluruh Indonesia, di mana ditenggarai hanya sekitar 10% saja yang masuk dalam kategori sehat.

Membantu menyusun laporan keuangan desa atau laporan keuangan Bumdes dapat menjadi ladang amal KJA-KJA baru yang marak bermunculan di Indonesia. Namun tentunya kita juga ingin desa menjadi mandiri dengan sumber daya akuntan sendiri yang mampu menjadi gawang akuntabilitas desa nya tanpa harus terus menerus bergantung pada konsultan atau pendamping.   Sudah waktunya mahasiswa-mahasiswa akuntansi didorong untuk kembali ke desa, menjadi akuntan atau manajer Bumdes atau bahkan menjadi Kepala Desa yang akan memperkuat perekonomian di desa mereka masing-masing. Menjadi akuntan desa tidak kalah menariknya dibandingkan bekerja menjadi akuntan di kantor akuntan besar atau perusahaan besar di perkotaan. Gaya hidup sehat di pedesaan, waktu kerja yang bersahabat dengan misi mulia membangun desa dapat menjadi motivasi alternatif selain mendorong para lulusan akuntansi untuk mencari pekerjaan di kota kota besar.



[1] Disampaikan Mendes PDTT Pada kegiatan Rakornas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2017 di Kantor BPKP, Jakarta, Kamis 18 Mei 2017.

 

Artikel majalah Akuntan Indonesia Bumdes pg 1 Bumdes page 2 akuntan indonesia Bumdes page 3 akuntan indonesiaBumdes page 2 akuntan indonesiaBumdes page 3 akuntan indonesia

Pengunjung dari Belahan Negara

Flag Counter