Home » IFRS Technical » Akuntansi Asuransi : Industri Asuransi Tidak Siap?

Akuntansi Asuransi : Industri Asuransi Tidak Siap?

Oleh: Ersa Tri Wahyuni dan Yenny Agapitasari*

Ketidaksiapan pelaku industri asuransi di Indonesia menunjukkan bahwa proses konvergensi IFRS di negara-negara emerging seperti Indonesia bukanlah hal yang mudah. Sebelum konvergensi IFRS, akuntansi industri asuransi diatur dalam PSAK 28: Akuntansi Asuransi Kerugian dan PSAK 36: Akuntansi Asuransi Jiwa.  Mengikuti gelombang konvergensi IFRS, DSAK-IAI mengadopsi IFRS 4 (Fase 1) Insurance Contract menjadi PSAK 62: Kontrak Asuransi. Mengingat pada tahun 2011 IASB sudah hampir selesai merevisi IFRS 4 (Fase 2), maka DSAK-IAI juga merevisi PSAK 28 (R 2011): Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian dan PSAK 36 (R 2011): Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa dengan mengakomodir beberapa ketentuan dalam IFRS 4 (fase 2) terkait dengan liabilitas manfaat polis masa depan untuk menjembantani ketentuan di IFRS 4 Fase 1 dan Fase 2.  

Pada akhir tahun 2012, industri asuransi menyatakan ketidaksiapan untuk memberlakukan PSAK 62, 28, dan 36 dengan mengajukan keberatan tersebut secara tertulis kepada DSAK-IAI. Menganggapi surat keberatan dari para pelaku industri asuransi, pada tanggal 21 November 2012 DSAK mengundang AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia), AAUI (Asosiasi Asuransi Umum Indoensia) dan PAI (Persatuan Aktuaris Indonesia) berdiskusi. Surat yang dilayangkan AAJI dan AAUI keduanya bernada serupa, meminta DSAK-IAI memundurkan tanggal efektif PSAK 62, 28, dan 36 yang sudah berlaku efektif per 1 Januari 2012.

Alasan utama penolakan standar asuransi ini, menurut AAUI dan AAJI, karena masih banyak peraturan-peraturan pendukung lain yang belum ada untuk mendukung penerapan standar ini. Asosiasi industri misalnya kompak mengeluhkan bahwa beberapa peraturan pendukung belum selesai diciptakan seperti misalnya: buletin teknis IAI terkait PSAK asuransi dan petunjuk teknis dari PAI, serta peraturan dari Bapepam LK. Secara tegas AAUI malah memberikan argumen bahwa proses konvergensi dan implementasi IFRS ini akan membawa dampak ekonomis yang cukup signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan asuransi umum secara keseluruhan.

Sikap para pelaku industri yang meminta penundaan secara resmi ke DSAK-IAI setelah tanggal efektif  standar telah berlaku tentunya patut disayangkan,  karena standar-standar ini sudah melalui sebuah rangkaian due process, termasuk berkonsultasi dengan regulator dan publik melalui kegiatan public hearing dan diskusi. Permintaan penundaan suatu standar setelah tanggal efektifnya tentunya membuat posisi DSAK-IAI cukup sulit, karena mungkin saja sudah ada perusahaan asuransi yang menerapkan standar tersebut untuk laporan keuangan tengah tahunan. Hal ini berbeda dengan kasus PSAK 50 dan 55 mengenai instrumen keuangan yang ditunda sebelum tanggal efektifnya berlaku pada 1 Januari 2010, juga dengan alasan yang sama yakni ketidaksiapan pelaku industri dalam menerapkan standar tersebut.

Namun ketidaksiapan menghadapi gelombang konvergensi IFRS ini juga membuktikan tidaklah mudah bagi negara berkembang menerapkan standar akuntansi internasional yang terkadang diciptakan dalam koridor ketersediaan sumber daya di negara negara maju. Khusus untuk industri asuransi yang sangat unik, standar akuntansi terkadang kesulitan untuk dapat mengkomunikasikan bagaimana laba dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi.

Permasalahan Akuntansi untuk Asuransi

Bisnis prosess perusahaan industri sangat unik karena yang diperjualbelikan adalah risiko. Pada intinya pihak asuradur menjamin risiko atas suatu kejadian di masa depan yang memiliki akibat negatif bagi pemegang polis. Bila risiko tersebut terjadi, maka pihak asuradur berdasarkan kontrak asuransi harus membayarkan sejumlah kompensasi.

Apalagi produk asuransi semakin beragam dan terkadang menempel pada produk-produk investasi seperti misalnya produk unit link. Produk-produk investasi berasuransi ini juga banyak dijual oleh lembaga keuangan selain perusahaan asuransi, seperti bank, sehingga pelanggan terkadang menjadi sulit untuk membedakan apakah mereka sedang membeli produk asuransi atau produk investasi.

 

Klasifikasi Produk Asuransi

Pada standar akuntansi sebelum konvergensi IFRS, PSAK tidak mengatur apa yang dimaksud dengan kontrak asuransi, sehingga semua produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang telah sesuai dengan UU dianggap sebagai kontrak asuransi. Dalam PSAK 62 mengatur bahwa kontrak asuransi adalah kontrak yang mana satu pihak (asuradur) menerima risiko asuransi signifikan dari pihak lain (pemegang polis) dengan menyetujui untuk mengkompensasi pemegang polis jika kejadian masa depan tidak pasti tertentu (kejadian yang diasuransikan) berdampak merugikan pemegang polis. Yang menjadi permasalahan industri asuransi adalah PSAK 62 tidak mengatur lebih lanjut tentang batas kuantitatif signifikansi risiko asuransi. Hal ini mengakibatkan klasifikasi produk asuransi akan menjadi sangat judgemental, sehingga untuk produk yang serupa dapat dikelompokkan oleh perusahaan asuransi A sebagai kontrak asuransi dan perusahaan asuransi B sebagai kontrak investasi.

Berdasarkan peraturan pemerintah No 73/1992 tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi, semua produk yang dijual oleh perusahaan asuransi masuk dalam kategori kontrak asuransi. PSAK 62 tidak berusaha untuk mengubah definisi legal dari produk atau kontrak asuransi namun berusaha untuk memotret secara jujur bagaimana perusahaan harus mencatat pendapatan dari kontrak asuransi. Standar yang berbasis IFRS ini meminta bila premi pembayaran hanya mengandung premi asuransi yang tidak signifikan, maka premi tersebut diakui sebagai liabilitas atau titipan dan tidak diakui sebagai pendapatan.

Perbedaan aspek legal dan aspek akuntansi atas suatu transaksi bukan yang pertama kali ini terjadi, misalnya saat DSAK-IAI mengeluarkan PSAK 18: Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya yang mempengaruhi industri dana pensiun di Indonesia. Peraturan perundang-undangan mewajibkan dana pensiun membuat neraca sedangkan PSAK 18 tidak mengharuskan neraca.

Pemisahan Komponen Deposit

Permasalahan industri asuransi tidak hanya berhenti pada pengklasifikasian apakah produk yang dikeluarkan merupakan produk asuransi atau produk investasi. Saat perusahaan telah menyatakan bahwa produk yang dikeluarkan adalah produk asuransi, maka PSAK 62 mensyaratkan atau mengijinkan pemisahan konponen asuransi dan komponen deposit sesuai dengan ketentuan yang ada. Walaupun saat ini industri asuransi jiwa di Indonesia masuk dalam kategori pemisahan diijinkan dan tidak disyaratkan, akan tetapi untuk kedepannya sesuai dengan ED IFRS 4 Fase 2 diharuskan untuk memisahkan komponen asuransi dan komponen deposit.

Praktik yang ada saat ini adalah semua produk asuransi dicatat sebagai kontrak asuransi dan semua penerimaan premi dicatat sebagai pendapatan. Sementara itu, untuk produk-produk asuransi yang memiliki kandungan investasi (atau produk investasi yang berasuransi), PSAK 62 yang baru meminta untuk dipisahkan mana pembayaran premi yang merupakan premi asuransi dan mana yang merupakan pembayaran untuk invetasi.  Industri asuransi tentunya merasa sangat khawatir dengan adanya pengaturan pemisahan ini, karena secara otomatis pendapatan perusahaan asuransi bisa langsung terjun bebas, karena pendapatan dari komponen investasi tidak bisa masuk dalam kategori pendapatan. Hal ini juga akan mempengaruhi penilaian kinerja manajemen perusahaan asuransi.

 

Metode Cadangan Premi Asuransi

Masalah pelik ketiga dalam industri asuransi adalah mengenai cadangan asuransi. Perusahaan asuransi wajib membuat cadangan premi dan cadangan klaim. Isu terbesar ada pada cadangan premi. Selama ini PSAK sebelumnya menggunakan net level premium method (metode tingkat premi murni) yang mana tidak memperhitungkan semua estimasi klaim dan biaya masa depan. Sementara PSAK 36 dan 28 Revisi 2011 mewajibkan metode gross premium reserve (GPR) yang mana semua estimasi nilai kini kas masuk dan keluar (premi, klaim atau manfaat dan biaya) diperhitungkan.

Untuk asuransi kerugian, metode GPR ini cukup sulit dilakukan karena kontrak asuransi yang biasanya jangka pendek dan sifat risiko asuransi yang lebih sulit diperhitungkan dibandingkan dengan risiko kematian dalam asuransi jiwa. Perusahaan asuransi membutuhkan data historis klaim masa lalu untuk menghitung estimasi klaim di masa depan atas suatu kontrak asuransi tertentu. Data historis inilah yang selama ini tidak tersedia. Jumlah aktuaris untuk asuransi kerugian juga sangat sangat terbatas di Indonesia.

Persatuan Aktuaris Indonesia memberikan masukan kepada DSAK-IAI bahwa metode untuk membuat cadangan premi bukan hanya GPR, melainkan terdapat beberapa metode lainnya yang juga cukup andal untuk menghitung cadangan premi terutama untuk asuransi jiwa. Setidaknya ada 30 metode lainnya yang bisa digunakan aktuaris dalam penghitungan cadangan premi. Sedangkan untuk asuransi kerugian, metode yang sering digunakan adakan BEURR (Best Estimate of the Unexpired Risk Reserve) yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan GPR.

 

Suku Bunga

Issue berikutnya adalah suku bunga yang digunakan untuk menghitung nilai kini dari cadangan. Suku bunga yang digunakan selama ini adalah 9% berdasarkan XXX sejak tahun 1992. Sementara perekonomian sudah sangat berubah dan suku bunga saat ini menurun menuju di kisaran 5%. Sehingga bila memperhitungkan cadangan menggunakan suku bunga saat ini yang lebih rendah maka liabilitas perusahaan dapat meningkat.

Standar akuntansi berbasis IFRS mewajibkan penghitungan nilai kini menggunakan suku bunga kini (current rate), baik itu untuk penghitungan provisi (PSAK 57) atau penghitungan kewajiban actuarial (PSAK 24). Melihat kecenderungan suku bunga di Indonesia yang semakin menurun, maka perusahaan asuransi harus mempersiapkan cadangan yang semakin besar. Hal ini dicemaskan oleh industri asuransi karena masih banyak perusahaan asuransi di Indonesia yang permodalannya masih kecil.

 

Tes Kecukupan Liabilitas (Liability Adequacy Test / LAT)

PSAK 62 mewajibkan perusahaan untuk melakukan tes kecukupan liabilitas pada setiap akhir periode pelaporan dengan menggunakan estimasi kini atas arus kas masa depan berdasarkan kontrak asuransi. LAT harus memasukkan seluruh arus kas kontraktual. Jika penilaian LAT lebih besar dari pada liabilitas asuransi tercatat (setelah dikurangi dengan biaya akusisi tangguhan), maka selisihnya diakui di laba rugi tahun berjalan.

Dengan adanya keharusan untuk menggunakan metode GPR untuk menghitung liabilitas manfaat polis masa depan dalam PSAK 28 dan 36 sebenarnya akan memudahkan perusahaan dalam menghitung kecukupan liabilitas asuransi dibandingkan apabila perusahaan masih menggunakan metode net premium level. Karena secara pada prinsipnya metode GPR sama dengan LAT yaitu memasukkan seluruh nilai kini arus kas masuk dan keluar atas suatu polis. Diharapkan apabila perusahaan telah menggunakan metode GPR, maka tidak akan banyak selisih liabilitas asuransi di akhir tahun.

 

Industri Asuransi Tidak Siap

Konvergensi IFRS bukanlah hal yang mudah dan ini sangat disadari oleh DSAK-IAI. Selama ini DSAK-IAI selalu mendengarkan masukan-masukan dari industri terkait dengan permasalahan implementasi IFRS. Khusus untuk akuntansi kontrak asuransi, DSAK-IAI masih meminta pertimbangan dari, DKSAK-IAI (Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan), DPN-IAI (Dewan Pengurus Nasional), juga melakukan diskusi dengan Biro Perasuransian Bapepam LK dan asosiasi industri. DSAK-IAI sedianya sudah merencanakan untuk mengeluarkan buletin teknis untuk memandu para pelaku industri dalam menerapkan PSAK 62.  Namun mengingat permasalahan yang cukup kompleks, buletin teknis mungkin tidak cukup untuk menenangkan kegalauan industri asuransi menghadapi konvergensi IFRS.

Beberapa alternatif solusi sedang dalam pembahasan mendalam ketika tulisan ini dibuat. Penundaan PSAK 62 seperti sepertinya bukanlah pilihan yang akan diambil oleh DSAK-IAI mengingat standar tersebut sudah berlaku per 1 Januari 2012.

Kinilah saatnya konvergensi IFRS diuji, apakah regulator, asosiasi industri dan juga asosiasi profesi terkait seperti aktuaris mampu untuk bersinergi, bersama-sama DSAK-IAI mensukseskan konvergensi IFRS.

 

*) Ersa Tri Wahyuni adalah penasihat teknis IAI dan dosen akuntansi Universitas Padjadjaran, Yenny Agapitasari, periset teknis DSAK-IAI.


2 Comments

  1. mbak ersa,

    mohon info, apakah jadinya PSAK 62, rev PSAK 28 dan rev PSAK 36 menjadi tertunda sampai dengan hari ini?

    tks atas penjelasannya.

    salam,

    ARTS

    • ersa says:

      Silakan cek ke Ikatan Akuntan Indonesia untuk perkembangan terakhir karena beberapa tahun ini saya sering berada di Inggris. PSAK 62 sudah berlaku per 2013 setahu saya.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>