Home » Articles In Bahasa » Akuntansi sebagai Infrastruktur Pembangunan : Peran Pemerintah Sebagai Akselerator

Akuntansi sebagai Infrastruktur Pembangunan : Peran Pemerintah Sebagai Akselerator

Oleh Ersa Tri Wahyuni, CA, CPSAK,CPMA, PhD(Cand)[i]



[i] Penulis adalah mahasiswa program doktor akuntansi di Manchester Business School, University of Manchester dengan riset proses konvergensi IFRS di 6 negara Indonesia, Philippines, Jepang, Brazil, Kanada dan Amerika Serikat. Dosen Akuntansi Universitas Padjadjaran dan anggota Ikatan Akuntan Indonesia.  Essay ini dimuat dalam buku kumpulan essay “Untuk Indonesia!” yang diterbitkan oleh Persatuan Pelajar Indonesia di UK (PPIUK) dan dipersembahkan untuk pemerintah Indonesia yang baru tahun 2014-2019.

 

“The job of Accounting is to keep capitalism honest” – Sir David Tweedie, Ketua Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) 2001-2011.

Tanpa standar akuntansi yang baik dan profesi akuntan yang kuat, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selalu dibangga-banggakan berisiko menjadi ladang para penjarah ekonomi yang serakah. Tanpa laporan keuangan perusahaan yang bisa diandalkan, pasar modal Indonesia hanya akan mengundang investor-investor jangka pendek yang senang berakrobatik menantang risiko. Tanpa akuntansi yang kuat, pembangunan di Indonesia seperti balon, mungkin indah berwarna warni dan dapat terbang dengan cepat ke angkasa, namun kosong dan sewaktu-waktu dapat meledak dengan skandal dan krisis. Dan seperti anak kecil yang kecewa memandang balonnya yang pecah, kita bertanya “kemana para akuntan?”

Kenyataannya, profesi akuntan Indonesia kedodoran bila dibandingkan negara-negara tetangga. Jumlah akuntan publik di Indonesia misalnya, jangankan bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang sekitar 6%, malah kecenderungannya berkurang karena lebih dari 55% akuntan publik berusia di atas 55 tahun[1]. Kenyataannya bursa efek Indonesia gagal memanfaatkan momentum konvergensi IFRS untuk mengerek jumlah emiten menjadi 500 perusahaan. Dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, bukan hanya tim sepak bola kita yang kalah terus, tapi jumlah akuntan publik dan emiten kita kalah telak.

Tidak ada satupun kegiatan ekonomi yang luput dari peran seorang akuntan. Akuntan dan standar akuntansi adalah soft infrastructure yang penting untuk menopang transparansi dan akuntabilitas pembangunan. Pemerintah berlomba-lomba mengembangkan infrastruktur pembangunan seperti jalan, pelabuhan dan bandar udara. Namun perkembangan profesi akuntan dan standar akuntansi tidak mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Asosiasi profesi akuntan seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tertatih-tatih mengembangkan profesi dan standar akuntansi di negara besar berpenduduk 250 juta ini.

 

Potret dan tantangan dunia akuntansi Indonesia

Jumlah akuntan di Indonesia yang menjadi anggota asosiasi akuntan sangat tertinggal dari negara-2 ASEAN dan Australia. Akuntan di Indonesia bukan hanya kalah dari sisi jumlah seperti yang tertera dalam tabel 1 tapi juga dari sisi  profesionalisme dan “internasionalisme” Indonesia tertinggal jauh. Mudah membandingkannya, buka saja lowongan kerja akuntan di koran-2 luar negeri dan di Indonesia. Umumnya para perusahaan di luar negeri meminta para melamar memiliki sertifikasi profesi akuntan, bahkan untuk posisi hanya seorang manajer akuntansi. Di Indonesia? Yang sering saya lihat dalam persyaratan malah tinggi badan minimum, seakan ada korelasi antara tinggi badan dan kemampuan akuntansi seseorang.

Kemampuan berbahasa inggris para akuntan kita secara umum juga cukup membuat miris. Tidak perlu mencari kambing hitam Indonesia dijajah Belanda dan Malaysia dijajah Inggris, sehingga bahasa inggris mereka lebih bagus. Minimnya kesadaran mahasiswa akuntansi memiliki kemampuan berbahasa inggris yang baik terbawa dalam profesi akuntan. Pengalaman saya menjadi moderator dalam seminar internasional di Indonesia dengan pembicara para akuntan luar negeri, sesi tanya jawab sepi peminat. Dengan kemampuan bahasa inggris yang minim, tidak heran bila akuntan di Indonesia tertatih-tatih memahami standar akuntansi internasional (IFRS) yg sumber ilmunya dalam bahasa inggris.

Minimnya minat akuntan menjadi anggota asosiasi membuat banyak akuntan yang bekerja di perusahaan terkungkung dalam rutinitas dan tidak memutakhirkan ilmu dan pengetahuannya.  Pengalaman saya sebagai konsultan, banyak akuntan di perusahaan (bahkan di Jakarta) pada tahun 2012 yang tidak tahu bahwa IAI menerbitkan standar akuntansi untuk perusahaan non publik yang disebut SAK-ETAP. Padahal SAK-ETAP sudah dikeluarkan sejak tahun 2009.

 

Tabel 1 : Profesi Akuntan Indonesia dan ASEAN

No Country Association 2013
1 Indonesia IAI (Indonesian Institute of Accountants) 14,735
IAPI (Indonesian Institute of Certified Public Accountants) 1,511
2 Malaysia MIA (Malaysia Institute of Accountants) 29,654
3 Philippines PICPA (Philippines Institute of Certified Public Accountants) 21,031
4 Singapore ISCA 26,572
5 Thailand FAA 52,805
6 Vietnam VAA 8,000

Sumber: AFA Secretariat, materi Presentasi PPAJP, 2013

Profesi akuntan harus dikuatkan secara serius oleh pemerintah. Tidak cukup dengan hanya memberikan payung hukum seperti misalnya UU Akuntan Publik NO 5/2011 atau PMK No 25/2014 tentang akuntan beregister negara. Setumpuk peraturan perundangan bila tidak ditegakkan dengan serius, tidak akan memberikan dampak signifikan. Contoh nyata adalah UU no 40/2007 yang mewajibkan perusahaan yang memiliki aset diatas 50 miliar untuk diaudit oleh akuntan publik dan melaporkannya kepada Kementrian Perdagangan. Namun perusahaan yang menyerahkan laporan keuangan auditannya ke Kementrian Perdagangan hanya sekitar 2000 laporan, padahal total opini audit yang dihasilkan aku industri jasa audit di Indonesia hampir konon mencapai 20.000 opini.

Tidak usah lah berharap seperti Singapura yang 300 ribuan perusahaannya mengirimkan data menggunakan XBRL ke ACRA (Accounting and Corporate Regulatory Authority) sehingga bisa mudah ditabulasi. Mencari informasi berapa perusahaan yang menyerahkan LK auditan ke Pemerintah saja, saya harus menelpon staff kementrian karena data tersebut tidak tersedia di situsnya.

 

Biaya Konvergensi IFRS : Beban siapa?

Konvergensi IFRS yang dicanangkan sejak tahun 2008  seharusnya dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap profesi akuntan.  Konvergensi IFRS adalah komitmen pemerintah sebagai anggota G20 dan seharusnya menjadi momentum pemerintah untuk serius membenahi akuntabilitas perusahaan perusahaan di Indonesia.  Konvergensi IFRS adalah suatu “project” besar yang terlalu strategik bila hanya di bebankan kepada profesi akuntan.

“IFRS convergence is not just an accounting issue, but the main purpose of the IFRS convergence is to improve the quality and transparancy of financial statements of companies in Indonesia” – Pidato Wakil Presiden Boediono di depan 300 peserta dari 21 negara yg menghadiri IFRS Regional Policy Forum, 23 May 2011, Bali.

Kenyatannya, IAI seakan sendirian menanggung beban konvergensi IFRS ini. IASB berusaha keras untuk mengundang Indonesia menjadi donatur, bahkan dengan menyurati Wapres Boediono tak lama setelah kegiatan di Bali May 2011 selesai. Perwakilan IASB juga sampai datang ke Indonesia dan menemui petinggi OJK Januari 2014 lalu untuk meminta donasi, namun sampai sekarang, tidak ada nama Indonesia di dalam daftar donatur IASB. Tidak malukah negara sebesar Indonesia dengan Bulgaria dan Kazakhstan yang tertera dalam laporan tahunan IASB sebagai donatur?

Biaya konvergensi IFRS tidaklah murah. DSAK bekerja keras menyelesaikan penyusunan standar akuntansi secara sukarela. Tidak ada satupun anggota DSAK yang mendapatkan honor atas berjam jam waku yang mereka curahkan untuk menyusun standar akuntansi. IAI mencetak buku exposure draft puluhan ribu jumlahnya, menyelenggarakan public hearing di hotel-hotel dan menyelenggarakn focus group discussion untuk meminta masukan.  IAI berusaha keras mendidik akuntan dan calon akuntan di Indonesia dengan seminar-seminar, workshop, training IFRS. IAI juga yang menanggung beban mengirim DSAK aktif menghadiri rapat-rapat dengan IASB untuk konferensi dewan standar internasional untuk menyuarakan kepentingan Indonesia. IAI juga yang akhirnya membayar royalty ke IASB dari hasil penjualan buku Standar Akuntansi Keuangan yang akhirnya membuat buku ini menjadi mahal harganya. Apakah beban konvergensi IFRS ini akan terus menerus menjadi beban profesi akuntan? Sementara IFRS adalah komitmen pemerintah sebagai anggota G20?

 

Peran Pemerintah dalam pembenahan akuntansi

Bagaimana pemerintah dapat memperkuat pembangunan Indonesia? Dengan memperkuat profesi akuntan. Ahli ahli strategi bisnis mengatakan “you can not manage what you do not measure” dan ini sangat tepat untuk langkah awal pembenahan akuntan. Data-data seputar dunia akuntansi sangat sulit didapatkan. Contoh sebelumnya mengenai ketidaktersediaan data perusahaan yang mengirimkan laporan keuangan auditan ke Departemen Perdagangan hanya salah satunya. Informasi lain yg tidak tersedia misalnya berapa total pekerja dan angka turnover pekerja dalam industri jasa akuntansi. Kantor akuntan publik (KAP) mana yang menikmati pertumbuhan industri paling tinggi? Berapa perusahaan yang memutuskan menggunaan SAK ETAP sejak standar ini berlaku? Berapa besar total pendapatan jasa dari seluruh KAP di Indonesia (bukan hanya pendapatan dari jasa audit)?

Bila industri akuntansi tidak terpotret, maka selamanya ia akan menjadi pasar gelap yang sukar untuk dipahami. Bagaimana dapat dikembangkan industri dan profesi ini bila untuk memahaminya saja sulit? Dalam beberapa kegiatan seminar, PPAJP (Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai) sebagai regulator yang mengawasi industri jasa akuntan berulang kali memberikan data mengenai jumlah akuntan publik yang tidak bertambah signifikan dan rata-rata sudah diatas 50 tahun. Apakah sudah pernah dilakukan studi mengapa ribuan akuntan yang bekerja di kantor-kantor akuntan enggan mengambil ujian dan menjadi akuntan publik? Sangat sulit membenahi suatu industri tanpa informasi yang akurat.

Langkah pertama adalah mengumpulkan data-data. PPAJP, IAI, IAPI, Kemendag dapat bekerjasama untuk memasok data kepada portal informasi terpusat yang dikelola pemerintah. Sehingga semua data mengenai akuntan dan industri akuntansi dapat diakses oleh publik dari satu pintu informasi. Survey dapat dilakukan setiap tahun kepada para pekerja di industri ini, kuosioner bisa dilakukan juga terhadap calon-2 peserta yang akan mengikuti ujian profesi, hasil survey dikumpulkan dan ditabulasi sehingga dapat terkumpul gambaran yang akurat.

Kedua adalah pemberdayaan dewan standar akuntansi. Pemerintah sudah sepantasnya ikut menanggung beban konvergensi dengan membayar donasi kepada IASB. Serupa dengan lembaga-lembaga internasional lainnya seperti PBB, dan IOSCO yang membiayai pembuatan standar internasional dari iuran atau donasi para anggotanya. IASB adalah lembaga non profit yang memiliki due proses penyusunan standar akuntansi internasional sangat baik. Membuat standar akuntansi yang baik adalah pekerjaan yang tidak mudah dan mahal. Hanya Amerika Serikat yang mampu membuat standar akuntansi sendiri. Apakah Indonesia sanggup membiayai pembuatan standar akuntansi seperti FASB di Amerika Serikat dengan anggaran 45 juta dolar setahun[2]?

Langkah ketiga adalah memberikan banyak insentif bagi industri akuntansi. Misalnya kantor akuntan publik yang kecil-kecil diberi insentif untuk merger dan pemberian software pengauditan kepada para kantor akuntan publik yang kecil agar mereka bisa efisien dalam melakukan perkerjaannya. Sama dengan UKM, kantor publik yang kecil-kecil ini juga perlu dibina dan diayomi dari sisi kemampuan finansial dan juga profesionalisme mereka bukan hanya ditakut-takuti ijin praktik akan dicabut bila mereka tidak memiliki kertas kerja yang baik. Training-2 yang dilakukan untuk mereka seharusnya bukan hanya teknikal mengenai standar akuntansi atau standar audit tapi juga training tentang kewirausahaan, pengelolaan sumber daya manusia, marketing, service excellent, dan lain-lain.  Bawa beberapa managing partner kantor akuntan publik kecil ini untuk studi banding bertemu dengan mitra sejajar mereka di Australia atau di Amerika Serikat untuk menjalin jaringan baru dan belajar produk-produk jasa baru yang inovatif. Beri insentif untuk akuntan yang mau membuka kantor akuntan publik atau kantor jasa akuntan di wilayah timur Indonesia.

Langkah berikutnya adalah pengawasan yang ketat terhadap produk-produk akuntan. OJK harus menjadi regulator yang tangguh karena beberapa riset mengatakan percuma mengadopsi IFRS tanpa penegakan peraturan yang ketat (Ball et al., 2003, Bushman and Piotroski, 2006, Landsman et al., 2012, Lee et al., 2008). Departemen Perdagangan dengan tegas harus meminta pada laporan keuangan auditan perusahaan lalu dilakukan tabulasi dan analisa dan diumumkan informasinya untuk publik. Bila produk-produk akuntan diawasi dengan baik maka akuntan akan lebih terpacu untuk bekerja hati-hati dan cermat.

Terakhir adalah asosiasi profesi seperti IAI dan IAPI harus meneguhkan misi nya untuk melindungi kepentingan publik dan bukan hanya kepentingan golongannya. Bila ada anggotanya yang melanggar kode etik profesional, jangan takut untuk memberikan sanksi. Bila ada akuntan yang tertangkap KPK dan terbukti sebagai koruptor, jangan enggan untuk memberikan pernyataan publik mengecam hal tersebut. Bila ada akuntan publik yang melakukan praktik-praktik usaha yang melanggar standar, atau bahkan melanggar hukum, jangan ragu untuk bekerjasama dengan regulator agar mereka ditindak.  Aktifkan budaya whistleblower, karena mereka yang melemahkan citra akuntan hanya akan merugikan profesi. Jadikan profesi akuntan sebagai profesi yang mulia dan bermartabat.

 

Penutup

Praktik akuntansi yang baik akan mendorong pelaporan bisnis yang transparan dan akuntabel. Praktik akuntansi yang baik membutuhkan standar akuntansi dan profesi akuntan yang memadai baik dari jumlah maupun kualitasnya. Tanpa pelaporan bisnis yang akuntable, pembangunan ekonomi di Indonesia akan dicurigai oleh para investor asing yang berinvestasi.

ASEAN Economic Community 2015 akan memaksa Indonesia untuk membuka pintu bagi para akuntan asing untuk masuk. Pemerintah harus menjadi akselerator untuk melejitkan profesi akuntan di Indonesia setara dengan negara-negara lain di ASEAN.  Profesi Akuntansi dan Standar Akuntansi adalah infrastruktur penting dalam pembangunan, sudah saatnya Pemerintah lebih banyak berperan

 

 

Referensi

 

BALL, R., ROBIN, A. & WU, J. S. 2003. Incentives versus standards: properties of accounting income in four East Asian countries. Journal of Accounting and Economics, 36, 235-270.

BUSHMAN, R. M. & PIOTROSKI, J. D. 2006. Financial reporting incentives for conservative accounting: The influence of legal and political institutions. Journal of Accounting and Economics, 42, 107-148.

LANDSMAN, W. R., MAYDEW, E. L. & THORNOCK, J. R. 2012. The information content of annual earnings announcements and mandatory adoption of IFRS. Journal of Accounting and Economics, 53, 34-54.

LEE, E., WALKER, M. & CHRISTENSEN, H. 2008. Mandating IFRS: Its Impact on the Cost of Equity Capital in Europe. ACCA Research Report. London: Associated Chartered Certified Accountants.

 



[1] Presentasi PPAJP : Blueprint Profesi Akuntan dan RPMK tentang Akuntan Beregistrasi Negara (Accounting Profession Blue Print and RPMK for Registered Accountants),), Ibnu Khaldun University Ternate, 20 December 2013

 

[2] Data laporan keuangan tahunan FASB tahun 2012.


1 Comment

  1. primakris says:

    Semangat 10 Nopember 1945 Arek Suroboyo mendukung bu Ersa mempertahankan setiap jengkal kekayaan NKRI dengan serius menekuni akuntansi MERDEKA..!

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>