Home » Articles posted by ersa

Author Archives: ersa

SAK Internasional : Alasan, Manfaat dan Tantangannya

Oleh : Ersa Tri Wahyuni

Dosen Akuntansi UNPAD dan Anggota DSAK IAI

Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili institusi apapun. Tulisan ini dimuat dalam majalah Akuntan Indonesia edisi Januari 2019

Pada hari pertama kongres IAI ke-13, Selasa 11 Desember 2018, Ikatan Akuntan Indonesia dengan dukungan OJK meluncurkan komitmen untuk mengadopsi penuh IFRS dan akan menerbitkan satu pilar SAK baru yaitu SAK-Internasional. Bila SAK ini diterbitkan maka Indonesia akan memiliki 4 pilar SAK yakni SAK Umum, SAK ETAP, SAK EMKM dan yang terakhir adalah SAK Internasional. Ditambah dengan PSAK syariah yang dapat diadopsi lintas pilar oleh entitas yang memiliki transkasi syariah dan menggunakan SAK Umum, SAK ETAP atau SAK EMKM.

Hadir dalam peluncuran komitmen adopsi SAK-Internasional tersebut adalah Bapak Djohan Pinnarwan (Ketua DSAK IAI), Harry M. Zen (Direktur Keuangan PT. Telkom), Rosita Uli Sinaga (Anggota DPN IAI) dan Djustini Septiana (Deputy Komisioner OJK Pengawas Pasar Modal). Dimoderatori dengan apik oleh Budi Susanto (anggota tim implementasi IFRS IAI), dalam sesi terakhir di hari tersebut, para pembicara membahas komitmen baru Indonesia untuk mengadopsi IFRS murni 100% kata per kata seperti yang dikeluarkan oleh IASB.  Lalu beberapa akuntan bertanya kepada saya “Lah selama ini memang SAK kita bukan IFRS? Kok ada lagi ini adopsi IFRS?”

Tulisan ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait perbedaan SAK Internasional dengan SAK lainnya khususnya dengan SAK Umum yang juga mayoritas berisi IFRS.

SAK Internasional VS SAK Umum

SAK Internasional yang akan diluncurkan (DSAK IAI belum menyebutkan kapan buku SAK Internasional akan diterbitkan dan mulai berlaku), memiliki beberapa perbedaan dengan SAK Umum yang selama ini sudah digunakan oleh masyarakat dan sudah mengadopsi IFRS sejak tahun 2012. Apa saja perbedaannya?

  1. SAK Internasional adalah translasi penuh kata per kata dari IFRS yang dikeluarkan oleh IASB. Hal ini berarti termasuk IFRS yang selama ini tidak diadopsi oleh DSAK IAI dan tidak ada di SAK Umum karena dianggap tidak relevan untuk Indonesia yaitu:

IFRS 1 First Time Adoption of IFRS,

IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts,

IFRIC 2 Members’ Share in Co-operative Entities and Similar Instruments,

IFRIC 6 Liabilities arising from Participating in a Specific Market – Water electrical and Electronic Equipment dan

SIC 7 Introduction of Euro

  1. SAK Internasional tidak memiliki PSAK dan ISAK yang tidak berbasis IFRS yang selama ini ada di dalam SAK UMUM termasuk PSAK syariah. Berdasarkan buku SAK 2018, daftar SAK dan ISAK yang non IFRS adalah sebagai berikut:
  1. PSAK 28: Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian;
  2. PSAK 36: Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa;
  3. PSAK 38: Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali;
  4. PSAK 44 Pendapatan Real Estate
  5. PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba;
  6. PSAK 70 : Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak
  7. ISAK 25: Hak atas Tanah
  8. ISAK 31: Interpretasi atas ruang lingkup PSAK 13: Properti Investasi
  9. ISAK 32 : Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan
  10. Plus PSAK-PSAK Syariah
  1. Dasar kesimpulan yang akan diterbikkan dalam SAK Internasional adalah dasar kesimpulannya IASB bukan dasar kesimpulan rapat rapat DSAK IAI. Sementara beberapa dasar kesimpulan yang ada dalam PSAK dan ISAK di SAK Umum (Semisal dasar kesimpulan PSAK 70 dan ISAK 31) merupakan dasar Kkesimpulan dari DSAK-IAI ketika membuat standar.
  2. SAK Internasional memiliki tanggal efektif yang sama dengan IFRS sementara tanggal efektif PSAK di SAK UMUM memiliki jeda waktu setahun atau dua tahun dengan IFRS. Misalnya IFRS 9 Financial Instruments berlaku wajib secara internasional sejak 1 Januari 2018, sementara PSAK 71 berlaku wajib di Indonesia sejak 2020.

Alasan Meluncurkan Komitmen SAK Internasional

SAK Internasional sebagai salah satu opsi (untuk perusahaan yang memenuhi syarat) memiliki nilai strategis yang tinggi bagi Indonesia di dalam percaturan dunia standar internasional. Seperti dijelaskan oleh ketua DSAK, Djohan Pinnarwan dalam presentasinya,  Indonesia sebagai salah stau negara G20 memiliki “status” full IFRS yang cukup rendah yaitu disamakan dengan India dan China yang tidak mengijinkan Full IFRS sebagai opsi. Sementara anggota G20 yang lain mayoritas mengadopsi penuh IFRS baik untuk perusahaan terdaftar di bursa maupun yang tidak. Dua negara  besar G20 yakni Jepang dan USA, mengijinkan perusahaan yang memenuhi syarat untuk memilih IFRS. Diharapkan bila Indonesia mengadopsi “full IFRS” sebagai salah satu opsi maka status Indonesia akan naik kelas setara dengan Jepang dan USA.  (Lihat gambar 1).

Tentunya Indonesia dapat memiliki standar tersendiri mengenai entitas seperti apa yang dapat menggunakan SAK Internasional ini. Misalnya SAK Internasional hanya dapat digunakan oleh entitas publik yang mendapatkan ijin dari OJK.

Manfaat Mengadopsi Full IFRS sebagai SAK Internasional

Selain meningkatkan gengsi Indonesia di meja G20 dan dunia internasional, opsi full IFRS dapat bermanfaat untuk perusahaan Indonesia khususnya perusahaan yang dual listed di dua negara. Seperti PT. Telkom Indonesia Tbk yang juga terdaftar di bursa efek Amerika Serikat dan PT. Aneka Tambang, Tbk yang terdaftar di bursa efek Australia. Kedua perusahaan ini sudah membuat laporan keuangan berbasis IFRS untuk pelaporan di kedua negara asing tersebut. Rosita Uli Sinaga mengatakan bahwa perusahaan dapat lebih efisien bila juga memberikan laporan keuangan berbasis IFRS untuk pelaporan di Indonesia, sehinga perusahaan tidak perlu membuat dua laporan. Harry M.Zen, Direktur keuangan PT. Telkom Indonesia dalam kesempatan tanya jawab mengamini peryataan Rosita dengan memberikan contoh penerapan IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers  yang sangat penuh tantangan di PT. Telkom dan harus diterapkan 2018 untuk pelaporan berbasis IFRS ke bursa Amerika Serikat.

Djustini Septiana di dalam presentasinya menambahkan bahwa perusahaan berpotensi untuk menggunakan SAK Internasional adalah perusahaan Indonesia yang dual listing, perusahaan asing yang listing di Indonesia, dan multi national companies yang menjadi anak perusahaan asing dan beroperasi di Indonesia.

Tantangan Penerapan SAK Internasional

Rencana penerbitan SAK Internasional dapat memiliki beberapa tantangan. Pertama adalah penambahan beban kerja DSAK IAI, sementara DSAK IAI juga bertanggungjawab untuk pengembangan SAK Umum, SAK ETAP dan SAK EMKM. SAK Internasional akan menambah beban kerja DSAK IAI dan mengubah ritme kerja DSAK menjadi lebih dini dalam mengikuti perkembangan IFRS. Proses translasi dan review translasi dari standar dan dasar kesimpulan IFRS yang selama ini belum pernah diadopsi akan menambah beban kerja DSAK IAI, terutama di tahun 2019 apabila buku SAK Internasional ditargetkan untuk terbit pada akhir tahun 2019. Ketika artikel ini ditulis belum ada informasi kapan buku SAK Internasional akan diterbitkan dan berlaku.

Tantangan kedua adalah beban biaya dari SAK Internasional ini. Bila sudah diterbitkan maka SAK Internasional ini harus diterbitkan setiap tahun. Ini juga akan membebani IAI, apalagi bila yang akan membeli buku ini hanya sedikit, maka IAI harus memikirkan cara lain untuk membiayai kegiatan ini. Misalnya, kemungkinan besar IAI perlu menambah staff baru pada divisi teknis untuk membantu DSAK-IAI mentranslasi IFRS dan mereview translasi SAK Internasional.

Tantangan ketiga adalah peningkatan beban pengawasan emiten yang semakin beragam. Dengan adanya SAK Internasional, OJK harus mengawasi emiten yang menggunakan SAK Umum dan juga emiten yang menggunakan full IFRS. Selama ini OJK hanya perlu mengawasi satu jenis SAK yang diterapkan oleh para emiten. Menambah pilar baru, sedikit banyak, memaksa OJK harus meningkatkan kompetensinya dalam mengawasi emiten yang dapat semakin beragam.

Tantangan keempat adalah ketentuan bila entitas berubah pikiran dan ingin kembali menerapkan SAK Umum. Di beberapa negara yang memiliki beragam pilar standar, terdapat fenomena perusahaan yang telah menerapkan full IFRS selama beberapa tahun kemudian memilih berganti menggunakan National GAAP. Misalnya sepanjang tahun 2008-2012 terdapat 24 perusahaan publik di Swiss yang beralih dari IFRS ke Swiss GAAP, salah satunya adalah produsen arloji terkenal Swatch (Fiechter et.al 2012; Fiechter at al, 2018). Alasan utama peralihan tersebut adalah kekhawatiran biaya penerapan IFRS yang mahal karena IFRS lebih cepat berganti daripada Swiss GAAP. Walaupun di Swiss sekitar 65% perusahaan publik tetap menggunakan IFRS secara sukarela, namun perlu dipikirkan apakah bila suatu perusahaan yang sudah menggunakan SAK Internasional nantinya akan diijinkan untuk kembali menggunakan SAK Umum seperti di Swiss.

Tantangan kelima adalah menjawab tekanan internasional bila “full IFRS” tidak laku di Indonesia. Saat ini Indonesia mendapatkan tekanan dari dunia internasional untuk mengadopsi penuh IFRS terutama karena Indonesia adalah anggota negara G20. Opsi SAK Internasional sedikit banyak akan mengurangi tekanan internasional tersebut. Tekanan ini mungkin tidak akan hilang apabila Indonesia telah menawarkan SAK Internasional sebagai opsi. Indonesia sebagai negara besar di dunia, bila Full IFRS menjadi opsi maka mata internasional juga akan terus memantau berapa perusahaan yang akan menggunakannya.

Misalnya adalah Jepang yang menyediakan opsi full IFRS pada tahun 2010 namun disambut dingin oleh emiten. Hanya satu perusahaan Jepang yang mengadopsi full IFRS di tahun 2010, lalu hanya bertambah dua perusahaan di tahun 2011, dan bertambah pelan setiap tahun. Pada tahun 2015 jumlah pengguna full IFRS di Jepang hanya berjumlah 75 perusahaan atau sekitar 18.5% kapitalisasi pasar modal di Jepang. Padahal dorongan politik di Jepang sangat kuat terhadap IFRS dari Liberal Democratic Party dan pemerintah Jepang (Nobes and Zeff, 2016). Banyak dual listed Canada yang tetap memilih menggunakan US GAAP (baik untuk pelaporan di Amerika maupun di Canada) beralasan bahwa investor membandingkan mereka dengan kompetitor mereka di Amerika Serikat sehingga dengan menggunakan US GAAP maka mereka akan lebih mudah diperbandingkan. Per tahun 2014  terdapat 128  perusahaan Canada yang menggunakan US GAAP yang mana 110 di antaranya terdaftar di Bursa Amerika (Nobes & Zeff, 2016). Entitas yang memenuhi syarat menggunakan SAK Internasional akan memikirkan dampak adopsi SAK Internasional terhadap laporan keuangannya. Apabila hal ini malah merugikan mereka dibandingkan dengan kompetitor yang menggunakan SAK Umum maka akan mengurangi antusiasme menggunakan SAK Internasional.

Penutup

OJK dan DSAK IAI mungkin perlu melakukan roadshow kepada para perusahaan yang dianggap memenuhi syarat sebagai pengguna SAK Internasional dan bertanya bila SAK ini tersedia bagi mereka apakah mereka akan memilih untuk menggunakannya. Roadshow ini penting untuk mendapatkan gambaran mengenai ketertarikan calon pengguna terhadap standar ini.

Sekian banyak tantangan yang dijabarkan oleh penulis jangan diartikan bahwa penulis menentang komitmen peluncuran SAK Internasional. Namun terlebih untuk membuat Indonesia lebih memahami manfaat dan risiko dari SAK Internasional ini. Sebagai suatu negara besar dan berkembang pesat, sudah selayaknya Indonesia mempiliki opsi “Full IFRS” seperti negara negara lain. Apabila manfaat dari penggunaan SAK Internasional ini dapat dipahami dengan baik, bukan tidak mungkin akan banyak perusahaan di Indonesia yang tertarik untuk menggunakannya.

Daftar Pustaka

Fiechter, P., Halberkann, J.E.R.O.M.E. and Meyer, C.O.N.R.A.D., 2012. Causes and Consequences of a Voluntary Turn Away from IFRS to Local GAAP. working paper, available on www. ssrn. com.

Fiechter, P., Halberkann, J. and Meyer, C., 2018. Determinants and consequences of a voluntary turn away from IFRS to local GAAP: Evidence from Switzerland. European Accounting Review27(5), pp.955-989.

Nobes, C.W. and Zeff, S.A., 2016. Have Canada, Japan and Switzerland Adopted IFRS?. Australian Accounting Review26(3), pp.284-290.

Arah Baru Standar Akuntansi Entitas Nonlaba: Rencana Pencabutan PSAK 45 dan Penerbitan Draf Eksposur ISAK 35

Ersa Tri Wahyuni (DSAK IAI); Wiwied Widyastuti (Tim Teknis IAI)

Tulisan ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI

Tulisan ini dimuat dalam majalah Akuntan Indonesia edisi Januari 2019

Setelah lebih dari 20 tahun, standar akuntansi untuk entitas berorientasi nonlaba ‘PSAK 45’ tidak mengalami perubahan yang berarti, tahun ini Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia  (DSAK IAI) memberikan perhatian yang lebih untuk entitas berorientasi nonlaba dengan memasukkan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba dalam agenda kerja mereka. Diskusi demi diskusi dilaksanakan sepanjang tahun 2017-2018, selain itu DSAK IAI juga mengadakan focus group discussion (FGD) pada tanggal 13 Juni 2017 dengan para akuntan di entitas nonlaba. Akhirnya pada tanggal 31 Oktober 2018, DSAK IAI menyelenggarakan dengar pendapat publik untuk Draf Eksposur (DE) ISAK 35 yang direncanakan akan menggantikan PSAK 45.

 

Sejarah PSAK Entitas Nonlaba

Saat ini entitas berorientasi nonlaba di Indonesia menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK 45 dan pengaturan umum lainnya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di tier 1 atau SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) di tier 2.

 

PSAK 45 tersebut diterbitkan pertama kali oleh DSAK IAI pada tanggal 23 Desember 1997 dan berlaku efektif untuk penyusun

an dan penyajian laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2000 dengan penerapan dini dianjurkan. Selanjutnya pada tanggal 8 April 2011, Pernyataan tersebut direvisi dengan (i) perubahan judul PSAK 45; serta (ii) perubahan ruang lingkup, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini (Tabel 1):

 

Proses Revisi Signifikan Mencari Arah Baru

DSAK IAI mencermati opini dan fakta bahwa semakin berkembangnya entitas berorientasi nonlaba di Indonesia, perlu dilakukan kajian kembali tentang pengaturan laporan keuangan untuk entitas berorientasi nonlaba. Apalagi PSAK 45 sudah lama sekali tidak direviu, sedangkan penyajian laporan keuangan setelah konvergensi ke International Financial Reporting Standards (IFRS) memiliki perubahan signifikan, misalnya dengan adanya komponen penghasilan komprehensif lain di dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif.

 

Pada tahun 2014, DSAK IAI merekrut lembaga riset Universitas Indonesia (UI) untuk melakukan riset akademis yang bertujuan untuk mengkaji kebutuhan standar akuntansi untuk entitas berorientasi nonlaba. Kesimpulan dari kajian riset yang dilakukan oleh UI adalah diperlukan standar akuntansi khusus untuk entitas berorientasi nonlaba dengan mempertimbangkan hal berikut: (i) diperlukan modifikasi kerangka konseptual standar akuntansi umum untuk mengakomodasi karakteristik unik entitas berorientasi nonlaba; (ii) diperlukan pengaturan khusus untuk beberapa transaksi unik entitas berorientasi nonlaba; dan (iii) transaksi yang tidak unik dapat mengacu ke standar akuntansi yang berlaku umum.

 

Selama tahun 2015 dan 2016 DSAK IAI memprioritaskan diri untuk membahas adopsi IFRS 9 Financial Instruments menjadi PSAK 71: Instrumen Keuangan sehingga diskusi mengenai entitas berorientasi nonlaba tertunda dan menjadi agenda kerja tahun 2017. Pada 13 Juni 2017, DSAK IAI mengadakan focus group discussion (FGD) untuk entitas berorientasi nonlaba dengan mengundang berbagai entitas yang mewakili yayasan, asosiasi, partai politik, universitas, serta Kantor Akuntan Publik (KAP). Secara garis besar Hasil dari FGD menyimpulkan bahwa diperlukan revisi PSAK 45 utamanya pada konsep penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba dan pengaturan transaksi khusus. Selanjutnya, pada 15 November 2017, DSAK IAI menerbitkan discussion paper terkait “Revisi PSAK untuk Entitas Nirlaba” yang diseminasikan pertama kali pada HUT IAI ke-60 di Semarang.

Setelah melalui beberapa proses pembahasan tersebut, pada tahap ini, DSAK IAI belum mempertimbangkan untuk membuat kerangka konseptual tersendiri serta membuat pengaturan khusus bagi entitas berorientasi nonlaba. Pertimbangan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa belum ditemukannya perbedaan signifikan antara transaksi entitas berorientasi nonlaba dengan entitas bisnis berorientasi laba, kecuali pada sisi penyajian aset neto. Perbedaan penyajian pada sisi aset neto dikarenakan entitas berorientasi nonlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Sedangkan untuk pengaturan lain yang serupa dalam entitas berorientasi nonlaba dapat mengacu pada pengaturan yang sudah ada dalam SAK atau SAK ETAP.

roadmap ISAK 35 jpeg

Mengapa PSAK 45 Digantikan ISAK 35 dan Bukan Dengan PSAK Baru?

Beberapa pihak bertanya mengapa PSAK 45 diganti oleh Interpretasi? Apakah ini berarti penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba menjadi tidak penting dan turun derajat? Justru bertolak belakang dengan anggapan tersebut, DSAK IAI menganggap aturan mengenai penyajian laporan keuangan telah diatur dalam PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan sehingga tidak perlu ada 2 (dua) PSAK hanya untuk mengatur hal yang esensinya sama.

Dua pernyataan yang mengatur penyajian laporan keuangan yang berbeda dalam level standar (tier) yang sama dapat menimbulkan inkonsistensi pengaturan serta ketidakjelasan tentang batasan ruang lingkup antara PSAK 1 dan PSAK 45. Ruang lingkup PSAK 45 berlaku untuk entitas berorientasi nonlaba, sedangkan ruang lingkup PSAK 1 dipahami seolah-olah hanya berlaku untuk entitas bisnis berorientasi laba. Padahal PSAK 1 juga membuka peluang penerapan untuk entitas berorientasi nonlaba. Paragraf 05 di dalam PSAK 1 menyatakan bahwa:

“Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba, termasuk entitas bisnis sektor publik. Jika entitas dengan aktivitas nirlaba di sektor swasta atau sektor publik menerapkan Pernyataan ini, maka entitas tersebut mungkin perlu menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan laporan keuangan itu sendiri.”

 

Dengan demikian, ruang lingkup PSAK 1 secara substansi telah mencakup ruang lingkup penyajian laporan keuangan entitas dengan aktivitas nonlaba. Namun demikian, PSAK 1 tidak menyediakan pedoman bagaimana entitas dengan aktivitas nonlaba menyajikan laporan keuangannya yang mungkin memiliki istilah dan penamaan pos yang berbeda dengan entitas berorientasi laba.

Setelah melalui berbagai pertimbangan, maka pada tanggal 26 September 2018, DSAK IAI mengesahkan beberapa Draf Eksposur (DE) berikut :

  1. DE Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan;
  2. DE ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba;
  3. DE PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

Atas DE tersebut di atas telah dilakukan dengar pendapat publik pada tanggal 31 Oktober 2018 di Grha Akuntan dan direncanakan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020.

 

DE Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang judul laporan keuangan

DE Amendemen PSAK 1 merupakan penyesuaian beberapa paragraf dalam PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan yang sebelumnya tidak diadopsi dari IAS 1 Presentation of Financial Statements menjadi diadopsi. DE amendemen ini membuka opsi yang memperkenankan entitas untuk menggunakan judul laporan selain yang digunakan dalam PSAK 1. Intensi DSAK IAI melakukan amendemen terhadap PSAK 1 selain mengembalikan pengaturan ke principle based juga untuk membuka jalan bagi entitas berorientasi nonlaba untuk membuat penyesuaian judul atas laporan keuangannya.

DE ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba

DE ISAK 35 yang diterbitkan oleh DSAK IAI mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. DSAK IAI tidak memberikan definisi atau kriteria untuk membedakan entitas berorientasi nonlaba dari entitas bisnis berorientasi laba karena perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara spesifik mengenai definisi dan ruang lingkup entitas berorientasi nonlaba tidak ditemukan. Oleh karena itu, entitas melakukan penilaiannya sendiri untuk menentukan apakah entitas merupakan suatu entitas berorientasi nonlaba, terlepas dari bentuk badan hukum entitas tersebut, sehingga dapat menerapkan Interpretasi ini.

DE ISAK 35 merupakan interpretasi dari PSAK 1 paragraf 05 yang memberikan contoh bagaimana entitas berorientasi nonlaba membuat penyesuaian baik: (i) penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan; dan (ii) penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri. DE ini dilengkapi dengan dasar kesimpulan dan contoh ilustratif yang bukan merupakan bagian dari DE ISAK 35. Contoh ilustratif memberikan contoh sederhana penyajian laporan keuangan yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Selanjutnya, pengaturan penyajian laporan keuangan entitas nonlaba yang sebelumnya diatur dalam PSAK 45 dicabut oleh DE PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

 

ISAK 35 table

Dampak SDGs dalam Laporan Keuangan dan Peran Penting Akuntan

By Ersa Tri Wahyuni

Tulisan ini dimuat dalam Majalah Akuntan Indonesia edisi Juni 2018 halaman 24-26.

 

Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan PBB tahun 2015 lalu, telah memasang 17 target ambisius untuk diraih pada tahun 2030. Apabila semua capaian SDGs ini berhasil diraih, Bumi diharapkan menjadi tempat yang lebih baik bagi umat manusia. Namun target target SDGs akan mustahil tercapai bila hanya menjadi topik diskusi dalam seminar dan konferensi tingkat tinggi. Untuk mencapai SDGs, sektor swasta harus memasukkan SDG dalam strategi perusahaannya dibarengi dengan pemerintah yang memberikan insentif agar sektor swasta turut berperan aktif mencapai target SDGs.

foto 17 SDGs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektor swasta sepertinya mulai memberikan perhatian yang lebih terhadap SDGs dibandingkan era Millenium Development Goals sebelumnya (2000-2015). Riset PBB terhadap 1000 lebih CEO dari lebih dari 100 negara menyimpulkan bahwa sebanyak 89% dari CEO menyadari bahwa komitment perusahaan terhadap SDG memberikan dampak terhadap industri mereka. Lebih dari itu, 87% CEO percaya bahwa SDG membuka banyak kesempatan bagi perusahaan untuk memikirkan ulang pendekatan bisnis yang berfokus pada penciptaan nilai yang berkelanjutan  (UN, 2016).

Laporan PWC (2017) juga menjelaskan 62% perusahaan dunia telah menyebutkan SDGs dalam laporan mereka.  Survey yang dilakukan oleh PWC ini meliputi 470 perusahaan di 17 negara. Namun sayangnya walaupun 62% perusahaan yang disurvey telah menyebutkan SDG dalam laporan perusahaan namun hanya 37% saja yang benar benar serius menetapkan prioritas target SDG mana yang menjadi sasaran perusahaan mereka. Sementara itu 63% perusahaan lainnya tidak memberikan kaitan berarti antara SDG dengan target target perusahaan. Dengan demikian banyak perusahaan yang masih memandang SDG sebagai suatu “jargon” yang mungkin terdengar keren di dalam laporan perusahaan namun tidak benar benar mentautkan target target perusahaan dengan SDG.

Kesulitan perusahaan dalam mentautkan target SDG ke dalam strategi perusahaan disambut oleh beberapa pihak yang berkepentingan. Saat ini telah tersedia beberapa alat yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memasukkan konsep konsep SDG dalam strategi perusahaan dan pelaporan. Beberapa framework yang dapat digunakan oleh perusahaan tertera dalam tabel 1

tabel framework SDG

Dampak SDGs ke dalam Laporan Keuangan

Berbagai framework yang tertera dalam tabel 1 akan mempermudah perusahaan dalam memasukkan SDG ke dalam strategi perusahaan.  Setelah perusahaan memanfaatkan aneka framework untuk mentautkan strategi perusahaan dengan SDG, pertanyaan penting berikutnya adalah bagaimana sebenarnya perusahaan dapat target target SDG berdampak pada laporan keuangan? Apabila perusahaan sudah berkomitmen untuk memprioritaskan suatu target SDG tertentu yang ingin dicapai perusahaan, standar akuntansi mana saja yang sekiranya harus menjadi perhatian dalam penyusunan laporan keuangan?

Setidaknya ada beberapa SAK yang dapat digunakan atau menjadi perhatian perusahaan yang memasukkan SDG ke dalam laporan keuangan (lihat gambar 1)

 

1.      Pencadangan Biaya Lingkungan dan PSAK 57 Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi

 

SDG menitikberatkan kepedulian perusahaan terhadap keberlangsungan lingkungan hidup sehingga kegiatan ekonomik perusahaan dapat terus berlangsung dengan lestari. Perusahaan yang berkomitmen terhadap SDG seharusnya tidak lagi menggunakan cara cara non-etis yang merusak lingkungan seperti pembakaran hutan untuk persiapan lahan perkebunan. Perusahaan juga selalu berusaha menegakkan komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan memperhatikan kualitas limbah yang dibuang ke sungai, atau kualitas emisi karbon, atau biaya biaya terkait kelestarian lingkungan lainnya. PSAK 57 menjelaskan bagaimana perusahaan harusnya membuat cadangan bila memiliki kewajiban konstruktif (bukan hanya kewajiban hukum) seperti misalnya komitmen perusahaan terhadap kelestarian lingkungan.

PSAK and SDG

 

2.      Perubahan Teknologi yang Cepat dan PSAK 48 Penurunan Nilai Aset

Dengan sumber daya alam yang semakin terbatas dan teknologi yang semakin maju, Perusahaan dituntut untuk semakin cepat beradaptasi dengan teknologi apabila ingin memiliki bisnis yang berkelanjutan. Perubahan teknologi dapat mengubah aset perusahaan menjadi usang lebih cepat sehingga perusahaan harus mempertimbangkan penggunaan PSAK 48 untuk mengukur penurunan nilai aset mereka. Misalnya teknologi baru pengolahan limbah yang dianjurkan (atau bahkan disyaratkan) pemerintah membuat instalasi pengolahan limbah yang dimiliki perusahaan menjadi usang.

 

3.      Manajemen Risiko dan pengungkapannya dalam PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan

Bayangkan anda adalah sebuah bank di mana mayoritas nasabah anda adalah perusahaan yang bergerak di bidang agrikultur.  Kenaikan suhu Bumi dua derajat saja dapat sangat mempengaruhi bisnis para nasabah anda di masa depan. Pemanasan global dan perusakan lingkungan dapat memunculkan risiko suhu Bumi yang meningkat dua derajat. Kenaikan suhu ini dapat menimbulkan kekeringan di beberapa negara tempat nasabah anda beroperasi sehingga meningkatkan beban biaya mereka. Peningkatan suhu juga dapat mencairkan es di kutub yang berakibat naiknya permukaan air laut dan banjir di beberapa kota. Semua perubahan iklim ini adalah risiko bisnis yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan, bukan hanya perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan namun juga perusahaan agrikultur. Risiko lingkungan harus dikelola dengan baik dan diungkapkan oleh perusahaan terutama bila terkait dengan instrumen keuangan.

 

4.      Memperhitungkan Risiko Lingkungan dalam Model Penurunan Nilai PSAK 71 Instrumen Keuangan

PSAK 71 yang akan berlaku di Indonesia pada tahun 2020 meminta perusahaan melakukan pemodelan “expected credit loss” dengan mempertimbangkan kemungkinan kemungkinan gagal bayar sepanjang usia instrumen keuangan. Usia instrumen keuangan yang panjang misalnya pinjaman jangka panjang juga menuntut pemberi pinjaman untuk mempertimbangkan risiko risiko lingkungan yang kemungkinan akan terjadi. Seperti dalam skenario sebelumnya di mana suhu bumi meningkat dua derajat, asumsi asumsi lain terkait risiko lingkungan misalnya adalah curah hujan yang meningkat, risiko gempa bumi dan sebagainya.

 

5.      Kesetaraan Jender dan PSAK 24 Imbalan Kerja

Salah satu target SDG adalah kesetaraan jender (gender equality). Perusahaan harus memberikan hak dan kewajiban yang setara untuk karyawan laki-laki dan perempuan. Riset World Bank menunjukkan bahwa kesenjangan upah antara buruh perempuan dan laki laki masih tinggi (World Bank, 2015), terutama untuk buruh perempuan dengan tingkat pendidikan rendah. Menyetarakan tingkat upah bagi buruh perempuan dan laki-laki membawa konsekwensi langsung terhadap beban imbalan kerja perusahaan.

 

Kesetaraan jender bukan hanya issue upah perempuan yang disetarakan dengan laki-laki namun juga memberikan benefit yang setara untuk pekerja laki-laki, misalnya terkait dengan cuti melahirkan. Perempuan biasanya memiliki hak cuti melahirkan tiga bulan yang tidak dinikmati oleh karyawan laki-laki. Hal ini banyak dikritik mengingat para Bapak juga terkena dampak dari kehadiran bayi dalam keluarga (seperti rasa lelah dan kurang tidur). Banyak perusahaan yang juga memberikan hak cuti bagi bagi karyawan laki-laki yang baru menjadi ayah. Peningkatan benefit cuti ini tentunya memiliki dampak pada imbalan kerja yang ditanggung perusahaan.

 

6.      Beban Riset dan Pengembangan dan PSAK 19 Aset Takberwujud

Mempertimbangkan SDGs bukan hanya selalu ekstra biaya yang harus dibebankan. Kepedulian SDGs juga membuka banyak peluang bisnis baru. Seperti peluang bisnis untuk energi terbarukan, bisnis berbasis platform yang memangkas rantai nilai tradisional, atau produk produk agrikultur premium seperti bahan makanan organik. Masyarakat dunia yang semakin peduli dengan kelestarian lingkungan menuntut produk produk bersertifikasi ramah lingkungan. Juga menuntut inovasi produk yang lebih hemat energi. Kebutuhan ini dapat direspon oleh dunia bisnis dengan menjadikan kegiatan riset dan pengembangan. Di dalam mengembangkan produk baru, perusahaan juga harus memasukkan unsur SDGs di dalam pertimbangannya. Misalnya penciptaan kemasan produk yang ramah lingkungan dan tidak menggunakan plastik.

 

Riset dan pengembangan menjadi ujung tombak perusahaan dalam berinovasi dan menciptakan bisnis yang berkelanjutan. PSAK 19 mengatur persyaratan bagaimana perusahaan dapat mengkapitalisasi biaya pengembangan dan mengakuinya menjadi aset takberwujud.

 

Peran Akuntan dalam Mencapai SDGs

Akuntan memiliki peran penting dalam pencapaian SDGs (IFAC 2016; ACCA 2017; Makarenko & Plastun 2017). Akuntan berperan menjadi “value reporter” yang melaporkan nilai-nilai perusahaan kepada stakeholders. Selain sebagai penyusun laporan, akuntan juga berperan sebagai “value keeper” yang menjaga perusahaan tetap pada komitmennya dalam mencapai nilai-nilai yang sudah dijadikan visi dan misi perusahaan. Tanpa peran akuntan, target-target SDG mungkin hanya menjadi slogan-slogan cantik dalam laporan perusahaan. Akuntan harus membangun awareness perusahaan dan sektor swasta pentingnya memasukkan SDGs dalam strategi perusahaan mereka. Bukan untuk gagah gagahan tapi karena memang hal tersebut akan menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang. Lihatlah perusahaan-perusahaan dunia yang langgeng sampai ratusan tahun, biasanya adalah mereka yang setia menjunjung etika dan kelestarian lingkungan.

 

 

Daftar Pustaka

ACCA, 2017. The Sustainability Development Goals: Redefining context, risk and opportunity. Diakses tanggal 5 Mei 2018.  Tersedia di http://www.accaglobal.com/ content/dam/ACCA_Global/professional-insights/The-sustainable-development-goals/pi-sdgs-accountancy-profession.pdf

IFAC, 2016. The 2030 Agenda for Sustainable Development. Diakses tanggal 5 Mei 20tainable-development

Makarenko,I and Plastun,A, 2017. The role of accounting in sustainable development. Accounting and Financial Control (openaccess) , 1 , 4-12

PWC, 2017. SDGs Reporting Challenge 2017. Diakses tanggal 27 Maret 2018. Tersedia di https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/SDG/pwc-sdg-reporting-challenge-2017-final.pdf

United Nations. (2016). UN Global Compact and Accenture Strategy 2016 CEO Study. Diakses tanggal 27 Maret 2018. Tersedia di https://www. accenture.com/us-en/insight-unglobal-compact-ceo-study.