Home » Articles posted by ersa

Author Archives: ersa

Menggagas Akuntansi Untuk Cryptocurrencies

Oleh : Ersa Tri Wahyuni

Tulisan ini dimuat dalam majalah Akuntan Indonesia edisi Februari 2018.

 

Bulan November dan Desember 2017, berita mengenai fluktuasi harga Bitcoin mendominasi dunia maya. Bitcoin sebagai cryptocurrencies dengan kapitalisasi pasar terbesar menyentuh nilai fantastis sampai US$19.783.06 per koinnya pada hari 17 Desember 2017, padahal Bitcoin hanya bernilai dibawah US$1000 pada 1 Januari 2017. Bukan hanya Bitcoin yang bergerak seperti roller-coaster pada akhir tahun 2017 tapi juga cryptocurrencies lainnya seperti Etherum, Litecoin dan Cardano. Cardano misalnya meningkat 90% nilainya hanya dalam waktu 24 jam.[1]

Eforia Bitcoin banyak dipengaruhi oleh spekulasi terhadap teknologi blockchain yang diharapkan akan semakin berpengaruh di masa depan. Artikel artikel mengenai teknologi blockchain di jagad maya biasanya mengagung-agungkan keuntungan dan manfaatnya. Secara sederhana teknologi blockchain adalah seperti excel spreadsheet di internet yang mana siapa saja dapat menambahkan baris baru di dalam file tersebut. Setiap baris mencerminkan transaksi antar pihak – bisa transaksi tunai kas atau transfer aset lainnya. Dan bila suatu baris telah tercipta maka transaksi tersebut tidak bisa diubah atau dihilangkan. Sebelum transaksi tersebut “tertulis”, komputer para pengguna blockchain diseluruh dunia berkomunikasi dan memverifikasi para pihak yang akan bertransaksi. Bila ada pihak yang berusaha mengakali system maka transaksi akan ditolak. Teknologi blockchain dianggap membuat transaksi lebih transparan, aman, dan menghilangkan fungsi perantara (seperti bank misalnya).

Banyak perusahaan yang sedang mempertimbangkan teknologi blockchain ini untuk memperkuat operasional mereka seperti proses penagihan ke pelanggan. Seiring dengan teknologi blockchain yang meningkat, banyak orang berspekulasi bahwa harga cryptocurrency seperti Bitcoin juga akan meningkat karena Bitcoin menggunakan teknologi blockchain. Meningkatnya harga Bitcoin yang tidak wajar (bila dibandingkan dengan mata uang normal suatu negara), ditengarai bukan karena semakin banyak yang menggunakannya sebagai alat tukar, namun banyak yang membeli Bitcoin untuk tujuan investasi dengan harapan nilainya akan berlipat ganda di masa depan.

Nilai mata uang suatu negara biasanya turun apabila perekonomian Negara tersebut memang memburuk (seperti contoh mata uang Negara Zimbabwe yang menjadi tidak bernilai), namun naik turunnya harga Bitcoin murni disebabkan karena hukum permintaan dan penawaran.  Apabila Bitcoin (yang katanya adalah mata uang) jarang digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi perdagangan, bagaimana mungkin permintaannya menjadi sangat kuat sehingga harganya melambung fantastis. Maka pastinya permintaan lebih didorong oleh motif spekulasi atau investasi.

Bank Sentral dan pengawas pasar modal seperti Bank Indonesia dan US SEC telah memperingatkan para investor untuk berhati hati bila berinvestasi dengan cryptocurrency ini karena tidak dijamin nilainya oleh bank sentral manapun. Ini mirip dengan demam tanaman hias Anthurium atau Batu Akik belum lama ini, di mana harganya bisa sangat melambung tinggi, namun bisa saja kemudian turun mendekati nol. Bedanya para investor batu akik, bila harganya turun sampai nol setidaknya masih bisa mengelus ngelus batu akik mereka, nah kalau investor bitcoin tidak ada sesuatu yang dimiliki kecuali digital trail saja.

Dengan semakin populernya cryptocurrency seperti Bitcoin dan Etherum, timbul pertanyaan bagaimana pencatatan akuntansi bila perusahaan menerima pembayaran Bitcoin dan juga memiliki Bitcoin untuk tujuan investasi. Apakah Bitcoin dapat dianggap seperti mata uang tradisional lainnya dan dianggap kas dan setara kas? Apakah investasi dalam Bitcoin dapat dianggap sebagai aset keuangan dan tunduk pada standar PSAK untuk instrument keuangan?

Cryptocurrency sebagai Kas atau Instrumen Keuangan?

Standar Akuntansi biasanya memang sering terlambat dalam mengatur perkembangan bisnis yang sangat pesat. Kekosongan standar akuntansi IFRS yang mengatur investasi pada cryptocurrency mendorong dewan standard akuntansi Australia (AASB) untuk menyusun position paper dan merekomendasikan agar IASB memikirkan hal tersebut.

Menurut AASB, digital currency seperti Bitcoin tidak dapat memenuhi definisi kas dan setara kas karena belum banyak negara yang mengakui digital currency sebagai alat transaksi yang sah. Di dalam PSAK 50 PP 03 disebutkan bahwa mata uang (kas) adalah aset keuangan karena merupakan alat tukar. Sementara itu transaksi Bitcoin yang bergairah akhir akhir ini ditengarai bukan sebagai alat tukar, namun masyarakat membeli Bitcoin sebagai aset.

Transaksi menggunakan bitcoin dalam transaksi online juga masih sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh minimnya pedagang online yang mau menerima pembayaran dengan Bitcoin. Misalnya, laporan yang dibuat JP Morgan pada pertengahan 2017 menyebutkan bahwa dari 500 penjual di internet hanya tiga saja yang menerima pembayaran menggunakan Bitcoin.[2] Padahal tahun 2016 ada lima penjual yang menerima pembayaran Bitcoin.

Untuk dapat diakui sebagai aset keuangan juga cukup sulit bagi Bitcoin karena tidak dapat memenuhi definisi sebagai instrumen keuangan. Dalam PSAK yang dimaksud dengan Instrumen keuangan (financial instrument) adalah kontrak yang mengakibatkan timbulnya aset keuangan bagi satu entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas lainnya. Bila perusahaan memiliki Bitcoin, maka perusahaan tidak memiliki hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya. Hal ini serupa dengan emas batangan yang juga tidak bisa dianggap sebagai instrumen keuangan walaupun sifatnya sangat likuid.

 

Cryptocurrency sebagai Aset Takberwujud atau Persediaan?

Cryptocurrency memenuhi definisi aset takberwujud karena tidak memiliki bentuk fisik, bersifat non keuangan dan memenuhi definisi aset. Namun PSAK 19 lebih mengatur aset taberwujud kategori tidak lancar yang dimanfaatkan atau digunakan oleh perusahaan seperti misalnya hak paten, merk, royalti, piranti lunak, dan sebagainya. Bila entitas memiliki Bitcoin karena menerimanya sebagai alat pembayaran, biasanya ini akan memenuhi kriteria sebagai aset tersedia untuk dijual (PSAK 58), dan ini dikecualikan dari ruang lingkup PSAK 19.

Entitas yang fokusnya jual beli Bitcoin mungkin saja dapat menggunakan PSAK 14 Persediaan.  Namun bila entitas yang memiliki Bitcoin bertindak sebagai broker atau trader maka PSAK 14 mengecualikan pengukurannya dan meminta entitas untuk mengukur komoditasnya dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dengan selisih nilai wajar diakui dalam laba rugi. Hal ini dengan asumsi Bitcoin dianggap sebagai komoditas seperti emas batangan.

 

Arah ke depan

Kerangka IFRS saat ini memang dirasakan kurang memberikan panduan untuk aset takberwujud yang dimiliki untuk investasi. Selain Bitcoin, aset takberwujud lainnya mungkin saja ada juga dimiliki untuk tujuan investasi, dicontohkan oleh AASB misalnya adalah hak emisi karbon yang juga secara aktif diperjualbelikan di beberapa negara maju.

Kerangka IFRS juga dirasakan kurang untuk mengatur pencatatan investasi pada komoditas seperti Emas batangan. Hal ini menimbulkan banyak perbedaan perlakuan akuntansi untuk Emas di antara Bank Sentral, perbankan syariah, dan industri pembuatan perhiasan emas.  Padahal Emas adalah komoditas yang likuid dan tahan inflasi serta nilainya jauh lebih stabil daripada Bitcoin yang juga suka dijuluki “digital gold”. Keragaman pencatatan akuntansi untuk emas menimbulkan keprihatinan World Gold Council yang belum lama ini mengeluarkan discussion paper terkait hal tersebut[3].

Namun mengharapkan IASB untuk mengeluarkan standar akuntansi terkait dengan investasi pada komoditas dan cryptocurrency sepertinya masih terlalu jauh. IASB dan juga FASB sepertinya belum memiliki ketertarikan untuk memikirkan akuntansi untuk cryptocurrency terlalu serius. Hal ini dapat saja berubah apabila penggunaan cryptocurrency di dalam transaksi perdagangan online semakin meluas di masa depan. Sementara itu IASB masih banyak memiliki pekerjaan rumah untuk standard-standar yang sudah lama dibutuhkan seperti standard untuk kombinasi bisnis entitas sepengendali.

 

*) Penulis adalah Dosen Akuntansi Universitas Padjadjaran dan anggota DSAK IAI. Tulisan ini adalah opini pribadi Penulis.



[1] http://fortune.com/2017/12/17/bitcoin-record-high-short-of-20000/

[2] http://www.businessinsider.com/merchants-arent-accepting-bitcoin-2017-7/?IR=T

[3] https://www.gold.org/what-we-do/official-institutions/accounting-for-gold

 

Membangun Desa, Membangun Indonesia : Peran Akuntan dalam memperkuat Bumdes

Oleh Ersa Tri Wahyuni

Dosen Akuntansi Universitas Padjadjaran, Anggota DSAK-IAI.  Asrtikel ini dimuat dalam majalah Akuntan Indonesia edisi September-Oktober 2017.

 

Sejak UU No 6/2014 tentang Desa disahkan, desa-desa di Indonesia menjadi bergairah. Sejak tahun 2015, triliunan rupiah digelontorkan sebagai dana desa. Tahun 2015 saja dana desa yang dialokasikan lebih dari 20 triliun untuk 74 ribu desa di Indonesia. Alokasi dana desa ini meningkat pada tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun yang ditujukan untuk 74.954 desa di 434 kabupaten dan kota. Pada tahun 2019 diperkirakan dana desa akan meningkat mencapai Rp.111 triliun rupiah. Aliran dana yang sangat besar dalam dua tahun terakhir ini tak pelak menimbulkan banyak tantangan dan masalah dalam pengelolaannya.

 

Selama tahun 2016 saja terdapat 932 laporan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran penyalahgunaan dana desa yang masuk di Kemendes PDTT. Dari angka tersebut, terdapat lebih dari 200 laporan pengaduan yang sudah diserahkan ke KPK dan 167 laporan diserahkan ke kepolisian.[1]. Banyak pemberitaan di media mengenai penyelewengan dana desa ini misalnya pemberitaan korupsi dana desa di Pamekasan Madura yang membuat Bupati Pamekasan ditangkap KPK. Dengan derasnya arus dana ke pedesaan maka peran akuntan profesional sangat dibutuhkan untuk mendampingi para pengelola dana desa agar akuntabel.

 

Tentunya tidak semua cerita tentang dana desa membuat miris, banyak perubahan di pedesaan yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama peningkatan kualias jalan desa, puskesmas dan kantor aparat desa. Dana desa ini menjadi perhatian Kabinet Jokowi-JK dan tertuang dalam NAWA CITA, khususnya Nawa Cita ke-tiga “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”

 

Aliran dana desa ini banyak yang kemudian digunakan untuk mendanai pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Seiring dengan derasnya dana desa ke daerah, jumlah Bumdes juga meledak dalam dalam dua tahun terakhir. Pada Mei 2016 Jumlah Bumdes berkembang pesat, yakni sebanyak  12.115 Bumdes, bertambah 12 kali lipat dibandingkan tahun 2014 yang hanya mencapai 1.022 Bumdes (Kemendes, 2016). Dan pada maret 2017, jumlah Bumdes telah bertambah lagi sekitar 6000 unit sehingga total menjadi 18.446 unit Bumdes di seluruh Indonesia (Kemendes, 2017).

Pertumbuhan yang sangat cepat ini menimbulkan tantangan besar mengenai kesiapan SDM dalam mengelola Bumdes. Terlebih Bumdes biasanya memiliki beberapa unit usaha seperti pengelolaan sampah desa, penyediaan jasa air bersih, wisata desa atau pengolah hasil pertanian. Kades sebagai “komisaris” dari Bumdes yang merupakan perusahaan holding dari beberapa unit usaha yang dimiliki desa, membutuhkan pendampingan dan dukungan untuk mengelola desanya dengan baik.  Desa dan Bumdes banyak membutuhkan pendamping desa yang memahami potensi desa dan memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni.

Geliat Bumdes di Yogyakarta banyak menjadi cerita sukses Bumdes. Seperti misalnya Bumdes di Desa Ponggok, Klaten yang telah menghasilkan pendapatan Rp. 10 miliar setahun dari berbagai unit usaha yang dikelola. Yogyakarta cukup beruntung karena memiliki banyak intelektual muda yang peduli dengan kemajuan Bumdes. Suatu platform untuk berbagi pengalaman dan sumber daya lahir di Yogyakarta dengan situs Bumdes.id. Para pengelola Bumdes yang mendaftarkan diri pada situs Bumdes.id bisa mengunduh beraneka ragam artikel, peraturan perundang-undangan terkait Bumdes dan bahkan sistem akuntansi Bumdes secara gratis. Digawangi oleh Rudy Suryanto, dosen akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan beberapa aktivis desa lainnya, Bumdes.id juga memiliki sekolah manajemen Bumdes yang rutin menyelenggarakan training for trainers untuk para pendamping Bumdes dan workshop untuk penyelenggara Bumdes.

 

Bidang Usaha dan Akuntabilitas Bumdes

 

Bumdes adalah badan hukum baru yang tidak perlu akte notaris untuk pendiriannya. Pendirian Bumdes cukup sederhana dimana para masyarakat dan tokoh tokoh masyarakat di desa memiliki otoritas untuk mendirikan Bumdes ini melalui semangat musyrawarah dan gotong royong. Bumdes juga dapat memiliki beranekaragam unit usaha seperti yang tertera dalam bagan 1 di bawah ini

Berkembangnya BUMDes tidak terlepas dari peran Dana Desa yang mulai disalurkan sejak tahun 2015. Permendes PDTT No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 pasal 9 menjelaskan bahwa salah satu prioritas dalam pemanfaatan dana desa adalah pendirian dan pengembangan BUMDes. Bumdes di luar pulau jawa juga sudah mulai terlihat geliatnya seperti misalnya Bumdes Huntu Barat, kecamatan Bulango Selatan di Propinsi Gorontalo yang fokus pada usaha budi daya ikan air tawar.

Desa harus menjadi pemilik mayoritas Bumdes walaupun juga dapat melibatkan peran serta masyarakat sebagai pemilik modal. Karena Desa yang seharus memiliki Bumdes maka akuntabilitas Bumdes juga harus dilaporkan kepada masyarakat desa.  Akuntabilitas terkait Bumdes diatur dalam Permendes PDTT  lainnya yakni No 4/2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes Pasal 31 dijelaskan bahwa pelaksana operasional harus melaporkan  akuntabilitas kinerja Bumdes kepada Penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa. Kemudian BPD (Badan Permusyawaratan Desa) melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan Bumdes. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap Bumdes kepada BPD yang  disampaikan melalui Musyawarah Desa.  Akuntabilitas Bumdes yang perlu dilakukan adalah:

1. Setiap akhir periode tahun anggaran, pengelola wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah desa yang menghadirkan elemen Pemerintahan Desa, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan struktur organisasi BUMDes.

2. Laporan Pertanggungjawaban, antara lain memuat:

a. Laporan Kinerja Pengelola selama satu periode/Tahunan

b. Kinerja Usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan dsb.

c. Laporan Keuangan termasuk Rencana Pembagian Laba Usaha.

d. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.

e. Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya evaluasi  tahunan serta upaya-upaya pengembangan kedepan.

f. Mekanisme dan Tata Tertib Pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan AD-ART.

 

Pedoman Akuntansi Bumdes

Draft Standar Akuntansi Desa telah dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Sektor Publik (KSAP) dan apabila nanti disahkan pasti akan sangat bermanfaat bagi para kades dan aparat desa membuat laporan keuangan. Namun Bumdes adalah entitas bisnis yang beriorientasi laba untuk sustanaibilitas pembangunan desa. Sehingga seharusnya Bumdes tunduk pada standar akuntansi yang juga berlaku untuk entitas bisnis lainnya seperti SAK Umum, SAK ETAP dan SAK EMKM.

Para penggiat Bumdes yang menginginkan semacam pedoman akuntansi untuk Bumdes. Namun membuat pedoman akuntansi untuk Bumdes tidak akan mudah karena banyaknya jenis ragam unit usaha Bumdes. Biasanya suatu pedoman akuntansi memberikan panduan atas pencatatan akuntansi pada suatu industri yang sama misalnya adalah Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI). Sedangkan Bumdes bisa saja memiliki unit usaha berbeda beda seperti perdagangan, simpan pinjam, dan jasa layanan air bersih. Ketika jenis usaha perdagangan yang berbeda beda memiliki proses bisnis yang berbeda. Sehingga apabila pedoman akuntansi ingin dibuat maka harus dibuat beberapa pedoman akuntansi yang sesuai dengan unit usahanya. Pedoman akuntansi untuk unit usaha simpan pinjam tentu akan berbeda dengan pedoman akuntansi untuk unit usaha dagang.

Pertanyaan berikutnya untuk membuat pedoman akuntansi Bumdes adalah ukuran Bumdes yang sangat beragam. Saat ini beberapa Bumdes sudah sangat besar sehingga menghasilkan pendapatan milyaran rupiah setahun, sedangkan Bumdes lainnya baru berdiri atau masih merugi. Dengan demikian apakah pedoman akuntansi Bumdes akan berdasarkan pada SAK Umum yang mungkin cocok untuk Bumdes besar, atau berdasarkan SAK ETAP dan SAK EMKM untuk Bumdes yang lebih kecil? Juga pedoman akuntansi ini harus senantiasa dimutakhirkan apabila ada perubahan standar akuntansi terbaru.

Peran Akuntan dalam Memperkuat Bumdes

Bumdes haruslah adaptif dan responsif menjawab permasalahan dan peluang bisnis di desa masing-masing, sehingga Bumdes bisa saja memiliki pengembangan unit usaha yang sifatnya dinamis dari tahun ke tahun. Hal ini dapat cukup terbatasi apabila Bumdes harus mengikuti suatu pedoman akuntansi yang “rule based” dan kaku. Yang lebih utama adalah mengajarkan prinsip-prinsip akuntansi kepada manajer atau CEO Bumdes agar mereka percaya diri untuk membuat laporan keuangan sekalipun unit usaha mereka berubah. Laporan keuangan seharusnya mampu mengkomunikasikan transaksi bisnis dan situasi ekonomi riil Bumdes. Laporan keuangan harus relevan dan disajikan dengan jujur. Akuntan profesional harus mampu berperan dalam memperkuat 18.446 Bumdes di seluruh Indonesia, di mana ditenggarai hanya sekitar 10% saja yang masuk dalam kategori sehat.

Membantu menyusun laporan keuangan desa atau laporan keuangan Bumdes dapat menjadi ladang amal KJA-KJA baru yang marak bermunculan di Indonesia. Namun tentunya kita juga ingin desa menjadi mandiri dengan sumber daya akuntan sendiri yang mampu menjadi gawang akuntabilitas desa nya tanpa harus terus menerus bergantung pada konsultan atau pendamping.   Sudah waktunya mahasiswa-mahasiswa akuntansi didorong untuk kembali ke desa, menjadi akuntan atau manajer Bumdes atau bahkan menjadi Kepala Desa yang akan memperkuat perekonomian di desa mereka masing-masing. Menjadi akuntan desa tidak kalah menariknya dibandingkan bekerja menjadi akuntan di kantor akuntan besar atau perusahaan besar di perkotaan. Gaya hidup sehat di pedesaan, waktu kerja yang bersahabat dengan misi mulia membangun desa dapat menjadi motivasi alternatif selain mendorong para lulusan akuntansi untuk mencari pekerjaan di kota kota besar.



[1] Disampaikan Mendes PDTT Pada kegiatan Rakornas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2017 di Kantor BPKP, Jakarta, Kamis 18 Mei 2017.

 

Artikel majalah Akuntan Indonesia Bumdes pg 1 Bumdes page 2 akuntan indonesia Bumdes page 3 akuntan indonesiaBumdes page 2 akuntan indonesiaBumdes page 3 akuntan indonesia

Kaleidoskop SAK 2017 dan Outlook SAK 2018

Minggu, 31 Desember 2017

Catatan Akhir Tahun Ersa Tri Wahyuni.

 

Ditengah liburan akhir tahun yang dipenuhi dengan review film Ayat Ayat Cinta 2, saya membatin apabila ETW menulis review PSAK yang disahkan selama 2017 dan outlook PSAK 2018, apakah akan ada yang tertarik membacanya? Apalagi review PSAK tidak akan ada kalimat pemungkas “Nikahi aku, Fahri” seperti di film AAC 2, paling para pembaca akan dibuat pusing dengan istilah istilah akuntansi yang ETW gunakan. Well, semoga tulisan ini selain informatif juga bisa menghibur para akuntan sekalian, dan bisa dinikmati sambil ngemil jagung bakar di malam pergantian tahun. “Hanya akuntan garis keras yang mau baca artikel tentang PSAK di malam tahun baru” ha ha ha….

Baiklah… yuk kita mulai review apa saja sih standar akuntansi yang sudah disahkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI selama tahun 2017.

Eh sebelum mulai ETW disclaimer dulu deh…. semua tulisan di dalam artikel ini adalah pendapat saya pribadi lho yyaaa…  bukan pendapat resmi DSAK-IAI. Semua pendapat resmi DSAK-IAI harus dalam bentuk tertulis dan biasanya dihasilkan dari suatu due process yang panjang. Jadi ini mah tulisan santai yang saya tulis sambil nyruput kopi dan buka buka buku catatan saya.

Sudah siap semuanya? Panjang lho ini tulisannya, pastikan perut anda kenyang sebelum mulai membaca artikel ini… (ETW juga siapin cemilan nih)

  1. 10 Maret 2017, Pengesahak ISAK 32 Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan.

Ini ISAK (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) ini bukan adopsi dari IFRIC nya IASB, alias murni buatan DSAK sendiri. Public hearingnya ETW masih ingat deh, dilaksanakan bulan Desember, tepatnya tanggal 15 Desember 2016 di Balai Kartini Jakarta. Kenapa saya ingat public hearingnya karena waktu itu SERU banget debat nya mengenai ISAK ini. Waktu itu public hearingnya barengan dengan ED PSAK 72 dan amandemen PSAK 64. Tapi pas pembahasan ISAK 32 yang paling seru guys…. karena ada beberapa perwakilan PLN yang hadir juga di acara tersebut.

Yang belum pernah baca ISAK 32, coba ETW ceritakan sedikit ya sejarah sebabnya kemunculan ISAK ini. Gimana ya ceritanya supaya ringkas nih, karena sejarahnya panjaaaang dan bisa dua hari baru kelar kalau diceritakan semua ha ha ha lebay. Mungkin diceritakan ringkas saja ya. Selama tahun 2016 memang ramai diberitakan di media masa tentang pembangunan listrik 35,000 watt terhambat gara gara PLN harus menerapkan ISAK 8 Perjanjian mengandung sewa. Mangga silakan googling “ISAK 8 dan PLN” maka akan banyak artikelnya di internet sepanjang tahun 2016.

Issue mengenai keengganan PLN untuk menerapkan ISAK 8 sudah menjadi rahasia umum. Bahkan issue ISAK8 ini pernah dibahas di rapat kabinet Jokowi tanggal 22 Juni 2016. Bayangkan booo…. suatu standar akuntansi sampai dirapatkan di rapat kabinet, hebat gak tuh? Lalu DSAK mendengar kemungkinan akan terbit sebuah Pepres yang akan mengatur transaksi pembelian listrik antara PLN dan perusahaan pembangkit listrik.  Nah dapat saja pepres ini akan mengatur hal yang berbeda dengan PSAK. Dan mungkin saja kan di masa depan akan terbit peraturan peraturan lainnya yang berbeda dengan SAK?  Nah di dalam PEPRES NO. 14 / 2017 yang muncul bulan Februari 2017, disebutkan dalam Pasal 8A bahwa PLN melakukan kerjasama penyediaan listrik dengan PPL melalui transaksi jual beli dan bukan transaksi sewa.  (jreeennggg)…. Lalu ada ayat dua dari pasak 8A bahwa akuntansinya akan diatur oleh OJK sesuai dengan ketentuan pasar modal. Nih link Perpresnya : http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175115/Perpres%20Nomor%2014%20Tahun%202017.pdf

Nah disini lah kemudian menjadi polemik. Kalau seandainya nih, OJK menerbitkan peraturan (karena diminta Perpres) yang mengatakan bahwa PLN tidak perlu menerapkan ISAK 8, apakah Laporan Keuangan PLN masih dapat dikatakan sesuai dengan SAK? Karena bukankah peraturan OJK juga termasuk dalam definisi SAK di dalam PSAK 1? Hayooo coba buka lagi buku SAK nya dan dibaca definisi SAK di dalam PSAK 1. Yang repot karena tangannya lagi megang jagung bakar, ini saya kutip ya:

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.  (cetak tebal ditambahkan oleh ETW)

Kenapa itu definisi SAK di dalam PSAK 1 nya begitu dan beda dengan IFRS nya, nah itu another different story…. kapan kapan ETW ceritain deh yak….

DSAK-IAI tentunya gak bisa melarang OJK atau bahkan Presiden untuk menerbitkan peraturan apapun. Tapi DSAK bisa dong memagari dan melindungi SAK nya sendiri, ye pan? Maka terbitlah ISAK 32 ini. Intinya ISAK 32 ini bilang kalau ada peraturan pasar modal yang bertentangan dengan SAK (PSAK dan ISAK) yang sudah spesifik, dan entitas ingin mengikuti peraturan pasar modal, jangan ngaku sudah sesuai dengan SAK. Menurut ETW sih cukup wajar iya gak sih, kalau mau bilang sudah patuh dengan SAK ya harus patuh dengan keseluruhannya, gak bisa tebang pilih.  Lagian nanti di masa depan gimana kalau ada peraturan2 OJK lainnya yang beda dengan SAK. Kalau tidak diterbitkan ISAK 32 ini, auditor bisa bingung memberikan opini. Oh iyyaaa… ISAK 32 ini walaupun disahkan 10 Maret 2017 tapi berlaku efektif sejak 1 Januari 2017.

Dalam rapat DSAK, ETW termasuk yang mendukung sebaiknya definisi SAK 1 nya saja yang dibetulkan, disesuai dengan IFRS 1 nya. Karena di dalam IFRS 1 tidak ada tambahan mengenai peraturan regulator pasar modal lho. Tapi sepertinya usulan ini kurang populer he he he…

Lah, panjang bener ini review ISAK 32 nya. Padahal masih banyak lho PSAK lainnya. Yuk kita lanjut deh… (nyuruput kopi dulu)…

 

2. 26 April 2017 : Annual Improvements 2017 

Annual improvements atau penyesuaian tahunan biasanya memuat penyesuaian yang dilakukan IASB untuk memperjelas kalimat dalam IFRS yang menimbulkan kerancuan atau pertanyaan. Untuk penyesuaian tahunan yang disahkan tanggal 26 April adalah klarifikasi untuk PSAK 15 Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama dan PSAK 67 Pengungkapan kepentingan dalam entitas lain. Intinya dalam penyesuaian tahunan PSAK 15 ditegaskan pada saat pengakuan awal, entitas dapat memilih untuk mengukur investee-nya pada nilai wajar atas dasar investasi-per-investasi. Sedangkan PSAK penyesuaian tahunan PSAK 67 menklarifikasi bahwa persyaratan pengungkapan (selain pada PP10-PP16) juga diterapkan pada setiap kepentingan dalam entitas yang diklasifikan sesuai dengan PSAK 58. Penyesuaian tahunan ini berlaku efektif 1 Januari 2018.

 

 3. 26 Juli 2017 : Pengesahan PSAK 71, PSAK 72 dan Amandemen PSAK 62

 

Rapat DSAK tanggal 26 Juli 2017 menjadi momen penting karena pada tanggal ini disahkan dua PSAK sekaligus. Kedua PSAK ini termasuk PSAK besar karena perubahannya cukup signifikan dibandingkan dengan standar sebelumnya. PSAK 71 mengenai instrumen keuangan (adopsi dari IFRS 9) dan PSAK 72 (adopsi dari IFRS 15) mengenai Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Sedangkan Amandemen PSAK 62 terkait erat dengan penerapan PSAK 71 untuk industri asuransi yang mendapatkan opsi keringanan untuk menunda penerapan PSAK 71 sampai IFRS tentang kontrak asuransi selesai dan disahkan.

 

Dalam exposure draft PSAK 71 dikatakan bahwa tanggal efektif standar ini adalah 2019, karena DSAK sudah bertekad menjaga kesenjangan PSAK dengan IFRS hanya setahun saja. Kalau IFRS 9 berlaku wajib tahun 2018 oleh IASB, maka harusnya PSAK 71 berlaku di Indonesia berlaku tahun 2019. Tapi melihat kesiapan para institusi keuangan di Indonesia dan permintaan ke DSAK agar diundur menjadi tahun 2020, maka diputuskan akhirnya PSAK 71 berlaku tahun 2020 dengan penerapan dini diijinkan. Siapa tahu kan ada bank cabang luar negeri yang mau pakai PSAK 71 nya tahun 2018 karena induknya di Malaysia atau Singapura sudah wajib menggunakan IFRS 9?

 

PSAK 71 ini dapat memberikan dampak besar untuk cadangan penurunan nilai perbankan di Indonesia. Kalau survey-survey di luar negeri kemungkinan cadangan penurunan nilai dapat meningkat sampai 30%-50%. Oleh sebab itu sudah sejak lama DSAK IAI dan OJK membuat working group untuk IFRS 9 ini yang juga beranggotakan para bankir, untuk membantu persiapan penerapan PSAK ini. Public Hearing untuk ED PSAK 71 ini dilaksanakan 24 October 2016. Jadi cukup lama juga ya waktunya sejak public hearing sampai disahkan Juli 2017.

 

Sama dengan PSAK 72, tanggal efektif exposure draft juga 2019, namun mengingat standar ini kalau bisa berlaku efektinya sama dengan PSAK 71 karena berkaitan erat, maka ketika disahkan tanggal efektifnya disamakan dengan PSAK 71.  Analisis DSAK untuk PSAK 72 ini sepertinya yang akan terkena dampaknya adalah industri real estat dan telekomunikasi. Public hearing untuk PSAK 72 ini bulan Desember 2017 (barengan dengan ED ISAK 32) banyak mengundang entitas dari dua industri ini.  Khusus untuk industri real estat, DSAK-IAI juga melakukan limited hearing pada tanggal 7 Maret 2017 di Bursa Efek Indonesia di mana perwakilan dari REI (Real Estate Indonesia) juga melakukan presentasi pada acara tersebut.

So, walaupun ini dua PSAK baru berlaku tahun 2020, tapi entitas harus mempersiapkan diri sedini mungkin. Jangan mendadak mendadak karena dampaknya bisa saja signifikan.

 

4. 18 September 2017 : Pengesahan PSAK 73, ISAK 33, Amandemen PSAK 13 dan 53. Juga pengesahan ED ISAK 34 Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

 

PSAK 73 Sewa ini merupakan adopsi dari IFRS 16, merupakan PSAK yang besar perubahannya dari PSAK 30 sebelumnya. Undangan public hearing ED PSAK 73, ISAK 33 dan amandemen dilakukan pada 8 Juni di Balai Kartini.  Waktu itu ETW kebagian presentasi amandemen PSAK 13 dan itu jatah presentasinya terakhir banget setelah diskusi PSAK 73 dan ISAK 33, jadi mungkin gak ada yang dengerin ha ha ha

Anyway PSAK 73 ini emang dahsyat beneran guys (lebay ih ETW), dan bisa berakibat signifikan untuk para perusahaaan yang hobi punya sewa operasi. Perusahaan penerbangan seperti Garuda bisa terkena dampak signifikan bila menerapkan PSAK ini. Oh ya PSAK ini juga berlaku tahun 2020 dengan penerapan dini diijinkan. Tapi kalau mau menerapkan dini (semisal di tahun 2018), jangan lupa PSAK 72 nya juga kudu diterapkan juga.

Nah tuh kebayang kan tahun 2020 ada tiga PSAK besar yang harus diterapkan seluruh entitas yakni PSAK 71, PSAK 72 dan PSAK 73.

ISAK 33 Transkasi Valuta Asing dan Imbalan di Muka ini merupa adopsi dari IFRIC 22. Jadi ini IFRIC muncul karena ada pertanyaan, kalau seandainya nih perusahaan terima atau bayar cicilan dengan mata uang asing di awal sebelum menjual atau menerima aset yang dibeli, pakai kurs yang mana? Kurs ketika pembayaran dimuka dilakukan (diterima) atau pakai kurs ketika aset diakui? Nah IFRIC 22/ISAK 33 ini menjelaskan pakainya kurs transaksi ketika pembayaran dimuka diterima atau dibayar. Kalau bayarnya berkali kali ya pakai kurs yang beda beda bergantung tanggal transaksinya. ISAK ini berlaku efektif 1 Januari 2019 ya.

Amandemen PSAK 15 dan amandemen PSAK 53 gak begitu signifikan menurut ETW. Kedua amandemen ini berlaku 1 Januari 2018.

ED ISAK 34 menjadi exposure draft terakhir yang dikeluarkan oleh DSAK IAI tahun 2017 dan belum disahkan menjadi ISAK sampai akhir tahun 2017. ED ISAK ini merupakan adopsi dari IFRIC 23 yang dikeluarkan oleh IASB. ISAK ini intinya memberikan arahan bagaimana entitas merefleksikan ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan dalam laporan keuangannya.

Setelah beberapa pengesahan, tahun 2017 ditutup dengan public hearing amandemen PSAK 71 dan amandemen PSAK 15 pada tanggal 8 Desember 2017 di Graha Akuntan, Menteng. ETW tidak bisa hadir karena ada acara Doctoral Colloquium dan Joint Conference di UNPAD. Amandemen PSAK 71 dan PSAK 15 ini rencananya akan berlaku tahun 2020.

Lalu pada tanggal 15 Desember 2017, DSAK IAI juga melakukan presentasi di Semarang dalam kegiatan HUT IAI ke 60. Dalam acara ini DSAK melakukan jajak pendapat untuk discussion paper rencana revisi SAK ETAP dan tentang rencana strategis perubahan standar akuntansi non profit.

 

Outlook SAK 2018

Nah bagaimana nih kira-kira aktivitas DSAK tahun 2018 mendatang?

Untuk program adopsi IFRS, IASB telah mengesahkan IFRS 17 Insurance Contracts. Ini belum diadopsi oleh DSAK-IAI dan mungkin (dugaan ETW) akan menjadi rencana kerja tahun 2018. Exposure Draft PSAK kontrak Asuransi kemungkinan besar akan dikeluarkan tahun 2018 agar perusahaan asuransi dapat bersiap siap lebih dini.

Menilik program kerja IASB tahun 2018, sepertinya IASB akan memasuki masa “calm year” karena tidak ada IFRS besar yang akan disahkan tahun 2018. Mungkin yang harus dicermati hanya perubahan conceptual framework yang ditargetkan tahun 2018 selesai. Selebihnya tahun 2018 IASB banyak melakukan research project.

Untuk IFRIC sepertinya sampai hari ini belum ada IFRIC baru yang belum diadopsi DSAK-IAI namun melihat rencana kerja IASB, ada empat rencana amandemen penting yang ditargetkan untuk disahkan pada semester satu tahun 2018.

Yang menarik dari amandemen IASB adalah rencana mengubah definisi bisnis dalam IFRS 3. Ini mengikuti perkembangan yang ada di FASB. Sudah pernah ETW ulas sedikit ketika membahas mengenai akuntansi untuk startup. Nih link nya. http://etw-accountant.com/tag/startup/

Lalu apalagi nih agenda besar DSAK tahun 2018. Mumpung IFRS nya sedang “calm year”, DSAK IAI mungkin akan fokus dengan review SAK ETAP dan juga standar akuntansi non profit. Saat ini discussion paper sudah dikeluarkan untuk menjaring masukan dari masyarakat apa yang seharusnya dilakukan oleh DSAK-IAI.

Let’s wrap up ya…. karena itu suara petasan juga sudah mulai rame di luar. Tahun 2018 kemungkinan besar DSAK akan mengeluarkan ED PSAK mengenai Kontrak Asuransi. Ini cukup signifikan beda nya dengan PSAK 62 saat ini. IASB memberikan tanggal efektif untuk IFRS 17 ini tahun 2021, maka mungkin di Indonesia akan mulai berlaku 2022 (satu tahun jarak).

Juga DSAK IAI mungkin akan mengeluarkan keputusan tentang bagaimana SAK ETAP akan direvisi. Apakah akan digantikan dengan IFRS for SME atau mungkin dengan alternatif lainnya, bergantun dengan masukan masyarakat. Untuk revisi standar akuntansi non-profit juga kemungkinan tahun 2018 DSAK IAI akan membuat keputusan baiknya bagaimana. Apakah PSAK 45 ditarik lalu digantikan dengan produk lainnya yang merupakan interpretasi dari PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan? Apakah perlu dikeluarkan standar akuntansi mengenai koleksi dan kontribusi? Keputusan ini juga masih menunggu masukan dari masyarakat. Makanya yuk ikut berpartisipasi dalam penyusunan standar akuntansi di Indonesia dengan memberikan masukan.

Yuk beri masukan. Berikut link untuk discussion papernya guys : http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-1037-permintaan-tanggapan-discussion-paper–reviu-komprehensif-sak-etap-dan-revisi-psak-untuk-entitas-nirlaba

 

Siiippp…. segini dulu ya. Mari kita sambut tahun 2018 dengan gembira. Selamat Tahun Baru 2018 !