Home » Articles In Bahasa

Category Archives: Articles In Bahasa

Menghadapi Turbulensi IFRS 2018-2022

Oleh Ersa Tri Wahyuni, PhD, CA

Dosen Akuntansi Universitas Padjadjaran, Anggota DSAK-IAI. 

Tulisan ini dimuat dalam majalah Akuntan Indonesia edisi Juli-Agustus 2017

Beberapa standar IFRS baru telah diadopsi oleh DSAK-IAI menjadi draft exposure dan akan berlaku efektif dalam dua atau tiga tahun ke depan. Hal ini dikhawatirkan akan memberikan turbulensi baru karena dampaknya yang signifikan terhadap laporan keuangan. Apakah kekhawatiran ini beralasan?

 

Kekhawatiran dan beberapa pertanyaan terkait kesiapan industri berusaha dijawab oleh kegiatan seminar internasional IAI-IFRS di Hotel Mandarin Jakarta pada tanggal 12-13 Juli lalu. Serangkaian pembicara dari IASB, DSAK-IAI dan perwakilan industri membedah standar-standar IFRS baru dan dampaknya terhadap kegiatan pelaporan dan pemeriksaan laporan keuangan.  Kegiatan ini bekerjasama dengan IASB yang juga secara paralel melaksanakan rapat IASB working group on Islamic finance di Jakarta pada tanggal 13 Juli dihadiri oleh kurang lebih 150 peserta.

 

Standar Akuntansi Baru

 

Setelah masa-masa tenang pada tahun 2015-2017 tanpa standar akuntansi besar yang berlaku, tahun 2018 ke depan Indonesia akan menghadapi tantangan beberapa standar akuntansi dengan dampak signifikan. Beberapa standar baru yang akan berlaku tahun 2018-2022 terangkum dalam tabel 1 di bawah ini:

 

Tabel 1 : Standar Akuntansi yang akan berlaku 2018-2022

Standar Baru

Tahun Berlaku

Industri yang Kemungkinan terkena Dampak Signifikan

IAS 41 / PSAK 69 : Agrikultur  dan Amendemen PSAK 16 Tanaman produktif I Januari 2018 Industri Perkebunan dan Peternakan harus mencatat aset biologis dengan nilai wajar dan selisihnya masuk ke laba rugi. Kecuali tanaman produktif yang boleh menggunakan model biaya.
IFRS 9 /DE PSAK 71 : Instrumen Keuangan Belum diputuskan oleh DSAK/IAI. Tanggal efektif di DE adalah 2019. Kemungkinan besar akan diundurkan menjadi 2020. Industri perbankan akan terkena dampak signifikan dari model penurunan nilai yang baru. Pencadangan dapat meningkat 30-50%
IFRS 15 / DE PSAK 72 Pendapatan: Contrak dari pelanggan Tanggal efektif akan sama dengan IFRS 9/ DE PSAK 71 Industri real estat dapat terkena dampak signifikan karena pengakuan pendapatan sepanjang masa pembangunan harus memenuhi persyaratan yang lebih ketat. Industri telekomunikasi juga dapat terkena dampak untuk pengakuan pendapatan produk gabungan.
IFRS 16 / DE PSAK 73 : Sewa Belum diputuskan oleh DSAK/IAI. Tanggal efektif di DE adalah 2020. Semua industri yang memiliki jumlah sewa operasi signifikan dapat terkena dampak seperti misalnya industri penerbangan.
IFRS 17 Insurance Contract (Draft Exposure belum dikeluarkan oleh DSAK-IAI) Belum diputuskan oleh DSAK/IAI. Tanggal efektif di IFRS 17 nya adalah 2021. Kemungkinan besar di Indonesia akan berlaku 2022. Industri asuransi akan terkena dampak signifikan karena standar yang baru akan mengubah pencatatan akuntansi yang sekarang.

Kegiatan seminar internasional tanggal 12-13 Juli lalu membahas tantangan dan kesiapan industri dalam mengadopsi DE PSAK 71, DE PSAK 72, DE PSAK 73 dan IFRS 17. Para peserta dan pembicara seminar mendiskusikan issue issue penting seperti pentingnya dukungan regulator, insentif untuk penerapan dini, tingginya biaya adopsi dan kesiapan profesi lainnya.

 

Dukungan Regulator termasuk Otoritas Perpajakan

Dukungan regulator menjadi issue penting terutama untuk penerapan standar mengenai instrumen keuangan dan kontrak asuransi. Kedua standar akan berpengaruh signifikan terhadap industri perbankan dan asuransi yang diawasi oleh OJK. Untuk penerapan standar instrumen keuangan misalnya, OJK harus menganalisa kesiapan seluruh jenis bank umum. Apakah memang semua jenis bank umum perlu menerapkan standar ini bersama sama atau ada kelonggaran untuk bank umum yang ukurannya kecil untuk memiliki masa transisi yang lebih panjang. Semisal untuk bank umum buku 1 dan buku 2, dapat dipertimbangkan untuk menunda penerapan DE PSAK 71. Juga tidak bisa dipungkiri bahwa cabang bank asing justru ingin menerapkan DE PSAK 71 lebih dini karena bank induknya di luar negeri sudah harus menerapkan IFRS 9 sejak tahun 2018 sesuai dengan ketentuan IASB.

Penerapan standar kontrak asuransi juga membutuhkan dukungan penuh regulator, karena standar baru ini dapat mengubah signifikan laporan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia. Salah satu contoh sederhana adalah pengakuan pendapatan perusahaan asuransi yang saat ini juga memasukkan unsur deposit dari nasabah (semisal asuransi yang terkait unit link), nanti tidak boleh lagi diakui. Deposit diakui menjadi liabilitas. Penyajian laporan kinerja perusahaan juga akan berbeda sehingga nantinya bisa jelas terlihat berapa profit yang berasal dari kinerja asuransi dan berapa profit yang berasal dari manajemen portofolio investasi.

Harmonisasi dengan otoritas perpajakan juga menjadi perhatian. DE PSAK 71 kemungkinan besar akan meningkatkan cadangan perbankan yang tidak bisa deductible berdasarkan peraturan perpajakan. Perbedaan laba akuntansi dan laba perpajakan akan semakin besar.

Penerapan suatu standar memerlukan dukungan regulator yang akan mengawasi penerapannya. Terlebih DSAK-IAI telah berkomitmen bahwa Indonesia hanya memiliki kesenjangan satu tahun dari tanggal efektif IFRS yang ditetapkan IASB. DSAK-IAI membutuhkan kerjasama regulator untuk menerapkan strategi-strategi agar para perusahaan dalam pengawasannya memiliki cetak biru perencanaan untuk menerapkan standar tersebut secara benar.

 

Insentif Penerapan Dini

DE PSAK 71 dan PSAK 72 mengijinkan adanya penerapan dini dari standar. Pembicara dari Industri mengakui bahwa mereka kemungkinan akan memilih penerapan dini. Telkom misalnya akan menerapkan dini PSAK 72 tahun 2018 untuk keperluan pelaporan di Amerika Serikat, begitu juga dengan Indosat yang harus mengirimkan laporan keuangan sesuai dengan IFRS ke induk perusahaan di luar negeri.

Pembicara dari perbankan yang hadir pada saat seminar yakni CIMB Niaga dan Permata juga menjelaskan di sela sela rehat kopi bahwa mereka akan menerapkan dini PSAK 71 tahun 2018 untuk keperluan pelaporan ke investor luar negeri. Namun untuk pelaporan di dalam negeri mereka akan tetap menggunakan PSAK 50 dan PSAK 55. Mereka tidak akan menggunakan PSAK 71 untuk laporan keuangan dalam negeri agar investor tidak bingung membandingkan laporan keuangan mereka dengan kompetitor lainnya.  “nanti bank kami dinilai kinerja nya jelek bu oleh investor dibandingkan dengan kompetitor”  demikian ujar salah satu pembicara.

Perusahaan yang memilih penerapan dini atau menjalankan dua pembukuan dapat menjadi mitra regulator dan dewan standar untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan penerapan standar. Pengalaman mengadopsi standar-standar ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi perusahaan lainnya.

 

Menyiasati Tingginya Biaya Adopsi

Beberapa peserta seminar mempertanyakan tingginya biaya adopsi yang harus dikeluarkan untuk membayar konsultan atau mengubah sistem informasi akuntansi perusahaan. Terkait dengan adopsi standar pendapatan yang baru misalnya, pembicara dari industri mengakui bahwa terjadi perubahan sistem revenue engine perusahaan sehingga setiap produk gabungan (product bundling) dapat diidentikasi kewajiban kinerja nya (performance obligation).

Salah satu pembicara dari perbankan memberikan masukan menarik agar beberapa perusahaan sejenis dapat membuat konsorsium dan menyewa satu konsultan secara bersama sama untuk group tersebut. Karena mungkin asumsi dan penghitungan formula nya serupa sehingga satu jasa konsultasi dapat dimanfaatkan bersama-sama. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan walaupun mungkin pada kenyataannya nanti tidak akan mudah karena konsorsium seperti ini juga berarti ada sharing informasi antar perusahaan.

 

Kesiapan profesi lainnya

Dalam panel diskusi mengenai kontrak asuransi yang juga menampilkan perwakilan dari Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), didiskusikan pula kesiapan profesi aktuaris dalam menerapkan IFRS 17 nantinya. Perwakilan PAI mengakui bahwa tidak mudah untuk mencetak seorang aktuaris profesional di Indonesia terlebih pendidikan aktuaris di Indonesia juga minim. “Banyaknya aktuaris di Indonesia adalah lulusan matematika atau statistika. Padahal di luar negeri sudah banyak program studi aktuaris”

Kesiapan profesi akuntan publik juga menjadi sorotan anggota DPN Ibu Rosita Uli Sinaga. Pak Ludivicus Sensi yang mewakili praktisi akuntan publik dan juga pengurus IAPI bidang pendidikan mengakui bahwa kompetensi akuntan publik harus ditingkatkan untuk menghadapi beberapa standar yang akan berlaku sebentar lagi. Kantor Akuntan Publik di Indonesia sangat minim yang memiliki aktuaris sendiri, sehingga harus bergantung dengan aktuaris independen yang berarti meningkatkan beban biaya. “jangan jangan nanti fee untuk membayar aktuaris independen akan lebih besar daripada audit fee nya ya Bu Rosita” seloroh Pak Sensi yang disambut senyuman para hadirin.

 

Penutup : Edukasi terus menerus

Perubahan standar akuntansi yang signifikan dalam lima tahun ke depan membutuhkan edukasi yang terus menerus bukan hanya kepada para penyusun laporan keuangan namun juga kepada investor.

Dalam diskusi mengenai standar tentang sewa misalnya, para peserta seminar mengkhawatirkan dampak dari standar yang tidak dipahami oleh para investor. DE PSAK 73 Sewa apabila diterapkan juga berpotensi meningkatkan liabilitas perusahaan sehingga rasio rasio perusahaan dapat terlihat memburuk dan berpotensi melanggar covenant perusahaan. Pembicara dari Garuda misalnya mengakui bahwa liabilitas perusahaan akan meningkat 350% bila DE PSAK 73 diterapkan, sementara peningkatan aset hanya 300%.   Dampak negatif seperti ini harus dikomunikasikan dini kepada para investor dan analis untuk menjaga ekspektasi mereka.

Edukasi yang intensif sangat penting untuk meningkatkan pemahaman para akuntan terhadap standar-standar baru ini. Penerapan standar baru memerlukan perencanaan yang matang dan membutuhkan waktu sekitar 3 tahun. Bukan hanya training dan pelatihan yang perlu dilakukan oleh asosiasi profesi seperti IAI, PAI dan IAPI juga menciptakan ruang ruang platform berdiskusi untuk berbagi pengalaman implementasi standar.

 

*)Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili pendapat dari DSAK-IAI

Berinvestasi pada Startup : Kombinasi Bisnis atau Membeli Aset Takberwujud?

Oleh : Ersa Tri Wahyuni 

Dosen Akuntansi Universitas Padjadjaran, Anggota DSAK-IAI. 

Tulisan ini dimuat dalam Majalah Akuntan Indonesia terbitan Ikatan Akuntan Indonesia edisi Juli 2017.

Dengan berkembangnya perusahaan startup, semakin banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan startup. Namun keraguan tentang nilai wajar perusahaan startups sering menimbulkan pertanyaan dalam proses investasi ini. 

Perusahaan startup adalah perusahaan yang biasanya baru berdiri dengan harapan dapat menjadi perusahaan besar di masa depan.  Inovasi produk atau jasa berbasis teknologi menjadi kunci utama perusahaan startup, misalnya dengan menciptakan aplikasi-aplikasi komputer atau aplikasi telepon genggam. Sulit untuk bisa menampikkan peran gojek yang inovatif dalam mempermudah hidup masyarakat perkotaan di Indonesia untuk moda transportasi alternatif.  Perusahaan startup yang banyak berkembang saat ini juga didominasi oleh anak-anak muda yang cerdas dan semangat sehingga mendorong pemuda Indonesia menjadi wirausaha.

Para pendiri startup biasanya membutuhkan investor untuk mengembangkan perusahaan mereka.  Angel Investor yang masih punya hubungan darah atau perkawanan biasanya menjadi andalan para pendiri perusahaan startup.  Namun bahkan seorang investor baik hati juga harus memikirkan risiko dari investasinya terhadap perusahaan startup ini.  Artikel ini merangkum beberapa pertanyaan yang sering dimiliki pendiri startup maupun investor terkait dengan investasi pada startup.

Aset Takberwujud yang dihasilkan sendiri, mengapa tidak bisa diakui?

Perusahaan startup mengandalkan modal intelektual untuk menawarkan nilai tambah kepada pelanggan. Penemuan produk baru yang inovatif biasanya kemudian didaftarkan hak patennya untuk melindungi kekayaan intelektual aset perusahaan. Aset takberwujud seperti paten ini bisa berupa suatu sistem tertentu, produk aplikasi, suatu design (misalnya dalam hal fashion), atau merk dagang. Sayangnya aset takberwujud yang dikembangkan secara internal sulit untuk dapat diakui dalam neraca baik sesuai dengan SAK maupun SAK ETAP.

SAK ETAP pada Bab 16 sudah sangat jelas tidak memberikan ruang untuk pengakuan aset takberwujud yang dihasilkan internal.  Biaya-biaya riset dan pengembangan aset takberwujud dibebankan pada perioda berjalan. Sedangkan PSAK 19 Aset Takberwujud masih mengijinkan beban pengembangan aset takberwujud dikapitalisasi apabila sesuai dengan persyaratan yang cukup ketat (Lihat Paragraf 57-62 di PSAK 19 untuk penjelasan bagaimana biaya pengembangan dapat dikapitalisasi)

Penulis banyak menerima kritik terhadap SAK ETAP dari pada pendiri perusahaan startup. Perusahaan startup biasanya adalah perusahaan kecil dan memenuhi syarat untuk menggunakan SAK ETAP. Namun  aset utama perusahaan startup yang berupa aset takberwujud tidak dapat diakui dalam neraca. Hal ini dapat membuat neraca perusahaan startup dicatat terlalu rendah. Akibatnya banyak perusahaan startup yang melakukan solusi alternatif agar aset takberwujud yang mereka hasilkan dapat masuk ke neraca.

Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan startup adalah mematenkan penemuan mereka atas nama individual pendiri perusahaan, yang kemudian menjual nya kepada perusahaan startup. Dengan demikian perusahaan startup dapat mencatat paten tersebut sebagai aset takberwujud sesuai dengan harga perolehannya.

Untuk perusahaan startup yang menggunakan PSAK 19, juga bukan hal yang mudah untuk dapat memisahkan biaya-biaya riset dan beban pengembangan. Salah satu kriteria untuk mengakui beban pengembangan adalah keyakinan adanya manfaat ekonomik masa depan yang akan dihasilkan. Pertanyaannya, siapa yang akan menjamin bahwa inovasi atau aplikasi baru yang dihasilkan dapat sukses di pasar? Terlebih dengan ketatnya persaingan yang dapat membuat produk sejenis lain dapat bermunculan.  Akibatnya mungkin lebih mudah bagi perusahaan startup untuk membebankan biaya-biaya riset dan pengembangannya.

Berinvestasi pada Startup : Kombinasi Bisnis atau membeli Aset Takberwujud?

Ketika seorang investor ingin menanamkan modal pada perusahaan startup, ia harus menilai berapa nilai wajar dari perusahaan startup tersebut. Valuasi perusahaan startup menjadi tantangan tersendiri karena banyak mengandalkan pendapatan potensial di masa depan. Mengingat perusahaan startup adalah perusahaan yang baru berdiri sehingga perusahaan tidak memiliki data masa lalu yang panjang untuk membantu investor melakukan “forecasting” atas potensi pendapatan di masa depan.

Pertanyaan yang juga muncul adalah bagaimana bila investor ingin membeli suatu perusahaan startup yang bahkan belum menghasilkan pendapatan. Misalnya aset utama yang dimiliki perusahaan startup tersebut adalah paten atas suatu aplikasi telepon genggam namun aplikasi tersebut belum dipasarkan. Juga ada beberapa rancangan aplikasi lainnya yang masih dalam status riset dan pengembangan. Ketika investor memutuskan untuk membeli perusahaan startup seperti ini, apakah transaksinya dicatat sebagai kombinasi bisnis atau pembelian suatu (atau grup) aset takberwujud?

Untuk menjawab pertanyaan ini, maka definisi dari “bisnis” menjadi sangat penting. Apa yang dimaksud dengan suatu “bisnis” di dalam SAK? Suatu bisnis tidak selalu harus mengacu pada suatu badan hukum tertentu. Di dalam Pedoman Penerapan PSAK 22 dijelaskan bahwa suatu bisnis haruslah terdiri dari input dan proses yang diterapkan pada input tersebut dan mampu menghasilkan output. Yang perlu ditekankan disini adalah suatu bisnis tidak perlu memiliki output saat ini untuk dapat didefinisikan sebagai “bisnis”. Apabila suatu bisnis belum memiliki output, maka investor harus mempertimbangkan faktor faktor berikut ini (PP10 dalam PSAK 22):

  1. Perusahaan telah memulai aktivitas utama yang direncanakan
  2. Memiliki karyawan, kekayaan intelektual serta input dan proses lainnya yang dapat diterapkan pada input
  3. Sedang menjalankan rencana untuk memproduksi output; dan
  4. Akan dapat memperoleh akses kepada pelanggan yang akan membeli output.

Tidak seluruh faktor-faktor tersebut diatas harus terpenuhi dalam serangkaian aktivitas perusahaan. Dengan melihat penjelasan tersebut maka suatu perusahaan startup yang belum menghasilkan pendapatan dapat dikategorikan sebagai bisnis bila memiliki input (semisal aset takberwujud), serta memiliki proses (karyawan, keahlian teknikal, dsb) untuk mengubah input menjadi output.

Lebih lanjut, apabila proses dalam aktivitas bisnis tidak lengkap namun bisa ditutupi oleh “market participants” lainnya, maka hal tersebut tidak menghalangi suatu usaha disebut “bisnis”. Misalnya suatu perusahaan startup memiliki suatu aplikasi telepon genggam, untuk menghasilkan output (pendapatan), perusahaan harus mampu mengundang pengguna untuk mengunduh aplikasi tersebut. Apabila perusahaan startup tidak memiliki channel distribusi langsung kepada pelanggan, hal tersebut dapat di lakukan oleh pelaku pasar lainnya seperti google play.

Penajaman Definisi Bisnis oleh FASB dan IASB

Sulitnya membedakan antara “bisnis” dan “grup aset” membuat dewan standar akuntansi Amerika Serikat (FASB) menajamkan definisi Bisnis pada bulan Januari 2017. IASB juga telah mengeluarkan exposure draft serupa pada bulan Juni 2016 namun sampai artikel ini diturunkan, proposal tersebut belum disahkan menjadi amandemen IFRS.

Definisi bisnis yang dimiliki IFRS dan standar FASB adalah sama persis karena kedua dewan standar ini memang melakukan konvergensi ketika dahulu membuat standar kombinasi bisnis. Namun ternyata dalam praktiknya, definisi ini diterapkan secara lebih luas dan tidak konsisten di Amerika Serikat dibandingkan pada negara-negara pengadopsi IFRS. FASB mendapatkan masukan bahwa definisi bisnis yang dianggap terlalu longgar membuat banyak transaksi pembelian group aset dicatat sebagai transaksi kombinasi bisnis. Sedangkan penghitungan goodwill, biaya transaksi dan juga dampak terhadap pajak tangguhan berbeda antara pembelian group aset dengan kombinasi bisnis.

FASB kemudian memutuskan adanya suatu “screen test” baru untuk memisahkan kombinasi bisnis atau pembelian group of aset. Disebutkan bahwa apabila nilai wajar dari aset bruto yang diakuisisi terkonsentrasi pada satu jenis aset saja atau pada suatu group aset yang serupa maka suatu “set” itu bukanlah kombinasi bisnis. Apabila perusahaan tidak yakin dengan hasil screen test yang dilakukan, maka amandemen tersebut juga mengklarifikasi definisi bisnis dengan menghilangkan evaluasi mengenai “market participants” dan juga mempertajam definisi output.

Pendeknya, suatu bisnis harus terdiri atas input, proses yang substantive dan output yang berupa barang atau jasa kepada pelanggan, atau pengembalian investasi atau pendapatan (penurunan biaya yang semua termasuk menjadi hilang). Untuk perusahaan startup yang belum memiliki output maka input dan proses dikatakan mampu menghasilkan output HANYA BILA akuisisi juga termasuk karyawan sebagai tenaga kerja teorganisir yang mampu mengubah input menjadi output.

Penekanan pada karyawan ini menjadi penting karena disebutkan bahwa para karyawan ini harus memiliki kemampuan yang memadai untuk mengubah input menjadi output. Sebagai ilustrasi apabila investor membeli sebuah perusahaan startup yang belum menghasilkan, namun akuisisi tersebut tidak termasuk karyawan-karyawan kunci yang mampu mengoperasikan aplikasi/barang/jasa yang akan ditawarkan, maka akan lebih sulit mengakui bahwa itu adalah kombinasi bisnis.

Perusahaan startup yang berkembang pesat banyak melakukan “distruption” terhadap bisnis yang berjalan, seperti fenomena fintech yang memangkas rantai penyaluran dana atau taksi online yang mengganggu bisnis taksi konvensional. Perkembangan perusahaan yang pesat dan biasanya lebih berfokus pada pengembangan inovasi teknologi dapat membuat perusahaan startup kurang perhatian atas aspek akuntansi perusahaan. Pemahaman prinsip-prinsip standar akuntansi akan sangat membantu perusahaan dan investor dalam mengembangkan industri ini.

*)penulis dapat dihubungi melalui twitter @ersatriwahyuni dan email ersawahyuni@gmail.com

Versi cetak PDF bisa dilihat pada link berikut ini:

Artikel majalah Akuntan Indonesia Juli 2017 Startups

TARIK ULUR TANGGAL EFEKTIF IFRS 15 : Akankah IASB tunduk pada US FASB?

Oleh: Aucky Pratama dan Ersa Tri Wahyuni*)
Artikel ini dimuat dalam majalah Akuntan Indonesia edisi Juni 2015, diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia

 

Tidak sampai satu tahun dari penerbitannya, IFRS 15 yang telah dinanti-nanti kehadirannya oleh banyak pihak kini akan ditunda tanggal efektifnya oleh IASB. Pada tanggal 28 April 2015 lalu IASB telah memutuskan untuk menerbitkan exposure draft yang bertujuan untuk menunda tanggal efektif IFRS 15 dari 1 Januari 2017 menjadi 1 Januari 2018.

IFRS 15 sebagai standar pamungkas pengakuan pendapatan merupakan buah cinta dari program konvergensi IASB dan US FASB. IFRS 15 atau ASU 606 di Amerika Serikat diterbitkan identik pada tanggal 28 Mei 2014. Standar ini sedianya akan menjadi jembatan dalam memuluskan langkah penerapan IFRS di Amerika Serikat. Standar ini sering dibanggakan oleh banyak pihak sebagai keberhasilan IASB dan US FASB bekerjasama, diluar kegagalan yang terpaksa mereka akui dalam menciptakan standar bersama seperti kasus asuransi dan instrumen keuangan.

IASB (bersama US FASB) sadar betul bahwa tidak akan mudah untuk menerapkan standar ini. Suatu standar akuntansi pengakuan pendapatan tunggal yang berbasis prinsip, tentunya berpotensi untuk dipertanyakan oleh banyak pihak, khususnya para pemangku kepentingan di Amerika Serikat yang selama ini telah terbiasa dengan standar akuntansi berbasis pengaturan yang sangat rigid dan detil.

Oleh karena itu, seiring dengan penerbitan IFRS 15, keduanya juga sepakat untuk membentuk suatu kelompok kerja bersama yang dinamakan Transition Resource Group (TRG). Anggota TRG sebanyak 27 orang berasal dari berbagai negara termasuk Kanada, Brazil, Inggris dan Jepang namun memiliki ketua berasal dari IASB dan wakil ketua berasal dari US FASB. Rapat pertama TRG dilakukan pada bulan Juli 2014, dan sejak itu TRG telah bertemu beberapa kali membahas permasalahan implementasi standar ini.

Langkah ini sesungguhnya menjadi suatu milestone penting dalam hubungan antar kedua badan penyusun standar, karena belum ada preseden pembentukan suatu kelompok kerja yang salah satu tujuannya adalah untuk memuluskan penerapan suatu Standar. Tugas utama TRG yang dianggotai oleh pakar serta praktisi akuntansi dari berbagai bidang sesungguhnya adalah untuk mengidentifikasi potensi isu-isu penerapan IFRS 15, dan menyampaikan isu-isu tersebut kepada IASB (dan US FASB).

Hasil diskusi TRG pula lah yang menjadi alasan mengapa IASB berniat untuk menunda tanggal efektif IFRS 15. Sebagai bagian dari tugasnya, TRG telah mengidentifikasi beberapa isu penerapan IFRS 15 yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari apabila tidak diberikan penjelasan lebih lanjut. Isu-isu tersebut yang umumnya berasal dari Amerika Serikat itu adalah mengenai:

a)      Penggunaan kebijaksaan dalam transisi penerapan – terkait modifikasi kontrak dan kontrak yang telah diselesaikan.

b)      Penyajian pajak penjualan – bruto atau neto.

c)      Pertimbangan atas pendapatan non-kas.

d)     Pertimbangan atas kolektabilitas.

e)      Pertimbangan atas konsep agen dan prinsipal.

 

Pemunduran tanggal efektif : Bukti kedigdayaan Amerika Serikat?

 

Sebelumnya, US FASB telah mengeluarkan proposes ASU 606 untuk menunda penerapan standar ini selama satu tahun. Dalam proposed ASU tersebut (setara dengan exposure draft) US FASB mengaku mendapatkan banyak masukan dari para pemangku kepentingan di Amerika Serikat untuk menunda penerapan standar ini. Keputusan US FASB ini mempengaruhi IASB yang menganggap tanggal efektif penerapan standar ini sebaiknya sejalan dengan penerapan di Amerika Serikat.

Keputusan IASB mengekor keputusan US FASB untuk turut menunda berlakunya standar ini bukanlah suatu kejutan besar. Terlepas dari sikap Amerika Serikat yang belum jelas untuk mengadopsi IFRS, namun US FASB adalah dewan standar yg disegani oleh IASB dan memiliki pengaruh besar. Sulit membayangkan IASB akan mengambil sikap serupa bila Indonesia misalnya yg memutuskan menunda penerapan IFRS 15.

Walaupun IFRS 15 menuai banyak tantangan di Amerika Serikat, namun beberapa negara malah berniat untuk menerapkan dini standar ini. Salah satu alasan mungkin karena potensi benefit penerapan konsep pengakuan pendapatan yang ada di IFRS 15, dibandingkan dengan konsep-konsep yang berlaku sekarang pada IAS 18 Revenue atau IFRIC 15 Agreements from the Constuctions of Real Estate (keduanya dicabut oleh IFRS 15). Sebagai contoh, industri real estat di kawasan Asia sudah sangat menantikan IFRS 15 yang akan menggantikan konsep pengakuan pendapatan di IFRIC 15.

Melihat FASB dan IASB saat ini sejalan untuk menunda penerapan IFRS 15, kemungkinan besar negara-negara lain akan setuju dengan proposal ini. Walaupun opsi penerapan dini masih melekat dalam IFRS 15 versi kini maupun versi yang akan ditunda tanggal efektifnya nanti, tapi apakah akan ada yg berani untuk menerapkannya lebih dini? Apalagi sang penyusun standar sendiri pun sepertinya ragu dengan penerapannya? Apakah mungkin kini orang-orang akan menutup mata dengan adanya potensi isu-isu penerapan IFRS 15, sebagaimana diidentifikasi oleh TRG, dan atas potensi bahwa mungkin isu-isu tersebut juga berpotensi relevan bagi mereka?

Di kesempatan pertemuan IFASS (International Forum of Accounting Standard Setters) yang diadakan di Dubai bulan Maret yang lalu, bahkan India sempat menyuarakan rencananya untuk menerapkan IFRS 15 secara lebih dini. Sesungguhnya wacana penundaan ini malah membuat bingung publik yang sudah bersiap-siap memilih untuk segera menerapkan standar ini. Mengutip komentar salah satu peserta di pertemuan tersebut “sesungguhnya yang diinginkan publik sekarang adalah kepastian dan kejelasan”.

 

Sekilas tentang IFRS 15 : Revenue From Contracts with Customers

 

Pendapatan adalah elemen terpenting dalam laporan laba rugi mengingat angka pendapatan menjadi asal muasal angka laba perusahaan. Sehingga wajar bila IFRS 15 menyedot perhatian banyak kalangan. IFRS 15 sendiri bertujuan untuk membuat suatu standar yg principle-based untuk semua jenis industri dan semua jenis perusahaan baik yang non-profit maupun berorientasi profit. Hal ini membuat kerangka pengakuan pendapatan menjadi terlalu rumit bagi kebanyakan entitas yg model bisnisnya sederhana seperti perusahaan dagang.

Prinsip utama pengakuan pendapatan dalam IFRS 15 terdisi atas lima tahapan:

  1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan (Identify the contract(s) with a customer) )

  2. Mengidentifikasi performance obligations di dalam kontrak (Identify the performance obligations in the contract) 

  3.  Menentukan harga transaksi (Determine the transaction price) 

  4.  Mengalokasikan harga transaksi ke performance obligations di dalam kontrak (Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract) 

  5. Mengakui pendapatan ketika entitas sudah (atau sedang) menyelesaikan performance obligation (Recognise revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation).

Untuk setiap tahapan di atas, IFRS 15 menjelaskan lagi bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi. Contohnya tahapan pertama, yang dimaksud kontrak dalam ruang linkup IFRS 15 adalah yang memenuhi lima persyaratan, seperti salah satunya kontrak harus memiliki substansi komersial. Tahapan kedua yakni mengidentifikasi performance obligation juga tidak kalah rumitnya karena perusahaan harus memilah pendapatan jasa atau produk yang dijual secara bundled (semisal handphone yg dijual secara bundled dengan kontrak pulsa dan dijual cicilan).

Mengingat standar ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan semua industri, maka banyak hal yg harus dipertimbangkan karena tidak semua industri memiliki transaksi yang sederhana. Terutama bila produk atau jasa yg dijual memiliki waktu lama untuk pembuatan atau perusahaan memiliki beberapa performance obligation atau yang bertahap.

Mengalokasikan harga transaksi ke setiap performance obligation juga bukan perkara mudah apalagi IFRS 15 meminta perusahaan mempertimbangkan harga relatif dengan harga “stand alone” bila performance obligation berdiri sendiri. Sebagai contoh bila provider telekomunikasi menjual produk bundled hanphone android seharga Rp.300,000 per bulan untuk 2 tahun yang meliputi harga handset dan paket pulsa plus internet, maka perusahaan harus memilah pendapatannya sesuai dengan performance obligation yang berbeda-beda. Pendapatan tiap bulan tersebut harus dipilah berapa yg pendapatan dari menjual handset, berapa pendapatan dari pemakaian pulsa dan internet.

Industri real estat yang membutuhkan waktu lama dalam membangun produknya menjadi sorotan penting dalam penyusunan IFRS 15. IFRIC 15 Agreements from the Constuctions of Real Estate nantinya akan dicabut seiring dengan berlakunya IFRS 15. Sebagaimana sempat hangat dibicarakan dua tahun yang lalu termasuk di Indonesia, pengaturan yang ada di IFRIC 15 membuat banyak pelaku industri real estat tidak bisa mengakui pendapatan dari aktivitas konstruksi properti (yang umumnya dijual dengan metode sell-then-build) sampai properti tersebut diserahkan kepada pembeli. Banyak yang melihat bahwa pengaturan di IFRS 15 merubah posisi ini, dan akan memberikan kemudahan bagi pelaku industri real estat untuk mengakui pendapatan di atas secara bertahap.

 

Penutup

Disukai atai tidak, penyusunan IFRS memiliki unsur proses politik selain debat teknikal akuntansi, dan tidak bisa terlepas dari kepentingan beberapa negara maju yang memiliki kekuatan lobi yang cukup besar. Proses penundaan ini sendiri sebetulnya akan melalui penerbitan exposure draft sebagai bentuk due process procedures revisi IFRS yang harus dilakukan oleh IASB. Di sini lah publik diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya, serta mempertanyakan rencana IASB dalam menunda IFRS 15. Akuntan Indonesia mestinya dapat menunjukkan partisipasi aktif dalam diskusi ini dengan memberikan tanggapan saat ED nanti diterbitkan.

 

Aucky Pratama adalah Direktur Teknis IAI dan Ersa Tri Wahyuni adalah dosen akuntansi Universitas Padjadjaran, Bandung dan penasihat teknis IAI. Keduanya dapat dihubungi melalui email : aucky.pratama@iaiglobal.or.id dan ersa.twahyuni@fe.unpad.ac.id