Home » Articles In Bahasa (Page 2)

Category Archives: Articles In Bahasa

Tuntutan Pelaporan Keuangan Semakin Kompleks : Tantangan Masa Depan Akuntan

Oleh: Ersa Tri Wahyuni, M.Acc, CA, CPSAK,CPMA[1]

Tulisan ini dimuat di majalah CPA Indonesia edisi Maret 2015

 

Peran akuntan sebagai penjaga gawang laporan keuangan mulai beralih seiring dengan tuntutan pelaporan perusahaan yang semakin luas dan kompleks. Perusahaan di era modern tidak bisa menafikkan permintaan investor terhadap berbagai laporan non-keuangan yang perannya semakin penting dalam menilai kesinambungan bisnis. Berbagai macam lembaga standar internasional menawarkan standar untuk digunakan oleh para perusahaan untuk melaporkan kegiatan mereka. Uniknya banyak dari  lembaga ini adalah suatu organisasi non-pemerintah atau berupa consorsium, sebut saja yang paling terkenal adalah IASB (International Accounting Standard Board) dan GRI (Global Reporting Initiative)

Setelah IFRS sukses menjadi standar laporan keuangan global dengan sekitar 122 negara kini telah mengadopsinya, peta standar untuk laporan perusahaan non-financial masih cukup membingungkan. Wajar saja karena laporan perusahaan non-finansial biasanya bersifat sukarela dan tidak wajib sehingga jarang diatur khusus oleh otoritas Negara. Tulisan ini berusaha mengurai rimba standar standar internasional yang terkait dengan pelaporan perusahaan.

Standar Pelaporan Keuangan International : 2015 Masa tenang IFRS?

Setelah beberapa standar besar telah rampung (misalnya Financial Instruments, Revenue) dan sebagian lagi hampir selesai (Insurance Contract dan Leases), banyak yang memprediksi IFRS akan memasuki masa tenang di tahun 2015 ini. Namun tahun 2015 adalah tahun “agenda consultation” di mana IASB membuka diri atas masukan dari seluruh stakeholder mengenai agenda apa yang harus dilakukan IASB di masa depan. Setelah agenda consultation selesai, bisa jadi pada tahun 2016 nanti IASB akan menjadi sibuk kembali mengerjakan beberapa standar yang masih lemah pengaturannya di seperti standar akuntansi untuk pertambangan, minyak dan gas dan standar akuntansi untuk rate-regulated activities yang dibutuhkan banyak perusahaan utilitas.

Memprediksi kapan Amerika Serikat (AS) akan mengadopsi IFRS tidaklah mudah. Sejak 2007 IFRS menjadi opsi bagi perusahaan asing yang terdaftar di AS. Walaupun IFRS belum menjadi opsi bagi perusahaan AS yang terdaftar, namun angin segar mulai berhembus akhir Desember lalu. US SEC sedang mempertimbangkan apakah laporan keuangan berbasis IFRS akan diijinkan untuk menjadi informasi tambahan bagi perusahaan2 domestik yang sekiranya ingin menyajikan informasi berbasis IFRS bagi investor mereka.

As one example, we understand that some domestic issuers may, now or in the near future, prepare IFRS-based financial information in addition to the U.S. GAAP based information that they use for purposes of SEC filings.  However, regulatory constraints may dissuade some issuers from providing this information, as current SEC rules would consider IFRS-based information to be a “non-GAAP” financial measure for a domestic issuer.   – Pidato Chief of Accountant US SEC, 8 December 2014 pada AICPA National Conference di Washingtong DC.

Bila US SEC membuat keputusan pada tahun ini bahwa informasi keuangan berbasis IFRS boleh disajikan oleh perusahaan domestika, maka ini akan semakin mengukuhkan IFRS sebagai standar akuntansi global.

 

Standar Pelaporan Non-Keuangan International : Chaos?

Bila standar IFRS sudah semakin jelas menjadi standar pelaporan keuangan internasional yang dirujuk banyak Negara, untuk standard non-keuangan, perusahaan dibuat bingung dengan beberapa standar yang tersedia. Standar pelaporan non-keuangan memang biasanya bersifat sukarela dan tidak wajib, namun dengan semakin banyak perusahaan melaporkan apa yang mereka lakukan untuk kelestarian lingkungan dan kesinambungan perusahaan, maka perusahaan bisa semakin bingung memilih standar yang saat ini tersedia. Beberapa standar non-keuangan yang popular misalnya:

 

  1. GRI. (Global Reporting Initiatives)

Berdiri sejak tahun 2003, organisasi ini mengeluarkan standar untuk laporan keberlanjutan atau sustainability report. Standar GRI yang sekarang sudah memasuki generasi keempat (GRI 4 Sustainability Reporting Guideline) menjadi standar yang cukup popular digunakan di Indonesia maupun di Negara-negara lain. Organisasi GRI juga termasuk yang paling mapan dan bukan hanya telah menghasilkan standar yang sudah berevolusi menjadi semakin baik tapi juga menyiapkan ujian professional.

 

2.      SASB (Sustainability Accounting Standard Board)

Organisasi non-profit di Amerika Serikat berdiri sejak tahun 2011. yang juga membuat standar untuk sustainability reporting. Walaupun standar keluaran SASB lebih diutamakan untuk perusahaan2 di Amerika Serikat, namun mereka mengklaim bahwa standarnya dibuat untuk memenuhi pengungkapan yang diminta US SEC dalam form 10-K dan 20-F. Perusahaan asing yang terdaftar di US SEC mungkin juga berkepentingan untuk menggunakan standar SASB. Berbeda dengan GRI yang membuat standar bersifat umum untuk semua jenis industri, SASB membuat standar berdasarkan industrinya seperti standard untuk layanan kesehatan, institusi keuangan, transportasi, dsb.

 

3.      GHG Protocol  (Greenhouse Gas Protocol)

GHG protocol adalah standar yang dihasilkan bersama oleh WRI dan World Business Council on Sustainable Development (WBCSD). GHG Protocol bertujuan menghasilkan standar internasional untuk mengukur, mengelola dan melapokan emisi rumah kaca. GHG Protocol saat ini telah menghasilkan 4 standar yang saling terkait.

  1. a.      Corporate Accounting and Reporting Standard
  2. b.      Project Accounting Protocol and Guideline
  3. c.       Corporate Value Chain Accounting and Reporting Standard
  4. d.      Product life Cycle Accounting and Reporting Standard

Standar GHG protocol cukup popular digunakan oleh perusahaan multinasional. Survey dari Carbon Disclosure Project pada tahun 2011 terhadap perusahaan Global 500, sekitar 35% dari 402 responden yang mengisi survey mengaku mereka menggunakan GHG protocol untuk memonitior dan melaporkan jejak karbon (carbon prints) perusahaan mereka (CDSB,2012).

 

4. CDSB (Climate Disclosure Standard Board)

Berdiri sejak tahun 2007, CDSB adalah konsorsium dari 8 organisasi non-pemerintah dan telah mengeluarkan Climate Change Reporting Framework di tahun 2010. Framework ini membantu perusahaan untuk membuat laporan sukarela untuk informasi yang terkait dengan perubahan iklim secara holistik.

 

Selain keempat standar di atas, ada juga standar2 yang dikeluarkan oleh ISO (International Organization for Standardization) yang terkait dengan pelaporan lingkungan. Beberapa Negara maju juga memiliki standar2 mereka sendiri yang terkait dengan pelaporan lingkungan. Hal ini cukup merepotkan perusahaan, terutama perusahaan multinasional yang beroperasi di banyak Negara untuk mempelajari banyak standar pelaporan.

 

Laporan Keuangan Terintegrasi : Penyederhanaan atau Memperumit?

Melihat maraknya standar-2 pelaporan keuangan, muncul lagi inisiatif untuk menyederhanakan pelaporan perusahaan agar pelaporan keuangan tidak semakin meluas dan berpotensi membingungkan investor. Laporan keuangan terintegrasi atau Integrated Reporting menjadi isu hangat yang marak dibahas akhir akhir ini.

 

Framework Integrated Reporting dibuat oleh council yang bernama IIRC (International Integrated Reporting Council). International Integrated Reporting Council (IIRC) didukung oleh pebisnis dan investor lebih dari 25 negara, selain juga beberapa lembaga penyusun standar internasional duduk di Council yang mengawasi Board penyusun standar. Diantaranya adalah perwakilan IASB (yang menyusun IFRS), IFAC (Organisasi Akuntan Internasional), dan GRI. Survey yang dilakukan oleh ACCA terhadap 200 CFO perusahaan di Inggris dan Irlandia menunjukkan bahwa 38% responden mengaku mereka sedang bersiap-siap untuk melakukan laporan keuangan terintegrasi dalam tiga tahun kedepan (ACCA, 2014).

 

IIRC pada awal tahun 2014 kemudian berinisiatif membuat Corporate Reporting Dialogue (CRD) untuk mengumpulkan para pembuat standar pelaporan perusahaan dan mendiskusikan bagaimana sesungguhnya peta pelaporan keuangan perusahaan di masa depan (IASB,2014). Saat ini CRD bersifat seperti group diskusi yang terdiri dari 8 penyusun standar:

 

Anggota Corporate Reporting Dialogue :

 

  • Financial Accounting Standards Board (FASB)
  • •Global Reporting Initiative (GRI)
  • •International Accounting Standards Board (IASB)
  • •International Integrated Reporting Council (IIRC)
  • •International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)
  • •International Organization for Standardization (ISO)
  • •Sustainability Accounting Standards Board (SASB)

 

CRD memiliki target untuk membuat corporate reporting landscape untuk memetakan bagaimana standar pelaporan perusahaan bisa lebih mudah dipahami.

 

Profesi Akuntan Menanggapi

 

Maraknya pelaporan sukarela yang bersifat non-keuangan direspon oleh asosiasi akuntan internasional dengan positif. Akuntan sebagai profesi yang sudah berpengalaman menghasilkan pelaporan keuangan tentunya dapat berperan lebih strategis untuk menghasilkan laporan non-keuangan. AICPA (American Institute of Certified Public Accountant) misalnya dalam dokumen tanya jawab mendukung perusahaan non public untuk melakukan pengungkapan tambahan yang bersifat non-keuangan (AICPA, 2014). AICPA juga membuat “Enhanced Business Reporting Framework” untuk perusahaan non-publik yang juga menjelaskan tentang informasi non-keuangan yang dianggap penting oleh investor.

 

Bagaimana dengan profesi akuntan di Indonesia? Munculnya laporan perusahaan non-keuangan menjadi kesempatan bagi profesi akuntan di Indonesia untuk membuka jasa layanan baru. Apalagi payung hukum untuk laporan perusahaan non-keuangan sudah cukup jelas.  Peraturan di Indonesia mengenai sustainability reporting (SR) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disahkan pada Juli 2007. Perundangan ini mengamanatkan seluruh perseroan terbatas yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan, serta menyajikan informasi kinerja kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan tersebut dalam laporan tahunan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian pada April 2012 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan, sehingga mulai tahun 2012 kegiatan tanggungjawab sosial lingkungan dan penyampaian infomasinya menjadi kewajiban seluruh perseroan.

 

Akuntan di masa depan bukan hanya harus ahli dalam standar akuntansi keuangan internasional (IFRS) tapi juga harus peka terhadap kebutuhan klien atas pelaporan-2 non keuangan lainnya. Tuntutan pelaporan perusahaan yang semakin kompleks juga membuka peluang bagi asosiasi akuntan di Indonesia untuk melakukan kalibrasi pengetahuan dan kemampuan anggotanya untuk membuat pelaporan perusahaan non-keuangan misalnya dengan melakukan training dan sertifikasi profesional.

 

***

 

 

Referensi

 

AICPA. (2014). Changing Landscape of Corporate Reporting. Tersedia di  : http://www.aicpa.org/InterestAreas/FRC/AccountingFinancialReporting/EnhancedBusinessReporting/DownloadableDocuments/AICPA%20Business%20Reporting%20FAQ.pdf [diakses 18 Pebruari 2015]

 

ACCA. (2014). Understanding investors: the changing corporate perspective. Tersedia di : http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/financial-reporting/pol-afb-ui04.pdf [diakses 18 Pebruari 2015]

 

IASB. 2014. Future of Corporate Reporting. Dokumen rapat IFRS Advisory Council October 2014. Tersedia di : http://www.ifrs.org/Meetings/MeetingDocs/Advisory%20Council/2014/October/2014-10-AP5-Future-of-Corporate-Reporting.pdf  [diakses 18 Pebruari 2015]

 

http://www.cdsb.net/

http://www.ghgprotocol.org/

http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx

http://www.sasb.org/

 

 


[1] Ersa Tri Wahyuni adalah Kandidat Doktor Akuntansi Manchester Business School, University of Manchester, Inggris. Dosen Akuntansi Universitas Padjadjaran dan Penasihat Teknis Ikatan Akuntan Indonesia

Tiga Topik Akuntansi Dibahas oleh Negara2 Berkembang : Laporan EEG Meeting.

Oleh: Ersa Tri Wahyuni[i]

Tulisan dimuat di majalah Akuntan Indonesia edisi Februari 2015. Terima kasih untuk Monika Nabilya atas tambahan beberapa informasi utk tulisan ini.

 

Tentang EEG

Salah satu tujuan di bentuknya IASB Economies Emerging Group (EEG) pada 26 Juli 2011 lalu adalah untuk mengingkatkan keterlibatan negara-negara berkembang anggota G20 dalam proses perkembangan standar akuntansi keuangan. EEG menjadi forum penting bagi IASB untuk meminta masukan kesesuaian IFRS bagi negara-negara berkembang. Tidak bisa dipungkiri bahwa peran dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang dan Eropa sangat dominan dalam pembuatan IFRS sehingga membuat standar akuntansi IFRS sulit untuk diterapkan di negara berkembang.

Anggota EEG adalah merupakan negara-negara berkembang anggota G20, seperti Argentina, Brazil, Cina, Indonesia, Korea, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan dan Turki dan ditambah Malaysia. Sebagai ketua EEG adalah Wayne Upton yang yang  juga merupakan ketua Interpretation Committee.

Aktivitas EEG berfokus pada menunjukkan isu-isu spesifik dari negara berkembang kepada IASB, isu-isu tersebut sebelumnya dibahas secara matang dalam EEG Meeting. EEG Meeting diadakan dua kali dalam setahun, dengan seluruh anggota bergantian menjadi tuan rumah. Sedangkan Cina adalah sekretariat tetap EEG. Indonesia yang diwakili oleh DSAK-IAI sejak pertemuan EEG pertama di Beijing selalu berpartisipasi aktif.

Setelah sebelumnya diadakan di Eropa bagian utara, kali ini Asia Tenggara kembali menjadi tuan rumah pertemuan Economies Emerging Group (EEG) yang ke 8. Bukan kali pertama Asia Tenggara menjadi tuan rumah, Malaysia terlebih dahulu menjadi penyelenggara pertemuan EEG yang ke 6. Sebagai tuan rumah, Indonesia yang diwakili oleh DSAK IAI menyambut dengan hangat para peserta rapat selama 2 hari, tanggal 11-12 Desember 2014 di Pullman Hotel Jakarta. Pertemuan EEG yang ke 8 dihadiri oleh anggota IASB, Martin Edelmann, ketua EEG, Wayne Upton, perwakilan dari Rusia, Turki, Arab Saudi, Afrika Selatan, India, Cina, Malaysia dan tentu saja Indonesia. Kendati tidak banyak dihadiri oleh anggota IASB lain, tidak sedikitpun mengurangi produktivitas rapat EEG kali ini.

 

Isu-isu EEG Meeting

Akuntansi untuk industri ekstraksi menjadi primadona diskusi oleh Perwakilan negara-negara ekonomi berkembang dalam pertemuan Emerging Economies Group (EEG) di Jakarta bulan desember 2014 lalu. Selain industri ekstraksi, EEG juga membahas mengenai Foreign Currency Convertible Bond (FCCB – Obligasi konversi dalam mata uang asing) yang diusung oleh India. Topik lainnya yang dibahas mengenai uang muka diusulkan oleh Rusia.

Standar Akuntansi untuk Aktivitas Ekstraksi

Pembahasan cukup hangat dalam diskusi rapat EEG kali ini adalah terkait dengan standar akuntansi untuk aktivita sekstraksi (extractive activities). Saat ini IFRS hanya memiliki IFRS 6 Exploration for and evaluation of Mineral Resources yang sebenarnya hanya merupakan standar akuntansi sementara. Dalam hal akuntansi untuk minyak dan gas bumi, US GAAP (termasuk peraturan SEC ) memang memiliki lebih banyak standar yang mendetail misalnya dalam SFAS 19 Financial Accounting and Reporting by Oil and Gas Producing Companies yang sudah terbit sejak December 1977.

 

Namun perlu dipahami US GAAP yang lebih “rule-based” memang memiliki lebih banyak standar akuntansi berbasis industri termasuk untuk perusahaan perminyakan yang merupakan industri besar di Amerika Serikat. Karena sifar IFRS yang principle-based, salah satu tema diskusi hangat dalam rapat EEG adalah apakah memang dibutuhkan suatu standard khusus untuk industri ekstraksi? Atau apakah memang standar standar dalam kerangka IFRS saat ini (IFRS/IAS dan IFRIC/SIC) tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pelaporan industri ini.

 

Delegasi dari Afrika Selatan memaparkan makalah mengenai hal ini dan memimpin diskusi di rapat EEG lalu. Anggota EEG ditanya mengenai ruang lingkup kegiatan riset IASB yang akan dilakukan di masa depan. Karena industri perminyakan adalah bisnis global, maka banyak perusahaan multinasional yang membutuhkan standar internasional. Para anggota EEG meyuarakan dukungannya bahwa IASB perlu untuk melakukan riset mengenai akuntansi untuk ekstraksi industri.

 

Pada tahun 2010, IASB sudah mengeluarkan sebuah Discussion Paper yang menanyakan apakah project spesifik untuk industri ekstraksi memang dibutuhkan. Atau diskusi mengenai akuntansi ini digabung saja dengan project aset tak berwujud. Salah satu permasalahan yang cukup pelik untuk industri ekstraksi adalah mengukur besarnya cadangan mineral (cadangan minyak misalnya). Dan mengingat industri ekstraksi ini berisiko tinggi, maka pengukuran cadangan ini menjadi penting bagi relavansi laporan keuangan perusahaan minyak, tambang dan gas.  Namun pengukuran cadangan minyak ini bisa disetarakan dengan aktivitas research and development industri lain yang juga tidak kalah besar risikonya, seperti misalnya aktivitas riset obat di perusahaan farmasi. Oleh sebab itu menjadi pertanyaan apakah tidak sebaiknya pembahasan mengenai cadangan mineral juga digabung dengan pembahasan kegiatan riset industri lainnya dalam kerangka standar akuntansi aset takberwujud

 

Anggota EEG terbelah dalam diskusi mengenai industri ini. China misalnya malah mengusulkan standar akuntansi yang lebih spesifik untuk minyak dan gas, bukan hanya standar akuntansi ekstraksi yang lebih umum.  Malaysia mendukung standar akuntansi khusus untuk ekstraksi yg terpisah dari industri lain dengan argumen industri ekstraksi memiliki kekhususan tersendiri. Sedangkan Saudi Arabia cenderung menginginkan pembahasan akuntansi ekstraksi bisa sejalan dengan industri lain yang juga berisiko tinggi. Indonesia memilih jalan tengah, bahwa kalaupun IASB memutuskan memiliki standar akuntansi khusus ekstraksi, itu hanya mengatur hal yang sangat unik yang tidak diatur dalam standar-standar lainnya. Delegasi Indonesia berpikiran bahwa sifat IASB yang principle-based harus tetap dipertahankan.

 

Klasifikasi FCCB – Ekuitas atau Liabilitas?

Dalam rapat EEG lalu, perwakilan India mengusung permasalahan di negaranya bahwa FCCB yang exercise price nya  dipatok kedalam mata uang asing tertentu harusnya dapat diklasifikasikan sebagai ekuitas dan bukan liabilitas. Sedangkan IAS 32 mengklasifikasikan instrument ini sebagai liabilitas  keuangan karena jumlah yang akan diterima bervariasi. Paragraf 24 dalam IAS 32 memberikan contoh misalny aadalah suatu kontrak yang mengharuskan entitas memberikan 100 lembar saham dan menerima sejumlah kas setara dengan nilai 100 ounces emas. Walaupun sudah dipatok ke jumlah emas yang tetap, namun harga emas dapat berubah-ubah dipasaran sehingga membuat kas yang diterima bervariasi. Untuk kontrak seperti ini, IAS 32 mengklasifikannya sebagai liabilitas dan bukan ekuitas. Perwakilan India menyoroti paragraph 24 pada IAS 32 yang cukilannya sebagai berikut:

“A contract that will be settled by the entity delivering or receiving a fixed number of its own equity instruments in exchange for a variable amount of cash or another financial asset is a financial asset or financial liability. An example is a contract for the entity to deliver 100 of its own equity instruments in return for an amount of cash calculated to equal the value of 100 ounces of gold.” – IAS 32 par 24.

Perwakilan India memberikan argument bila FCCB dalam Indian Rupee dipatok ke dalam mata uang asing tertentu yang bukan merupakan functional currency perusahaan, maka itu dapat dianggap sebagai ekuitas dan bukan liabilitas. Hal iniwalaupun jumlah kas dalam rupee akan bervariasi sejalan dengan fluktuasi harga dollar. Terkait dengan hal ini, India melakukan perubahan atas IAS 32 yang mereka adopsi denganmemasukkan satu paragraph tambahan.

“The equity conversion option embedded in a convertible bond denominated in foreign currency to acquire a fixed number of the entity’s own equity instruments is an equity instrument if the exercise price is fixed in any currency” – Paragraf 11 dalam India IAS 32

Topik ini  dibahas dalam rapat EEG dengan cukup hangat.Ketua EEG menyampaikan simpatinya untuk India dan mengatakanbahwa issue ini layak dibicarakan di level Interpretation Committee (dahulu IFRIC).

 

 

Akuntansi untuk Uang Muka

Dalam rapat EEG, delegasi Rusia memaparkan discussion paper tentang akuntansi untuk uang muka (paid advances). Delegasi rusia menanyakan esensi dari uang muka yang sepertinya tidak tepat bila diklasifikasikan secara keseluruhan sebagai satu kelompok dalam neraca padahal pembayaran uang muka bisa jadi untuk berbagai macam jenis aset.  Argumen utama yang diusung oleh rusia bahwa pembayaran uang muka harusnya disajikan sebagai bagian dari komponen aset utamanya di dalam neraca.

Jadi misalnya bila ada uang muka yang dibayarkan untuk inventory, maka pembayaran tersebut dianggap sebagai bagian dari inventory. Dengan demikian maka pengukuran uang muka juga mengikuti aturan komponen aset utamanya. Bila ada uang muka yang dibayarkan untuk membeli mesin, maka itu diklasifikasikan sebaga aset tetap, apalagi bila uang mukanya berumur lebih dari setahun untuk mesin yang harus dirakit. Rusia berargumen dengan demikian maka uang muka untuk mesin boleh diukur sesuai dengan model biaya atau model revaluasian sesuai dengan IAS 16 Property Plant and Equipment.

Usulan Rusia ini tidak mendapatkan banyak support dari para anggota EEG.  Rata-rata anggota EEG berargumen bahwa uang muka memiliki risiko yang berbeda dengan asetnya. Misalnya apakah uang muka untuk mesin bisa dianggap memiliki risikoyang sama dengan mesin itu sendiri? Banyak uang muka yang sejatinya adalah derivative atau bahkan aset takberwujud yang sangat bergantung dengan perubahan situasi dan kondisi.

 

EEG City Tour

Dengan lokasi pertemuan yang tepat di jantung ibu kota Jakarta, Indonesia pun tidak segan-segan menyuguhi para delegasi EEG dengan uniknya budaya tanah air. Diawali dengan jamuan makan malam di Tugu Kunstkring Paleis, Menteng, Jakarta Pusat. Selain sajian yang lezat khas kota jakarta, para tamu juga dimanjakan dengan design interior megah berupa galeri lukisan bertemakan Pangeran Diponegoro. Tidak hanya lukisan para pahlawan, pertunjukan singkat tarian “Si Jali-jali” khas betawi juga menambah serunya jamuan malam itu.

Rapat EEG dua hari ditutup dengan city tour singkat dimana para delegasi EEG diundang untuk menikmati pusat kota Jakarta. Kurang lengkap apabila berkunjung ke Jakarta tanpa mengunjungi tugu yang sangat ikonik, yaitu Monumen Nasional. Puas berfoto di halaman Monas yang ramai pengunjung, rombongan pun bertolak ke Museum Tekstil. Sebagai salah satu ciri khas bangsa, batik selalu menjadi menarik perhatian para tamu asing. Kunjungan ke Museum Tekstil menjadi sangat menarik karena para delegasi tidak hanya disuguhi pameran kain batik dari seluruh nusantara, namun juga turut serta dalam pembuatan batik. Ternyata selain tangkas dalam membuat kajian isu akuntansi dunia, para delegasi EEG juga luwes saat melukiskan pola batik pada kain mereka.

Kunjungan ke Monumen nasional dan workshop pembuatan batik di museum Batik meninggalkan kesan indah bagi para delegasi EEG. Banyak anggota EEG yang baru kali itu berkunjung ke Indonesia dan sangat tertarik dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat.

 



[i] *) Ersa Tri Wahyuni adalah dosen akuntansi Universitas Padjadjaran dan penasihat teknis IAI . Saat ini Ersa sedang menempuh program doktor di Manchester Business School, University of Manchester, Inggris. Tulisan lainnya bisa diakses di http://etw-accountant.com.

 

 

 

Akuntansi sebagai Infrastruktur Pembangunan : Peran Pemerintah Sebagai Akselerator

Oleh Ersa Tri Wahyuni, CA, CPSAK,CPMA, PhD(Cand)[i]



[i] Penulis adalah mahasiswa program doktor akuntansi di Manchester Business School, University of Manchester dengan riset proses konvergensi IFRS di 6 negara Indonesia, Philippines, Jepang, Brazil, Kanada dan Amerika Serikat. Dosen Akuntansi Universitas Padjadjaran dan anggota Ikatan Akuntan Indonesia.  Essay ini dimuat dalam buku kumpulan essay “Untuk Indonesia!” yang diterbitkan oleh Persatuan Pelajar Indonesia di UK (PPIUK) dan dipersembahkan untuk pemerintah Indonesia yang baru tahun 2014-2019.

 

“The job of Accounting is to keep capitalism honest” – Sir David Tweedie, Ketua Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) 2001-2011.

Tanpa standar akuntansi yang baik dan profesi akuntan yang kuat, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selalu dibangga-banggakan berisiko menjadi ladang para penjarah ekonomi yang serakah. Tanpa laporan keuangan perusahaan yang bisa diandalkan, pasar modal Indonesia hanya akan mengundang investor-investor jangka pendek yang senang berakrobatik menantang risiko. Tanpa akuntansi yang kuat, pembangunan di Indonesia seperti balon, mungkin indah berwarna warni dan dapat terbang dengan cepat ke angkasa, namun kosong dan sewaktu-waktu dapat meledak dengan skandal dan krisis. Dan seperti anak kecil yang kecewa memandang balonnya yang pecah, kita bertanya “kemana para akuntan?”

Kenyataannya, profesi akuntan Indonesia kedodoran bila dibandingkan negara-negara tetangga. Jumlah akuntan publik di Indonesia misalnya, jangankan bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang sekitar 6%, malah kecenderungannya berkurang karena lebih dari 55% akuntan publik berusia di atas 55 tahun[1]. Kenyataannya bursa efek Indonesia gagal memanfaatkan momentum konvergensi IFRS untuk mengerek jumlah emiten menjadi 500 perusahaan. Dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, bukan hanya tim sepak bola kita yang kalah terus, tapi jumlah akuntan publik dan emiten kita kalah telak.

Tidak ada satupun kegiatan ekonomi yang luput dari peran seorang akuntan. Akuntan dan standar akuntansi adalah soft infrastructure yang penting untuk menopang transparansi dan akuntabilitas pembangunan. Pemerintah berlomba-lomba mengembangkan infrastruktur pembangunan seperti jalan, pelabuhan dan bandar udara. Namun perkembangan profesi akuntan dan standar akuntansi tidak mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Asosiasi profesi akuntan seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tertatih-tatih mengembangkan profesi dan standar akuntansi di negara besar berpenduduk 250 juta ini.

 

Potret dan tantangan dunia akuntansi Indonesia

Jumlah akuntan di Indonesia yang menjadi anggota asosiasi akuntan sangat tertinggal dari negara-2 ASEAN dan Australia. Akuntan di Indonesia bukan hanya kalah dari sisi jumlah seperti yang tertera dalam tabel 1 tapi juga dari sisi  profesionalisme dan “internasionalisme” Indonesia tertinggal jauh. Mudah membandingkannya, buka saja lowongan kerja akuntan di koran-2 luar negeri dan di Indonesia. Umumnya para perusahaan di luar negeri meminta para melamar memiliki sertifikasi profesi akuntan, bahkan untuk posisi hanya seorang manajer akuntansi. Di Indonesia? Yang sering saya lihat dalam persyaratan malah tinggi badan minimum, seakan ada korelasi antara tinggi badan dan kemampuan akuntansi seseorang.

Kemampuan berbahasa inggris para akuntan kita secara umum juga cukup membuat miris. Tidak perlu mencari kambing hitam Indonesia dijajah Belanda dan Malaysia dijajah Inggris, sehingga bahasa inggris mereka lebih bagus. Minimnya kesadaran mahasiswa akuntansi memiliki kemampuan berbahasa inggris yang baik terbawa dalam profesi akuntan. Pengalaman saya menjadi moderator dalam seminar internasional di Indonesia dengan pembicara para akuntan luar negeri, sesi tanya jawab sepi peminat. Dengan kemampuan bahasa inggris yang minim, tidak heran bila akuntan di Indonesia tertatih-tatih memahami standar akuntansi internasional (IFRS) yg sumber ilmunya dalam bahasa inggris.

Minimnya minat akuntan menjadi anggota asosiasi membuat banyak akuntan yang bekerja di perusahaan terkungkung dalam rutinitas dan tidak memutakhirkan ilmu dan pengetahuannya.  Pengalaman saya sebagai konsultan, banyak akuntan di perusahaan (bahkan di Jakarta) pada tahun 2012 yang tidak tahu bahwa IAI menerbitkan standar akuntansi untuk perusahaan non publik yang disebut SAK-ETAP. Padahal SAK-ETAP sudah dikeluarkan sejak tahun 2009.

 

Tabel 1 : Profesi Akuntan Indonesia dan ASEAN

No Country Association 2013
1 Indonesia IAI (Indonesian Institute of Accountants) 14,735
IAPI (Indonesian Institute of Certified Public Accountants) 1,511
2 Malaysia MIA (Malaysia Institute of Accountants) 29,654
3 Philippines PICPA (Philippines Institute of Certified Public Accountants) 21,031
4 Singapore ISCA 26,572
5 Thailand FAA 52,805
6 Vietnam VAA 8,000

Sumber: AFA Secretariat, materi Presentasi PPAJP, 2013

Profesi akuntan harus dikuatkan secara serius oleh pemerintah. Tidak cukup dengan hanya memberikan payung hukum seperti misalnya UU Akuntan Publik NO 5/2011 atau PMK No 25/2014 tentang akuntan beregister negara. Setumpuk peraturan perundangan bila tidak ditegakkan dengan serius, tidak akan memberikan dampak signifikan. Contoh nyata adalah UU no 40/2007 yang mewajibkan perusahaan yang memiliki aset diatas 50 miliar untuk diaudit oleh akuntan publik dan melaporkannya kepada Kementrian Perdagangan. Namun perusahaan yang menyerahkan laporan keuangan auditannya ke Kementrian Perdagangan hanya sekitar 2000 laporan, padahal total opini audit yang dihasilkan aku industri jasa audit di Indonesia hampir konon mencapai 20.000 opini.

Tidak usah lah berharap seperti Singapura yang 300 ribuan perusahaannya mengirimkan data menggunakan XBRL ke ACRA (Accounting and Corporate Regulatory Authority) sehingga bisa mudah ditabulasi. Mencari informasi berapa perusahaan yang menyerahkan LK auditan ke Pemerintah saja, saya harus menelpon staff kementrian karena data tersebut tidak tersedia di situsnya.

 

Biaya Konvergensi IFRS : Beban siapa?

Konvergensi IFRS yang dicanangkan sejak tahun 2008  seharusnya dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap profesi akuntan.  Konvergensi IFRS adalah komitmen pemerintah sebagai anggota G20 dan seharusnya menjadi momentum pemerintah untuk serius membenahi akuntabilitas perusahaan perusahaan di Indonesia.  Konvergensi IFRS adalah suatu “project” besar yang terlalu strategik bila hanya di bebankan kepada profesi akuntan.

“IFRS convergence is not just an accounting issue, but the main purpose of the IFRS convergence is to improve the quality and transparancy of financial statements of companies in Indonesia” – Pidato Wakil Presiden Boediono di depan 300 peserta dari 21 negara yg menghadiri IFRS Regional Policy Forum, 23 May 2011, Bali.

Kenyatannya, IAI seakan sendirian menanggung beban konvergensi IFRS ini. IASB berusaha keras untuk mengundang Indonesia menjadi donatur, bahkan dengan menyurati Wapres Boediono tak lama setelah kegiatan di Bali May 2011 selesai. Perwakilan IASB juga sampai datang ke Indonesia dan menemui petinggi OJK Januari 2014 lalu untuk meminta donasi, namun sampai sekarang, tidak ada nama Indonesia di dalam daftar donatur IASB. Tidak malukah negara sebesar Indonesia dengan Bulgaria dan Kazakhstan yang tertera dalam laporan tahunan IASB sebagai donatur?

Biaya konvergensi IFRS tidaklah murah. DSAK bekerja keras menyelesaikan penyusunan standar akuntansi secara sukarela. Tidak ada satupun anggota DSAK yang mendapatkan honor atas berjam jam waku yang mereka curahkan untuk menyusun standar akuntansi. IAI mencetak buku exposure draft puluhan ribu jumlahnya, menyelenggarakan public hearing di hotel-hotel dan menyelenggarakn focus group discussion untuk meminta masukan.  IAI berusaha keras mendidik akuntan dan calon akuntan di Indonesia dengan seminar-seminar, workshop, training IFRS. IAI juga yang menanggung beban mengirim DSAK aktif menghadiri rapat-rapat dengan IASB untuk konferensi dewan standar internasional untuk menyuarakan kepentingan Indonesia. IAI juga yang akhirnya membayar royalty ke IASB dari hasil penjualan buku Standar Akuntansi Keuangan yang akhirnya membuat buku ini menjadi mahal harganya. Apakah beban konvergensi IFRS ini akan terus menerus menjadi beban profesi akuntan? Sementara IFRS adalah komitmen pemerintah sebagai anggota G20?

 

Peran Pemerintah dalam pembenahan akuntansi

Bagaimana pemerintah dapat memperkuat pembangunan Indonesia? Dengan memperkuat profesi akuntan. Ahli ahli strategi bisnis mengatakan “you can not manage what you do not measure” dan ini sangat tepat untuk langkah awal pembenahan akuntan. Data-data seputar dunia akuntansi sangat sulit didapatkan. Contoh sebelumnya mengenai ketidaktersediaan data perusahaan yang mengirimkan laporan keuangan auditan ke Departemen Perdagangan hanya salah satunya. Informasi lain yg tidak tersedia misalnya berapa total pekerja dan angka turnover pekerja dalam industri jasa akuntansi. Kantor akuntan publik (KAP) mana yang menikmati pertumbuhan industri paling tinggi? Berapa perusahaan yang memutuskan menggunaan SAK ETAP sejak standar ini berlaku? Berapa besar total pendapatan jasa dari seluruh KAP di Indonesia (bukan hanya pendapatan dari jasa audit)?

Bila industri akuntansi tidak terpotret, maka selamanya ia akan menjadi pasar gelap yang sukar untuk dipahami. Bagaimana dapat dikembangkan industri dan profesi ini bila untuk memahaminya saja sulit? Dalam beberapa kegiatan seminar, PPAJP (Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai) sebagai regulator yang mengawasi industri jasa akuntan berulang kali memberikan data mengenai jumlah akuntan publik yang tidak bertambah signifikan dan rata-rata sudah diatas 50 tahun. Apakah sudah pernah dilakukan studi mengapa ribuan akuntan yang bekerja di kantor-kantor akuntan enggan mengambil ujian dan menjadi akuntan publik? Sangat sulit membenahi suatu industri tanpa informasi yang akurat.

Langkah pertama adalah mengumpulkan data-data. PPAJP, IAI, IAPI, Kemendag dapat bekerjasama untuk memasok data kepada portal informasi terpusat yang dikelola pemerintah. Sehingga semua data mengenai akuntan dan industri akuntansi dapat diakses oleh publik dari satu pintu informasi. Survey dapat dilakukan setiap tahun kepada para pekerja di industri ini, kuosioner bisa dilakukan juga terhadap calon-2 peserta yang akan mengikuti ujian profesi, hasil survey dikumpulkan dan ditabulasi sehingga dapat terkumpul gambaran yang akurat.

Kedua adalah pemberdayaan dewan standar akuntansi. Pemerintah sudah sepantasnya ikut menanggung beban konvergensi dengan membayar donasi kepada IASB. Serupa dengan lembaga-lembaga internasional lainnya seperti PBB, dan IOSCO yang membiayai pembuatan standar internasional dari iuran atau donasi para anggotanya. IASB adalah lembaga non profit yang memiliki due proses penyusunan standar akuntansi internasional sangat baik. Membuat standar akuntansi yang baik adalah pekerjaan yang tidak mudah dan mahal. Hanya Amerika Serikat yang mampu membuat standar akuntansi sendiri. Apakah Indonesia sanggup membiayai pembuatan standar akuntansi seperti FASB di Amerika Serikat dengan anggaran 45 juta dolar setahun[2]?

Langkah ketiga adalah memberikan banyak insentif bagi industri akuntansi. Misalnya kantor akuntan publik yang kecil-kecil diberi insentif untuk merger dan pemberian software pengauditan kepada para kantor akuntan publik yang kecil agar mereka bisa efisien dalam melakukan perkerjaannya. Sama dengan UKM, kantor publik yang kecil-kecil ini juga perlu dibina dan diayomi dari sisi kemampuan finansial dan juga profesionalisme mereka bukan hanya ditakut-takuti ijin praktik akan dicabut bila mereka tidak memiliki kertas kerja yang baik. Training-2 yang dilakukan untuk mereka seharusnya bukan hanya teknikal mengenai standar akuntansi atau standar audit tapi juga training tentang kewirausahaan, pengelolaan sumber daya manusia, marketing, service excellent, dan lain-lain.  Bawa beberapa managing partner kantor akuntan publik kecil ini untuk studi banding bertemu dengan mitra sejajar mereka di Australia atau di Amerika Serikat untuk menjalin jaringan baru dan belajar produk-produk jasa baru yang inovatif. Beri insentif untuk akuntan yang mau membuka kantor akuntan publik atau kantor jasa akuntan di wilayah timur Indonesia.

Langkah berikutnya adalah pengawasan yang ketat terhadap produk-produk akuntan. OJK harus menjadi regulator yang tangguh karena beberapa riset mengatakan percuma mengadopsi IFRS tanpa penegakan peraturan yang ketat (Ball et al., 2003, Bushman and Piotroski, 2006, Landsman et al., 2012, Lee et al., 2008). Departemen Perdagangan dengan tegas harus meminta pada laporan keuangan auditan perusahaan lalu dilakukan tabulasi dan analisa dan diumumkan informasinya untuk publik. Bila produk-produk akuntan diawasi dengan baik maka akuntan akan lebih terpacu untuk bekerja hati-hati dan cermat.

Terakhir adalah asosiasi profesi seperti IAI dan IAPI harus meneguhkan misi nya untuk melindungi kepentingan publik dan bukan hanya kepentingan golongannya. Bila ada anggotanya yang melanggar kode etik profesional, jangan takut untuk memberikan sanksi. Bila ada akuntan yang tertangkap KPK dan terbukti sebagai koruptor, jangan enggan untuk memberikan pernyataan publik mengecam hal tersebut. Bila ada akuntan publik yang melakukan praktik-praktik usaha yang melanggar standar, atau bahkan melanggar hukum, jangan ragu untuk bekerjasama dengan regulator agar mereka ditindak.  Aktifkan budaya whistleblower, karena mereka yang melemahkan citra akuntan hanya akan merugikan profesi. Jadikan profesi akuntan sebagai profesi yang mulia dan bermartabat.

 

Penutup

Praktik akuntansi yang baik akan mendorong pelaporan bisnis yang transparan dan akuntabel. Praktik akuntansi yang baik membutuhkan standar akuntansi dan profesi akuntan yang memadai baik dari jumlah maupun kualitasnya. Tanpa pelaporan bisnis yang akuntable, pembangunan ekonomi di Indonesia akan dicurigai oleh para investor asing yang berinvestasi.

ASEAN Economic Community 2015 akan memaksa Indonesia untuk membuka pintu bagi para akuntan asing untuk masuk. Pemerintah harus menjadi akselerator untuk melejitkan profesi akuntan di Indonesia setara dengan negara-negara lain di ASEAN.  Profesi Akuntansi dan Standar Akuntansi adalah infrastruktur penting dalam pembangunan, sudah saatnya Pemerintah lebih banyak berperan

 

 

Referensi

 

BALL, R., ROBIN, A. & WU, J. S. 2003. Incentives versus standards: properties of accounting income in four East Asian countries. Journal of Accounting and Economics, 36, 235-270.

BUSHMAN, R. M. & PIOTROSKI, J. D. 2006. Financial reporting incentives for conservative accounting: The influence of legal and political institutions. Journal of Accounting and Economics, 42, 107-148.

LANDSMAN, W. R., MAYDEW, E. L. & THORNOCK, J. R. 2012. The information content of annual earnings announcements and mandatory adoption of IFRS. Journal of Accounting and Economics, 53, 34-54.

LEE, E., WALKER, M. & CHRISTENSEN, H. 2008. Mandating IFRS: Its Impact on the Cost of Equity Capital in Europe. ACCA Research Report. London: Associated Chartered Certified Accountants.

 



[1] Presentasi PPAJP : Blueprint Profesi Akuntan dan RPMK tentang Akuntan Beregistrasi Negara (Accounting Profession Blue Print and RPMK for Registered Accountants),), Ibnu Khaldun University Ternate, 20 December 2013

 

[2] Data laporan keuangan tahunan FASB tahun 2012.