Home » IFRS Convergence Issues (Page 2)

Category Archives: IFRS Convergence Issues

IFRS Outlook 2015

 

Oleh:  Ersa Tri Wahyuni, M.Acc, CPMA, CPSAK, CA*)

Tulisan ini dimuat di majalah Akuntan Indonesia edisi Desember 2014. Majalah Akuntan Indonesia diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk anggotanya dan umum.

 

Akhir tahun adalah masa terbaik untuk melakukan refleksi atas perkembangan IFRS sepanjang tahun 2014 dan juga menyoroti apa yang sekiranya akan terjadi di tahun 2015.  Mengingat Standar Akuntansi Keuangan Indonesia akan selalu dimutakhirkan dengan IFRS, maka akhir tahun juga masa yang penting untuk memprediksi perkembangan IFRS tahun depan agar DSAK-IAI dapat menyiapkan sumber daya yang tepat untuk tetap menjaga keberlanjutan konvergensi IFRS .

 

Refleksi IFRS 2014

Sepanjang tahun 2014, IASB mengeluarkan tiga standar yang dampaknya cukup signifikan. Ketiga standar ini belum diadopsi oleh DSAK-IAI dan kemungkinan besar akan menjadi program kerja DSAK-IAI tahun 2015.

 

IFRS Baru Sepanjang 2014  Tanggal Dikeluarkan Tanggal Efektif
IFRS 9 Financial Instruments Juli 2014 1 Januari 2018
IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts Januari 2014 1 Januari 2016
IFRS 15 Revenue From Contracts with Customers Mei 2014 1 Januari 2017

 

Dari ketiga standar di atas, IFRS 9 dan IFRS 15 berbeda cukup signifikan dengan standar sebelumnya sedangkan IFRS 14 adalah standar sementara sambil menunggu program kerja riset IASB selesai mengenai hal ini sehingga dampaknya tidak terlalu besar.

IASB memulai project IFRS 9 sejak tahun 2009 dan merupakan respon dari krisis keuangan 2008/2009 lalu. Karena project ini sangat besar maka IASB membaginya menjadi tiga tahapan: Klasifikasi dan Pengukuran, Penurunan Nilai dan Akuntansi Lindung Nilai. IFRS 9 memiliki klasifikasi dan pengukuran yang lebih sederhana daripada standar sebelumnya. Untuk penurunan nilai, standar ini menerapkan “expected loss impairment model” dan menggantikan model sebelumnya (incurred loss model) yang dinilai terlambat dalam mengakui impairment. Akuntansi lindung nilai juga berbeda signifikan dengan sebelumnya. Akuntansi lindung nilai dalam IFRS 9 mengaitkan antara akuntansi dan manajemen risiko perusahaan dan memiliki persyaratan pengungkapan yang lebih ekstensif.

IFRS 15 merupakan standar bersama antara IASB dan FASB yang intinya mensyaratkan pendapatan dapat diakui setelah melalui 5 tahapan. Standar ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap beberapa industri seperti telekomunikasi, software dan real estate. Perusahaan telekomunikasi dan software akan terbentur kendala untuk mengidentifikasi “performance obligation” dari produk-produk yang menyatu atau “bundled”. Sedangkan untuk industri real estate IFRS 15 ini menegaskan bahwa pendapatan hanya dapat diakui bila pembeli sudah mendapatkan pengendalian atas aset. Saat ini IASB dan FASB membentuk “joint transition resource group” untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan di lapangan bila IFRS 15 diaplikasikan.  Mengingat IFRS 15 ini baru akan berlaku efektif 2015, Indonesia perlu memantau diskusi resource group ini untuk menilai apakai standar ini cukup sulit untuk diaplikasikan.

Selain ketiga standar diatas, selama 2014 juga IASB banyak melakukan amandemen terhadap standar standar lain yang dampaknya tidak dapat dianggap remeh. Beberapa yang  cukup signifikan misalnya adalah masuknya kembali metode ekuitas untuk pengukuran investasi pada laporan keuangan tersendiri (Separate Financial Statement) dan diijinkannya metode biaya untuk Bearer Biological Asset.

 

IFRS Outlook 2015

Saya perkirakan tahun 2015 adalah tahun yang cukup “tenang” untuk pergolakan IFRS. Tiga project besar yang dibawa dari tahun 2014 ke tahun depan adalah Insurance Contract, Leases dan comprehensive review of IFRS for SME. Untuk standar baru sewa diperkirakan IFRS nya akan final dalam kwartal ketiga tahun 2015, sedangkan Kontrak Asuransi dan Comprehensive review of IFRS for SME sedang dalam masa pembahasan ulang di IASB dan target IFRS nya belum tentu 2015.

Kedua major project tahun 2015 Kontrak Asuransi dan Sewa, banyak menyedot perhatian di kancah internasional karena kedua standar ini cukup berbeda signifikan dengan standar sebelumnya. Industri asuransi di Indonesia sudah melalui masa masa sulit tahun lalu dalam menerapkan PSAK 62 Kontrak Asuransi yang merupakan adopsi dari  IFRS 4 tahap satu. Standar kontrak asuransi tahap dua sedang dibahas di IASB dan bila menjadi IFRS pada tahun 2015 akan jauh lebih komprehensif daripada IFRS 4 tahap satu. Standar Sewa juga menjadi perdebatan sengit karena operating lease nantinya harus diakui di dalam neraca dan tidak hanya diakui sebagai beban di laporan laba rugi.

Program kerja IASB lainnya yang cukup menyedot perhatian, terutama di Eropa, adalah Conceptual framework. Uni Eropa meminta agar konsep “prudence” yang dihapus tahun 2010 dapat dikembalikan lagi ke dalam kerangka konseptual IASB. Expsoure draft dari project ini diperkirakan akan terbit dalam kwartal pertama tahun 2015.

Sepanjang 2015, masyarakat dunia juga dimintai pendapatnya untuk dua discussion paper IASB yakni mengenai akuntansi terkait dengan macro hedging dan rate regulated activities. Khusus untuk rate regulated activities, Indonesia sepertinya perlu ikut terlibat sejak dini mengingat cukup banyak perusahaan di Indonesia yang diregulasi oleh pemerintah atau menerima subsidi.

Tahun 2015 akan banyak “research project” yang akan dilakukan oleh IASB. Research Project adalah suatu tahapan awal dalam penyusunan standar IFRS. Sesuatu yang dibahas sebagai research project dapat menjadi IFRS dikemudian hari, namun dapat juga gugur bila animo masyarakat internasional tidak mendukung. Beberapa research project yang menurut saya penting untuk Indonesia adalah kombinasi bisnis antar entitas sepengendali (Business Combination under common control) karena di Indonesia hal ini kerap terjadi. Saat ini IFRS tidak memiliki standar khusus mengenai hal ini, sehingga banyak negara mengacu ke US GAAP termasuk PSAk 38 Indonesia yang juga mengacu ke sana.

Bagi penggiat akuntansi lingkungan, IASB sedang melakukan research project “Emission Trading Scheme” dan akan terus berlanjut ke 2015. Disclosure initiative juga salah satu research project IASB yang didiskusikan hangat dalam kegiatan World Standard Setter Conference di London bulan October lalu. Research project ini berambisi untuk membuat persyaratan  pengungkapan yang lebih “principle based” sehingga perusahaan tidak terbebani oleh pengungkapan persyaratan yang semakin banyak.

Tahun 2015, IASB akan melakukan “Agenda Consultation” untuk menetapkan agenda IASB selama tiga tahun ke depan. Menurut saya ini adalah aktivitas penting dimana DSAK-IAI bisa mengajukan kepentingan Indonesia untuk masuk dalam diskusi Indonesia. Penting bagi Indonesia untuk mengidentifikasi kendala apa yang dihadapi oleh perusahaan di Indonesia dalam menerapkan IFRS dan issue apa sekiranya yang dapat diperjuangan DSAK-IAI ke ranah internasional. IASB memiliki sumber daya yang terbatas sedangkan issue akuntansi dari seluruh dunia cukup banyak sehingga tidak semua agenda yang diusulkan dapat  masuk menjadi agenda kerja IASB. Bila Indonesia merasa perlu untuk memperjuangkan issue tertentu, akan lebih kuat bila issue tersebut diajukan sebagai issue regional dan bukan hanya dialami oleh Indonesia.

IASB juga berencana untuk mereview efektivitas dari ASAF (Accounting Standard Advisory Forum). Forum bergengsi ini dibentuk IASB tahun 2013 untuk menjadi jembatan antara IASB dan dewan standar akuntansi nasional. Anggota ASAF saat ini berisi 12 dewan standar nasional yang mewakili jurisdiksi regionalnya. Jumlah keanggotaan dan komposisi ASAF dapat saja direview dan dilakukan perubahan.

 

DSAK-IAI Beyond 2015 : Pertanyaan Untuk DPN IAI yang baru

Tahun 2015 adalah tahun yang penting juga untuk mereview governance dari DSAK-IAI. Sesuai dengan dokumen yang dikeluarkan oleh IASB “A Model for National Standard Setters”, dewan standar nasional sebaiknya memiliki beberapa karakteristik kualitatif. Di dalam dokumen tersebut dianjurkan bahwa dewan standar nasional haruslah netral, objektif, independen, dan bertindak untuk kepentingan publik bukan kepentingan golongan. Dewan Standar nasional juga harus memiliki anggota yang kompeten, memiliki due process yang baik serta transparan dan memiliki akuntabilitas terhadap publik. Walaupun dokumen tersebut bersifat himbauan dan menurut saya IASB tidak perlu terlalu ikut campur bagaimana suatu negara membentuk dewan standar akuntansinya, namun dokumen tersebut dapat menjadi sarana untuk introspeksi.

Saat ini dewan standar nasional yang menjaid “power house” di arena internasional adalah FASB (US), AASB (Australia), AcSB (Canada), FRC (Inggris), ASBJ (Jepang) dan EFRAG (Eropa). Namun beberapa negara lain juga sudah lebih berani unjuk gigi di forum forum internasional seperti Korea, Hong Kong, Malaysia, dan Meksiko. Mereka aktif terlibat melakukan riset dan berkolaborasi dengan negara negara lain untuk mengusung issue kawasan. Korea misalnya saat ini memimpin riset di Rate Regulated Actitivies.

DPN-IAI yang baru perlu mempertimbangkan apakah DSAK-IAI akan ditingkatkan perannya menjadi pemain yang berpengaruh di level internasional, atau cukup menjadi pemain lokal. Bila DSAK-IAI ingin menjadi pemain internasional yang berpengaruh maka perlu pembenahan dan pemberdayaan yang serius terutama untuk peningkatan kemampuan riset. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menjadi “power house” dibutuhkan sumber daya manusia dan sumber dana yang tidak sedikit. Indonesia saat ini sudah aktif di dalam forum forum internasional seperti EEG (Emerging Economic Group), AOSSG (Asian-Oceanian Accounting Standard Setters Group) dan IFASS (International Forum of Accounting Standard Setters) namun sumbangsih pemikiran dan riset Indonesia dalam forum forum ini masih jauh bila dibandingkan negara Negara power house lainnya.

Menjadi pemain lokal pun bisa menjadi pilihan. Banyak dewan standar negara lain yang kemudian hanya menjadi “tukang stempel” untuk mengesahkan IFRS menjadi standar di negaranya dan tidak terlibat dalam diskusi-2 di arena internasional. Filipina dan beberapa negara Afrika memilih strategi ini.

Jadi untuk DPN-IAI yang akan terpilih dalam kongres IAI 2014, akan dibawa kemana DSAK kita?

*)Ersa Tri Wahyuni adalah penasehat teknis Ikatan Akuntan Indonesia dan dosen akuntansi Universitas Padjadjaran Bandung. Saat ini sedang menyelesaikan program doktoral di University of Manhchester, Inggris. Tulisan ETW yang lain dapat dinikmati di etw-accountant.com。

Kisruh Akuntansi Tower Komunikasi

Oleh Ersa Tri Wahyuni.

Kandidat Doktor Akuntansi University of Manchester Inggris, Dosen Akuntansi Universitas Padjadjaran

Tulisan ini dimuat di Harian Bisnis Indonesia, Halaman 2 Kolom opini, edisi Senin 3 November 2013 (Tabel dalam naskah yg dikirim sepertinya tidak dimuat di harian Bisnis Indonesia)

kisruh akuntansi tower komunikasi published bisnis indonesia

Sejak regulasi tentang tower komunikasi dikeluarkan Maret 2009 yang mewajibkan tower harus digunakan bersama-sama, semakin banyak perusahaan operator telekomunikasi yang menjual tower mereka dan memilih menyewa dari perusahaan penyewaan tower. Perusahaan yang berfokus menyewakan tower juga semakin berkembang. Lima perusahaan penyewaan tower yang saat ini terdaftar pada BEI dan beberapa perusahaan non-publik lainnya bersaing dalam industri penyewaan tower yang semakin kompetitif. Namun penggunaan metode akuntansi industri tower tidak seragam. Empat perusahaan tower yang menggunakan PSAK 13 semuanya memilih metode nilai wajar walaupun PSAK 13 juga memberikan opsi model biaya historis. Sedangkan satu perusahaan tower yang menggunakan PSAK 16 memilih model revaluasi.

Tabel perbandingan di bawah ini menjelaskan perlakukan akuntansi untuk ketika metode tersebut.

  Model Biaya Historis PSAK 13 dan 16 Model Revaluasi PSAK 16 Model Nilai Wajar PSAK 13
Nilai perolehan awal Sesuai harga perolehan Sesuai harga perolehan Sesuai harga perolehan
Nilai pengukuran pada tahun buku selanjutnya Harga perolehan dikurangi depresiasi dan penurunan nilai bila ada Nilai wajar terakhir dikurangi depresiasi dan penurunan nilai bila ada Nilai wajar
Efek Depresiasi Beban Depresiasi mengurangi laba Beban Depresiasi mengurangi laba Tidak ada depresiasi
Selisih atas nilai wajar Tidak ada Selisih dibukukan sebagai pendapatan komprehensif lain Selisih dibukukan sebagai laba

 

Perusahaan yang menggunakan PSAK 13 memandang bahwa tower adalah bangunan.  Pandangan tersebut berdasarkan definisi bangunan yang dinyatakan dalam beberapa peraturan seperti Peraturan Menkominfo No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tanggal 17 Maret 2008, UU No. 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, SKB 4 Menteri tanggal 30 Maret 2009 dan peraturan perpajakan No. SE-17/PJ.6/2003 tanggal 23 Mei 2003 mengenai petunjuk teknis penilaian bangunan khusus.  Perusahaan pemilik tower juga hanya menyewakan towernya tersebut kepada perusahaan operator seluler, dan tidak menggunakannya untuk menghasilkan jasa lainnya seperti jasa telekomunikasi atau internet.

Berbeda dengan argumen properti investasi, mereka yang mengusung bahwa tower harusnya diakui sebagai peralatan memandang tower bukan sebagai “gedung mall yg menyewakan ruang” tapi memandang tower sebagai peralatan untuk memberikan jasa komunikasi. Argumen lainnya yg membedakan dengan model bisnis properti investasi adalah mengenai risk-sharing. Perusahaan penyewaan tower tidak akan membangun tower di suatu tempat tertentu tanpa terlebih dahulu ada pesanan dari perusahaan provider sehingga risiko nya lebih kecil dibandingkan para pengembang properti yang misalnya harus membuka lahan baru dan memiliki visi jauh ke depan. Kedua bisnis model ini menjadi dasar argumen yang tidak ada habisnya.

DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) mengkaji masalah ini dan berkesimpulan bahwa perbedaan aplikasi dari standar ini dimungkinkan karena definisi “property” (diterjemahkan bangunan) memang kurang jelas pada PSAK 16 dan PSAK 13. Mengingat kedua standar ini merupakan adopsi dari standar akuntansi internasional (IFRS), maka DSAK melayangkan surat ke dewan interpretasi akuntansi internasional (IFRIC) pada tahun 2012 mendiskusikan hal tersebut.

Issue tower “naik kelas” dan didiskusikan di level IASB (International Accounting Standard Board) pada bulan Juli 2014 lalu di London, karena IFRIC merasa bahwa masalah ini perlu didiskusikan secara mendalam. IFRIC dan IASB setuju dengan pendapat Indonesia bahwa memang ada kelemahan dalam definisi property yang mungkin bisa diperjelas. Perlu diketahui bahwa atau IAS 40 dikeluarkan oleh IASB pada tahun 1986 ketika bisnis penyewaan properti masih sederhana seperti penyewaan tanah dan gedung.

Nilai Mana yang lebih relevan?

Harus diakui bahwa nilai dari tower memang bukan hanya harga dari bahan-2 material pembangunnya. Ketika tower didirikan, dan beroperasi dia memiliki nilai intrinsik lain yakni nilai dari kualitas network yang dapat dilayani dari kumpulan tower. . Ini yang disebut dengan “day-one fair value”. Nilai kontrak leasing antara operator dan perusahaan tower juga mempertimbangkan kualitas network dari tower bukan hanya kualitas fisik towernya. Sehingga sepertinya mengukur tower dengan nilai historis sepertinya kurang relevan untuk pembaca laporan keuangan.

Namun apakah menggunakan nilai wajar seterusnya juga tepat? Metode pengukuran nilai wajar tower yang dilakukan oleh para appraisal biasanya menggunakan metode diskonto arus kas pendapatan, yaitu menarik maju potensi income dari tower selama umur ekonomisnya (semisal 20 tahun). Jadi potensi pemasukan di masa depan diakui pada masa kini (dengan probabilita dan asumsi-asumsi lain yang bisa berbeda antar perusahaan). Tower berbeda dengan harga sewa gedung perkantoran dan mall misalnya yang harga pasarnya relatif lebih mudah diketahui dan harganya cenderung meningkat.  Sedangkan tower bila perusahaan tidak ada tambahan tower baru, nilainya cenderung sama atau malah menurun.Yang perlu menjadi perhatian adalah selisih nilai wajar yang diakui sebagai laba bisa meningkatkan bottom line perusahaan secara signifikan, sehingga dividen bisa diminta oleh pemegang saham saat ini. Namun untuk pemegang saham di masa depan mereka kemungkinan tidak bisa menikmati kenaikan nilai wajar tersebut karena nilai wajar tower yang cenderung menurun (ceteris paribus).

Solusi

Saya berpendapat bahwa nilai wajar dari tower adalah penting dan relevan untuk pembaca laporan keuangan. Namun saya juga termasuk yang berpikir bahwa para analis dan pengguna laporan keuangan cukup cerdas untuk menganalisa informasi tersebut dari catatan atas laporan keuangan. Pengukuran menggunakan nilai wajar menurut saya tidak salah dan bisa saja menjadi pilihan, apalagi kalau memang definisi bangunan dalam standar akuntansi menimbulkan multi interpretasi.  Perbedaan pengukuran akuntansi adalah hal yg wajar. Pengkuran persediaan misalnya ada beberapa metode seperti “Masuk Pertama Keluar Pertama” (FIFO) dan “Rata rata tertimbang” (Weighted Average). Sekalipun tower memenuhi definisi properti investasi dan perusahaan wajib menggunakan PSAK 13, perusahaan juga tetap bisa memilih menggunakan biaya historis atau nilai wajar. Kualitas laba menjadi issue yang sangat penting terutama untuk perusahaan perusahaan tower yang baru berdiri atau baru IPO karena manajemen dituntut untuk berkinerja baik. Jangan sampai para perusahaan yang ngotot ingin menggunakan nilai wajar dicurigai hanya ingin meningkatkan angka laba nya saja dalam jangka pendek. Padahal bisa saja alasan mereka adalah mulia yakni untuk membuat laporan keuangannya lebih relevan sesuai dengan model bisnis yang mereka percayai mencerminkan model bisnis tower.

Saat ini IASB sedang membahas masalah ini dan rasanya lebih bijaksana bila Indonesia menunggu analisa IASB beberapa bulan lagi dan tidak terburu buru menyeragamkan akuntansi yang harus digunakan perusahaan tower.

 

The Accounting Profession’s Engagement with Asia

Asia is a vast cultural region, known for its economic, political and social contrasts. What is the role of the accounting profession in Asia’s emerging markets?

The articles in this latest publication discuss the opportunities and challenges for Australia and New Zealand in developing closer ties with the region in business, education and practice. Including contributions from leading national and international academics and policy makers, it covers the accounting profession’s competitiveness in the Asian market and how Australian universities can respond to economic growth in Asian countries.

Download here!

The Accounting Profession’s Engagement with Asia