Home » IFRS Technical

Category Archives: IFRS Technical

Berinvestasi pada Startup : Kombinasi Bisnis atau Membeli Aset Takberwujud?

Oleh : Ersa Tri Wahyuni 

Dosen Akuntansi Universitas Padjadjaran, Anggota DSAK-IAI. 

Tulisan ini dimuat dalam Majalah Akuntan Indonesia terbitan Ikatan Akuntan Indonesia edisi Juli 2017.

Dengan berkembangnya perusahaan startup, semakin banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan startup. Namun keraguan tentang nilai wajar perusahaan startups sering menimbulkan pertanyaan dalam proses investasi ini. 

Perusahaan startup adalah perusahaan yang biasanya baru berdiri dengan harapan dapat menjadi perusahaan besar di masa depan.  Inovasi produk atau jasa berbasis teknologi menjadi kunci utama perusahaan startup, misalnya dengan menciptakan aplikasi-aplikasi komputer atau aplikasi telepon genggam. Sulit untuk bisa menampikkan peran gojek yang inovatif dalam mempermudah hidup masyarakat perkotaan di Indonesia untuk moda transportasi alternatif.  Perusahaan startup yang banyak berkembang saat ini juga didominasi oleh anak-anak muda yang cerdas dan semangat sehingga mendorong pemuda Indonesia menjadi wirausaha.

Para pendiri startup biasanya membutuhkan investor untuk mengembangkan perusahaan mereka.  Angel Investor yang masih punya hubungan darah atau perkawanan biasanya menjadi andalan para pendiri perusahaan startup.  Namun bahkan seorang investor baik hati juga harus memikirkan risiko dari investasinya terhadap perusahaan startup ini.  Artikel ini merangkum beberapa pertanyaan yang sering dimiliki pendiri startup maupun investor terkait dengan investasi pada startup.

Aset Takberwujud yang dihasilkan sendiri, mengapa tidak bisa diakui?

Perusahaan startup mengandalkan modal intelektual untuk menawarkan nilai tambah kepada pelanggan. Penemuan produk baru yang inovatif biasanya kemudian didaftarkan hak patennya untuk melindungi kekayaan intelektual aset perusahaan. Aset takberwujud seperti paten ini bisa berupa suatu sistem tertentu, produk aplikasi, suatu design (misalnya dalam hal fashion), atau merk dagang. Sayangnya aset takberwujud yang dikembangkan secara internal sulit untuk dapat diakui dalam neraca baik sesuai dengan SAK maupun SAK ETAP.

SAK ETAP pada Bab 16 sudah sangat jelas tidak memberikan ruang untuk pengakuan aset takberwujud yang dihasilkan internal.  Biaya-biaya riset dan pengembangan aset takberwujud dibebankan pada perioda berjalan. Sedangkan PSAK 19 Aset Takberwujud masih mengijinkan beban pengembangan aset takberwujud dikapitalisasi apabila sesuai dengan persyaratan yang cukup ketat (Lihat Paragraf 57-62 di PSAK 19 untuk penjelasan bagaimana biaya pengembangan dapat dikapitalisasi)

Penulis banyak menerima kritik terhadap SAK ETAP dari pada pendiri perusahaan startup. Perusahaan startup biasanya adalah perusahaan kecil dan memenuhi syarat untuk menggunakan SAK ETAP. Namun  aset utama perusahaan startup yang berupa aset takberwujud tidak dapat diakui dalam neraca. Hal ini dapat membuat neraca perusahaan startup dicatat terlalu rendah. Akibatnya banyak perusahaan startup yang melakukan solusi alternatif agar aset takberwujud yang mereka hasilkan dapat masuk ke neraca.

Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan startup adalah mematenkan penemuan mereka atas nama individual pendiri perusahaan, yang kemudian menjual nya kepada perusahaan startup. Dengan demikian perusahaan startup dapat mencatat paten tersebut sebagai aset takberwujud sesuai dengan harga perolehannya.

Untuk perusahaan startup yang menggunakan PSAK 19, juga bukan hal yang mudah untuk dapat memisahkan biaya-biaya riset dan beban pengembangan. Salah satu kriteria untuk mengakui beban pengembangan adalah keyakinan adanya manfaat ekonomik masa depan yang akan dihasilkan. Pertanyaannya, siapa yang akan menjamin bahwa inovasi atau aplikasi baru yang dihasilkan dapat sukses di pasar? Terlebih dengan ketatnya persaingan yang dapat membuat produk sejenis lain dapat bermunculan.  Akibatnya mungkin lebih mudah bagi perusahaan startup untuk membebankan biaya-biaya riset dan pengembangannya.

Berinvestasi pada Startup : Kombinasi Bisnis atau membeli Aset Takberwujud?

Ketika seorang investor ingin menanamkan modal pada perusahaan startup, ia harus menilai berapa nilai wajar dari perusahaan startup tersebut. Valuasi perusahaan startup menjadi tantangan tersendiri karena banyak mengandalkan pendapatan potensial di masa depan. Mengingat perusahaan startup adalah perusahaan yang baru berdiri sehingga perusahaan tidak memiliki data masa lalu yang panjang untuk membantu investor melakukan “forecasting” atas potensi pendapatan di masa depan.

Pertanyaan yang juga muncul adalah bagaimana bila investor ingin membeli suatu perusahaan startup yang bahkan belum menghasilkan pendapatan. Misalnya aset utama yang dimiliki perusahaan startup tersebut adalah paten atas suatu aplikasi telepon genggam namun aplikasi tersebut belum dipasarkan. Juga ada beberapa rancangan aplikasi lainnya yang masih dalam status riset dan pengembangan. Ketika investor memutuskan untuk membeli perusahaan startup seperti ini, apakah transaksinya dicatat sebagai kombinasi bisnis atau pembelian suatu (atau grup) aset takberwujud?

Untuk menjawab pertanyaan ini, maka definisi dari “bisnis” menjadi sangat penting. Apa yang dimaksud dengan suatu “bisnis” di dalam SAK? Suatu bisnis tidak selalu harus mengacu pada suatu badan hukum tertentu. Di dalam Pedoman Penerapan PSAK 22 dijelaskan bahwa suatu bisnis haruslah terdiri dari input dan proses yang diterapkan pada input tersebut dan mampu menghasilkan output. Yang perlu ditekankan disini adalah suatu bisnis tidak perlu memiliki output saat ini untuk dapat didefinisikan sebagai “bisnis”. Apabila suatu bisnis belum memiliki output, maka investor harus mempertimbangkan faktor faktor berikut ini (PP10 dalam PSAK 22):

  1. Perusahaan telah memulai aktivitas utama yang direncanakan
  2. Memiliki karyawan, kekayaan intelektual serta input dan proses lainnya yang dapat diterapkan pada input
  3. Sedang menjalankan rencana untuk memproduksi output; dan
  4. Akan dapat memperoleh akses kepada pelanggan yang akan membeli output.

Tidak seluruh faktor-faktor tersebut diatas harus terpenuhi dalam serangkaian aktivitas perusahaan. Dengan melihat penjelasan tersebut maka suatu perusahaan startup yang belum menghasilkan pendapatan dapat dikategorikan sebagai bisnis bila memiliki input (semisal aset takberwujud), serta memiliki proses (karyawan, keahlian teknikal, dsb) untuk mengubah input menjadi output.

Lebih lanjut, apabila proses dalam aktivitas bisnis tidak lengkap namun bisa ditutupi oleh “market participants” lainnya, maka hal tersebut tidak menghalangi suatu usaha disebut “bisnis”. Misalnya suatu perusahaan startup memiliki suatu aplikasi telepon genggam, untuk menghasilkan output (pendapatan), perusahaan harus mampu mengundang pengguna untuk mengunduh aplikasi tersebut. Apabila perusahaan startup tidak memiliki channel distribusi langsung kepada pelanggan, hal tersebut dapat di lakukan oleh pelaku pasar lainnya seperti google play.

Penajaman Definisi Bisnis oleh FASB dan IASB

Sulitnya membedakan antara “bisnis” dan “grup aset” membuat dewan standar akuntansi Amerika Serikat (FASB) menajamkan definisi Bisnis pada bulan Januari 2017. IASB juga telah mengeluarkan exposure draft serupa pada bulan Juni 2016 namun sampai artikel ini diturunkan, proposal tersebut belum disahkan menjadi amandemen IFRS.

Definisi bisnis yang dimiliki IFRS dan standar FASB adalah sama persis karena kedua dewan standar ini memang melakukan konvergensi ketika dahulu membuat standar kombinasi bisnis. Namun ternyata dalam praktiknya, definisi ini diterapkan secara lebih luas dan tidak konsisten di Amerika Serikat dibandingkan pada negara-negara pengadopsi IFRS. FASB mendapatkan masukan bahwa definisi bisnis yang dianggap terlalu longgar membuat banyak transaksi pembelian group aset dicatat sebagai transaksi kombinasi bisnis. Sedangkan penghitungan goodwill, biaya transaksi dan juga dampak terhadap pajak tangguhan berbeda antara pembelian group aset dengan kombinasi bisnis.

FASB kemudian memutuskan adanya suatu “screen test” baru untuk memisahkan kombinasi bisnis atau pembelian group of aset. Disebutkan bahwa apabila nilai wajar dari aset bruto yang diakuisisi terkonsentrasi pada satu jenis aset saja atau pada suatu group aset yang serupa maka suatu “set” itu bukanlah kombinasi bisnis. Apabila perusahaan tidak yakin dengan hasil screen test yang dilakukan, maka amandemen tersebut juga mengklarifikasi definisi bisnis dengan menghilangkan evaluasi mengenai “market participants” dan juga mempertajam definisi output.

Pendeknya, suatu bisnis harus terdiri atas input, proses yang substantive dan output yang berupa barang atau jasa kepada pelanggan, atau pengembalian investasi atau pendapatan (penurunan biaya yang semua termasuk menjadi hilang). Untuk perusahaan startup yang belum memiliki output maka input dan proses dikatakan mampu menghasilkan output HANYA BILA akuisisi juga termasuk karyawan sebagai tenaga kerja teorganisir yang mampu mengubah input menjadi output.

Penekanan pada karyawan ini menjadi penting karena disebutkan bahwa para karyawan ini harus memiliki kemampuan yang memadai untuk mengubah input menjadi output. Sebagai ilustrasi apabila investor membeli sebuah perusahaan startup yang belum menghasilkan, namun akuisisi tersebut tidak termasuk karyawan-karyawan kunci yang mampu mengoperasikan aplikasi/barang/jasa yang akan ditawarkan, maka akan lebih sulit mengakui bahwa itu adalah kombinasi bisnis.

Perusahaan startup yang berkembang pesat banyak melakukan “distruption” terhadap bisnis yang berjalan, seperti fenomena fintech yang memangkas rantai penyaluran dana atau taksi online yang mengganggu bisnis taksi konvensional. Perkembangan perusahaan yang pesat dan biasanya lebih berfokus pada pengembangan inovasi teknologi dapat membuat perusahaan startup kurang perhatian atas aspek akuntansi perusahaan. Pemahaman prinsip-prinsip standar akuntansi akan sangat membantu perusahaan dan investor dalam mengembangkan industri ini.

*)penulis dapat dihubungi melalui twitter @ersatriwahyuni dan email ersawahyuni@gmail.com

Versi cetak PDF bisa dilihat pada link berikut ini:

Artikel majalah Akuntan Indonesia Juli 2017 Startups

Kisruh Akuntansi Tower Komunikasi

Oleh Ersa Tri Wahyuni.

Kandidat Doktor Akuntansi University of Manchester Inggris, Dosen Akuntansi Universitas Padjadjaran

Tulisan ini dimuat di Harian Bisnis Indonesia, Halaman 2 Kolom opini, edisi Senin 3 November 2013 (Tabel dalam naskah yg dikirim sepertinya tidak dimuat di harian Bisnis Indonesia)

kisruh akuntansi tower komunikasi published bisnis indonesia

Sejak regulasi tentang tower komunikasi dikeluarkan Maret 2009 yang mewajibkan tower harus digunakan bersama-sama, semakin banyak perusahaan operator telekomunikasi yang menjual tower mereka dan memilih menyewa dari perusahaan penyewaan tower. Perusahaan yang berfokus menyewakan tower juga semakin berkembang. Lima perusahaan penyewaan tower yang saat ini terdaftar pada BEI dan beberapa perusahaan non-publik lainnya bersaing dalam industri penyewaan tower yang semakin kompetitif. Namun penggunaan metode akuntansi industri tower tidak seragam. Empat perusahaan tower yang menggunakan PSAK 13 semuanya memilih metode nilai wajar walaupun PSAK 13 juga memberikan opsi model biaya historis. Sedangkan satu perusahaan tower yang menggunakan PSAK 16 memilih model revaluasi.

Tabel perbandingan di bawah ini menjelaskan perlakukan akuntansi untuk ketika metode tersebut.

  Model Biaya Historis PSAK 13 dan 16 Model Revaluasi PSAK 16 Model Nilai Wajar PSAK 13
Nilai perolehan awal Sesuai harga perolehan Sesuai harga perolehan Sesuai harga perolehan
Nilai pengukuran pada tahun buku selanjutnya Harga perolehan dikurangi depresiasi dan penurunan nilai bila ada Nilai wajar terakhir dikurangi depresiasi dan penurunan nilai bila ada Nilai wajar
Efek Depresiasi Beban Depresiasi mengurangi laba Beban Depresiasi mengurangi laba Tidak ada depresiasi
Selisih atas nilai wajar Tidak ada Selisih dibukukan sebagai pendapatan komprehensif lain Selisih dibukukan sebagai laba

 

Perusahaan yang menggunakan PSAK 13 memandang bahwa tower adalah bangunan.  Pandangan tersebut berdasarkan definisi bangunan yang dinyatakan dalam beberapa peraturan seperti Peraturan Menkominfo No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tanggal 17 Maret 2008, UU No. 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, SKB 4 Menteri tanggal 30 Maret 2009 dan peraturan perpajakan No. SE-17/PJ.6/2003 tanggal 23 Mei 2003 mengenai petunjuk teknis penilaian bangunan khusus.  Perusahaan pemilik tower juga hanya menyewakan towernya tersebut kepada perusahaan operator seluler, dan tidak menggunakannya untuk menghasilkan jasa lainnya seperti jasa telekomunikasi atau internet.

Berbeda dengan argumen properti investasi, mereka yang mengusung bahwa tower harusnya diakui sebagai peralatan memandang tower bukan sebagai “gedung mall yg menyewakan ruang” tapi memandang tower sebagai peralatan untuk memberikan jasa komunikasi. Argumen lainnya yg membedakan dengan model bisnis properti investasi adalah mengenai risk-sharing. Perusahaan penyewaan tower tidak akan membangun tower di suatu tempat tertentu tanpa terlebih dahulu ada pesanan dari perusahaan provider sehingga risiko nya lebih kecil dibandingkan para pengembang properti yang misalnya harus membuka lahan baru dan memiliki visi jauh ke depan. Kedua bisnis model ini menjadi dasar argumen yang tidak ada habisnya.

DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) mengkaji masalah ini dan berkesimpulan bahwa perbedaan aplikasi dari standar ini dimungkinkan karena definisi “property” (diterjemahkan bangunan) memang kurang jelas pada PSAK 16 dan PSAK 13. Mengingat kedua standar ini merupakan adopsi dari standar akuntansi internasional (IFRS), maka DSAK melayangkan surat ke dewan interpretasi akuntansi internasional (IFRIC) pada tahun 2012 mendiskusikan hal tersebut.

Issue tower “naik kelas” dan didiskusikan di level IASB (International Accounting Standard Board) pada bulan Juli 2014 lalu di London, karena IFRIC merasa bahwa masalah ini perlu didiskusikan secara mendalam. IFRIC dan IASB setuju dengan pendapat Indonesia bahwa memang ada kelemahan dalam definisi property yang mungkin bisa diperjelas. Perlu diketahui bahwa atau IAS 40 dikeluarkan oleh IASB pada tahun 1986 ketika bisnis penyewaan properti masih sederhana seperti penyewaan tanah dan gedung.

Nilai Mana yang lebih relevan?

Harus diakui bahwa nilai dari tower memang bukan hanya harga dari bahan-2 material pembangunnya. Ketika tower didirikan, dan beroperasi dia memiliki nilai intrinsik lain yakni nilai dari kualitas network yang dapat dilayani dari kumpulan tower. . Ini yang disebut dengan “day-one fair value”. Nilai kontrak leasing antara operator dan perusahaan tower juga mempertimbangkan kualitas network dari tower bukan hanya kualitas fisik towernya. Sehingga sepertinya mengukur tower dengan nilai historis sepertinya kurang relevan untuk pembaca laporan keuangan.

Namun apakah menggunakan nilai wajar seterusnya juga tepat? Metode pengukuran nilai wajar tower yang dilakukan oleh para appraisal biasanya menggunakan metode diskonto arus kas pendapatan, yaitu menarik maju potensi income dari tower selama umur ekonomisnya (semisal 20 tahun). Jadi potensi pemasukan di masa depan diakui pada masa kini (dengan probabilita dan asumsi-asumsi lain yang bisa berbeda antar perusahaan). Tower berbeda dengan harga sewa gedung perkantoran dan mall misalnya yang harga pasarnya relatif lebih mudah diketahui dan harganya cenderung meningkat.  Sedangkan tower bila perusahaan tidak ada tambahan tower baru, nilainya cenderung sama atau malah menurun.Yang perlu menjadi perhatian adalah selisih nilai wajar yang diakui sebagai laba bisa meningkatkan bottom line perusahaan secara signifikan, sehingga dividen bisa diminta oleh pemegang saham saat ini. Namun untuk pemegang saham di masa depan mereka kemungkinan tidak bisa menikmati kenaikan nilai wajar tersebut karena nilai wajar tower yang cenderung menurun (ceteris paribus).

Solusi

Saya berpendapat bahwa nilai wajar dari tower adalah penting dan relevan untuk pembaca laporan keuangan. Namun saya juga termasuk yang berpikir bahwa para analis dan pengguna laporan keuangan cukup cerdas untuk menganalisa informasi tersebut dari catatan atas laporan keuangan. Pengukuran menggunakan nilai wajar menurut saya tidak salah dan bisa saja menjadi pilihan, apalagi kalau memang definisi bangunan dalam standar akuntansi menimbulkan multi interpretasi.  Perbedaan pengukuran akuntansi adalah hal yg wajar. Pengkuran persediaan misalnya ada beberapa metode seperti “Masuk Pertama Keluar Pertama” (FIFO) dan “Rata rata tertimbang” (Weighted Average). Sekalipun tower memenuhi definisi properti investasi dan perusahaan wajib menggunakan PSAK 13, perusahaan juga tetap bisa memilih menggunakan biaya historis atau nilai wajar. Kualitas laba menjadi issue yang sangat penting terutama untuk perusahaan perusahaan tower yang baru berdiri atau baru IPO karena manajemen dituntut untuk berkinerja baik. Jangan sampai para perusahaan yang ngotot ingin menggunakan nilai wajar dicurigai hanya ingin meningkatkan angka laba nya saja dalam jangka pendek. Padahal bisa saja alasan mereka adalah mulia yakni untuk membuat laporan keuangannya lebih relevan sesuai dengan model bisnis yang mereka percayai mencerminkan model bisnis tower.

Saat ini IASB sedang membahas masalah ini dan rasanya lebih bijaksana bila Indonesia menunggu analisa IASB beberapa bulan lagi dan tidak terburu buru menyeragamkan akuntansi yang harus digunakan perusahaan tower.

 

The Accounting Profession’s Engagement with Asia

Asia is a vast cultural region, known for its economic, political and social contrasts. What is the role of the accounting profession in Asia’s emerging markets?

The articles in this latest publication discuss the opportunities and challenges for Australia and New Zealand in developing closer ties with the region in business, education and practice. Including contributions from leading national and international academics and policy makers, it covers the accounting profession’s competitiveness in the Asian market and how Australian universities can respond to economic growth in Asian countries.

Download here!

The Accounting Profession’s Engagement with Asia