Home » My Reflection

Category Archives: My Reflection

Kaleidoskop SAK 2017 dan Outlook SAK 2018

Minggu, 31 Desember 2017

Catatan Akhir Tahun Ersa Tri Wahyuni.

 

Ditengah liburan akhir tahun yang dipenuhi dengan review film Ayat Ayat Cinta 2, saya membatin apabila ETW menulis review PSAK yang disahkan selama 2017 dan outlook PSAK 2018, apakah akan ada yang tertarik membacanya? Apalagi review PSAK tidak akan ada kalimat pemungkas “Nikahi aku, Fahri” seperti di film AAC 2, paling para pembaca akan dibuat pusing dengan istilah istilah akuntansi yang ETW gunakan. Well, semoga tulisan ini selain informatif juga bisa menghibur para akuntan sekalian, dan bisa dinikmati sambil ngemil jagung bakar di malam pergantian tahun. “Hanya akuntan garis keras yang mau baca artikel tentang PSAK di malam tahun baru” ha ha ha….

Baiklah… yuk kita mulai review apa saja sih standar akuntansi yang sudah disahkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI selama tahun 2017.

Eh sebelum mulai ETW disclaimer dulu deh…. semua tulisan di dalam artikel ini adalah pendapat saya pribadi lho yyaaa…  bukan pendapat resmi DSAK-IAI. Semua pendapat resmi DSAK-IAI harus dalam bentuk tertulis dan biasanya dihasilkan dari suatu due process yang panjang. Jadi ini mah tulisan santai yang saya tulis sambil nyruput kopi dan buka buka buku catatan saya.

Sudah siap semuanya? Panjang lho ini tulisannya, pastikan perut anda kenyang sebelum mulai membaca artikel ini… (ETW juga siapin cemilan nih)

  1. 10 Maret 2017, Pengesahak ISAK 32 Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan.

Ini ISAK (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) ini bukan adopsi dari IFRIC nya IASB, alias murni buatan DSAK sendiri. Public hearingnya ETW masih ingat deh, dilaksanakan bulan Desember, tepatnya tanggal 15 Desember 2016 di Balai Kartini Jakarta. Kenapa saya ingat public hearingnya karena waktu itu SERU banget debat nya mengenai ISAK ini. Waktu itu public hearingnya barengan dengan ED PSAK 72 dan amandemen PSAK 64. Tapi pas pembahasan ISAK 32 yang paling seru guys…. karena ada beberapa perwakilan PLN yang hadir juga di acara tersebut.

Yang belum pernah baca ISAK 32, coba ETW ceritakan sedikit ya sejarah sebabnya kemunculan ISAK ini. Gimana ya ceritanya supaya ringkas nih, karena sejarahnya panjaaaang dan bisa dua hari baru kelar kalau diceritakan semua ha ha ha lebay. Mungkin diceritakan ringkas saja ya. Selama tahun 2016 memang ramai diberitakan di media masa tentang pembangunan listrik 35,000 watt terhambat gara gara PLN harus menerapkan ISAK 8 Perjanjian mengandung sewa. Mangga silakan googling “ISAK 8 dan PLN” maka akan banyak artikelnya di internet sepanjang tahun 2016.

Issue mengenai keengganan PLN untuk menerapkan ISAK 8 sudah menjadi rahasia umum. Bahkan issue ISAK8 ini pernah dibahas di rapat kabinet Jokowi tanggal 22 Juni 2016. Bayangkan booo…. suatu standar akuntansi sampai dirapatkan di rapat kabinet, hebat gak tuh? Lalu DSAK mendengar kemungkinan akan terbit sebuah Pepres yang akan mengatur transaksi pembelian listrik antara PLN dan perusahaan pembangkit listrik.  Nah dapat saja pepres ini akan mengatur hal yang berbeda dengan PSAK. Dan mungkin saja kan di masa depan akan terbit peraturan peraturan lainnya yang berbeda dengan SAK?  Nah di dalam PEPRES NO. 14 / 2017 yang muncul bulan Februari 2017, disebutkan dalam Pasal 8A bahwa PLN melakukan kerjasama penyediaan listrik dengan PPL melalui transaksi jual beli dan bukan transaksi sewa.  (jreeennggg)…. Lalu ada ayat dua dari pasak 8A bahwa akuntansinya akan diatur oleh OJK sesuai dengan ketentuan pasar modal. Nih link Perpresnya : http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175115/Perpres%20Nomor%2014%20Tahun%202017.pdf

Nah disini lah kemudian menjadi polemik. Kalau seandainya nih, OJK menerbitkan peraturan (karena diminta Perpres) yang mengatakan bahwa PLN tidak perlu menerapkan ISAK 8, apakah Laporan Keuangan PLN masih dapat dikatakan sesuai dengan SAK? Karena bukankah peraturan OJK juga termasuk dalam definisi SAK di dalam PSAK 1? Hayooo coba buka lagi buku SAK nya dan dibaca definisi SAK di dalam PSAK 1. Yang repot karena tangannya lagi megang jagung bakar, ini saya kutip ya:

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.  (cetak tebal ditambahkan oleh ETW)

Kenapa itu definisi SAK di dalam PSAK 1 nya begitu dan beda dengan IFRS nya, nah itu another different story…. kapan kapan ETW ceritain deh yak….

DSAK-IAI tentunya gak bisa melarang OJK atau bahkan Presiden untuk menerbitkan peraturan apapun. Tapi DSAK bisa dong memagari dan melindungi SAK nya sendiri, ye pan? Maka terbitlah ISAK 32 ini. Intinya ISAK 32 ini bilang kalau ada peraturan pasar modal yang bertentangan dengan SAK (PSAK dan ISAK) yang sudah spesifik, dan entitas ingin mengikuti peraturan pasar modal, jangan ngaku sudah sesuai dengan SAK. Menurut ETW sih cukup wajar iya gak sih, kalau mau bilang sudah patuh dengan SAK ya harus patuh dengan keseluruhannya, gak bisa tebang pilih.  Lagian nanti di masa depan gimana kalau ada peraturan2 OJK lainnya yang beda dengan SAK. Kalau tidak diterbitkan ISAK 32 ini, auditor bisa bingung memberikan opini. Oh iyyaaa… ISAK 32 ini walaupun disahkan 10 Maret 2017 tapi berlaku efektif sejak 1 Januari 2017.

Dalam rapat DSAK, ETW termasuk yang mendukung sebaiknya definisi SAK 1 nya saja yang dibetulkan, disesuai dengan IFRS 1 nya. Karena di dalam IFRS 1 tidak ada tambahan mengenai peraturan regulator pasar modal lho. Tapi sepertinya usulan ini kurang populer he he he…

Lah, panjang bener ini review ISAK 32 nya. Padahal masih banyak lho PSAK lainnya. Yuk kita lanjut deh… (nyuruput kopi dulu)…

 

2. 26 April 2017 : Annual Improvements 2017 

Annual improvements atau penyesuaian tahunan biasanya memuat penyesuaian yang dilakukan IASB untuk memperjelas kalimat dalam IFRS yang menimbulkan kerancuan atau pertanyaan. Untuk penyesuaian tahunan yang disahkan tanggal 26 April adalah klarifikasi untuk PSAK 15 Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama dan PSAK 67 Pengungkapan kepentingan dalam entitas lain. Intinya dalam penyesuaian tahunan PSAK 15 ditegaskan pada saat pengakuan awal, entitas dapat memilih untuk mengukur investee-nya pada nilai wajar atas dasar investasi-per-investasi. Sedangkan PSAK penyesuaian tahunan PSAK 67 menklarifikasi bahwa persyaratan pengungkapan (selain pada PP10-PP16) juga diterapkan pada setiap kepentingan dalam entitas yang diklasifikan sesuai dengan PSAK 58. Penyesuaian tahunan ini berlaku efektif 1 Januari 2018.

 

 3. 26 Juli 2017 : Pengesahan PSAK 71, PSAK 72 dan Amandemen PSAK 62

 

Rapat DSAK tanggal 26 Juli 2017 menjadi momen penting karena pada tanggal ini disahkan dua PSAK sekaligus. Kedua PSAK ini termasuk PSAK besar karena perubahannya cukup signifikan dibandingkan dengan standar sebelumnya. PSAK 71 mengenai instrumen keuangan (adopsi dari IFRS 9) dan PSAK 72 (adopsi dari IFRS 15) mengenai Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Sedangkan Amandemen PSAK 62 terkait erat dengan penerapan PSAK 71 untuk industri asuransi yang mendapatkan opsi keringanan untuk menunda penerapan PSAK 71 sampai IFRS tentang kontrak asuransi selesai dan disahkan.

 

Dalam exposure draft PSAK 71 dikatakan bahwa tanggal efektif standar ini adalah 2019, karena DSAK sudah bertekad menjaga kesenjangan PSAK dengan IFRS hanya setahun saja. Kalau IFRS 9 berlaku wajib tahun 2018 oleh IASB, maka harusnya PSAK 71 berlaku di Indonesia berlaku tahun 2019. Tapi melihat kesiapan para institusi keuangan di Indonesia dan permintaan ke DSAK agar diundur menjadi tahun 2020, maka diputuskan akhirnya PSAK 71 berlaku tahun 2020 dengan penerapan dini diijinkan. Siapa tahu kan ada bank cabang luar negeri yang mau pakai PSAK 71 nya tahun 2018 karena induknya di Malaysia atau Singapura sudah wajib menggunakan IFRS 9?

 

PSAK 71 ini dapat memberikan dampak besar untuk cadangan penurunan nilai perbankan di Indonesia. Kalau survey-survey di luar negeri kemungkinan cadangan penurunan nilai dapat meningkat sampai 30%-50%. Oleh sebab itu sudah sejak lama DSAK IAI dan OJK membuat working group untuk IFRS 9 ini yang juga beranggotakan para bankir, untuk membantu persiapan penerapan PSAK ini. Public Hearing untuk ED PSAK 71 ini dilaksanakan 24 October 2016. Jadi cukup lama juga ya waktunya sejak public hearing sampai disahkan Juli 2017.

 

Sama dengan PSAK 72, tanggal efektif exposure draft juga 2019, namun mengingat standar ini kalau bisa berlaku efektinya sama dengan PSAK 71 karena berkaitan erat, maka ketika disahkan tanggal efektifnya disamakan dengan PSAK 71.  Analisis DSAK untuk PSAK 72 ini sepertinya yang akan terkena dampaknya adalah industri real estat dan telekomunikasi. Public hearing untuk PSAK 72 ini bulan Desember 2017 (barengan dengan ED ISAK 32) banyak mengundang entitas dari dua industri ini.  Khusus untuk industri real estat, DSAK-IAI juga melakukan limited hearing pada tanggal 7 Maret 2017 di Bursa Efek Indonesia di mana perwakilan dari REI (Real Estate Indonesia) juga melakukan presentasi pada acara tersebut.

So, walaupun ini dua PSAK baru berlaku tahun 2020, tapi entitas harus mempersiapkan diri sedini mungkin. Jangan mendadak mendadak karena dampaknya bisa saja signifikan.

 

4. 18 September 2017 : Pengesahan PSAK 73, ISAK 33, Amandemen PSAK 13 dan 53. Juga pengesahan ED ISAK 34 Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

 

PSAK 73 Sewa ini merupakan adopsi dari IFRS 16, merupakan PSAK yang besar perubahannya dari PSAK 30 sebelumnya. Undangan public hearing ED PSAK 73, ISAK 33 dan amandemen dilakukan pada 8 Juni di Balai Kartini.  Waktu itu ETW kebagian presentasi amandemen PSAK 13 dan itu jatah presentasinya terakhir banget setelah diskusi PSAK 73 dan ISAK 33, jadi mungkin gak ada yang dengerin ha ha ha

Anyway PSAK 73 ini emang dahsyat beneran guys (lebay ih ETW), dan bisa berakibat signifikan untuk para perusahaaan yang hobi punya sewa operasi. Perusahaan penerbangan seperti Garuda bisa terkena dampak signifikan bila menerapkan PSAK ini. Oh ya PSAK ini juga berlaku tahun 2020 dengan penerapan dini diijinkan. Tapi kalau mau menerapkan dini (semisal di tahun 2018), jangan lupa PSAK 72 nya juga kudu diterapkan juga.

Nah tuh kebayang kan tahun 2020 ada tiga PSAK besar yang harus diterapkan seluruh entitas yakni PSAK 71, PSAK 72 dan PSAK 73.

ISAK 33 Transkasi Valuta Asing dan Imbalan di Muka ini merupa adopsi dari IFRIC 22. Jadi ini IFRIC muncul karena ada pertanyaan, kalau seandainya nih perusahaan terima atau bayar cicilan dengan mata uang asing di awal sebelum menjual atau menerima aset yang dibeli, pakai kurs yang mana? Kurs ketika pembayaran dimuka dilakukan (diterima) atau pakai kurs ketika aset diakui? Nah IFRIC 22/ISAK 33 ini menjelaskan pakainya kurs transaksi ketika pembayaran dimuka diterima atau dibayar. Kalau bayarnya berkali kali ya pakai kurs yang beda beda bergantung tanggal transaksinya. ISAK ini berlaku efektif 1 Januari 2019 ya.

Amandemen PSAK 15 dan amandemen PSAK 53 gak begitu signifikan menurut ETW. Kedua amandemen ini berlaku 1 Januari 2018.

ED ISAK 34 menjadi exposure draft terakhir yang dikeluarkan oleh DSAK IAI tahun 2017 dan belum disahkan menjadi ISAK sampai akhir tahun 2017. ED ISAK ini merupakan adopsi dari IFRIC 23 yang dikeluarkan oleh IASB. ISAK ini intinya memberikan arahan bagaimana entitas merefleksikan ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan dalam laporan keuangannya.

Setelah beberapa pengesahan, tahun 2017 ditutup dengan public hearing amandemen PSAK 71 dan amandemen PSAK 15 pada tanggal 8 Desember 2017 di Graha Akuntan, Menteng. ETW tidak bisa hadir karena ada acara Doctoral Colloquium dan Joint Conference di UNPAD. Amandemen PSAK 71 dan PSAK 15 ini rencananya akan berlaku tahun 2020.

Lalu pada tanggal 15 Desember 2017, DSAK IAI juga melakukan presentasi di Semarang dalam kegiatan HUT IAI ke 60. Dalam acara ini DSAK melakukan jajak pendapat untuk discussion paper rencana revisi SAK ETAP dan tentang rencana strategis perubahan standar akuntansi non profit.

 

Outlook SAK 2018

Nah bagaimana nih kira-kira aktivitas DSAK tahun 2018 mendatang?

Untuk program adopsi IFRS, IASB telah mengesahkan IFRS 17 Insurance Contracts. Ini belum diadopsi oleh DSAK-IAI dan mungkin (dugaan ETW) akan menjadi rencana kerja tahun 2018. Exposure Draft PSAK kontrak Asuransi kemungkinan besar akan dikeluarkan tahun 2018 agar perusahaan asuransi dapat bersiap siap lebih dini.

Menilik program kerja IASB tahun 2018, sepertinya IASB akan memasuki masa “calm year” karena tidak ada IFRS besar yang akan disahkan tahun 2018. Mungkin yang harus dicermati hanya perubahan conceptual framework yang ditargetkan tahun 2018 selesai. Selebihnya tahun 2018 IASB banyak melakukan research project.

Untuk IFRIC sepertinya sampai hari ini belum ada IFRIC baru yang belum diadopsi DSAK-IAI namun melihat rencana kerja IASB, ada empat rencana amandemen penting yang ditargetkan untuk disahkan pada semester satu tahun 2018.

Yang menarik dari amandemen IASB adalah rencana mengubah definisi bisnis dalam IFRS 3. Ini mengikuti perkembangan yang ada di FASB. Sudah pernah ETW ulas sedikit ketika membahas mengenai akuntansi untuk startup. Nih link nya. http://etw-accountant.com/tag/startup/

Lalu apalagi nih agenda besar DSAK tahun 2018. Mumpung IFRS nya sedang “calm year”, DSAK IAI mungkin akan fokus dengan review SAK ETAP dan juga standar akuntansi non profit. Saat ini discussion paper sudah dikeluarkan untuk menjaring masukan dari masyarakat apa yang seharusnya dilakukan oleh DSAK-IAI.

Let’s wrap up ya…. karena itu suara petasan juga sudah mulai rame di luar. Tahun 2018 kemungkinan besar DSAK akan mengeluarkan ED PSAK mengenai Kontrak Asuransi. Ini cukup signifikan beda nya dengan PSAK 62 saat ini. IASB memberikan tanggal efektif untuk IFRS 17 ini tahun 2021, maka mungkin di Indonesia akan mulai berlaku 2022 (satu tahun jarak).

Juga DSAK IAI mungkin akan mengeluarkan keputusan tentang bagaimana SAK ETAP akan direvisi. Apakah akan digantikan dengan IFRS for SME atau mungkin dengan alternatif lainnya, bergantun dengan masukan masyarakat. Untuk revisi standar akuntansi non-profit juga kemungkinan tahun 2018 DSAK IAI akan membuat keputusan baiknya bagaimana. Apakah PSAK 45 ditarik lalu digantikan dengan produk lainnya yang merupakan interpretasi dari PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan? Apakah perlu dikeluarkan standar akuntansi mengenai koleksi dan kontribusi? Keputusan ini juga masih menunggu masukan dari masyarakat. Makanya yuk ikut berpartisipasi dalam penyusunan standar akuntansi di Indonesia dengan memberikan masukan.

Yuk beri masukan. Berikut link untuk discussion papernya guys : http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-1037-permintaan-tanggapan-discussion-paper–reviu-komprehensif-sak-etap-dan-revisi-psak-untuk-entitas-nirlaba

 

Siiippp…. segini dulu ya. Mari kita sambut tahun 2018 dengan gembira. Selamat Tahun Baru 2018 !

 

Akuntansi sebagai Infrastruktur Pembangunan : Peran Pemerintah Sebagai Akselerator

Oleh Ersa Tri Wahyuni, CA, CPSAK,CPMA, PhD(Cand)[i]



[i] Penulis adalah mahasiswa program doktor akuntansi di Manchester Business School, University of Manchester dengan riset proses konvergensi IFRS di 6 negara Indonesia, Philippines, Jepang, Brazil, Kanada dan Amerika Serikat. Dosen Akuntansi Universitas Padjadjaran dan anggota Ikatan Akuntan Indonesia.  Essay ini dimuat dalam buku kumpulan essay “Untuk Indonesia!” yang diterbitkan oleh Persatuan Pelajar Indonesia di UK (PPIUK) dan dipersembahkan untuk pemerintah Indonesia yang baru tahun 2014-2019.

 

“The job of Accounting is to keep capitalism honest” – Sir David Tweedie, Ketua Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) 2001-2011.

Tanpa standar akuntansi yang baik dan profesi akuntan yang kuat, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selalu dibangga-banggakan berisiko menjadi ladang para penjarah ekonomi yang serakah. Tanpa laporan keuangan perusahaan yang bisa diandalkan, pasar modal Indonesia hanya akan mengundang investor-investor jangka pendek yang senang berakrobatik menantang risiko. Tanpa akuntansi yang kuat, pembangunan di Indonesia seperti balon, mungkin indah berwarna warni dan dapat terbang dengan cepat ke angkasa, namun kosong dan sewaktu-waktu dapat meledak dengan skandal dan krisis. Dan seperti anak kecil yang kecewa memandang balonnya yang pecah, kita bertanya “kemana para akuntan?”

Kenyataannya, profesi akuntan Indonesia kedodoran bila dibandingkan negara-negara tetangga. Jumlah akuntan publik di Indonesia misalnya, jangankan bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang sekitar 6%, malah kecenderungannya berkurang karena lebih dari 55% akuntan publik berusia di atas 55 tahun[1]. Kenyataannya bursa efek Indonesia gagal memanfaatkan momentum konvergensi IFRS untuk mengerek jumlah emiten menjadi 500 perusahaan. Dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, bukan hanya tim sepak bola kita yang kalah terus, tapi jumlah akuntan publik dan emiten kita kalah telak.

Tidak ada satupun kegiatan ekonomi yang luput dari peran seorang akuntan. Akuntan dan standar akuntansi adalah soft infrastructure yang penting untuk menopang transparansi dan akuntabilitas pembangunan. Pemerintah berlomba-lomba mengembangkan infrastruktur pembangunan seperti jalan, pelabuhan dan bandar udara. Namun perkembangan profesi akuntan dan standar akuntansi tidak mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Asosiasi profesi akuntan seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tertatih-tatih mengembangkan profesi dan standar akuntansi di negara besar berpenduduk 250 juta ini.

 

Potret dan tantangan dunia akuntansi Indonesia

Jumlah akuntan di Indonesia yang menjadi anggota asosiasi akuntan sangat tertinggal dari negara-2 ASEAN dan Australia. Akuntan di Indonesia bukan hanya kalah dari sisi jumlah seperti yang tertera dalam tabel 1 tapi juga dari sisi  profesionalisme dan “internasionalisme” Indonesia tertinggal jauh. Mudah membandingkannya, buka saja lowongan kerja akuntan di koran-2 luar negeri dan di Indonesia. Umumnya para perusahaan di luar negeri meminta para melamar memiliki sertifikasi profesi akuntan, bahkan untuk posisi hanya seorang manajer akuntansi. Di Indonesia? Yang sering saya lihat dalam persyaratan malah tinggi badan minimum, seakan ada korelasi antara tinggi badan dan kemampuan akuntansi seseorang.

Kemampuan berbahasa inggris para akuntan kita secara umum juga cukup membuat miris. Tidak perlu mencari kambing hitam Indonesia dijajah Belanda dan Malaysia dijajah Inggris, sehingga bahasa inggris mereka lebih bagus. Minimnya kesadaran mahasiswa akuntansi memiliki kemampuan berbahasa inggris yang baik terbawa dalam profesi akuntan. Pengalaman saya menjadi moderator dalam seminar internasional di Indonesia dengan pembicara para akuntan luar negeri, sesi tanya jawab sepi peminat. Dengan kemampuan bahasa inggris yang minim, tidak heran bila akuntan di Indonesia tertatih-tatih memahami standar akuntansi internasional (IFRS) yg sumber ilmunya dalam bahasa inggris.

Minimnya minat akuntan menjadi anggota asosiasi membuat banyak akuntan yang bekerja di perusahaan terkungkung dalam rutinitas dan tidak memutakhirkan ilmu dan pengetahuannya.  Pengalaman saya sebagai konsultan, banyak akuntan di perusahaan (bahkan di Jakarta) pada tahun 2012 yang tidak tahu bahwa IAI menerbitkan standar akuntansi untuk perusahaan non publik yang disebut SAK-ETAP. Padahal SAK-ETAP sudah dikeluarkan sejak tahun 2009.

 

Tabel 1 : Profesi Akuntan Indonesia dan ASEAN

No Country Association 2013
1 Indonesia IAI (Indonesian Institute of Accountants) 14,735
IAPI (Indonesian Institute of Certified Public Accountants) 1,511
2 Malaysia MIA (Malaysia Institute of Accountants) 29,654
3 Philippines PICPA (Philippines Institute of Certified Public Accountants) 21,031
4 Singapore ISCA 26,572
5 Thailand FAA 52,805
6 Vietnam VAA 8,000

Sumber: AFA Secretariat, materi Presentasi PPAJP, 2013

Profesi akuntan harus dikuatkan secara serius oleh pemerintah. Tidak cukup dengan hanya memberikan payung hukum seperti misalnya UU Akuntan Publik NO 5/2011 atau PMK No 25/2014 tentang akuntan beregister negara. Setumpuk peraturan perundangan bila tidak ditegakkan dengan serius, tidak akan memberikan dampak signifikan. Contoh nyata adalah UU no 40/2007 yang mewajibkan perusahaan yang memiliki aset diatas 50 miliar untuk diaudit oleh akuntan publik dan melaporkannya kepada Kementrian Perdagangan. Namun perusahaan yang menyerahkan laporan keuangan auditannya ke Kementrian Perdagangan hanya sekitar 2000 laporan, padahal total opini audit yang dihasilkan aku industri jasa audit di Indonesia hampir konon mencapai 20.000 opini.

Tidak usah lah berharap seperti Singapura yang 300 ribuan perusahaannya mengirimkan data menggunakan XBRL ke ACRA (Accounting and Corporate Regulatory Authority) sehingga bisa mudah ditabulasi. Mencari informasi berapa perusahaan yang menyerahkan LK auditan ke Pemerintah saja, saya harus menelpon staff kementrian karena data tersebut tidak tersedia di situsnya.

 

Biaya Konvergensi IFRS : Beban siapa?

Konvergensi IFRS yang dicanangkan sejak tahun 2008  seharusnya dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap profesi akuntan.  Konvergensi IFRS adalah komitmen pemerintah sebagai anggota G20 dan seharusnya menjadi momentum pemerintah untuk serius membenahi akuntabilitas perusahaan perusahaan di Indonesia.  Konvergensi IFRS adalah suatu “project” besar yang terlalu strategik bila hanya di bebankan kepada profesi akuntan.

“IFRS convergence is not just an accounting issue, but the main purpose of the IFRS convergence is to improve the quality and transparancy of financial statements of companies in Indonesia” – Pidato Wakil Presiden Boediono di depan 300 peserta dari 21 negara yg menghadiri IFRS Regional Policy Forum, 23 May 2011, Bali.

Kenyatannya, IAI seakan sendirian menanggung beban konvergensi IFRS ini. IASB berusaha keras untuk mengundang Indonesia menjadi donatur, bahkan dengan menyurati Wapres Boediono tak lama setelah kegiatan di Bali May 2011 selesai. Perwakilan IASB juga sampai datang ke Indonesia dan menemui petinggi OJK Januari 2014 lalu untuk meminta donasi, namun sampai sekarang, tidak ada nama Indonesia di dalam daftar donatur IASB. Tidak malukah negara sebesar Indonesia dengan Bulgaria dan Kazakhstan yang tertera dalam laporan tahunan IASB sebagai donatur?

Biaya konvergensi IFRS tidaklah murah. DSAK bekerja keras menyelesaikan penyusunan standar akuntansi secara sukarela. Tidak ada satupun anggota DSAK yang mendapatkan honor atas berjam jam waku yang mereka curahkan untuk menyusun standar akuntansi. IAI mencetak buku exposure draft puluhan ribu jumlahnya, menyelenggarakan public hearing di hotel-hotel dan menyelenggarakn focus group discussion untuk meminta masukan.  IAI berusaha keras mendidik akuntan dan calon akuntan di Indonesia dengan seminar-seminar, workshop, training IFRS. IAI juga yang menanggung beban mengirim DSAK aktif menghadiri rapat-rapat dengan IASB untuk konferensi dewan standar internasional untuk menyuarakan kepentingan Indonesia. IAI juga yang akhirnya membayar royalty ke IASB dari hasil penjualan buku Standar Akuntansi Keuangan yang akhirnya membuat buku ini menjadi mahal harganya. Apakah beban konvergensi IFRS ini akan terus menerus menjadi beban profesi akuntan? Sementara IFRS adalah komitmen pemerintah sebagai anggota G20?

 

Peran Pemerintah dalam pembenahan akuntansi

Bagaimana pemerintah dapat memperkuat pembangunan Indonesia? Dengan memperkuat profesi akuntan. Ahli ahli strategi bisnis mengatakan “you can not manage what you do not measure” dan ini sangat tepat untuk langkah awal pembenahan akuntan. Data-data seputar dunia akuntansi sangat sulit didapatkan. Contoh sebelumnya mengenai ketidaktersediaan data perusahaan yang mengirimkan laporan keuangan auditan ke Departemen Perdagangan hanya salah satunya. Informasi lain yg tidak tersedia misalnya berapa total pekerja dan angka turnover pekerja dalam industri jasa akuntansi. Kantor akuntan publik (KAP) mana yang menikmati pertumbuhan industri paling tinggi? Berapa perusahaan yang memutuskan menggunaan SAK ETAP sejak standar ini berlaku? Berapa besar total pendapatan jasa dari seluruh KAP di Indonesia (bukan hanya pendapatan dari jasa audit)?

Bila industri akuntansi tidak terpotret, maka selamanya ia akan menjadi pasar gelap yang sukar untuk dipahami. Bagaimana dapat dikembangkan industri dan profesi ini bila untuk memahaminya saja sulit? Dalam beberapa kegiatan seminar, PPAJP (Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai) sebagai regulator yang mengawasi industri jasa akuntan berulang kali memberikan data mengenai jumlah akuntan publik yang tidak bertambah signifikan dan rata-rata sudah diatas 50 tahun. Apakah sudah pernah dilakukan studi mengapa ribuan akuntan yang bekerja di kantor-kantor akuntan enggan mengambil ujian dan menjadi akuntan publik? Sangat sulit membenahi suatu industri tanpa informasi yang akurat.

Langkah pertama adalah mengumpulkan data-data. PPAJP, IAI, IAPI, Kemendag dapat bekerjasama untuk memasok data kepada portal informasi terpusat yang dikelola pemerintah. Sehingga semua data mengenai akuntan dan industri akuntansi dapat diakses oleh publik dari satu pintu informasi. Survey dapat dilakukan setiap tahun kepada para pekerja di industri ini, kuosioner bisa dilakukan juga terhadap calon-2 peserta yang akan mengikuti ujian profesi, hasil survey dikumpulkan dan ditabulasi sehingga dapat terkumpul gambaran yang akurat.

Kedua adalah pemberdayaan dewan standar akuntansi. Pemerintah sudah sepantasnya ikut menanggung beban konvergensi dengan membayar donasi kepada IASB. Serupa dengan lembaga-lembaga internasional lainnya seperti PBB, dan IOSCO yang membiayai pembuatan standar internasional dari iuran atau donasi para anggotanya. IASB adalah lembaga non profit yang memiliki due proses penyusunan standar akuntansi internasional sangat baik. Membuat standar akuntansi yang baik adalah pekerjaan yang tidak mudah dan mahal. Hanya Amerika Serikat yang mampu membuat standar akuntansi sendiri. Apakah Indonesia sanggup membiayai pembuatan standar akuntansi seperti FASB di Amerika Serikat dengan anggaran 45 juta dolar setahun[2]?

Langkah ketiga adalah memberikan banyak insentif bagi industri akuntansi. Misalnya kantor akuntan publik yang kecil-kecil diberi insentif untuk merger dan pemberian software pengauditan kepada para kantor akuntan publik yang kecil agar mereka bisa efisien dalam melakukan perkerjaannya. Sama dengan UKM, kantor publik yang kecil-kecil ini juga perlu dibina dan diayomi dari sisi kemampuan finansial dan juga profesionalisme mereka bukan hanya ditakut-takuti ijin praktik akan dicabut bila mereka tidak memiliki kertas kerja yang baik. Training-2 yang dilakukan untuk mereka seharusnya bukan hanya teknikal mengenai standar akuntansi atau standar audit tapi juga training tentang kewirausahaan, pengelolaan sumber daya manusia, marketing, service excellent, dan lain-lain.  Bawa beberapa managing partner kantor akuntan publik kecil ini untuk studi banding bertemu dengan mitra sejajar mereka di Australia atau di Amerika Serikat untuk menjalin jaringan baru dan belajar produk-produk jasa baru yang inovatif. Beri insentif untuk akuntan yang mau membuka kantor akuntan publik atau kantor jasa akuntan di wilayah timur Indonesia.

Langkah berikutnya adalah pengawasan yang ketat terhadap produk-produk akuntan. OJK harus menjadi regulator yang tangguh karena beberapa riset mengatakan percuma mengadopsi IFRS tanpa penegakan peraturan yang ketat (Ball et al., 2003, Bushman and Piotroski, 2006, Landsman et al., 2012, Lee et al., 2008). Departemen Perdagangan dengan tegas harus meminta pada laporan keuangan auditan perusahaan lalu dilakukan tabulasi dan analisa dan diumumkan informasinya untuk publik. Bila produk-produk akuntan diawasi dengan baik maka akuntan akan lebih terpacu untuk bekerja hati-hati dan cermat.

Terakhir adalah asosiasi profesi seperti IAI dan IAPI harus meneguhkan misi nya untuk melindungi kepentingan publik dan bukan hanya kepentingan golongannya. Bila ada anggotanya yang melanggar kode etik profesional, jangan takut untuk memberikan sanksi. Bila ada akuntan yang tertangkap KPK dan terbukti sebagai koruptor, jangan enggan untuk memberikan pernyataan publik mengecam hal tersebut. Bila ada akuntan publik yang melakukan praktik-praktik usaha yang melanggar standar, atau bahkan melanggar hukum, jangan ragu untuk bekerjasama dengan regulator agar mereka ditindak.  Aktifkan budaya whistleblower, karena mereka yang melemahkan citra akuntan hanya akan merugikan profesi. Jadikan profesi akuntan sebagai profesi yang mulia dan bermartabat.

 

Penutup

Praktik akuntansi yang baik akan mendorong pelaporan bisnis yang transparan dan akuntabel. Praktik akuntansi yang baik membutuhkan standar akuntansi dan profesi akuntan yang memadai baik dari jumlah maupun kualitasnya. Tanpa pelaporan bisnis yang akuntable, pembangunan ekonomi di Indonesia akan dicurigai oleh para investor asing yang berinvestasi.

ASEAN Economic Community 2015 akan memaksa Indonesia untuk membuka pintu bagi para akuntan asing untuk masuk. Pemerintah harus menjadi akselerator untuk melejitkan profesi akuntan di Indonesia setara dengan negara-negara lain di ASEAN.  Profesi Akuntansi dan Standar Akuntansi adalah infrastruktur penting dalam pembangunan, sudah saatnya Pemerintah lebih banyak berperan

 

 

Referensi

 

BALL, R., ROBIN, A. & WU, J. S. 2003. Incentives versus standards: properties of accounting income in four East Asian countries. Journal of Accounting and Economics, 36, 235-270.

BUSHMAN, R. M. & PIOTROSKI, J. D. 2006. Financial reporting incentives for conservative accounting: The influence of legal and political institutions. Journal of Accounting and Economics, 42, 107-148.

LANDSMAN, W. R., MAYDEW, E. L. & THORNOCK, J. R. 2012. The information content of annual earnings announcements and mandatory adoption of IFRS. Journal of Accounting and Economics, 53, 34-54.

LEE, E., WALKER, M. & CHRISTENSEN, H. 2008. Mandating IFRS: Its Impact on the Cost of Equity Capital in Europe. ACCA Research Report. London: Associated Chartered Certified Accountants.

 



[1] Presentasi PPAJP : Blueprint Profesi Akuntan dan RPMK tentang Akuntan Beregistrasi Negara (Accounting Profession Blue Print and RPMK for Registered Accountants),), Ibnu Khaldun University Ternate, 20 December 2013

 

[2] Data laporan keuangan tahunan FASB tahun 2012.

Our Deepest Fear…. Poem by Marianne Williamson

I love this poem especially because I observe many accountants are so reserved, shy and afraid to shine. I have many friends who I think have  HUGE potentials, but always feel that they are small and those big dreams are not for them. I hope this poem inspires them too. Please read twice and let the words come in to your heart.

 

Our deepest fear is not that we are inadequate

Our deepest fear is that we are powerful beyond measure

It is our light, not our darkness

that most frighten us.

 

We ask ourselves,

Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?

Actually, who are you not to be?

You are a child of God.

Your playing small

does not serve the world.

There is nothing enlightened about shrinking

so that other people won’t feel insecure around you

We are all meant to shine,

as children do

We were born to make manifest

the glory of God that is within us

 

It’s not just in some of us;

it’s in everyone

And as we let our own light shine,

we unconsciously give other people permission to do the same.

As we are liberated from our own fear,

Our presence automatically liberates others.

 

ETW Manchester, Autumn 2013