Home » Articles In Bahasa » Indonesia Terapkan Standar Nilai Wajar 1 Januari 2015 : Siapkah Kita?

Indonesia Terapkan Standar Nilai Wajar 1 Januari 2015 : Siapkah Kita?

Artikel ini dimuat dalam majalah Akuntan Indonesia edisi Januari 2014.

Di bulan terakhir tahun 2013, DSAK-IAI mengesahkan beberapa exposure draft menjadi PSAK baru yang akan mulai berlaku 1 januari 2015. Salah satu PSAK yang disahkan pada 19 Desember lalu adalah PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar yang merupakan adopsi dari IFRS 13. Indonesia hanya memiliki waktu satu tahun untuk bersiap-siap dalam menerapkan PSAK ini. Siapkan para akuntan dan penilai di Indonesia? Terlebih siapkan Indonesia untuk menghadapi standar yang selalu bergerak secara dinamis seperti IFRS 13 ini?

IFRS 13: Standar Yang Dinamis

IFRS 13 termasuk salah satu standar IFRS yang pergerakannya cukup dinamis. Standar ini disahkan oleh IASB pada bulan May 2011 untuk berlaku 1 Januari 2013. Di banyak negara, standar ini sudah digunakan sejak awal tahun 2013 seperti di Philippines dan Australia. Baru setahun berlaku, saat ini IASB sedang mempertimbangkan melakukan amandemen untuk unit of account instrument keuangan yang merupakan investasi di perusahaan anak, joint venture dan perusahaan asosiasi. Exposure draft dari amandemen ini diharapkan keluar pada triwulan pertama 2014.

Salah satu riset yang sedang dilakukan oleh IASB sejak tahun 2013 tentang discount rates juga berpotensi akan berdampak pada IFRS 13 selain juga berdampak ke standar IFRS lainnya. IASB juga sudah memberikan signal bahwa mereka akan melakukan post-implementation review (PIR) atas IFRS 13 ini yang akan mulai pada tahun 2015 nanti. Kegiatan PIR memang bisa dilakukan setelah minimum dua tahun masa efektif suatu standar. Saat ini misalnya IASB sedang melakukan PIR untuk IFRS 3 Business Combination yang efektif sejak 2008.

Mengingat IFRS 13 masih sangat baru, PIR yang dilakukan hanya berselang dua tahun dapat memberikan signal bahwa penerapan standar ini banyak mengalami tantangan di lapangan sehingga perlu disempurnakan.

Intinya, masyarakat Indonesia harus bersiap-siap atas dinamisme IFRS 13 yang akan berubah. Mengingat DSAK-IAI bertekad untuk menjaga kesenjangan dengan IFRS berselang hanya satu tahun, maka di masa depan PSAK 68 juga akan bergerak dinamis sesuai dengan pergerakan IFRS 13.

Definisi Nilai Wajar PSAK 68 PSAK 68 adalah mesin hitung bagaimana mengukur suatu aset dan liabilitas bila PSAK lain mensyaratkan atau mengijinkan penggunaan nilai wajar. Misalnya PSAK 13 Properti Investasi mengijinkan penggunaan nilai wajar atau PSAK 16 mengijinkan model revaluasi, maka bagaimana cara mengukur nilai wajar, pengguna membuka PSAK 68 ini. PSAK 68 memuat: 1. Definisi nilai wajar 2. Kerangka pengukuran nilai wajar 3. Pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar Definisi nilai wajar di standar-standar IFRS terkadang memiliki perbedaan, namun dengan terbitnya PSAK 68 ini maka definisi nilai wajar menjadi lebih tajam. (lihat gambar 1)

Definisi Nilai Wajar sesuai dengan PSAK 16 Aset Tetap

Jumlah suatu aset dipertukarkan antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar 

Definisi Nilai Wajar Sesuai dengan PSAK 68

Harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran 

Dalam definisi nilai wajar yang baru, secara tegas disebutkan bahwa yang digunakan adalah harga keluaran (exit price) dan bukan harga transaksi atau harga masukan (entry price) walaupun kebanyakan harga transaksi juga merupakan harga keluaran. Harga transaksi dianggap sebagai harga keluaran kecuali:

  1. Transaksi terjadi di pasar yang berbeda
  2. Transaksi untuk unit akun yang berbeda
  3. Penjual dalam kondisi keterpaksaan
  4. Transaksi antara pihak yang berelasi

Transaksi di Pasar Apa, Oleh Siapa dan yang Bagaimana?

 

PSAK 68 mementingkan harga yang terjadi antara pelaku pasar, yang perlu diperhatikan adalah pasar yang seperti apa? Pelaku pasar yang seperti apa? Dan bagaimana memilih harga yang terjadi di pasar karena bisa saja ada berbagai macam harga transaksi yang terjadi.

Pasar dijelaskan dalam PSAK 68 sebagai pasar utama dan pasar yang paling menguntungkan. Dalam kenyataannya menentukan pasar ini tidak mudah. Produk pertanian misalnya, pasar utama mangga arum manis bisa jadi di Probolinggo sebagai sentra pusat pertanian mangga, namun pasar mangga yang paling menguntungkan bisa saja di Jakarta karena marginnya lebih tinggi. Pengguna harus mempertimbangkan biaya-biaya transportasi juga untuk menggunakan pasar yang paling menguntungkan.

Pelaku pasar yang dimaksud adalah market participants dan bukan transaksi antara dua belah pihak. Harga yang terjadi antara dua belah pihak bisa saja lebih murah (mungkin karena pihak berelasi), namun harga yang terjadi antara pelaku pasarlah yang dianggap sebagai nilai wajar walaupun harganya berbeda dengan harga transaksi.

PSAK 68 juga menekankan bila banyak harga di pasar maka yang dipakai adalah harga yang mencerminkan penggunaan tertinggi dan terbaik. Ketua DSAK dalam kegiatan PPL acara HUT IAI di Surabaya desember lalu memberikan contoh mengenai pengukuran nilai tanah dan gedung. Bila kita berniat membeli tanah untuk tujuan membangun gudang, namun di lokasi dimana tanah tersebut biasanya untuk membangun apartemen, maka harga yang dipakai adalah harga bila tanah tersebut dipakai untuk membangun apartemen karena harganya akan lebih mahal.

Bagaimana bila harga pasar tidak tersedia?

 

Tidak semua aset memiliki harga pasar yang aktif. Bagaimana bila aset tersebut tidak memiliki pasar aktif namun tetap harus diukur sesuai dengan nilai wajar? Apa yang harus dilakukan?

Harga pasar aktif (quoted market price) adalah nilai wajar terbaik menurut PSAK 68, yakni memenuhi hirarki tertinggi (level 1). Namun bila pasar aktif tidak tersedia, maka hirarki nilai wajar PSAK 68 mengijinkan turun ke pengukuran level 2 atau bahkan ke level 3 (yang terendah). Level 2 menggunakan harga input berupa harga transaksi aset serupa yang mirip, atau harga kuotasian aset identik di pasar yang tidak aktif, atau harga input lainnya yang masih bisa diobservasi.

Sedangkan pengukuran nilai wajar level 3 menggunakan harga input yang tidak lagi bisa diobservasi. Level 3 ini yang biasanya menggunakan teknik-teknik penilaian seperti misalnya dengan discounted cash flow dengan menggunakan arus kas proyeksi dari aset yang diukur selama umur ekonomis aset. Pengukuran dengan level 3 ini tentunya lebih subjektif daripada level 1 dan level 2 karena banyak asumsi dalam pengukurannya. Dengan demikian maka pengungkapan yang disyaratkan juga lebih banyak bila perusahaan menggunakan pengukuran level 3.

Bila perusahaan menggunakan teknik penilaian nilai wajar level 3, nilai input dan asumsi-asumsi yang digunakan harus diungkapkan secara lebih rinci. Perusahaan juga harus menjelaskan langkah-langkah proses penilaian yang dilakukan dengan nilai input tersebut. Analisis sensitivitas juga harus dibuat oleh perusahaan dalam pengungkapan. Diskusi narasi tentang analisis sensitivitas tentang perubahan nilai masukan tak terobservasi (Unobservable inputs) termasuk hubungan antar nilai-nilai masukan tersebut yang dapat mempengaruhi pengukuran.

Tantangan Indonesia

Perusahaan di Indonesia dalam mengukur nilai wajar aset sering memanfaatkan jasa penilai. Kesiapan profesi penilai menjadi penting untuk mendukung penerapan PSAK ini. DSAK-IAI juga melakukan diskusi dengan PPAJP dan MAPPI selama setahun terakhir agar Standar Penilaian Indonesia juga direvisi mengikuti perubahan PSAK 68 khususnya SPI 201 : Standar Penilaian Pelaporan Keuangan.

Konsep highest and best use model bisa menjadi tantangan tersendiri karena biasanya penilai properti misalnya mengukur properti sesuai dengan niat dan tujuannya, untuk kasus gudang di atas maka penilai menggunakan harga-harga gudang sebagai pembanding. IAI sudah mulai mensosialisasikan IFRS 13 ini sejak tahun 2012 seperti misalnya memberikan training dan seminar tentang nilai wajar, salah satunya dalam kegiatan acara HUT IAI Desember 2012 dan 2013.  Artikel tentang IFRS 13 juga pernah dimuat dalam Majalah Akuntan Indonesia edisi Januari /Februari 2013 dengan judul “Sukarnya Menakar Nilai Wajar”. Namun mengingat banyaknya akuntan dan penilai yang tersebar di seluruh Indonesia dan bukan hanya berpusat di kota besar maka  sosialisasi dan persiapan kepada profesi akuntan dan penilai harus segera diintensifkan selama tahun 2014.

Keputusan sudah diambil oleh DSAK-IAI untuk mengesahkan PSAK 68 dan akan berlaku 1 Januari 2015, mari kita bersiap diri.

*) Ersa Tri Wahyuni adalah penasihat teknis IAI dan dosen akuntansi Universitas Padjadjaran Bandung yang saat ini sedang menempuh program doktor di Manchester Business School, University of Manchester, Inggris. Tulisan lainnya bisadiakses di http://etw-accountant.com atau ikuti diskusi dengan Ersa di Twitter @ErsaTriWahyuni


1 Comment

  1. Frista Aulia says:

    bu terima kasih banyak atas semua postingan artikel nya, saja ijin share :)

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>