Home » Articles In Bahasa » Kisruh Akuntansi Tower Komunikasi

Kisruh Akuntansi Tower Komunikasi

Oleh Ersa Tri Wahyuni.

Kandidat Doktor Akuntansi University of Manchester Inggris, Dosen Akuntansi Universitas Padjadjaran

Tulisan ini dimuat di Harian Bisnis Indonesia, Halaman 2 Kolom opini, edisi Senin 3 November 2013 (Tabel dalam naskah yg dikirim sepertinya tidak dimuat di harian Bisnis Indonesia)

kisruh akuntansi tower komunikasi published bisnis indonesia

Sejak regulasi tentang tower komunikasi dikeluarkan Maret 2009 yang mewajibkan tower harus digunakan bersama-sama, semakin banyak perusahaan operator telekomunikasi yang menjual tower mereka dan memilih menyewa dari perusahaan penyewaan tower. Perusahaan yang berfokus menyewakan tower juga semakin berkembang. Lima perusahaan penyewaan tower yang saat ini terdaftar pada BEI dan beberapa perusahaan non-publik lainnya bersaing dalam industri penyewaan tower yang semakin kompetitif. Namun penggunaan metode akuntansi industri tower tidak seragam. Empat perusahaan tower yang menggunakan PSAK 13 semuanya memilih metode nilai wajar walaupun PSAK 13 juga memberikan opsi model biaya historis. Sedangkan satu perusahaan tower yang menggunakan PSAK 16 memilih model revaluasi.

Tabel perbandingan di bawah ini menjelaskan perlakukan akuntansi untuk ketika metode tersebut.

  Model Biaya Historis PSAK 13 dan 16 Model Revaluasi PSAK 16 Model Nilai Wajar PSAK 13
Nilai perolehan awal Sesuai harga perolehan Sesuai harga perolehan Sesuai harga perolehan
Nilai pengukuran pada tahun buku selanjutnya Harga perolehan dikurangi depresiasi dan penurunan nilai bila ada Nilai wajar terakhir dikurangi depresiasi dan penurunan nilai bila ada Nilai wajar
Efek Depresiasi Beban Depresiasi mengurangi laba Beban Depresiasi mengurangi laba Tidak ada depresiasi
Selisih atas nilai wajar Tidak ada Selisih dibukukan sebagai pendapatan komprehensif lain Selisih dibukukan sebagai laba

 

Perusahaan yang menggunakan PSAK 13 memandang bahwa tower adalah bangunan.  Pandangan tersebut berdasarkan definisi bangunan yang dinyatakan dalam beberapa peraturan seperti Peraturan Menkominfo No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tanggal 17 Maret 2008, UU No. 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, SKB 4 Menteri tanggal 30 Maret 2009 dan peraturan perpajakan No. SE-17/PJ.6/2003 tanggal 23 Mei 2003 mengenai petunjuk teknis penilaian bangunan khusus.  Perusahaan pemilik tower juga hanya menyewakan towernya tersebut kepada perusahaan operator seluler, dan tidak menggunakannya untuk menghasilkan jasa lainnya seperti jasa telekomunikasi atau internet.

Berbeda dengan argumen properti investasi, mereka yang mengusung bahwa tower harusnya diakui sebagai peralatan memandang tower bukan sebagai “gedung mall yg menyewakan ruang” tapi memandang tower sebagai peralatan untuk memberikan jasa komunikasi. Argumen lainnya yg membedakan dengan model bisnis properti investasi adalah mengenai risk-sharing. Perusahaan penyewaan tower tidak akan membangun tower di suatu tempat tertentu tanpa terlebih dahulu ada pesanan dari perusahaan provider sehingga risiko nya lebih kecil dibandingkan para pengembang properti yang misalnya harus membuka lahan baru dan memiliki visi jauh ke depan. Kedua bisnis model ini menjadi dasar argumen yang tidak ada habisnya.

DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) mengkaji masalah ini dan berkesimpulan bahwa perbedaan aplikasi dari standar ini dimungkinkan karena definisi “property” (diterjemahkan bangunan) memang kurang jelas pada PSAK 16 dan PSAK 13. Mengingat kedua standar ini merupakan adopsi dari standar akuntansi internasional (IFRS), maka DSAK melayangkan surat ke dewan interpretasi akuntansi internasional (IFRIC) pada tahun 2012 mendiskusikan hal tersebut.

Issue tower “naik kelas” dan didiskusikan di level IASB (International Accounting Standard Board) pada bulan Juli 2014 lalu di London, karena IFRIC merasa bahwa masalah ini perlu didiskusikan secara mendalam. IFRIC dan IASB setuju dengan pendapat Indonesia bahwa memang ada kelemahan dalam definisi property yang mungkin bisa diperjelas. Perlu diketahui bahwa atau IAS 40 dikeluarkan oleh IASB pada tahun 1986 ketika bisnis penyewaan properti masih sederhana seperti penyewaan tanah dan gedung.

Nilai Mana yang lebih relevan?

Harus diakui bahwa nilai dari tower memang bukan hanya harga dari bahan-2 material pembangunnya. Ketika tower didirikan, dan beroperasi dia memiliki nilai intrinsik lain yakni nilai dari kualitas network yang dapat dilayani dari kumpulan tower. . Ini yang disebut dengan “day-one fair value”. Nilai kontrak leasing antara operator dan perusahaan tower juga mempertimbangkan kualitas network dari tower bukan hanya kualitas fisik towernya. Sehingga sepertinya mengukur tower dengan nilai historis sepertinya kurang relevan untuk pembaca laporan keuangan.

Namun apakah menggunakan nilai wajar seterusnya juga tepat? Metode pengukuran nilai wajar tower yang dilakukan oleh para appraisal biasanya menggunakan metode diskonto arus kas pendapatan, yaitu menarik maju potensi income dari tower selama umur ekonomisnya (semisal 20 tahun). Jadi potensi pemasukan di masa depan diakui pada masa kini (dengan probabilita dan asumsi-asumsi lain yang bisa berbeda antar perusahaan). Tower berbeda dengan harga sewa gedung perkantoran dan mall misalnya yang harga pasarnya relatif lebih mudah diketahui dan harganya cenderung meningkat.  Sedangkan tower bila perusahaan tidak ada tambahan tower baru, nilainya cenderung sama atau malah menurun.Yang perlu menjadi perhatian adalah selisih nilai wajar yang diakui sebagai laba bisa meningkatkan bottom line perusahaan secara signifikan, sehingga dividen bisa diminta oleh pemegang saham saat ini. Namun untuk pemegang saham di masa depan mereka kemungkinan tidak bisa menikmati kenaikan nilai wajar tersebut karena nilai wajar tower yang cenderung menurun (ceteris paribus).

Solusi

Saya berpendapat bahwa nilai wajar dari tower adalah penting dan relevan untuk pembaca laporan keuangan. Namun saya juga termasuk yang berpikir bahwa para analis dan pengguna laporan keuangan cukup cerdas untuk menganalisa informasi tersebut dari catatan atas laporan keuangan. Pengukuran menggunakan nilai wajar menurut saya tidak salah dan bisa saja menjadi pilihan, apalagi kalau memang definisi bangunan dalam standar akuntansi menimbulkan multi interpretasi.  Perbedaan pengukuran akuntansi adalah hal yg wajar. Pengkuran persediaan misalnya ada beberapa metode seperti “Masuk Pertama Keluar Pertama” (FIFO) dan “Rata rata tertimbang” (Weighted Average). Sekalipun tower memenuhi definisi properti investasi dan perusahaan wajib menggunakan PSAK 13, perusahaan juga tetap bisa memilih menggunakan biaya historis atau nilai wajar. Kualitas laba menjadi issue yang sangat penting terutama untuk perusahaan perusahaan tower yang baru berdiri atau baru IPO karena manajemen dituntut untuk berkinerja baik. Jangan sampai para perusahaan yang ngotot ingin menggunakan nilai wajar dicurigai hanya ingin meningkatkan angka laba nya saja dalam jangka pendek. Padahal bisa saja alasan mereka adalah mulia yakni untuk membuat laporan keuangannya lebih relevan sesuai dengan model bisnis yang mereka percayai mencerminkan model bisnis tower.

Saat ini IASB sedang membahas masalah ini dan rasanya lebih bijaksana bila Indonesia menunggu analisa IASB beberapa bulan lagi dan tidak terburu buru menyeragamkan akuntansi yang harus digunakan perusahaan tower.

 


2 Comments

  1. ganung agung budiarto says:

    Dari sisi akuntansi msih menunggu….sekedar sharing …. dari sisi laen ternyata pemilik lahan/tanah untuk tower dirugikan yang sebelumnya disewa oleh satu perusahaan operator beralih ke perusahaan tower. Saat perjanjian hanya satu operator dengan terbitnya aturan baru tower dipasang beberapa operator….dan lebih celakanya lagi pemilik lahan tidak tahu dan tidak memahami isi dari perjanjian.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>