Get My Book !

http://etw-accountant.com/panduan-praktis-standar-akuntansi-keuangan-berbasis-ifrs-2e/

Berinvestasi pada Startup : Kombinasi Bisnis atau Membeli Aset Takberwujud?

Oleh : Ersa Tri Wahyuni 

Dosen Akuntansi Universitas Padjadjaran, Anggota DSAK-IAI. 

Tulisan ini dimuat dalam Majalah Akuntan Indonesia terbitan Ikatan Akuntan Indonesia edisi Juli 2017.

Dengan berkembangnya perusahaan startup, semakin banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan startup. Namun keraguan tentang nilai wajar perusahaan startups sering menimbulkan pertanyaan dalam proses investasi ini. 

Perusahaan startup adalah perusahaan yang biasanya baru berdiri dengan harapan dapat menjadi perusahaan besar di masa depan.  Inovasi produk atau jasa berbasis teknologi menjadi kunci utama perusahaan startup, misalnya dengan menciptakan aplikasi-aplikasi komputer atau aplikasi telepon genggam. Sulit untuk bisa menampikkan peran gojek yang inovatif dalam mempermudah hidup masyarakat perkotaan di Indonesia untuk moda transportasi alternatif.  Perusahaan startup yang banyak berkembang saat ini juga didominasi oleh anak-anak muda yang cerdas dan semangat sehingga mendorong pemuda Indonesia menjadi wirausaha.

Para pendiri startup biasanya membutuhkan investor untuk mengembangkan perusahaan mereka.  Angel Investor yang masih punya hubungan darah atau perkawanan biasanya menjadi andalan para pendiri perusahaan startup.  Namun bahkan seorang investor baik hati juga harus memikirkan risiko dari investasinya terhadap perusahaan startup ini.  Artikel ini merangkum beberapa pertanyaan yang sering dimiliki pendiri startup maupun investor terkait dengan investasi pada startup.

Aset Takberwujud yang dihasilkan sendiri, mengapa tidak bisa diakui?

Perusahaan startup mengandalkan modal intelektual untuk menawarkan nilai tambah kepada pelanggan. Penemuan produk baru yang inovatif biasanya kemudian didaftarkan hak patennya untuk melindungi kekayaan intelektual aset perusahaan. Aset takberwujud seperti paten ini bisa berupa suatu sistem tertentu, produk aplikasi, suatu design (misalnya dalam hal fashion), atau merk dagang. Sayangnya aset takberwujud yang dikembangkan secara internal sulit untuk dapat diakui dalam neraca baik sesuai dengan SAK maupun SAK ETAP.

SAK ETAP pada Bab 16 sudah sangat jelas tidak memberikan ruang untuk pengakuan aset takberwujud yang dihasilkan internal.  Biaya-biaya riset dan pengembangan aset takberwujud dibebankan pada perioda berjalan. Sedangkan PSAK 19 Aset Takberwujud masih mengijinkan beban pengembangan aset takberwujud dikapitalisasi apabila sesuai dengan persyaratan yang cukup ketat (Lihat Paragraf 57-62 di PSAK 19 untuk penjelasan bagaimana biaya pengembangan dapat dikapitalisasi)

Penulis banyak menerima kritik terhadap SAK ETAP dari pada pendiri perusahaan startup. Perusahaan startup biasanya adalah perusahaan kecil dan memenuhi syarat untuk menggunakan SAK ETAP. Namun  aset utama perusahaan startup yang berupa aset takberwujud tidak dapat diakui dalam neraca. Hal ini dapat membuat neraca perusahaan startup dicatat terlalu rendah. Akibatnya banyak perusahaan startup yang melakukan solusi alternatif agar aset takberwujud yang mereka hasilkan dapat masuk ke neraca.

Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan startup adalah mematenkan penemuan mereka atas nama individual pendiri perusahaan, yang kemudian menjual nya kepada perusahaan startup. Dengan demikian perusahaan startup dapat mencatat paten tersebut sebagai aset takberwujud sesuai dengan harga perolehannya.

Untuk perusahaan startup yang menggunakan PSAK 19, juga bukan hal yang mudah untuk dapat memisahkan biaya-biaya riset dan beban pengembangan. Salah satu kriteria untuk mengakui beban pengembangan adalah keyakinan adanya manfaat ekonomik masa depan yang akan dihasilkan. Pertanyaannya, siapa yang akan menjamin bahwa inovasi atau aplikasi baru yang dihasilkan dapat sukses di pasar? Terlebih dengan ketatnya persaingan yang dapat membuat produk sejenis lain dapat bermunculan.  Akibatnya mungkin lebih mudah bagi perusahaan startup untuk membebankan biaya-biaya riset dan pengembangannya.

Berinvestasi pada Startup : Kombinasi Bisnis atau membeli Aset Takberwujud?

Ketika seorang investor ingin menanamkan modal pada perusahaan startup, ia harus menilai berapa nilai wajar dari perusahaan startup tersebut. Valuasi perusahaan startup menjadi tantangan tersendiri karena banyak mengandalkan pendapatan potensial di masa depan. Mengingat perusahaan startup adalah perusahaan yang baru berdiri sehingga perusahaan tidak memiliki data masa lalu yang panjang untuk membantu investor melakukan “forecasting” atas potensi pendapatan di masa depan.

Pertanyaan yang juga muncul adalah bagaimana bila investor ingin membeli suatu perusahaan startup yang bahkan belum menghasilkan pendapatan. Misalnya aset utama yang dimiliki perusahaan startup tersebut adalah paten atas suatu aplikasi telepon genggam namun aplikasi tersebut belum dipasarkan. Juga ada beberapa rancangan aplikasi lainnya yang masih dalam status riset dan pengembangan. Ketika investor memutuskan untuk membeli perusahaan startup seperti ini, apakah transaksinya dicatat sebagai kombinasi bisnis atau pembelian suatu (atau grup) aset takberwujud?

Untuk menjawab pertanyaan ini, maka definisi dari “bisnis” menjadi sangat penting. Apa yang dimaksud dengan suatu “bisnis” di dalam SAK? Suatu bisnis tidak selalu harus mengacu pada suatu badan hukum tertentu. Di dalam Pedoman Penerapan PSAK 22 dijelaskan bahwa suatu bisnis haruslah terdiri dari input dan proses yang diterapkan pada input tersebut dan mampu menghasilkan output. Yang perlu ditekankan disini adalah suatu bisnis tidak perlu memiliki output saat ini untuk dapat didefinisikan sebagai “bisnis”. Apabila suatu bisnis belum memiliki output, maka investor harus mempertimbangkan faktor faktor berikut ini (PP10 dalam PSAK 22):

  1. Perusahaan telah memulai aktivitas utama yang direncanakan
  2. Memiliki karyawan, kekayaan intelektual serta input dan proses lainnya yang dapat diterapkan pada input
  3. Sedang menjalankan rencana untuk memproduksi output; dan
  4. Akan dapat memperoleh akses kepada pelanggan yang akan membeli output.

Tidak seluruh faktor-faktor tersebut diatas harus terpenuhi dalam serangkaian aktivitas perusahaan. Dengan melihat penjelasan tersebut maka suatu perusahaan startup yang belum menghasilkan pendapatan dapat dikategorikan sebagai bisnis bila memiliki input (semisal aset takberwujud), serta memiliki proses (karyawan, keahlian teknikal, dsb) untuk mengubah input menjadi output.

Lebih lanjut, apabila proses dalam aktivitas bisnis tidak lengkap namun bisa ditutupi oleh “market participants” lainnya, maka hal tersebut tidak menghalangi suatu usaha disebut “bisnis”. Misalnya suatu perusahaan startup memiliki suatu aplikasi telepon genggam, untuk menghasilkan output (pendapatan), perusahaan harus mampu mengundang pengguna untuk mengunduh aplikasi tersebut. Apabila perusahaan startup tidak memiliki channel distribusi langsung kepada pelanggan, hal tersebut dapat di lakukan oleh pelaku pasar lainnya seperti google play.

Penajaman Definisi Bisnis oleh FASB dan IASB

Sulitnya membedakan antara “bisnis” dan “grup aset” membuat dewan standar akuntansi Amerika Serikat (FASB) menajamkan definisi Bisnis pada bulan Januari 2017. IASB juga telah mengeluarkan exposure draft serupa pada bulan Juni 2016 namun sampai artikel ini diturunkan, proposal tersebut belum disahkan menjadi amandemen IFRS.

Definisi bisnis yang dimiliki IFRS dan standar FASB adalah sama persis karena kedua dewan standar ini memang melakukan konvergensi ketika dahulu membuat standar kombinasi bisnis. Namun ternyata dalam praktiknya, definisi ini diterapkan secara lebih luas dan tidak konsisten di Amerika Serikat dibandingkan pada negara-negara pengadopsi IFRS. FASB mendapatkan masukan bahwa definisi bisnis yang dianggap terlalu longgar membuat banyak transaksi pembelian group aset dicatat sebagai transaksi kombinasi bisnis. Sedangkan penghitungan goodwill, biaya transaksi dan juga dampak terhadap pajak tangguhan berbeda antara pembelian group aset dengan kombinasi bisnis.

FASB kemudian memutuskan adanya suatu “screen test” baru untuk memisahkan kombinasi bisnis atau pembelian group of aset. Disebutkan bahwa apabila nilai wajar dari aset bruto yang diakuisisi terkonsentrasi pada satu jenis aset saja atau pada suatu group aset yang serupa maka suatu “set” itu bukanlah kombinasi bisnis. Apabila perusahaan tidak yakin dengan hasil screen test yang dilakukan, maka amandemen tersebut juga mengklarifikasi definisi bisnis dengan menghilangkan evaluasi mengenai “market participants” dan juga mempertajam definisi output.

Pendeknya, suatu bisnis harus terdiri atas input, proses yang substantive dan output yang berupa barang atau jasa kepada pelanggan, atau pengembalian investasi atau pendapatan (penurunan biaya yang semua termasuk menjadi hilang). Untuk perusahaan startup yang belum memiliki output maka input dan proses dikatakan mampu menghasilkan output HANYA BILA akuisisi juga termasuk karyawan sebagai tenaga kerja teorganisir yang mampu mengubah input menjadi output.

Penekanan pada karyawan ini menjadi penting karena disebutkan bahwa para karyawan ini harus memiliki kemampuan yang memadai untuk mengubah input menjadi output. Sebagai ilustrasi apabila investor membeli sebuah perusahaan startup yang belum menghasilkan, namun akuisisi tersebut tidak termasuk karyawan-karyawan kunci yang mampu mengoperasikan aplikasi/barang/jasa yang akan ditawarkan, maka akan lebih sulit mengakui bahwa itu adalah kombinasi bisnis.

Perusahaan startup yang berkembang pesat banyak melakukan “distruption” terhadap bisnis yang berjalan, seperti fenomena fintech yang memangkas rantai penyaluran dana atau taksi online yang mengganggu bisnis taksi konvensional. Perkembangan perusahaan yang pesat dan biasanya lebih berfokus pada pengembangan inovasi teknologi dapat membuat perusahaan startup kurang perhatian atas aspek akuntansi perusahaan. Pemahaman prinsip-prinsip standar akuntansi akan sangat membantu perusahaan dan investor dalam mengembangkan industri ini.

*)penulis dapat dihubungi melalui twitter @ersatriwahyuni dan email ersawahyuni@gmail.com

Versi cetak PDF bisa dilihat pada link berikut ini:

Artikel majalah Akuntan Indonesia Juli 2017 Startups

TARIK ULUR TANGGAL EFEKTIF IFRS 15 : Akankah IASB tunduk pada US FASB?

Oleh: Aucky Pratama dan Ersa Tri Wahyuni*)
Artikel ini dimuat dalam majalah Akuntan Indonesia edisi Juni 2015, diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia

 

Tidak sampai satu tahun dari penerbitannya, IFRS 15 yang telah dinanti-nanti kehadirannya oleh banyak pihak kini akan ditunda tanggal efektifnya oleh IASB. Pada tanggal 28 April 2015 lalu IASB telah memutuskan untuk menerbitkan exposure draft yang bertujuan untuk menunda tanggal efektif IFRS 15 dari 1 Januari 2017 menjadi 1 Januari 2018.

IFRS 15 sebagai standar pamungkas pengakuan pendapatan merupakan buah cinta dari program konvergensi IASB dan US FASB. IFRS 15 atau ASU 606 di Amerika Serikat diterbitkan identik pada tanggal 28 Mei 2014. Standar ini sedianya akan menjadi jembatan dalam memuluskan langkah penerapan IFRS di Amerika Serikat. Standar ini sering dibanggakan oleh banyak pihak sebagai keberhasilan IASB dan US FASB bekerjasama, diluar kegagalan yang terpaksa mereka akui dalam menciptakan standar bersama seperti kasus asuransi dan instrumen keuangan.

IASB (bersama US FASB) sadar betul bahwa tidak akan mudah untuk menerapkan standar ini. Suatu standar akuntansi pengakuan pendapatan tunggal yang berbasis prinsip, tentunya berpotensi untuk dipertanyakan oleh banyak pihak, khususnya para pemangku kepentingan di Amerika Serikat yang selama ini telah terbiasa dengan standar akuntansi berbasis pengaturan yang sangat rigid dan detil.

Oleh karena itu, seiring dengan penerbitan IFRS 15, keduanya juga sepakat untuk membentuk suatu kelompok kerja bersama yang dinamakan Transition Resource Group (TRG). Anggota TRG sebanyak 27 orang berasal dari berbagai negara termasuk Kanada, Brazil, Inggris dan Jepang namun memiliki ketua berasal dari IASB dan wakil ketua berasal dari US FASB. Rapat pertama TRG dilakukan pada bulan Juli 2014, dan sejak itu TRG telah bertemu beberapa kali membahas permasalahan implementasi standar ini.

Langkah ini sesungguhnya menjadi suatu milestone penting dalam hubungan antar kedua badan penyusun standar, karena belum ada preseden pembentukan suatu kelompok kerja yang salah satu tujuannya adalah untuk memuluskan penerapan suatu Standar. Tugas utama TRG yang dianggotai oleh pakar serta praktisi akuntansi dari berbagai bidang sesungguhnya adalah untuk mengidentifikasi potensi isu-isu penerapan IFRS 15, dan menyampaikan isu-isu tersebut kepada IASB (dan US FASB).

Hasil diskusi TRG pula lah yang menjadi alasan mengapa IASB berniat untuk menunda tanggal efektif IFRS 15. Sebagai bagian dari tugasnya, TRG telah mengidentifikasi beberapa isu penerapan IFRS 15 yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari apabila tidak diberikan penjelasan lebih lanjut. Isu-isu tersebut yang umumnya berasal dari Amerika Serikat itu adalah mengenai:

a)      Penggunaan kebijaksaan dalam transisi penerapan – terkait modifikasi kontrak dan kontrak yang telah diselesaikan.

b)      Penyajian pajak penjualan – bruto atau neto.

c)      Pertimbangan atas pendapatan non-kas.

d)     Pertimbangan atas kolektabilitas.

e)      Pertimbangan atas konsep agen dan prinsipal.

 

Pemunduran tanggal efektif : Bukti kedigdayaan Amerika Serikat?

 

Sebelumnya, US FASB telah mengeluarkan proposes ASU 606 untuk menunda penerapan standar ini selama satu tahun. Dalam proposed ASU tersebut (setara dengan exposure draft) US FASB mengaku mendapatkan banyak masukan dari para pemangku kepentingan di Amerika Serikat untuk menunda penerapan standar ini. Keputusan US FASB ini mempengaruhi IASB yang menganggap tanggal efektif penerapan standar ini sebaiknya sejalan dengan penerapan di Amerika Serikat.

Keputusan IASB mengekor keputusan US FASB untuk turut menunda berlakunya standar ini bukanlah suatu kejutan besar. Terlepas dari sikap Amerika Serikat yang belum jelas untuk mengadopsi IFRS, namun US FASB adalah dewan standar yg disegani oleh IASB dan memiliki pengaruh besar. Sulit membayangkan IASB akan mengambil sikap serupa bila Indonesia misalnya yg memutuskan menunda penerapan IFRS 15.

Walaupun IFRS 15 menuai banyak tantangan di Amerika Serikat, namun beberapa negara malah berniat untuk menerapkan dini standar ini. Salah satu alasan mungkin karena potensi benefit penerapan konsep pengakuan pendapatan yang ada di IFRS 15, dibandingkan dengan konsep-konsep yang berlaku sekarang pada IAS 18 Revenue atau IFRIC 15 Agreements from the Constuctions of Real Estate (keduanya dicabut oleh IFRS 15). Sebagai contoh, industri real estat di kawasan Asia sudah sangat menantikan IFRS 15 yang akan menggantikan konsep pengakuan pendapatan di IFRIC 15.

Melihat FASB dan IASB saat ini sejalan untuk menunda penerapan IFRS 15, kemungkinan besar negara-negara lain akan setuju dengan proposal ini. Walaupun opsi penerapan dini masih melekat dalam IFRS 15 versi kini maupun versi yang akan ditunda tanggal efektifnya nanti, tapi apakah akan ada yg berani untuk menerapkannya lebih dini? Apalagi sang penyusun standar sendiri pun sepertinya ragu dengan penerapannya? Apakah mungkin kini orang-orang akan menutup mata dengan adanya potensi isu-isu penerapan IFRS 15, sebagaimana diidentifikasi oleh TRG, dan atas potensi bahwa mungkin isu-isu tersebut juga berpotensi relevan bagi mereka?

Di kesempatan pertemuan IFASS (International Forum of Accounting Standard Setters) yang diadakan di Dubai bulan Maret yang lalu, bahkan India sempat menyuarakan rencananya untuk menerapkan IFRS 15 secara lebih dini. Sesungguhnya wacana penundaan ini malah membuat bingung publik yang sudah bersiap-siap memilih untuk segera menerapkan standar ini. Mengutip komentar salah satu peserta di pertemuan tersebut “sesungguhnya yang diinginkan publik sekarang adalah kepastian dan kejelasan”.

 

Sekilas tentang IFRS 15 : Revenue From Contracts with Customers

 

Pendapatan adalah elemen terpenting dalam laporan laba rugi mengingat angka pendapatan menjadi asal muasal angka laba perusahaan. Sehingga wajar bila IFRS 15 menyedot perhatian banyak kalangan. IFRS 15 sendiri bertujuan untuk membuat suatu standar yg principle-based untuk semua jenis industri dan semua jenis perusahaan baik yang non-profit maupun berorientasi profit. Hal ini membuat kerangka pengakuan pendapatan menjadi terlalu rumit bagi kebanyakan entitas yg model bisnisnya sederhana seperti perusahaan dagang.

Prinsip utama pengakuan pendapatan dalam IFRS 15 terdisi atas lima tahapan:

  1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan (Identify the contract(s) with a customer) )

  2. Mengidentifikasi performance obligations di dalam kontrak (Identify the performance obligations in the contract) 

  3.  Menentukan harga transaksi (Determine the transaction price) 

  4.  Mengalokasikan harga transaksi ke performance obligations di dalam kontrak (Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract) 

  5. Mengakui pendapatan ketika entitas sudah (atau sedang) menyelesaikan performance obligation (Recognise revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation).

Untuk setiap tahapan di atas, IFRS 15 menjelaskan lagi bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi. Contohnya tahapan pertama, yang dimaksud kontrak dalam ruang linkup IFRS 15 adalah yang memenuhi lima persyaratan, seperti salah satunya kontrak harus memiliki substansi komersial. Tahapan kedua yakni mengidentifikasi performance obligation juga tidak kalah rumitnya karena perusahaan harus memilah pendapatan jasa atau produk yang dijual secara bundled (semisal handphone yg dijual secara bundled dengan kontrak pulsa dan dijual cicilan).

Mengingat standar ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan semua industri, maka banyak hal yg harus dipertimbangkan karena tidak semua industri memiliki transaksi yang sederhana. Terutama bila produk atau jasa yg dijual memiliki waktu lama untuk pembuatan atau perusahaan memiliki beberapa performance obligation atau yang bertahap.

Mengalokasikan harga transaksi ke setiap performance obligation juga bukan perkara mudah apalagi IFRS 15 meminta perusahaan mempertimbangkan harga relatif dengan harga “stand alone” bila performance obligation berdiri sendiri. Sebagai contoh bila provider telekomunikasi menjual produk bundled hanphone android seharga Rp.300,000 per bulan untuk 2 tahun yang meliputi harga handset dan paket pulsa plus internet, maka perusahaan harus memilah pendapatannya sesuai dengan performance obligation yang berbeda-beda. Pendapatan tiap bulan tersebut harus dipilah berapa yg pendapatan dari menjual handset, berapa pendapatan dari pemakaian pulsa dan internet.

Industri real estat yang membutuhkan waktu lama dalam membangun produknya menjadi sorotan penting dalam penyusunan IFRS 15. IFRIC 15 Agreements from the Constuctions of Real Estate nantinya akan dicabut seiring dengan berlakunya IFRS 15. Sebagaimana sempat hangat dibicarakan dua tahun yang lalu termasuk di Indonesia, pengaturan yang ada di IFRIC 15 membuat banyak pelaku industri real estat tidak bisa mengakui pendapatan dari aktivitas konstruksi properti (yang umumnya dijual dengan metode sell-then-build) sampai properti tersebut diserahkan kepada pembeli. Banyak yang melihat bahwa pengaturan di IFRS 15 merubah posisi ini, dan akan memberikan kemudahan bagi pelaku industri real estat untuk mengakui pendapatan di atas secara bertahap.

 

Penutup

Disukai atai tidak, penyusunan IFRS memiliki unsur proses politik selain debat teknikal akuntansi, dan tidak bisa terlepas dari kepentingan beberapa negara maju yang memiliki kekuatan lobi yang cukup besar. Proses penundaan ini sendiri sebetulnya akan melalui penerbitan exposure draft sebagai bentuk due process procedures revisi IFRS yang harus dilakukan oleh IASB. Di sini lah publik diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya, serta mempertanyakan rencana IASB dalam menunda IFRS 15. Akuntan Indonesia mestinya dapat menunjukkan partisipasi aktif dalam diskusi ini dengan memberikan tanggapan saat ED nanti diterbitkan.

 

Aucky Pratama adalah Direktur Teknis IAI dan Ersa Tri Wahyuni adalah dosen akuntansi Universitas Padjadjaran, Bandung dan penasihat teknis IAI. Keduanya dapat dihubungi melalui email : aucky.pratama@iaiglobal.or.id dan ersa.twahyuni@fe.unpad.ac.id

 

Tuntutan Pelaporan Keuangan Semakin Kompleks : Tantangan Masa Depan Akuntan

Oleh: Ersa Tri Wahyuni, M.Acc, CA, CPSAK,CPMA[1]

Tulisan ini dimuat di majalah CPA Indonesia edisi Maret 2015

 

Peran akuntan sebagai penjaga gawang laporan keuangan mulai beralih seiring dengan tuntutan pelaporan perusahaan yang semakin luas dan kompleks. Perusahaan di era modern tidak bisa menafikkan permintaan investor terhadap berbagai laporan non-keuangan yang perannya semakin penting dalam menilai kesinambungan bisnis. Berbagai macam lembaga standar internasional menawarkan standar untuk digunakan oleh para perusahaan untuk melaporkan kegiatan mereka. Uniknya banyak dari  lembaga ini adalah suatu organisasi non-pemerintah atau berupa consorsium, sebut saja yang paling terkenal adalah IASB (International Accounting Standard Board) dan GRI (Global Reporting Initiative)

Setelah IFRS sukses menjadi standar laporan keuangan global dengan sekitar 122 negara kini telah mengadopsinya, peta standar untuk laporan perusahaan non-financial masih cukup membingungkan. Wajar saja karena laporan perusahaan non-finansial biasanya bersifat sukarela dan tidak wajib sehingga jarang diatur khusus oleh otoritas Negara. Tulisan ini berusaha mengurai rimba standar standar internasional yang terkait dengan pelaporan perusahaan.

Standar Pelaporan Keuangan International : 2015 Masa tenang IFRS?

Setelah beberapa standar besar telah rampung (misalnya Financial Instruments, Revenue) dan sebagian lagi hampir selesai (Insurance Contract dan Leases), banyak yang memprediksi IFRS akan memasuki masa tenang di tahun 2015 ini. Namun tahun 2015 adalah tahun “agenda consultation” di mana IASB membuka diri atas masukan dari seluruh stakeholder mengenai agenda apa yang harus dilakukan IASB di masa depan. Setelah agenda consultation selesai, bisa jadi pada tahun 2016 nanti IASB akan menjadi sibuk kembali mengerjakan beberapa standar yang masih lemah pengaturannya di seperti standar akuntansi untuk pertambangan, minyak dan gas dan standar akuntansi untuk rate-regulated activities yang dibutuhkan banyak perusahaan utilitas.

Memprediksi kapan Amerika Serikat (AS) akan mengadopsi IFRS tidaklah mudah. Sejak 2007 IFRS menjadi opsi bagi perusahaan asing yang terdaftar di AS. Walaupun IFRS belum menjadi opsi bagi perusahaan AS yang terdaftar, namun angin segar mulai berhembus akhir Desember lalu. US SEC sedang mempertimbangkan apakah laporan keuangan berbasis IFRS akan diijinkan untuk menjadi informasi tambahan bagi perusahaan2 domestik yang sekiranya ingin menyajikan informasi berbasis IFRS bagi investor mereka.

As one example, we understand that some domestic issuers may, now or in the near future, prepare IFRS-based financial information in addition to the U.S. GAAP based information that they use for purposes of SEC filings.  However, regulatory constraints may dissuade some issuers from providing this information, as current SEC rules would consider IFRS-based information to be a “non-GAAP” financial measure for a domestic issuer.   – Pidato Chief of Accountant US SEC, 8 December 2014 pada AICPA National Conference di Washingtong DC.

Bila US SEC membuat keputusan pada tahun ini bahwa informasi keuangan berbasis IFRS boleh disajikan oleh perusahaan domestika, maka ini akan semakin mengukuhkan IFRS sebagai standar akuntansi global.

 

Standar Pelaporan Non-Keuangan International : Chaos?

Bila standar IFRS sudah semakin jelas menjadi standar pelaporan keuangan internasional yang dirujuk banyak Negara, untuk standard non-keuangan, perusahaan dibuat bingung dengan beberapa standar yang tersedia. Standar pelaporan non-keuangan memang biasanya bersifat sukarela dan tidak wajib, namun dengan semakin banyak perusahaan melaporkan apa yang mereka lakukan untuk kelestarian lingkungan dan kesinambungan perusahaan, maka perusahaan bisa semakin bingung memilih standar yang saat ini tersedia. Beberapa standar non-keuangan yang popular misalnya:

 

  1. GRI. (Global Reporting Initiatives)

Berdiri sejak tahun 2003, organisasi ini mengeluarkan standar untuk laporan keberlanjutan atau sustainability report. Standar GRI yang sekarang sudah memasuki generasi keempat (GRI 4 Sustainability Reporting Guideline) menjadi standar yang cukup popular digunakan di Indonesia maupun di Negara-negara lain. Organisasi GRI juga termasuk yang paling mapan dan bukan hanya telah menghasilkan standar yang sudah berevolusi menjadi semakin baik tapi juga menyiapkan ujian professional.

 

2.      SASB (Sustainability Accounting Standard Board)

Organisasi non-profit di Amerika Serikat berdiri sejak tahun 2011. yang juga membuat standar untuk sustainability reporting. Walaupun standar keluaran SASB lebih diutamakan untuk perusahaan2 di Amerika Serikat, namun mereka mengklaim bahwa standarnya dibuat untuk memenuhi pengungkapan yang diminta US SEC dalam form 10-K dan 20-F. Perusahaan asing yang terdaftar di US SEC mungkin juga berkepentingan untuk menggunakan standar SASB. Berbeda dengan GRI yang membuat standar bersifat umum untuk semua jenis industri, SASB membuat standar berdasarkan industrinya seperti standard untuk layanan kesehatan, institusi keuangan, transportasi, dsb.

 

3.      GHG Protocol  (Greenhouse Gas Protocol)

GHG protocol adalah standar yang dihasilkan bersama oleh WRI dan World Business Council on Sustainable Development (WBCSD). GHG Protocol bertujuan menghasilkan standar internasional untuk mengukur, mengelola dan melapokan emisi rumah kaca. GHG Protocol saat ini telah menghasilkan 4 standar yang saling terkait.

  1. a.      Corporate Accounting and Reporting Standard
  2. b.      Project Accounting Protocol and Guideline
  3. c.       Corporate Value Chain Accounting and Reporting Standard
  4. d.      Product life Cycle Accounting and Reporting Standard

Standar GHG protocol cukup popular digunakan oleh perusahaan multinasional. Survey dari Carbon Disclosure Project pada tahun 2011 terhadap perusahaan Global 500, sekitar 35% dari 402 responden yang mengisi survey mengaku mereka menggunakan GHG protocol untuk memonitior dan melaporkan jejak karbon (carbon prints) perusahaan mereka (CDSB,2012).

 

4. CDSB (Climate Disclosure Standard Board)

Berdiri sejak tahun 2007, CDSB adalah konsorsium dari 8 organisasi non-pemerintah dan telah mengeluarkan Climate Change Reporting Framework di tahun 2010. Framework ini membantu perusahaan untuk membuat laporan sukarela untuk informasi yang terkait dengan perubahan iklim secara holistik.

 

Selain keempat standar di atas, ada juga standar2 yang dikeluarkan oleh ISO (International Organization for Standardization) yang terkait dengan pelaporan lingkungan. Beberapa Negara maju juga memiliki standar2 mereka sendiri yang terkait dengan pelaporan lingkungan. Hal ini cukup merepotkan perusahaan, terutama perusahaan multinasional yang beroperasi di banyak Negara untuk mempelajari banyak standar pelaporan.

 

Laporan Keuangan Terintegrasi : Penyederhanaan atau Memperumit?

Melihat maraknya standar-2 pelaporan keuangan, muncul lagi inisiatif untuk menyederhanakan pelaporan perusahaan agar pelaporan keuangan tidak semakin meluas dan berpotensi membingungkan investor. Laporan keuangan terintegrasi atau Integrated Reporting menjadi isu hangat yang marak dibahas akhir akhir ini.

 

Framework Integrated Reporting dibuat oleh council yang bernama IIRC (International Integrated Reporting Council). International Integrated Reporting Council (IIRC) didukung oleh pebisnis dan investor lebih dari 25 negara, selain juga beberapa lembaga penyusun standar internasional duduk di Council yang mengawasi Board penyusun standar. Diantaranya adalah perwakilan IASB (yang menyusun IFRS), IFAC (Organisasi Akuntan Internasional), dan GRI. Survey yang dilakukan oleh ACCA terhadap 200 CFO perusahaan di Inggris dan Irlandia menunjukkan bahwa 38% responden mengaku mereka sedang bersiap-siap untuk melakukan laporan keuangan terintegrasi dalam tiga tahun kedepan (ACCA, 2014).

 

IIRC pada awal tahun 2014 kemudian berinisiatif membuat Corporate Reporting Dialogue (CRD) untuk mengumpulkan para pembuat standar pelaporan perusahaan dan mendiskusikan bagaimana sesungguhnya peta pelaporan keuangan perusahaan di masa depan (IASB,2014). Saat ini CRD bersifat seperti group diskusi yang terdiri dari 8 penyusun standar:

 

Anggota Corporate Reporting Dialogue :

 

  • Financial Accounting Standards Board (FASB)
  • •Global Reporting Initiative (GRI)
  • •International Accounting Standards Board (IASB)
  • •International Integrated Reporting Council (IIRC)
  • •International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)
  • •International Organization for Standardization (ISO)
  • •Sustainability Accounting Standards Board (SASB)

 

CRD memiliki target untuk membuat corporate reporting landscape untuk memetakan bagaimana standar pelaporan perusahaan bisa lebih mudah dipahami.

 

Profesi Akuntan Menanggapi

 

Maraknya pelaporan sukarela yang bersifat non-keuangan direspon oleh asosiasi akuntan internasional dengan positif. Akuntan sebagai profesi yang sudah berpengalaman menghasilkan pelaporan keuangan tentunya dapat berperan lebih strategis untuk menghasilkan laporan non-keuangan. AICPA (American Institute of Certified Public Accountant) misalnya dalam dokumen tanya jawab mendukung perusahaan non public untuk melakukan pengungkapan tambahan yang bersifat non-keuangan (AICPA, 2014). AICPA juga membuat “Enhanced Business Reporting Framework” untuk perusahaan non-publik yang juga menjelaskan tentang informasi non-keuangan yang dianggap penting oleh investor.

 

Bagaimana dengan profesi akuntan di Indonesia? Munculnya laporan perusahaan non-keuangan menjadi kesempatan bagi profesi akuntan di Indonesia untuk membuka jasa layanan baru. Apalagi payung hukum untuk laporan perusahaan non-keuangan sudah cukup jelas.  Peraturan di Indonesia mengenai sustainability reporting (SR) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disahkan pada Juli 2007. Perundangan ini mengamanatkan seluruh perseroan terbatas yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan, serta menyajikan informasi kinerja kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan tersebut dalam laporan tahunan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian pada April 2012 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan, sehingga mulai tahun 2012 kegiatan tanggungjawab sosial lingkungan dan penyampaian infomasinya menjadi kewajiban seluruh perseroan.

 

Akuntan di masa depan bukan hanya harus ahli dalam standar akuntansi keuangan internasional (IFRS) tapi juga harus peka terhadap kebutuhan klien atas pelaporan-2 non keuangan lainnya. Tuntutan pelaporan perusahaan yang semakin kompleks juga membuka peluang bagi asosiasi akuntan di Indonesia untuk melakukan kalibrasi pengetahuan dan kemampuan anggotanya untuk membuat pelaporan perusahaan non-keuangan misalnya dengan melakukan training dan sertifikasi profesional.

 

***

 

 

Referensi

 

AICPA. (2014). Changing Landscape of Corporate Reporting. Tersedia di  : http://www.aicpa.org/InterestAreas/FRC/AccountingFinancialReporting/EnhancedBusinessReporting/DownloadableDocuments/AICPA%20Business%20Reporting%20FAQ.pdf [diakses 18 Pebruari 2015]

 

ACCA. (2014). Understanding investors: the changing corporate perspective. Tersedia di : http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/financial-reporting/pol-afb-ui04.pdf [diakses 18 Pebruari 2015]

 

IASB. 2014. Future of Corporate Reporting. Dokumen rapat IFRS Advisory Council October 2014. Tersedia di : http://www.ifrs.org/Meetings/MeetingDocs/Advisory%20Council/2014/October/2014-10-AP5-Future-of-Corporate-Reporting.pdf  [diakses 18 Pebruari 2015]

 

http://www.cdsb.net/

http://www.ghgprotocol.org/

http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx

http://www.sasb.org/

 

 


[1] Ersa Tri Wahyuni adalah Kandidat Doktor Akuntansi Manchester Business School, University of Manchester, Inggris. Dosen Akuntansi Universitas Padjadjaran dan Penasihat Teknis Ikatan Akuntan Indonesia

Pengunjung dari Belahan Negara

Flag Counter