Home » Posts tagged 'dana desa'

Tag Archives: dana desa

Membangun Desa, Membangun Indonesia : Peran Akuntan dalam memperkuat Bumdes

Oleh Ersa Tri Wahyuni

Dosen Akuntansi Universitas Padjadjaran, Anggota DSAK-IAI.  Asrtikel ini dimuat dalam majalah Akuntan Indonesia edisi September-Oktober 2017.

 

Sejak UU No 6/2014 tentang Desa disahkan, desa-desa di Indonesia menjadi bergairah. Sejak tahun 2015, triliunan rupiah digelontorkan sebagai dana desa. Tahun 2015 saja dana desa yang dialokasikan lebih dari 20 triliun untuk 74 ribu desa di Indonesia. Alokasi dana desa ini meningkat pada tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun yang ditujukan untuk 74.954 desa di 434 kabupaten dan kota. Pada tahun 2019 diperkirakan dana desa akan meningkat mencapai Rp.111 triliun rupiah. Aliran dana yang sangat besar dalam dua tahun terakhir ini tak pelak menimbulkan banyak tantangan dan masalah dalam pengelolaannya.

 

Selama tahun 2016 saja terdapat 932 laporan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran penyalahgunaan dana desa yang masuk di Kemendes PDTT. Dari angka tersebut, terdapat lebih dari 200 laporan pengaduan yang sudah diserahkan ke KPK dan 167 laporan diserahkan ke kepolisian.[1]. Banyak pemberitaan di media mengenai penyelewengan dana desa ini misalnya pemberitaan korupsi dana desa di Pamekasan Madura yang membuat Bupati Pamekasan ditangkap KPK. Dengan derasnya arus dana ke pedesaan maka peran akuntan profesional sangat dibutuhkan untuk mendampingi para pengelola dana desa agar akuntabel.

 

Tentunya tidak semua cerita tentang dana desa membuat miris, banyak perubahan di pedesaan yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama peningkatan kualias jalan desa, puskesmas dan kantor aparat desa. Dana desa ini menjadi perhatian Kabinet Jokowi-JK dan tertuang dalam NAWA CITA, khususnya Nawa Cita ke-tiga “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”

 

Aliran dana desa ini banyak yang kemudian digunakan untuk mendanai pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Seiring dengan derasnya dana desa ke daerah, jumlah Bumdes juga meledak dalam dalam dua tahun terakhir. Pada Mei 2016 Jumlah Bumdes berkembang pesat, yakni sebanyak  12.115 Bumdes, bertambah 12 kali lipat dibandingkan tahun 2014 yang hanya mencapai 1.022 Bumdes (Kemendes, 2016). Dan pada maret 2017, jumlah Bumdes telah bertambah lagi sekitar 6000 unit sehingga total menjadi 18.446 unit Bumdes di seluruh Indonesia (Kemendes, 2017).

Pertumbuhan yang sangat cepat ini menimbulkan tantangan besar mengenai kesiapan SDM dalam mengelola Bumdes. Terlebih Bumdes biasanya memiliki beberapa unit usaha seperti pengelolaan sampah desa, penyediaan jasa air bersih, wisata desa atau pengolah hasil pertanian. Kades sebagai “komisaris” dari Bumdes yang merupakan perusahaan holding dari beberapa unit usaha yang dimiliki desa, membutuhkan pendampingan dan dukungan untuk mengelola desanya dengan baik.  Desa dan Bumdes banyak membutuhkan pendamping desa yang memahami potensi desa dan memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni.

Geliat Bumdes di Yogyakarta banyak menjadi cerita sukses Bumdes. Seperti misalnya Bumdes di Desa Ponggok, Klaten yang telah menghasilkan pendapatan Rp. 10 miliar setahun dari berbagai unit usaha yang dikelola. Yogyakarta cukup beruntung karena memiliki banyak intelektual muda yang peduli dengan kemajuan Bumdes. Suatu platform untuk berbagi pengalaman dan sumber daya lahir di Yogyakarta dengan situs Bumdes.id. Para pengelola Bumdes yang mendaftarkan diri pada situs Bumdes.id bisa mengunduh beraneka ragam artikel, peraturan perundang-undangan terkait Bumdes dan bahkan sistem akuntansi Bumdes secara gratis. Digawangi oleh Rudy Suryanto, dosen akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan beberapa aktivis desa lainnya, Bumdes.id juga memiliki sekolah manajemen Bumdes yang rutin menyelenggarakan training for trainers untuk para pendamping Bumdes dan workshop untuk penyelenggara Bumdes.

 

Bidang Usaha dan Akuntabilitas Bumdes

 

Bumdes adalah badan hukum baru yang tidak perlu akte notaris untuk pendiriannya. Pendirian Bumdes cukup sederhana dimana para masyarakat dan tokoh tokoh masyarakat di desa memiliki otoritas untuk mendirikan Bumdes ini melalui semangat musyrawarah dan gotong royong. Bumdes juga dapat memiliki beranekaragam unit usaha seperti yang tertera dalam bagan 1 di bawah ini

Berkembangnya BUMDes tidak terlepas dari peran Dana Desa yang mulai disalurkan sejak tahun 2015. Permendes PDTT No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 pasal 9 menjelaskan bahwa salah satu prioritas dalam pemanfaatan dana desa adalah pendirian dan pengembangan BUMDes. Bumdes di luar pulau jawa juga sudah mulai terlihat geliatnya seperti misalnya Bumdes Huntu Barat, kecamatan Bulango Selatan di Propinsi Gorontalo yang fokus pada usaha budi daya ikan air tawar.

Desa harus menjadi pemilik mayoritas Bumdes walaupun juga dapat melibatkan peran serta masyarakat sebagai pemilik modal. Karena Desa yang seharus memiliki Bumdes maka akuntabilitas Bumdes juga harus dilaporkan kepada masyarakat desa.  Akuntabilitas terkait Bumdes diatur dalam Permendes PDTT  lainnya yakni No 4/2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes Pasal 31 dijelaskan bahwa pelaksana operasional harus melaporkan  akuntabilitas kinerja Bumdes kepada Penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa. Kemudian BPD (Badan Permusyawaratan Desa) melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan Bumdes. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap Bumdes kepada BPD yang  disampaikan melalui Musyawarah Desa.  Akuntabilitas Bumdes yang perlu dilakukan adalah:

1. Setiap akhir periode tahun anggaran, pengelola wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah desa yang menghadirkan elemen Pemerintahan Desa, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan struktur organisasi BUMDes.

2. Laporan Pertanggungjawaban, antara lain memuat:

a. Laporan Kinerja Pengelola selama satu periode/Tahunan

b. Kinerja Usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan dsb.

c. Laporan Keuangan termasuk Rencana Pembagian Laba Usaha.

d. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.

e. Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya evaluasi  tahunan serta upaya-upaya pengembangan kedepan.

f. Mekanisme dan Tata Tertib Pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan AD-ART.

 

Pedoman Akuntansi Bumdes

Draft Standar Akuntansi Desa telah dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Sektor Publik (KSAP) dan apabila nanti disahkan pasti akan sangat bermanfaat bagi para kades dan aparat desa membuat laporan keuangan. Namun Bumdes adalah entitas bisnis yang beriorientasi laba untuk sustanaibilitas pembangunan desa. Sehingga seharusnya Bumdes tunduk pada standar akuntansi yang juga berlaku untuk entitas bisnis lainnya seperti SAK Umum, SAK ETAP dan SAK EMKM.

Para penggiat Bumdes yang menginginkan semacam pedoman akuntansi untuk Bumdes. Namun membuat pedoman akuntansi untuk Bumdes tidak akan mudah karena banyaknya jenis ragam unit usaha Bumdes. Biasanya suatu pedoman akuntansi memberikan panduan atas pencatatan akuntansi pada suatu industri yang sama misalnya adalah Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI). Sedangkan Bumdes bisa saja memiliki unit usaha berbeda beda seperti perdagangan, simpan pinjam, dan jasa layanan air bersih. Ketika jenis usaha perdagangan yang berbeda beda memiliki proses bisnis yang berbeda. Sehingga apabila pedoman akuntansi ingin dibuat maka harus dibuat beberapa pedoman akuntansi yang sesuai dengan unit usahanya. Pedoman akuntansi untuk unit usaha simpan pinjam tentu akan berbeda dengan pedoman akuntansi untuk unit usaha dagang.

Pertanyaan berikutnya untuk membuat pedoman akuntansi Bumdes adalah ukuran Bumdes yang sangat beragam. Saat ini beberapa Bumdes sudah sangat besar sehingga menghasilkan pendapatan milyaran rupiah setahun, sedangkan Bumdes lainnya baru berdiri atau masih merugi. Dengan demikian apakah pedoman akuntansi Bumdes akan berdasarkan pada SAK Umum yang mungkin cocok untuk Bumdes besar, atau berdasarkan SAK ETAP dan SAK EMKM untuk Bumdes yang lebih kecil? Juga pedoman akuntansi ini harus senantiasa dimutakhirkan apabila ada perubahan standar akuntansi terbaru.

Peran Akuntan dalam Memperkuat Bumdes

Bumdes haruslah adaptif dan responsif menjawab permasalahan dan peluang bisnis di desa masing-masing, sehingga Bumdes bisa saja memiliki pengembangan unit usaha yang sifatnya dinamis dari tahun ke tahun. Hal ini dapat cukup terbatasi apabila Bumdes harus mengikuti suatu pedoman akuntansi yang “rule based” dan kaku. Yang lebih utama adalah mengajarkan prinsip-prinsip akuntansi kepada manajer atau CEO Bumdes agar mereka percaya diri untuk membuat laporan keuangan sekalipun unit usaha mereka berubah. Laporan keuangan seharusnya mampu mengkomunikasikan transaksi bisnis dan situasi ekonomi riil Bumdes. Laporan keuangan harus relevan dan disajikan dengan jujur. Akuntan profesional harus mampu berperan dalam memperkuat 18.446 Bumdes di seluruh Indonesia, di mana ditenggarai hanya sekitar 10% saja yang masuk dalam kategori sehat.

Membantu menyusun laporan keuangan desa atau laporan keuangan Bumdes dapat menjadi ladang amal KJA-KJA baru yang marak bermunculan di Indonesia. Namun tentunya kita juga ingin desa menjadi mandiri dengan sumber daya akuntan sendiri yang mampu menjadi gawang akuntabilitas desa nya tanpa harus terus menerus bergantung pada konsultan atau pendamping.   Sudah waktunya mahasiswa-mahasiswa akuntansi didorong untuk kembali ke desa, menjadi akuntan atau manajer Bumdes atau bahkan menjadi Kepala Desa yang akan memperkuat perekonomian di desa mereka masing-masing. Menjadi akuntan desa tidak kalah menariknya dibandingkan bekerja menjadi akuntan di kantor akuntan besar atau perusahaan besar di perkotaan. Gaya hidup sehat di pedesaan, waktu kerja yang bersahabat dengan misi mulia membangun desa dapat menjadi motivasi alternatif selain mendorong para lulusan akuntansi untuk mencari pekerjaan di kota kota besar.



[1] Disampaikan Mendes PDTT Pada kegiatan Rakornas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2017 di Kantor BPKP, Jakarta, Kamis 18 Mei 2017.

 

Artikel majalah Akuntan Indonesia Bumdes pg 1 Bumdes page 2 akuntan indonesia Bumdes page 3 akuntan indonesiaBumdes page 2 akuntan indonesiaBumdes page 3 akuntan indonesia