Home » Posts tagged 'IFRS 15'

Tag Archives: IFRS 15

Menghadapi Turbulensi IFRS 2018-2022

Oleh Ersa Tri Wahyuni, PhD, CA

Dosen Akuntansi Universitas Padjadjaran, Anggota DSAK-IAI. 

Tulisan ini dimuat dalam majalah Akuntan Indonesia edisi Juli-Agustus 2017

Beberapa standar IFRS baru telah diadopsi oleh DSAK-IAI menjadi draft exposure dan akan berlaku efektif dalam dua atau tiga tahun ke depan. Hal ini dikhawatirkan akan memberikan turbulensi baru karena dampaknya yang signifikan terhadap laporan keuangan. Apakah kekhawatiran ini beralasan?

 

Kekhawatiran dan beberapa pertanyaan terkait kesiapan industri berusaha dijawab oleh kegiatan seminar internasional IAI-IFRS di Hotel Mandarin Jakarta pada tanggal 12-13 Juli lalu. Serangkaian pembicara dari IASB, DSAK-IAI dan perwakilan industri membedah standar-standar IFRS baru dan dampaknya terhadap kegiatan pelaporan dan pemeriksaan laporan keuangan.  Kegiatan ini bekerjasama dengan IASB yang juga secara paralel melaksanakan rapat IASB working group on Islamic finance di Jakarta pada tanggal 13 Juli dihadiri oleh kurang lebih 150 peserta.

 

Standar Akuntansi Baru

 

Setelah masa-masa tenang pada tahun 2015-2017 tanpa standar akuntansi besar yang berlaku, tahun 2018 ke depan Indonesia akan menghadapi tantangan beberapa standar akuntansi dengan dampak signifikan. Beberapa standar baru yang akan berlaku tahun 2018-2022 terangkum dalam tabel 1 di bawah ini:

 

Tabel 1 : Standar Akuntansi yang akan berlaku 2018-2022

Standar Baru

Tahun Berlaku

Industri yang Kemungkinan terkena Dampak Signifikan

IAS 41 / PSAK 69 : Agrikultur  dan Amendemen PSAK 16 Tanaman produktif I Januari 2018 Industri Perkebunan dan Peternakan harus mencatat aset biologis dengan nilai wajar dan selisihnya masuk ke laba rugi. Kecuali tanaman produktif yang boleh menggunakan model biaya.
IFRS 9 /DE PSAK 71 : Instrumen Keuangan Belum diputuskan oleh DSAK/IAI. Tanggal efektif di DE adalah 2019. Kemungkinan besar akan diundurkan menjadi 2020. Industri perbankan akan terkena dampak signifikan dari model penurunan nilai yang baru. Pencadangan dapat meningkat 30-50%
IFRS 15 / DE PSAK 72 Pendapatan: Contrak dari pelanggan Tanggal efektif akan sama dengan IFRS 9/ DE PSAK 71 Industri real estat dapat terkena dampak signifikan karena pengakuan pendapatan sepanjang masa pembangunan harus memenuhi persyaratan yang lebih ketat. Industri telekomunikasi juga dapat terkena dampak untuk pengakuan pendapatan produk gabungan.
IFRS 16 / DE PSAK 73 : Sewa Belum diputuskan oleh DSAK/IAI. Tanggal efektif di DE adalah 2020. Semua industri yang memiliki jumlah sewa operasi signifikan dapat terkena dampak seperti misalnya industri penerbangan.
IFRS 17 Insurance Contract (Draft Exposure belum dikeluarkan oleh DSAK-IAI) Belum diputuskan oleh DSAK/IAI. Tanggal efektif di IFRS 17 nya adalah 2021. Kemungkinan besar di Indonesia akan berlaku 2022. Industri asuransi akan terkena dampak signifikan karena standar yang baru akan mengubah pencatatan akuntansi yang sekarang.

Kegiatan seminar internasional tanggal 12-13 Juli lalu membahas tantangan dan kesiapan industri dalam mengadopsi DE PSAK 71, DE PSAK 72, DE PSAK 73 dan IFRS 17. Para peserta dan pembicara seminar mendiskusikan issue issue penting seperti pentingnya dukungan regulator, insentif untuk penerapan dini, tingginya biaya adopsi dan kesiapan profesi lainnya.

 

Dukungan Regulator termasuk Otoritas Perpajakan

Dukungan regulator menjadi issue penting terutama untuk penerapan standar mengenai instrumen keuangan dan kontrak asuransi. Kedua standar akan berpengaruh signifikan terhadap industri perbankan dan asuransi yang diawasi oleh OJK. Untuk penerapan standar instrumen keuangan misalnya, OJK harus menganalisa kesiapan seluruh jenis bank umum. Apakah memang semua jenis bank umum perlu menerapkan standar ini bersama sama atau ada kelonggaran untuk bank umum yang ukurannya kecil untuk memiliki masa transisi yang lebih panjang. Semisal untuk bank umum buku 1 dan buku 2, dapat dipertimbangkan untuk menunda penerapan DE PSAK 71. Juga tidak bisa dipungkiri bahwa cabang bank asing justru ingin menerapkan DE PSAK 71 lebih dini karena bank induknya di luar negeri sudah harus menerapkan IFRS 9 sejak tahun 2018 sesuai dengan ketentuan IASB.

Penerapan standar kontrak asuransi juga membutuhkan dukungan penuh regulator, karena standar baru ini dapat mengubah signifikan laporan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia. Salah satu contoh sederhana adalah pengakuan pendapatan perusahaan asuransi yang saat ini juga memasukkan unsur deposit dari nasabah (semisal asuransi yang terkait unit link), nanti tidak boleh lagi diakui. Deposit diakui menjadi liabilitas. Penyajian laporan kinerja perusahaan juga akan berbeda sehingga nantinya bisa jelas terlihat berapa profit yang berasal dari kinerja asuransi dan berapa profit yang berasal dari manajemen portofolio investasi.

Harmonisasi dengan otoritas perpajakan juga menjadi perhatian. DE PSAK 71 kemungkinan besar akan meningkatkan cadangan perbankan yang tidak bisa deductible berdasarkan peraturan perpajakan. Perbedaan laba akuntansi dan laba perpajakan akan semakin besar.

Penerapan suatu standar memerlukan dukungan regulator yang akan mengawasi penerapannya. Terlebih DSAK-IAI telah berkomitmen bahwa Indonesia hanya memiliki kesenjangan satu tahun dari tanggal efektif IFRS yang ditetapkan IASB. DSAK-IAI membutuhkan kerjasama regulator untuk menerapkan strategi-strategi agar para perusahaan dalam pengawasannya memiliki cetak biru perencanaan untuk menerapkan standar tersebut secara benar.

 

Insentif Penerapan Dini

DE PSAK 71 dan PSAK 72 mengijinkan adanya penerapan dini dari standar. Pembicara dari Industri mengakui bahwa mereka kemungkinan akan memilih penerapan dini. Telkom misalnya akan menerapkan dini PSAK 72 tahun 2018 untuk keperluan pelaporan di Amerika Serikat, begitu juga dengan Indosat yang harus mengirimkan laporan keuangan sesuai dengan IFRS ke induk perusahaan di luar negeri.

Pembicara dari perbankan yang hadir pada saat seminar yakni CIMB Niaga dan Permata juga menjelaskan di sela sela rehat kopi bahwa mereka akan menerapkan dini PSAK 71 tahun 2018 untuk keperluan pelaporan ke investor luar negeri. Namun untuk pelaporan di dalam negeri mereka akan tetap menggunakan PSAK 50 dan PSAK 55. Mereka tidak akan menggunakan PSAK 71 untuk laporan keuangan dalam negeri agar investor tidak bingung membandingkan laporan keuangan mereka dengan kompetitor lainnya.  “nanti bank kami dinilai kinerja nya jelek bu oleh investor dibandingkan dengan kompetitor”  demikian ujar salah satu pembicara.

Perusahaan yang memilih penerapan dini atau menjalankan dua pembukuan dapat menjadi mitra regulator dan dewan standar untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan penerapan standar. Pengalaman mengadopsi standar-standar ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi perusahaan lainnya.

 

Menyiasati Tingginya Biaya Adopsi

Beberapa peserta seminar mempertanyakan tingginya biaya adopsi yang harus dikeluarkan untuk membayar konsultan atau mengubah sistem informasi akuntansi perusahaan. Terkait dengan adopsi standar pendapatan yang baru misalnya, pembicara dari industri mengakui bahwa terjadi perubahan sistem revenue engine perusahaan sehingga setiap produk gabungan (product bundling) dapat diidentikasi kewajiban kinerja nya (performance obligation).

Salah satu pembicara dari perbankan memberikan masukan menarik agar beberapa perusahaan sejenis dapat membuat konsorsium dan menyewa satu konsultan secara bersama sama untuk group tersebut. Karena mungkin asumsi dan penghitungan formula nya serupa sehingga satu jasa konsultasi dapat dimanfaatkan bersama-sama. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan walaupun mungkin pada kenyataannya nanti tidak akan mudah karena konsorsium seperti ini juga berarti ada sharing informasi antar perusahaan.

 

Kesiapan profesi lainnya

Dalam panel diskusi mengenai kontrak asuransi yang juga menampilkan perwakilan dari Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), didiskusikan pula kesiapan profesi aktuaris dalam menerapkan IFRS 17 nantinya. Perwakilan PAI mengakui bahwa tidak mudah untuk mencetak seorang aktuaris profesional di Indonesia terlebih pendidikan aktuaris di Indonesia juga minim. “Banyaknya aktuaris di Indonesia adalah lulusan matematika atau statistika. Padahal di luar negeri sudah banyak program studi aktuaris”

Kesiapan profesi akuntan publik juga menjadi sorotan anggota DPN Ibu Rosita Uli Sinaga. Pak Ludivicus Sensi yang mewakili praktisi akuntan publik dan juga pengurus IAPI bidang pendidikan mengakui bahwa kompetensi akuntan publik harus ditingkatkan untuk menghadapi beberapa standar yang akan berlaku sebentar lagi. Kantor Akuntan Publik di Indonesia sangat minim yang memiliki aktuaris sendiri, sehingga harus bergantung dengan aktuaris independen yang berarti meningkatkan beban biaya. “jangan jangan nanti fee untuk membayar aktuaris independen akan lebih besar daripada audit fee nya ya Bu Rosita” seloroh Pak Sensi yang disambut senyuman para hadirin.

 

Penutup : Edukasi terus menerus

Perubahan standar akuntansi yang signifikan dalam lima tahun ke depan membutuhkan edukasi yang terus menerus bukan hanya kepada para penyusun laporan keuangan namun juga kepada investor.

Dalam diskusi mengenai standar tentang sewa misalnya, para peserta seminar mengkhawatirkan dampak dari standar yang tidak dipahami oleh para investor. DE PSAK 73 Sewa apabila diterapkan juga berpotensi meningkatkan liabilitas perusahaan sehingga rasio rasio perusahaan dapat terlihat memburuk dan berpotensi melanggar covenant perusahaan. Pembicara dari Garuda misalnya mengakui bahwa liabilitas perusahaan akan meningkat 350% bila DE PSAK 73 diterapkan, sementara peningkatan aset hanya 300%.   Dampak negatif seperti ini harus dikomunikasikan dini kepada para investor dan analis untuk menjaga ekspektasi mereka.

Edukasi yang intensif sangat penting untuk meningkatkan pemahaman para akuntan terhadap standar-standar baru ini. Penerapan standar baru memerlukan perencanaan yang matang dan membutuhkan waktu sekitar 3 tahun. Bukan hanya training dan pelatihan yang perlu dilakukan oleh asosiasi profesi seperti IAI, PAI dan IAPI juga menciptakan ruang ruang platform berdiskusi untuk berbagi pengalaman implementasi standar.

 

*)Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili pendapat dari DSAK-IAI

TARIK ULUR TANGGAL EFEKTIF IFRS 15 : Akankah IASB tunduk pada US FASB?

Oleh: Aucky Pratama dan Ersa Tri Wahyuni*)
Artikel ini dimuat dalam majalah Akuntan Indonesia edisi Juni 2015, diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia

 

Tidak sampai satu tahun dari penerbitannya, IFRS 15 yang telah dinanti-nanti kehadirannya oleh banyak pihak kini akan ditunda tanggal efektifnya oleh IASB. Pada tanggal 28 April 2015 lalu IASB telah memutuskan untuk menerbitkan exposure draft yang bertujuan untuk menunda tanggal efektif IFRS 15 dari 1 Januari 2017 menjadi 1 Januari 2018.

IFRS 15 sebagai standar pamungkas pengakuan pendapatan merupakan buah cinta dari program konvergensi IASB dan US FASB. IFRS 15 atau ASU 606 di Amerika Serikat diterbitkan identik pada tanggal 28 Mei 2014. Standar ini sedianya akan menjadi jembatan dalam memuluskan langkah penerapan IFRS di Amerika Serikat. Standar ini sering dibanggakan oleh banyak pihak sebagai keberhasilan IASB dan US FASB bekerjasama, diluar kegagalan yang terpaksa mereka akui dalam menciptakan standar bersama seperti kasus asuransi dan instrumen keuangan.

IASB (bersama US FASB) sadar betul bahwa tidak akan mudah untuk menerapkan standar ini. Suatu standar akuntansi pengakuan pendapatan tunggal yang berbasis prinsip, tentunya berpotensi untuk dipertanyakan oleh banyak pihak, khususnya para pemangku kepentingan di Amerika Serikat yang selama ini telah terbiasa dengan standar akuntansi berbasis pengaturan yang sangat rigid dan detil.

Oleh karena itu, seiring dengan penerbitan IFRS 15, keduanya juga sepakat untuk membentuk suatu kelompok kerja bersama yang dinamakan Transition Resource Group (TRG). Anggota TRG sebanyak 27 orang berasal dari berbagai negara termasuk Kanada, Brazil, Inggris dan Jepang namun memiliki ketua berasal dari IASB dan wakil ketua berasal dari US FASB. Rapat pertama TRG dilakukan pada bulan Juli 2014, dan sejak itu TRG telah bertemu beberapa kali membahas permasalahan implementasi standar ini.

Langkah ini sesungguhnya menjadi suatu milestone penting dalam hubungan antar kedua badan penyusun standar, karena belum ada preseden pembentukan suatu kelompok kerja yang salah satu tujuannya adalah untuk memuluskan penerapan suatu Standar. Tugas utama TRG yang dianggotai oleh pakar serta praktisi akuntansi dari berbagai bidang sesungguhnya adalah untuk mengidentifikasi potensi isu-isu penerapan IFRS 15, dan menyampaikan isu-isu tersebut kepada IASB (dan US FASB).

Hasil diskusi TRG pula lah yang menjadi alasan mengapa IASB berniat untuk menunda tanggal efektif IFRS 15. Sebagai bagian dari tugasnya, TRG telah mengidentifikasi beberapa isu penerapan IFRS 15 yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari apabila tidak diberikan penjelasan lebih lanjut. Isu-isu tersebut yang umumnya berasal dari Amerika Serikat itu adalah mengenai:

a)      Penggunaan kebijaksaan dalam transisi penerapan – terkait modifikasi kontrak dan kontrak yang telah diselesaikan.

b)      Penyajian pajak penjualan – bruto atau neto.

c)      Pertimbangan atas pendapatan non-kas.

d)     Pertimbangan atas kolektabilitas.

e)      Pertimbangan atas konsep agen dan prinsipal.

 

Pemunduran tanggal efektif : Bukti kedigdayaan Amerika Serikat?

 

Sebelumnya, US FASB telah mengeluarkan proposes ASU 606 untuk menunda penerapan standar ini selama satu tahun. Dalam proposed ASU tersebut (setara dengan exposure draft) US FASB mengaku mendapatkan banyak masukan dari para pemangku kepentingan di Amerika Serikat untuk menunda penerapan standar ini. Keputusan US FASB ini mempengaruhi IASB yang menganggap tanggal efektif penerapan standar ini sebaiknya sejalan dengan penerapan di Amerika Serikat.

Keputusan IASB mengekor keputusan US FASB untuk turut menunda berlakunya standar ini bukanlah suatu kejutan besar. Terlepas dari sikap Amerika Serikat yang belum jelas untuk mengadopsi IFRS, namun US FASB adalah dewan standar yg disegani oleh IASB dan memiliki pengaruh besar. Sulit membayangkan IASB akan mengambil sikap serupa bila Indonesia misalnya yg memutuskan menunda penerapan IFRS 15.

Walaupun IFRS 15 menuai banyak tantangan di Amerika Serikat, namun beberapa negara malah berniat untuk menerapkan dini standar ini. Salah satu alasan mungkin karena potensi benefit penerapan konsep pengakuan pendapatan yang ada di IFRS 15, dibandingkan dengan konsep-konsep yang berlaku sekarang pada IAS 18 Revenue atau IFRIC 15 Agreements from the Constuctions of Real Estate (keduanya dicabut oleh IFRS 15). Sebagai contoh, industri real estat di kawasan Asia sudah sangat menantikan IFRS 15 yang akan menggantikan konsep pengakuan pendapatan di IFRIC 15.

Melihat FASB dan IASB saat ini sejalan untuk menunda penerapan IFRS 15, kemungkinan besar negara-negara lain akan setuju dengan proposal ini. Walaupun opsi penerapan dini masih melekat dalam IFRS 15 versi kini maupun versi yang akan ditunda tanggal efektifnya nanti, tapi apakah akan ada yg berani untuk menerapkannya lebih dini? Apalagi sang penyusun standar sendiri pun sepertinya ragu dengan penerapannya? Apakah mungkin kini orang-orang akan menutup mata dengan adanya potensi isu-isu penerapan IFRS 15, sebagaimana diidentifikasi oleh TRG, dan atas potensi bahwa mungkin isu-isu tersebut juga berpotensi relevan bagi mereka?

Di kesempatan pertemuan IFASS (International Forum of Accounting Standard Setters) yang diadakan di Dubai bulan Maret yang lalu, bahkan India sempat menyuarakan rencananya untuk menerapkan IFRS 15 secara lebih dini. Sesungguhnya wacana penundaan ini malah membuat bingung publik yang sudah bersiap-siap memilih untuk segera menerapkan standar ini. Mengutip komentar salah satu peserta di pertemuan tersebut “sesungguhnya yang diinginkan publik sekarang adalah kepastian dan kejelasan”.

 

Sekilas tentang IFRS 15 : Revenue From Contracts with Customers

 

Pendapatan adalah elemen terpenting dalam laporan laba rugi mengingat angka pendapatan menjadi asal muasal angka laba perusahaan. Sehingga wajar bila IFRS 15 menyedot perhatian banyak kalangan. IFRS 15 sendiri bertujuan untuk membuat suatu standar yg principle-based untuk semua jenis industri dan semua jenis perusahaan baik yang non-profit maupun berorientasi profit. Hal ini membuat kerangka pengakuan pendapatan menjadi terlalu rumit bagi kebanyakan entitas yg model bisnisnya sederhana seperti perusahaan dagang.

Prinsip utama pengakuan pendapatan dalam IFRS 15 terdisi atas lima tahapan:

  1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan (Identify the contract(s) with a customer) )

  2. Mengidentifikasi performance obligations di dalam kontrak (Identify the performance obligations in the contract) 

  3.  Menentukan harga transaksi (Determine the transaction price) 

  4.  Mengalokasikan harga transaksi ke performance obligations di dalam kontrak (Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract) 

  5. Mengakui pendapatan ketika entitas sudah (atau sedang) menyelesaikan performance obligation (Recognise revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation).

Untuk setiap tahapan di atas, IFRS 15 menjelaskan lagi bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi. Contohnya tahapan pertama, yang dimaksud kontrak dalam ruang linkup IFRS 15 adalah yang memenuhi lima persyaratan, seperti salah satunya kontrak harus memiliki substansi komersial. Tahapan kedua yakni mengidentifikasi performance obligation juga tidak kalah rumitnya karena perusahaan harus memilah pendapatan jasa atau produk yang dijual secara bundled (semisal handphone yg dijual secara bundled dengan kontrak pulsa dan dijual cicilan).

Mengingat standar ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan semua industri, maka banyak hal yg harus dipertimbangkan karena tidak semua industri memiliki transaksi yang sederhana. Terutama bila produk atau jasa yg dijual memiliki waktu lama untuk pembuatan atau perusahaan memiliki beberapa performance obligation atau yang bertahap.

Mengalokasikan harga transaksi ke setiap performance obligation juga bukan perkara mudah apalagi IFRS 15 meminta perusahaan mempertimbangkan harga relatif dengan harga “stand alone” bila performance obligation berdiri sendiri. Sebagai contoh bila provider telekomunikasi menjual produk bundled hanphone android seharga Rp.300,000 per bulan untuk 2 tahun yang meliputi harga handset dan paket pulsa plus internet, maka perusahaan harus memilah pendapatannya sesuai dengan performance obligation yang berbeda-beda. Pendapatan tiap bulan tersebut harus dipilah berapa yg pendapatan dari menjual handset, berapa pendapatan dari pemakaian pulsa dan internet.

Industri real estat yang membutuhkan waktu lama dalam membangun produknya menjadi sorotan penting dalam penyusunan IFRS 15. IFRIC 15 Agreements from the Constuctions of Real Estate nantinya akan dicabut seiring dengan berlakunya IFRS 15. Sebagaimana sempat hangat dibicarakan dua tahun yang lalu termasuk di Indonesia, pengaturan yang ada di IFRIC 15 membuat banyak pelaku industri real estat tidak bisa mengakui pendapatan dari aktivitas konstruksi properti (yang umumnya dijual dengan metode sell-then-build) sampai properti tersebut diserahkan kepada pembeli. Banyak yang melihat bahwa pengaturan di IFRS 15 merubah posisi ini, dan akan memberikan kemudahan bagi pelaku industri real estat untuk mengakui pendapatan di atas secara bertahap.

 

Penutup

Disukai atai tidak, penyusunan IFRS memiliki unsur proses politik selain debat teknikal akuntansi, dan tidak bisa terlepas dari kepentingan beberapa negara maju yang memiliki kekuatan lobi yang cukup besar. Proses penundaan ini sendiri sebetulnya akan melalui penerbitan exposure draft sebagai bentuk due process procedures revisi IFRS yang harus dilakukan oleh IASB. Di sini lah publik diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya, serta mempertanyakan rencana IASB dalam menunda IFRS 15. Akuntan Indonesia mestinya dapat menunjukkan partisipasi aktif dalam diskusi ini dengan memberikan tanggapan saat ED nanti diterbitkan.

 

Aucky Pratama adalah Direktur Teknis IAI dan Ersa Tri Wahyuni adalah dosen akuntansi Universitas Padjadjaran, Bandung dan penasihat teknis IAI. Keduanya dapat dihubungi melalui email : aucky.pratama@iaiglobal.or.id dan ersa.twahyuni@fe.unpad.ac.id