Home » Posts tagged 'IFRS 9'

Tag Archives: IFRS 9

Menghadapi Turbulensi IFRS 2018-2022

Oleh Ersa Tri Wahyuni, PhD, CA

Dosen Akuntansi Universitas Padjadjaran, Anggota DSAK-IAI. 

Tulisan ini dimuat dalam majalah Akuntan Indonesia edisi Juli-Agustus 2017

Beberapa standar IFRS baru telah diadopsi oleh DSAK-IAI menjadi draft exposure dan akan berlaku efektif dalam dua atau tiga tahun ke depan. Hal ini dikhawatirkan akan memberikan turbulensi baru karena dampaknya yang signifikan terhadap laporan keuangan. Apakah kekhawatiran ini beralasan?

 

Kekhawatiran dan beberapa pertanyaan terkait kesiapan industri berusaha dijawab oleh kegiatan seminar internasional IAI-IFRS di Hotel Mandarin Jakarta pada tanggal 12-13 Juli lalu. Serangkaian pembicara dari IASB, DSAK-IAI dan perwakilan industri membedah standar-standar IFRS baru dan dampaknya terhadap kegiatan pelaporan dan pemeriksaan laporan keuangan.  Kegiatan ini bekerjasama dengan IASB yang juga secara paralel melaksanakan rapat IASB working group on Islamic finance di Jakarta pada tanggal 13 Juli dihadiri oleh kurang lebih 150 peserta.

 

Standar Akuntansi Baru

 

Setelah masa-masa tenang pada tahun 2015-2017 tanpa standar akuntansi besar yang berlaku, tahun 2018 ke depan Indonesia akan menghadapi tantangan beberapa standar akuntansi dengan dampak signifikan. Beberapa standar baru yang akan berlaku tahun 2018-2022 terangkum dalam tabel 1 di bawah ini:

 

Tabel 1 : Standar Akuntansi yang akan berlaku 2018-2022

Standar Baru

Tahun Berlaku

Industri yang Kemungkinan terkena Dampak Signifikan

IAS 41 / PSAK 69 : Agrikultur  dan Amendemen PSAK 16 Tanaman produktif I Januari 2018 Industri Perkebunan dan Peternakan harus mencatat aset biologis dengan nilai wajar dan selisihnya masuk ke laba rugi. Kecuali tanaman produktif yang boleh menggunakan model biaya.
IFRS 9 /DE PSAK 71 : Instrumen Keuangan Belum diputuskan oleh DSAK/IAI. Tanggal efektif di DE adalah 2019. Kemungkinan besar akan diundurkan menjadi 2020. Industri perbankan akan terkena dampak signifikan dari model penurunan nilai yang baru. Pencadangan dapat meningkat 30-50%
IFRS 15 / DE PSAK 72 Pendapatan: Contrak dari pelanggan Tanggal efektif akan sama dengan IFRS 9/ DE PSAK 71 Industri real estat dapat terkena dampak signifikan karena pengakuan pendapatan sepanjang masa pembangunan harus memenuhi persyaratan yang lebih ketat. Industri telekomunikasi juga dapat terkena dampak untuk pengakuan pendapatan produk gabungan.
IFRS 16 / DE PSAK 73 : Sewa Belum diputuskan oleh DSAK/IAI. Tanggal efektif di DE adalah 2020. Semua industri yang memiliki jumlah sewa operasi signifikan dapat terkena dampak seperti misalnya industri penerbangan.
IFRS 17 Insurance Contract (Draft Exposure belum dikeluarkan oleh DSAK-IAI) Belum diputuskan oleh DSAK/IAI. Tanggal efektif di IFRS 17 nya adalah 2021. Kemungkinan besar di Indonesia akan berlaku 2022. Industri asuransi akan terkena dampak signifikan karena standar yang baru akan mengubah pencatatan akuntansi yang sekarang.

Kegiatan seminar internasional tanggal 12-13 Juli lalu membahas tantangan dan kesiapan industri dalam mengadopsi DE PSAK 71, DE PSAK 72, DE PSAK 73 dan IFRS 17. Para peserta dan pembicara seminar mendiskusikan issue issue penting seperti pentingnya dukungan regulator, insentif untuk penerapan dini, tingginya biaya adopsi dan kesiapan profesi lainnya.

 

Dukungan Regulator termasuk Otoritas Perpajakan

Dukungan regulator menjadi issue penting terutama untuk penerapan standar mengenai instrumen keuangan dan kontrak asuransi. Kedua standar akan berpengaruh signifikan terhadap industri perbankan dan asuransi yang diawasi oleh OJK. Untuk penerapan standar instrumen keuangan misalnya, OJK harus menganalisa kesiapan seluruh jenis bank umum. Apakah memang semua jenis bank umum perlu menerapkan standar ini bersama sama atau ada kelonggaran untuk bank umum yang ukurannya kecil untuk memiliki masa transisi yang lebih panjang. Semisal untuk bank umum buku 1 dan buku 2, dapat dipertimbangkan untuk menunda penerapan DE PSAK 71. Juga tidak bisa dipungkiri bahwa cabang bank asing justru ingin menerapkan DE PSAK 71 lebih dini karena bank induknya di luar negeri sudah harus menerapkan IFRS 9 sejak tahun 2018 sesuai dengan ketentuan IASB.

Penerapan standar kontrak asuransi juga membutuhkan dukungan penuh regulator, karena standar baru ini dapat mengubah signifikan laporan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia. Salah satu contoh sederhana adalah pengakuan pendapatan perusahaan asuransi yang saat ini juga memasukkan unsur deposit dari nasabah (semisal asuransi yang terkait unit link), nanti tidak boleh lagi diakui. Deposit diakui menjadi liabilitas. Penyajian laporan kinerja perusahaan juga akan berbeda sehingga nantinya bisa jelas terlihat berapa profit yang berasal dari kinerja asuransi dan berapa profit yang berasal dari manajemen portofolio investasi.

Harmonisasi dengan otoritas perpajakan juga menjadi perhatian. DE PSAK 71 kemungkinan besar akan meningkatkan cadangan perbankan yang tidak bisa deductible berdasarkan peraturan perpajakan. Perbedaan laba akuntansi dan laba perpajakan akan semakin besar.

Penerapan suatu standar memerlukan dukungan regulator yang akan mengawasi penerapannya. Terlebih DSAK-IAI telah berkomitmen bahwa Indonesia hanya memiliki kesenjangan satu tahun dari tanggal efektif IFRS yang ditetapkan IASB. DSAK-IAI membutuhkan kerjasama regulator untuk menerapkan strategi-strategi agar para perusahaan dalam pengawasannya memiliki cetak biru perencanaan untuk menerapkan standar tersebut secara benar.

 

Insentif Penerapan Dini

DE PSAK 71 dan PSAK 72 mengijinkan adanya penerapan dini dari standar. Pembicara dari Industri mengakui bahwa mereka kemungkinan akan memilih penerapan dini. Telkom misalnya akan menerapkan dini PSAK 72 tahun 2018 untuk keperluan pelaporan di Amerika Serikat, begitu juga dengan Indosat yang harus mengirimkan laporan keuangan sesuai dengan IFRS ke induk perusahaan di luar negeri.

Pembicara dari perbankan yang hadir pada saat seminar yakni CIMB Niaga dan Permata juga menjelaskan di sela sela rehat kopi bahwa mereka akan menerapkan dini PSAK 71 tahun 2018 untuk keperluan pelaporan ke investor luar negeri. Namun untuk pelaporan di dalam negeri mereka akan tetap menggunakan PSAK 50 dan PSAK 55. Mereka tidak akan menggunakan PSAK 71 untuk laporan keuangan dalam negeri agar investor tidak bingung membandingkan laporan keuangan mereka dengan kompetitor lainnya.  “nanti bank kami dinilai kinerja nya jelek bu oleh investor dibandingkan dengan kompetitor”  demikian ujar salah satu pembicara.

Perusahaan yang memilih penerapan dini atau menjalankan dua pembukuan dapat menjadi mitra regulator dan dewan standar untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan penerapan standar. Pengalaman mengadopsi standar-standar ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi perusahaan lainnya.

 

Menyiasati Tingginya Biaya Adopsi

Beberapa peserta seminar mempertanyakan tingginya biaya adopsi yang harus dikeluarkan untuk membayar konsultan atau mengubah sistem informasi akuntansi perusahaan. Terkait dengan adopsi standar pendapatan yang baru misalnya, pembicara dari industri mengakui bahwa terjadi perubahan sistem revenue engine perusahaan sehingga setiap produk gabungan (product bundling) dapat diidentikasi kewajiban kinerja nya (performance obligation).

Salah satu pembicara dari perbankan memberikan masukan menarik agar beberapa perusahaan sejenis dapat membuat konsorsium dan menyewa satu konsultan secara bersama sama untuk group tersebut. Karena mungkin asumsi dan penghitungan formula nya serupa sehingga satu jasa konsultasi dapat dimanfaatkan bersama-sama. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan walaupun mungkin pada kenyataannya nanti tidak akan mudah karena konsorsium seperti ini juga berarti ada sharing informasi antar perusahaan.

 

Kesiapan profesi lainnya

Dalam panel diskusi mengenai kontrak asuransi yang juga menampilkan perwakilan dari Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), didiskusikan pula kesiapan profesi aktuaris dalam menerapkan IFRS 17 nantinya. Perwakilan PAI mengakui bahwa tidak mudah untuk mencetak seorang aktuaris profesional di Indonesia terlebih pendidikan aktuaris di Indonesia juga minim. “Banyaknya aktuaris di Indonesia adalah lulusan matematika atau statistika. Padahal di luar negeri sudah banyak program studi aktuaris”

Kesiapan profesi akuntan publik juga menjadi sorotan anggota DPN Ibu Rosita Uli Sinaga. Pak Ludivicus Sensi yang mewakili praktisi akuntan publik dan juga pengurus IAPI bidang pendidikan mengakui bahwa kompetensi akuntan publik harus ditingkatkan untuk menghadapi beberapa standar yang akan berlaku sebentar lagi. Kantor Akuntan Publik di Indonesia sangat minim yang memiliki aktuaris sendiri, sehingga harus bergantung dengan aktuaris independen yang berarti meningkatkan beban biaya. “jangan jangan nanti fee untuk membayar aktuaris independen akan lebih besar daripada audit fee nya ya Bu Rosita” seloroh Pak Sensi yang disambut senyuman para hadirin.

 

Penutup : Edukasi terus menerus

Perubahan standar akuntansi yang signifikan dalam lima tahun ke depan membutuhkan edukasi yang terus menerus bukan hanya kepada para penyusun laporan keuangan namun juga kepada investor.

Dalam diskusi mengenai standar tentang sewa misalnya, para peserta seminar mengkhawatirkan dampak dari standar yang tidak dipahami oleh para investor. DE PSAK 73 Sewa apabila diterapkan juga berpotensi meningkatkan liabilitas perusahaan sehingga rasio rasio perusahaan dapat terlihat memburuk dan berpotensi melanggar covenant perusahaan. Pembicara dari Garuda misalnya mengakui bahwa liabilitas perusahaan akan meningkat 350% bila DE PSAK 73 diterapkan, sementara peningkatan aset hanya 300%.   Dampak negatif seperti ini harus dikomunikasikan dini kepada para investor dan analis untuk menjaga ekspektasi mereka.

Edukasi yang intensif sangat penting untuk meningkatkan pemahaman para akuntan terhadap standar-standar baru ini. Penerapan standar baru memerlukan perencanaan yang matang dan membutuhkan waktu sekitar 3 tahun. Bukan hanya training dan pelatihan yang perlu dilakukan oleh asosiasi profesi seperti IAI, PAI dan IAPI juga menciptakan ruang ruang platform berdiskusi untuk berbagi pengalaman implementasi standar.

 

*)Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili pendapat dari DSAK-IAI