Home » Posts tagged 'PSAK 45'

Tag Archives: PSAK 45

Arah Baru Standar Akuntansi Entitas Nonlaba: Rencana Pencabutan PSAK 45 dan Penerbitan Draf Eksposur ISAK 35

Ersa Tri Wahyuni (DSAK IAI); Wiwied Widyastuti (Tim Teknis IAI)

Tulisan ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI

Tulisan ini dimuat dalam majalah Akuntan Indonesia edisi Januari 2019

Setelah lebih dari 20 tahun, standar akuntansi untuk entitas berorientasi nonlaba ‘PSAK 45’ tidak mengalami perubahan yang berarti, tahun ini Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia  (DSAK IAI) memberikan perhatian yang lebih untuk entitas berorientasi nonlaba dengan memasukkan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba dalam agenda kerja mereka. Diskusi demi diskusi dilaksanakan sepanjang tahun 2017-2018, selain itu DSAK IAI juga mengadakan focus group discussion (FGD) pada tanggal 13 Juni 2017 dengan para akuntan di entitas nonlaba. Akhirnya pada tanggal 31 Oktober 2018, DSAK IAI menyelenggarakan dengar pendapat publik untuk Draf Eksposur (DE) ISAK 35 yang direncanakan akan menggantikan PSAK 45.

 

Sejarah PSAK Entitas Nonlaba

Saat ini entitas berorientasi nonlaba di Indonesia menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK 45 dan pengaturan umum lainnya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di tier 1 atau SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) di tier 2.

 

PSAK 45 tersebut diterbitkan pertama kali oleh DSAK IAI pada tanggal 23 Desember 1997 dan berlaku efektif untuk penyusun

an dan penyajian laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2000 dengan penerapan dini dianjurkan. Selanjutnya pada tanggal 8 April 2011, Pernyataan tersebut direvisi dengan (i) perubahan judul PSAK 45; serta (ii) perubahan ruang lingkup, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini (Tabel 1):

 

Proses Revisi Signifikan Mencari Arah Baru

DSAK IAI mencermati opini dan fakta bahwa semakin berkembangnya entitas berorientasi nonlaba di Indonesia, perlu dilakukan kajian kembali tentang pengaturan laporan keuangan untuk entitas berorientasi nonlaba. Apalagi PSAK 45 sudah lama sekali tidak direviu, sedangkan penyajian laporan keuangan setelah konvergensi ke International Financial Reporting Standards (IFRS) memiliki perubahan signifikan, misalnya dengan adanya komponen penghasilan komprehensif lain di dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif.

 

Pada tahun 2014, DSAK IAI merekrut lembaga riset Universitas Indonesia (UI) untuk melakukan riset akademis yang bertujuan untuk mengkaji kebutuhan standar akuntansi untuk entitas berorientasi nonlaba. Kesimpulan dari kajian riset yang dilakukan oleh UI adalah diperlukan standar akuntansi khusus untuk entitas berorientasi nonlaba dengan mempertimbangkan hal berikut: (i) diperlukan modifikasi kerangka konseptual standar akuntansi umum untuk mengakomodasi karakteristik unik entitas berorientasi nonlaba; (ii) diperlukan pengaturan khusus untuk beberapa transaksi unik entitas berorientasi nonlaba; dan (iii) transaksi yang tidak unik dapat mengacu ke standar akuntansi yang berlaku umum.

 

Selama tahun 2015 dan 2016 DSAK IAI memprioritaskan diri untuk membahas adopsi IFRS 9 Financial Instruments menjadi PSAK 71: Instrumen Keuangan sehingga diskusi mengenai entitas berorientasi nonlaba tertunda dan menjadi agenda kerja tahun 2017. Pada 13 Juni 2017, DSAK IAI mengadakan focus group discussion (FGD) untuk entitas berorientasi nonlaba dengan mengundang berbagai entitas yang mewakili yayasan, asosiasi, partai politik, universitas, serta Kantor Akuntan Publik (KAP). Secara garis besar Hasil dari FGD menyimpulkan bahwa diperlukan revisi PSAK 45 utamanya pada konsep penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba dan pengaturan transaksi khusus. Selanjutnya, pada 15 November 2017, DSAK IAI menerbitkan discussion paper terkait “Revisi PSAK untuk Entitas Nirlaba” yang diseminasikan pertama kali pada HUT IAI ke-60 di Semarang.

Setelah melalui beberapa proses pembahasan tersebut, pada tahap ini, DSAK IAI belum mempertimbangkan untuk membuat kerangka konseptual tersendiri serta membuat pengaturan khusus bagi entitas berorientasi nonlaba. Pertimbangan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa belum ditemukannya perbedaan signifikan antara transaksi entitas berorientasi nonlaba dengan entitas bisnis berorientasi laba, kecuali pada sisi penyajian aset neto. Perbedaan penyajian pada sisi aset neto dikarenakan entitas berorientasi nonlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Sedangkan untuk pengaturan lain yang serupa dalam entitas berorientasi nonlaba dapat mengacu pada pengaturan yang sudah ada dalam SAK atau SAK ETAP.

roadmap ISAK 35 jpeg

Mengapa PSAK 45 Digantikan ISAK 35 dan Bukan Dengan PSAK Baru?

Beberapa pihak bertanya mengapa PSAK 45 diganti oleh Interpretasi? Apakah ini berarti penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba menjadi tidak penting dan turun derajat? Justru bertolak belakang dengan anggapan tersebut, DSAK IAI menganggap aturan mengenai penyajian laporan keuangan telah diatur dalam PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan sehingga tidak perlu ada 2 (dua) PSAK hanya untuk mengatur hal yang esensinya sama.

Dua pernyataan yang mengatur penyajian laporan keuangan yang berbeda dalam level standar (tier) yang sama dapat menimbulkan inkonsistensi pengaturan serta ketidakjelasan tentang batasan ruang lingkup antara PSAK 1 dan PSAK 45. Ruang lingkup PSAK 45 berlaku untuk entitas berorientasi nonlaba, sedangkan ruang lingkup PSAK 1 dipahami seolah-olah hanya berlaku untuk entitas bisnis berorientasi laba. Padahal PSAK 1 juga membuka peluang penerapan untuk entitas berorientasi nonlaba. Paragraf 05 di dalam PSAK 1 menyatakan bahwa:

“Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba, termasuk entitas bisnis sektor publik. Jika entitas dengan aktivitas nirlaba di sektor swasta atau sektor publik menerapkan Pernyataan ini, maka entitas tersebut mungkin perlu menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan laporan keuangan itu sendiri.”

 

Dengan demikian, ruang lingkup PSAK 1 secara substansi telah mencakup ruang lingkup penyajian laporan keuangan entitas dengan aktivitas nonlaba. Namun demikian, PSAK 1 tidak menyediakan pedoman bagaimana entitas dengan aktivitas nonlaba menyajikan laporan keuangannya yang mungkin memiliki istilah dan penamaan pos yang berbeda dengan entitas berorientasi laba.

Setelah melalui berbagai pertimbangan, maka pada tanggal 26 September 2018, DSAK IAI mengesahkan beberapa Draf Eksposur (DE) berikut :

  1. DE Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan;
  2. DE ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba;
  3. DE PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

Atas DE tersebut di atas telah dilakukan dengar pendapat publik pada tanggal 31 Oktober 2018 di Grha Akuntan dan direncanakan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020.

 

DE Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang judul laporan keuangan

DE Amendemen PSAK 1 merupakan penyesuaian beberapa paragraf dalam PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan yang sebelumnya tidak diadopsi dari IAS 1 Presentation of Financial Statements menjadi diadopsi. DE amendemen ini membuka opsi yang memperkenankan entitas untuk menggunakan judul laporan selain yang digunakan dalam PSAK 1. Intensi DSAK IAI melakukan amendemen terhadap PSAK 1 selain mengembalikan pengaturan ke principle based juga untuk membuka jalan bagi entitas berorientasi nonlaba untuk membuat penyesuaian judul atas laporan keuangannya.

DE ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba

DE ISAK 35 yang diterbitkan oleh DSAK IAI mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. DSAK IAI tidak memberikan definisi atau kriteria untuk membedakan entitas berorientasi nonlaba dari entitas bisnis berorientasi laba karena perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara spesifik mengenai definisi dan ruang lingkup entitas berorientasi nonlaba tidak ditemukan. Oleh karena itu, entitas melakukan penilaiannya sendiri untuk menentukan apakah entitas merupakan suatu entitas berorientasi nonlaba, terlepas dari bentuk badan hukum entitas tersebut, sehingga dapat menerapkan Interpretasi ini.

DE ISAK 35 merupakan interpretasi dari PSAK 1 paragraf 05 yang memberikan contoh bagaimana entitas berorientasi nonlaba membuat penyesuaian baik: (i) penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan; dan (ii) penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri. DE ini dilengkapi dengan dasar kesimpulan dan contoh ilustratif yang bukan merupakan bagian dari DE ISAK 35. Contoh ilustratif memberikan contoh sederhana penyajian laporan keuangan yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Selanjutnya, pengaturan penyajian laporan keuangan entitas nonlaba yang sebelumnya diatur dalam PSAK 45 dicabut oleh DE PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

 

ISAK 35 table