Home » Posts tagged 'PSAK'

Tag Archives: PSAK

Dampak SDGs dalam Laporan Keuangan dan Peran Penting Akuntan

By Ersa Tri Wahyuni

Tulisan ini dimuat dalam Majalah Akuntan Indonesia edisi Juni 2018 halaman 24-26.

 

Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan PBB tahun 2015 lalu, telah memasang 17 target ambisius untuk diraih pada tahun 2030. Apabila semua capaian SDGs ini berhasil diraih, Bumi diharapkan menjadi tempat yang lebih baik bagi umat manusia. Namun target target SDGs akan mustahil tercapai bila hanya menjadi topik diskusi dalam seminar dan konferensi tingkat tinggi. Untuk mencapai SDGs, sektor swasta harus memasukkan SDG dalam strategi perusahaannya dibarengi dengan pemerintah yang memberikan insentif agar sektor swasta turut berperan aktif mencapai target SDGs.

foto 17 SDGs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektor swasta sepertinya mulai memberikan perhatian yang lebih terhadap SDGs dibandingkan era Millenium Development Goals sebelumnya (2000-2015). Riset PBB terhadap 1000 lebih CEO dari lebih dari 100 negara menyimpulkan bahwa sebanyak 89% dari CEO menyadari bahwa komitment perusahaan terhadap SDG memberikan dampak terhadap industri mereka. Lebih dari itu, 87% CEO percaya bahwa SDG membuka banyak kesempatan bagi perusahaan untuk memikirkan ulang pendekatan bisnis yang berfokus pada penciptaan nilai yang berkelanjutan  (UN, 2016).

Laporan PWC (2017) juga menjelaskan 62% perusahaan dunia telah menyebutkan SDGs dalam laporan mereka.  Survey yang dilakukan oleh PWC ini meliputi 470 perusahaan di 17 negara. Namun sayangnya walaupun 62% perusahaan yang disurvey telah menyebutkan SDG dalam laporan perusahaan namun hanya 37% saja yang benar benar serius menetapkan prioritas target SDG mana yang menjadi sasaran perusahaan mereka. Sementara itu 63% perusahaan lainnya tidak memberikan kaitan berarti antara SDG dengan target target perusahaan. Dengan demikian banyak perusahaan yang masih memandang SDG sebagai suatu “jargon” yang mungkin terdengar keren di dalam laporan perusahaan namun tidak benar benar mentautkan target target perusahaan dengan SDG.

Kesulitan perusahaan dalam mentautkan target SDG ke dalam strategi perusahaan disambut oleh beberapa pihak yang berkepentingan. Saat ini telah tersedia beberapa alat yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memasukkan konsep konsep SDG dalam strategi perusahaan dan pelaporan. Beberapa framework yang dapat digunakan oleh perusahaan tertera dalam tabel 1

tabel framework SDG

Dampak SDGs ke dalam Laporan Keuangan

Berbagai framework yang tertera dalam tabel 1 akan mempermudah perusahaan dalam memasukkan SDG ke dalam strategi perusahaan.  Setelah perusahaan memanfaatkan aneka framework untuk mentautkan strategi perusahaan dengan SDG, pertanyaan penting berikutnya adalah bagaimana sebenarnya perusahaan dapat target target SDG berdampak pada laporan keuangan? Apabila perusahaan sudah berkomitmen untuk memprioritaskan suatu target SDG tertentu yang ingin dicapai perusahaan, standar akuntansi mana saja yang sekiranya harus menjadi perhatian dalam penyusunan laporan keuangan?

Setidaknya ada beberapa SAK yang dapat digunakan atau menjadi perhatian perusahaan yang memasukkan SDG ke dalam laporan keuangan (lihat gambar 1)

 

1.      Pencadangan Biaya Lingkungan dan PSAK 57 Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi

 

SDG menitikberatkan kepedulian perusahaan terhadap keberlangsungan lingkungan hidup sehingga kegiatan ekonomik perusahaan dapat terus berlangsung dengan lestari. Perusahaan yang berkomitmen terhadap SDG seharusnya tidak lagi menggunakan cara cara non-etis yang merusak lingkungan seperti pembakaran hutan untuk persiapan lahan perkebunan. Perusahaan juga selalu berusaha menegakkan komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan memperhatikan kualitas limbah yang dibuang ke sungai, atau kualitas emisi karbon, atau biaya biaya terkait kelestarian lingkungan lainnya. PSAK 57 menjelaskan bagaimana perusahaan harusnya membuat cadangan bila memiliki kewajiban konstruktif (bukan hanya kewajiban hukum) seperti misalnya komitmen perusahaan terhadap kelestarian lingkungan.

PSAK and SDG

 

2.      Perubahan Teknologi yang Cepat dan PSAK 48 Penurunan Nilai Aset

Dengan sumber daya alam yang semakin terbatas dan teknologi yang semakin maju, Perusahaan dituntut untuk semakin cepat beradaptasi dengan teknologi apabila ingin memiliki bisnis yang berkelanjutan. Perubahan teknologi dapat mengubah aset perusahaan menjadi usang lebih cepat sehingga perusahaan harus mempertimbangkan penggunaan PSAK 48 untuk mengukur penurunan nilai aset mereka. Misalnya teknologi baru pengolahan limbah yang dianjurkan (atau bahkan disyaratkan) pemerintah membuat instalasi pengolahan limbah yang dimiliki perusahaan menjadi usang.

 

3.      Manajemen Risiko dan pengungkapannya dalam PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan

Bayangkan anda adalah sebuah bank di mana mayoritas nasabah anda adalah perusahaan yang bergerak di bidang agrikultur.  Kenaikan suhu Bumi dua derajat saja dapat sangat mempengaruhi bisnis para nasabah anda di masa depan. Pemanasan global dan perusakan lingkungan dapat memunculkan risiko suhu Bumi yang meningkat dua derajat. Kenaikan suhu ini dapat menimbulkan kekeringan di beberapa negara tempat nasabah anda beroperasi sehingga meningkatkan beban biaya mereka. Peningkatan suhu juga dapat mencairkan es di kutub yang berakibat naiknya permukaan air laut dan banjir di beberapa kota. Semua perubahan iklim ini adalah risiko bisnis yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan, bukan hanya perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan namun juga perusahaan agrikultur. Risiko lingkungan harus dikelola dengan baik dan diungkapkan oleh perusahaan terutama bila terkait dengan instrumen keuangan.

 

4.      Memperhitungkan Risiko Lingkungan dalam Model Penurunan Nilai PSAK 71 Instrumen Keuangan

PSAK 71 yang akan berlaku di Indonesia pada tahun 2020 meminta perusahaan melakukan pemodelan “expected credit loss” dengan mempertimbangkan kemungkinan kemungkinan gagal bayar sepanjang usia instrumen keuangan. Usia instrumen keuangan yang panjang misalnya pinjaman jangka panjang juga menuntut pemberi pinjaman untuk mempertimbangkan risiko risiko lingkungan yang kemungkinan akan terjadi. Seperti dalam skenario sebelumnya di mana suhu bumi meningkat dua derajat, asumsi asumsi lain terkait risiko lingkungan misalnya adalah curah hujan yang meningkat, risiko gempa bumi dan sebagainya.

 

5.      Kesetaraan Jender dan PSAK 24 Imbalan Kerja

Salah satu target SDG adalah kesetaraan jender (gender equality). Perusahaan harus memberikan hak dan kewajiban yang setara untuk karyawan laki-laki dan perempuan. Riset World Bank menunjukkan bahwa kesenjangan upah antara buruh perempuan dan laki laki masih tinggi (World Bank, 2015), terutama untuk buruh perempuan dengan tingkat pendidikan rendah. Menyetarakan tingkat upah bagi buruh perempuan dan laki-laki membawa konsekwensi langsung terhadap beban imbalan kerja perusahaan.

 

Kesetaraan jender bukan hanya issue upah perempuan yang disetarakan dengan laki-laki namun juga memberikan benefit yang setara untuk pekerja laki-laki, misalnya terkait dengan cuti melahirkan. Perempuan biasanya memiliki hak cuti melahirkan tiga bulan yang tidak dinikmati oleh karyawan laki-laki. Hal ini banyak dikritik mengingat para Bapak juga terkena dampak dari kehadiran bayi dalam keluarga (seperti rasa lelah dan kurang tidur). Banyak perusahaan yang juga memberikan hak cuti bagi bagi karyawan laki-laki yang baru menjadi ayah. Peningkatan benefit cuti ini tentunya memiliki dampak pada imbalan kerja yang ditanggung perusahaan.

 

6.      Beban Riset dan Pengembangan dan PSAK 19 Aset Takberwujud

Mempertimbangkan SDGs bukan hanya selalu ekstra biaya yang harus dibebankan. Kepedulian SDGs juga membuka banyak peluang bisnis baru. Seperti peluang bisnis untuk energi terbarukan, bisnis berbasis platform yang memangkas rantai nilai tradisional, atau produk produk agrikultur premium seperti bahan makanan organik. Masyarakat dunia yang semakin peduli dengan kelestarian lingkungan menuntut produk produk bersertifikasi ramah lingkungan. Juga menuntut inovasi produk yang lebih hemat energi. Kebutuhan ini dapat direspon oleh dunia bisnis dengan menjadikan kegiatan riset dan pengembangan. Di dalam mengembangkan produk baru, perusahaan juga harus memasukkan unsur SDGs di dalam pertimbangannya. Misalnya penciptaan kemasan produk yang ramah lingkungan dan tidak menggunakan plastik.

 

Riset dan pengembangan menjadi ujung tombak perusahaan dalam berinovasi dan menciptakan bisnis yang berkelanjutan. PSAK 19 mengatur persyaratan bagaimana perusahaan dapat mengkapitalisasi biaya pengembangan dan mengakuinya menjadi aset takberwujud.

 

Peran Akuntan dalam Mencapai SDGs

Akuntan memiliki peran penting dalam pencapaian SDGs (IFAC 2016; ACCA 2017; Makarenko & Plastun 2017). Akuntan berperan menjadi “value reporter” yang melaporkan nilai-nilai perusahaan kepada stakeholders. Selain sebagai penyusun laporan, akuntan juga berperan sebagai “value keeper” yang menjaga perusahaan tetap pada komitmennya dalam mencapai nilai-nilai yang sudah dijadikan visi dan misi perusahaan. Tanpa peran akuntan, target-target SDG mungkin hanya menjadi slogan-slogan cantik dalam laporan perusahaan. Akuntan harus membangun awareness perusahaan dan sektor swasta pentingnya memasukkan SDGs dalam strategi perusahaan mereka. Bukan untuk gagah gagahan tapi karena memang hal tersebut akan menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang. Lihatlah perusahaan-perusahaan dunia yang langgeng sampai ratusan tahun, biasanya adalah mereka yang setia menjunjung etika dan kelestarian lingkungan.

 

 

Daftar Pustaka

ACCA, 2017. The Sustainability Development Goals: Redefining context, risk and opportunity. Diakses tanggal 5 Mei 2018.  Tersedia di http://www.accaglobal.com/ content/dam/ACCA_Global/professional-insights/The-sustainable-development-goals/pi-sdgs-accountancy-profession.pdf

IFAC, 2016. The 2030 Agenda for Sustainable Development. Diakses tanggal 5 Mei 20tainable-development

Makarenko,I and Plastun,A, 2017. The role of accounting in sustainable development. Accounting and Financial Control (openaccess) , 1 , 4-12

PWC, 2017. SDGs Reporting Challenge 2017. Diakses tanggal 27 Maret 2018. Tersedia di https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/SDG/pwc-sdg-reporting-challenge-2017-final.pdf

United Nations. (2016). UN Global Compact and Accenture Strategy 2016 CEO Study. Diakses tanggal 27 Maret 2018. Tersedia di https://www. accenture.com/us-en/insight-unglobal-compact-ceo-study.

Kisruh Akuntansi Tower Komunikasi

Oleh Ersa Tri Wahyuni.

Kandidat Doktor Akuntansi University of Manchester Inggris, Dosen Akuntansi Universitas Padjadjaran

Tulisan ini dimuat di Harian Bisnis Indonesia, Halaman 2 Kolom opini, edisi Senin 3 November 2013 (Tabel dalam naskah yg dikirim sepertinya tidak dimuat di harian Bisnis Indonesia)

kisruh akuntansi tower komunikasi published bisnis indonesia

Sejak regulasi tentang tower komunikasi dikeluarkan Maret 2009 yang mewajibkan tower harus digunakan bersama-sama, semakin banyak perusahaan operator telekomunikasi yang menjual tower mereka dan memilih menyewa dari perusahaan penyewaan tower. Perusahaan yang berfokus menyewakan tower juga semakin berkembang. Lima perusahaan penyewaan tower yang saat ini terdaftar pada BEI dan beberapa perusahaan non-publik lainnya bersaing dalam industri penyewaan tower yang semakin kompetitif. Namun penggunaan metode akuntansi industri tower tidak seragam. Empat perusahaan tower yang menggunakan PSAK 13 semuanya memilih metode nilai wajar walaupun PSAK 13 juga memberikan opsi model biaya historis. Sedangkan satu perusahaan tower yang menggunakan PSAK 16 memilih model revaluasi.

Tabel perbandingan di bawah ini menjelaskan perlakukan akuntansi untuk ketika metode tersebut.

  Model Biaya Historis PSAK 13 dan 16 Model Revaluasi PSAK 16 Model Nilai Wajar PSAK 13
Nilai perolehan awal Sesuai harga perolehan Sesuai harga perolehan Sesuai harga perolehan
Nilai pengukuran pada tahun buku selanjutnya Harga perolehan dikurangi depresiasi dan penurunan nilai bila ada Nilai wajar terakhir dikurangi depresiasi dan penurunan nilai bila ada Nilai wajar
Efek Depresiasi Beban Depresiasi mengurangi laba Beban Depresiasi mengurangi laba Tidak ada depresiasi
Selisih atas nilai wajar Tidak ada Selisih dibukukan sebagai pendapatan komprehensif lain Selisih dibukukan sebagai laba

 

Perusahaan yang menggunakan PSAK 13 memandang bahwa tower adalah bangunan.  Pandangan tersebut berdasarkan definisi bangunan yang dinyatakan dalam beberapa peraturan seperti Peraturan Menkominfo No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tanggal 17 Maret 2008, UU No. 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, SKB 4 Menteri tanggal 30 Maret 2009 dan peraturan perpajakan No. SE-17/PJ.6/2003 tanggal 23 Mei 2003 mengenai petunjuk teknis penilaian bangunan khusus.  Perusahaan pemilik tower juga hanya menyewakan towernya tersebut kepada perusahaan operator seluler, dan tidak menggunakannya untuk menghasilkan jasa lainnya seperti jasa telekomunikasi atau internet.

Berbeda dengan argumen properti investasi, mereka yang mengusung bahwa tower harusnya diakui sebagai peralatan memandang tower bukan sebagai “gedung mall yg menyewakan ruang” tapi memandang tower sebagai peralatan untuk memberikan jasa komunikasi. Argumen lainnya yg membedakan dengan model bisnis properti investasi adalah mengenai risk-sharing. Perusahaan penyewaan tower tidak akan membangun tower di suatu tempat tertentu tanpa terlebih dahulu ada pesanan dari perusahaan provider sehingga risiko nya lebih kecil dibandingkan para pengembang properti yang misalnya harus membuka lahan baru dan memiliki visi jauh ke depan. Kedua bisnis model ini menjadi dasar argumen yang tidak ada habisnya.

DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) mengkaji masalah ini dan berkesimpulan bahwa perbedaan aplikasi dari standar ini dimungkinkan karena definisi “property” (diterjemahkan bangunan) memang kurang jelas pada PSAK 16 dan PSAK 13. Mengingat kedua standar ini merupakan adopsi dari standar akuntansi internasional (IFRS), maka DSAK melayangkan surat ke dewan interpretasi akuntansi internasional (IFRIC) pada tahun 2012 mendiskusikan hal tersebut.

Issue tower “naik kelas” dan didiskusikan di level IASB (International Accounting Standard Board) pada bulan Juli 2014 lalu di London, karena IFRIC merasa bahwa masalah ini perlu didiskusikan secara mendalam. IFRIC dan IASB setuju dengan pendapat Indonesia bahwa memang ada kelemahan dalam definisi property yang mungkin bisa diperjelas. Perlu diketahui bahwa atau IAS 40 dikeluarkan oleh IASB pada tahun 1986 ketika bisnis penyewaan properti masih sederhana seperti penyewaan tanah dan gedung.

Nilai Mana yang lebih relevan?

Harus diakui bahwa nilai dari tower memang bukan hanya harga dari bahan-2 material pembangunnya. Ketika tower didirikan, dan beroperasi dia memiliki nilai intrinsik lain yakni nilai dari kualitas network yang dapat dilayani dari kumpulan tower. . Ini yang disebut dengan “day-one fair value”. Nilai kontrak leasing antara operator dan perusahaan tower juga mempertimbangkan kualitas network dari tower bukan hanya kualitas fisik towernya. Sehingga sepertinya mengukur tower dengan nilai historis sepertinya kurang relevan untuk pembaca laporan keuangan.

Namun apakah menggunakan nilai wajar seterusnya juga tepat? Metode pengukuran nilai wajar tower yang dilakukan oleh para appraisal biasanya menggunakan metode diskonto arus kas pendapatan, yaitu menarik maju potensi income dari tower selama umur ekonomisnya (semisal 20 tahun). Jadi potensi pemasukan di masa depan diakui pada masa kini (dengan probabilita dan asumsi-asumsi lain yang bisa berbeda antar perusahaan). Tower berbeda dengan harga sewa gedung perkantoran dan mall misalnya yang harga pasarnya relatif lebih mudah diketahui dan harganya cenderung meningkat.  Sedangkan tower bila perusahaan tidak ada tambahan tower baru, nilainya cenderung sama atau malah menurun.Yang perlu menjadi perhatian adalah selisih nilai wajar yang diakui sebagai laba bisa meningkatkan bottom line perusahaan secara signifikan, sehingga dividen bisa diminta oleh pemegang saham saat ini. Namun untuk pemegang saham di masa depan mereka kemungkinan tidak bisa menikmati kenaikan nilai wajar tersebut karena nilai wajar tower yang cenderung menurun (ceteris paribus).

Solusi

Saya berpendapat bahwa nilai wajar dari tower adalah penting dan relevan untuk pembaca laporan keuangan. Namun saya juga termasuk yang berpikir bahwa para analis dan pengguna laporan keuangan cukup cerdas untuk menganalisa informasi tersebut dari catatan atas laporan keuangan. Pengukuran menggunakan nilai wajar menurut saya tidak salah dan bisa saja menjadi pilihan, apalagi kalau memang definisi bangunan dalam standar akuntansi menimbulkan multi interpretasi.  Perbedaan pengukuran akuntansi adalah hal yg wajar. Pengkuran persediaan misalnya ada beberapa metode seperti “Masuk Pertama Keluar Pertama” (FIFO) dan “Rata rata tertimbang” (Weighted Average). Sekalipun tower memenuhi definisi properti investasi dan perusahaan wajib menggunakan PSAK 13, perusahaan juga tetap bisa memilih menggunakan biaya historis atau nilai wajar. Kualitas laba menjadi issue yang sangat penting terutama untuk perusahaan perusahaan tower yang baru berdiri atau baru IPO karena manajemen dituntut untuk berkinerja baik. Jangan sampai para perusahaan yang ngotot ingin menggunakan nilai wajar dicurigai hanya ingin meningkatkan angka laba nya saja dalam jangka pendek. Padahal bisa saja alasan mereka adalah mulia yakni untuk membuat laporan keuangannya lebih relevan sesuai dengan model bisnis yang mereka percayai mencerminkan model bisnis tower.

Saat ini IASB sedang membahas masalah ini dan rasanya lebih bijaksana bila Indonesia menunggu analisa IASB beberapa bulan lagi dan tidak terburu buru menyeragamkan akuntansi yang harus digunakan perusahaan tower.

 

Principle Based versus Rule Based

Seorang sahabat bertanya kepada saya untuk menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan principle based dalam IFRS dan bedanya dengan rule based yang dianut oleh US GAAP. Saya mengernyitkan dahi karena bahasan ini sudah sering sekali dibahas dalam kegiatan-kegiatan seminar dan kuliah umum tentang IFRS terutama pada tahun 2009-2010. Ketika saya membongkar koleksi tulisan-tulisan saya terdahulu, ternyata saya belum pernah menuliskan isu penting ini secara detil.

Banyak orang yang sudah mendengar bahwa salah satu karakter penting dalam IFRS adalah principle based dan ini yang menjadi pembeda IFRS dengan US GAAP. Namun bagaimana sebenarnya standar akuntansi yang principle based itu? Apakah US GAAP yg katanya rule based bisa dikatakan tidak memiliki prinsip?

Sulit untuk menarik garis sejarah kapan istilah principle based digunakan para penggiat IFRS, namun istilah ini menurut beberapa akuntan senior yang pernah saya ajak diskusi tidak pernah muncul di era 80 dan 90 an. Sehingga dugaan saya istilah ini muncul baru-baru saja seiring dengan difusi IFRS ke seluruh dunia. Kata principle based kemudian menjadi nilai jual IFRS dan seakan-akan menjadi sesuatu yang lebih baik daripada rule based.

  (more…)