Home » Posts tagged 'Revenue'

Tag Archives: Revenue

TARIK ULUR TANGGAL EFEKTIF IFRS 15 : Akankah IASB tunduk pada US FASB?

Oleh: Aucky Pratama dan Ersa Tri Wahyuni*)
Artikel ini dimuat dalam majalah Akuntan Indonesia edisi Juni 2015, diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia

 

Tidak sampai satu tahun dari penerbitannya, IFRS 15 yang telah dinanti-nanti kehadirannya oleh banyak pihak kini akan ditunda tanggal efektifnya oleh IASB. Pada tanggal 28 April 2015 lalu IASB telah memutuskan untuk menerbitkan exposure draft yang bertujuan untuk menunda tanggal efektif IFRS 15 dari 1 Januari 2017 menjadi 1 Januari 2018.

IFRS 15 sebagai standar pamungkas pengakuan pendapatan merupakan buah cinta dari program konvergensi IASB dan US FASB. IFRS 15 atau ASU 606 di Amerika Serikat diterbitkan identik pada tanggal 28 Mei 2014. Standar ini sedianya akan menjadi jembatan dalam memuluskan langkah penerapan IFRS di Amerika Serikat. Standar ini sering dibanggakan oleh banyak pihak sebagai keberhasilan IASB dan US FASB bekerjasama, diluar kegagalan yang terpaksa mereka akui dalam menciptakan standar bersama seperti kasus asuransi dan instrumen keuangan.

IASB (bersama US FASB) sadar betul bahwa tidak akan mudah untuk menerapkan standar ini. Suatu standar akuntansi pengakuan pendapatan tunggal yang berbasis prinsip, tentunya berpotensi untuk dipertanyakan oleh banyak pihak, khususnya para pemangku kepentingan di Amerika Serikat yang selama ini telah terbiasa dengan standar akuntansi berbasis pengaturan yang sangat rigid dan detil.

Oleh karena itu, seiring dengan penerbitan IFRS 15, keduanya juga sepakat untuk membentuk suatu kelompok kerja bersama yang dinamakan Transition Resource Group (TRG). Anggota TRG sebanyak 27 orang berasal dari berbagai negara termasuk Kanada, Brazil, Inggris dan Jepang namun memiliki ketua berasal dari IASB dan wakil ketua berasal dari US FASB. Rapat pertama TRG dilakukan pada bulan Juli 2014, dan sejak itu TRG telah bertemu beberapa kali membahas permasalahan implementasi standar ini.

Langkah ini sesungguhnya menjadi suatu milestone penting dalam hubungan antar kedua badan penyusun standar, karena belum ada preseden pembentukan suatu kelompok kerja yang salah satu tujuannya adalah untuk memuluskan penerapan suatu Standar. Tugas utama TRG yang dianggotai oleh pakar serta praktisi akuntansi dari berbagai bidang sesungguhnya adalah untuk mengidentifikasi potensi isu-isu penerapan IFRS 15, dan menyampaikan isu-isu tersebut kepada IASB (dan US FASB).

Hasil diskusi TRG pula lah yang menjadi alasan mengapa IASB berniat untuk menunda tanggal efektif IFRS 15. Sebagai bagian dari tugasnya, TRG telah mengidentifikasi beberapa isu penerapan IFRS 15 yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari apabila tidak diberikan penjelasan lebih lanjut. Isu-isu tersebut yang umumnya berasal dari Amerika Serikat itu adalah mengenai:

a)      Penggunaan kebijaksaan dalam transisi penerapan – terkait modifikasi kontrak dan kontrak yang telah diselesaikan.

b)      Penyajian pajak penjualan – bruto atau neto.

c)      Pertimbangan atas pendapatan non-kas.

d)     Pertimbangan atas kolektabilitas.

e)      Pertimbangan atas konsep agen dan prinsipal.

 

Pemunduran tanggal efektif : Bukti kedigdayaan Amerika Serikat?

 

Sebelumnya, US FASB telah mengeluarkan proposes ASU 606 untuk menunda penerapan standar ini selama satu tahun. Dalam proposed ASU tersebut (setara dengan exposure draft) US FASB mengaku mendapatkan banyak masukan dari para pemangku kepentingan di Amerika Serikat untuk menunda penerapan standar ini. Keputusan US FASB ini mempengaruhi IASB yang menganggap tanggal efektif penerapan standar ini sebaiknya sejalan dengan penerapan di Amerika Serikat.

Keputusan IASB mengekor keputusan US FASB untuk turut menunda berlakunya standar ini bukanlah suatu kejutan besar. Terlepas dari sikap Amerika Serikat yang belum jelas untuk mengadopsi IFRS, namun US FASB adalah dewan standar yg disegani oleh IASB dan memiliki pengaruh besar. Sulit membayangkan IASB akan mengambil sikap serupa bila Indonesia misalnya yg memutuskan menunda penerapan IFRS 15.

Walaupun IFRS 15 menuai banyak tantangan di Amerika Serikat, namun beberapa negara malah berniat untuk menerapkan dini standar ini. Salah satu alasan mungkin karena potensi benefit penerapan konsep pengakuan pendapatan yang ada di IFRS 15, dibandingkan dengan konsep-konsep yang berlaku sekarang pada IAS 18 Revenue atau IFRIC 15 Agreements from the Constuctions of Real Estate (keduanya dicabut oleh IFRS 15). Sebagai contoh, industri real estat di kawasan Asia sudah sangat menantikan IFRS 15 yang akan menggantikan konsep pengakuan pendapatan di IFRIC 15.

Melihat FASB dan IASB saat ini sejalan untuk menunda penerapan IFRS 15, kemungkinan besar negara-negara lain akan setuju dengan proposal ini. Walaupun opsi penerapan dini masih melekat dalam IFRS 15 versi kini maupun versi yang akan ditunda tanggal efektifnya nanti, tapi apakah akan ada yg berani untuk menerapkannya lebih dini? Apalagi sang penyusun standar sendiri pun sepertinya ragu dengan penerapannya? Apakah mungkin kini orang-orang akan menutup mata dengan adanya potensi isu-isu penerapan IFRS 15, sebagaimana diidentifikasi oleh TRG, dan atas potensi bahwa mungkin isu-isu tersebut juga berpotensi relevan bagi mereka?

Di kesempatan pertemuan IFASS (International Forum of Accounting Standard Setters) yang diadakan di Dubai bulan Maret yang lalu, bahkan India sempat menyuarakan rencananya untuk menerapkan IFRS 15 secara lebih dini. Sesungguhnya wacana penundaan ini malah membuat bingung publik yang sudah bersiap-siap memilih untuk segera menerapkan standar ini. Mengutip komentar salah satu peserta di pertemuan tersebut “sesungguhnya yang diinginkan publik sekarang adalah kepastian dan kejelasan”.

 

Sekilas tentang IFRS 15 : Revenue From Contracts with Customers

 

Pendapatan adalah elemen terpenting dalam laporan laba rugi mengingat angka pendapatan menjadi asal muasal angka laba perusahaan. Sehingga wajar bila IFRS 15 menyedot perhatian banyak kalangan. IFRS 15 sendiri bertujuan untuk membuat suatu standar yg principle-based untuk semua jenis industri dan semua jenis perusahaan baik yang non-profit maupun berorientasi profit. Hal ini membuat kerangka pengakuan pendapatan menjadi terlalu rumit bagi kebanyakan entitas yg model bisnisnya sederhana seperti perusahaan dagang.

Prinsip utama pengakuan pendapatan dalam IFRS 15 terdisi atas lima tahapan:

  1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan (Identify the contract(s) with a customer) )

  2. Mengidentifikasi performance obligations di dalam kontrak (Identify the performance obligations in the contract) 

  3.  Menentukan harga transaksi (Determine the transaction price) 

  4.  Mengalokasikan harga transaksi ke performance obligations di dalam kontrak (Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract) 

  5. Mengakui pendapatan ketika entitas sudah (atau sedang) menyelesaikan performance obligation (Recognise revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation).

Untuk setiap tahapan di atas, IFRS 15 menjelaskan lagi bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi. Contohnya tahapan pertama, yang dimaksud kontrak dalam ruang linkup IFRS 15 adalah yang memenuhi lima persyaratan, seperti salah satunya kontrak harus memiliki substansi komersial. Tahapan kedua yakni mengidentifikasi performance obligation juga tidak kalah rumitnya karena perusahaan harus memilah pendapatan jasa atau produk yang dijual secara bundled (semisal handphone yg dijual secara bundled dengan kontrak pulsa dan dijual cicilan).

Mengingat standar ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan semua industri, maka banyak hal yg harus dipertimbangkan karena tidak semua industri memiliki transaksi yang sederhana. Terutama bila produk atau jasa yg dijual memiliki waktu lama untuk pembuatan atau perusahaan memiliki beberapa performance obligation atau yang bertahap.

Mengalokasikan harga transaksi ke setiap performance obligation juga bukan perkara mudah apalagi IFRS 15 meminta perusahaan mempertimbangkan harga relatif dengan harga “stand alone” bila performance obligation berdiri sendiri. Sebagai contoh bila provider telekomunikasi menjual produk bundled hanphone android seharga Rp.300,000 per bulan untuk 2 tahun yang meliputi harga handset dan paket pulsa plus internet, maka perusahaan harus memilah pendapatannya sesuai dengan performance obligation yang berbeda-beda. Pendapatan tiap bulan tersebut harus dipilah berapa yg pendapatan dari menjual handset, berapa pendapatan dari pemakaian pulsa dan internet.

Industri real estat yang membutuhkan waktu lama dalam membangun produknya menjadi sorotan penting dalam penyusunan IFRS 15. IFRIC 15 Agreements from the Constuctions of Real Estate nantinya akan dicabut seiring dengan berlakunya IFRS 15. Sebagaimana sempat hangat dibicarakan dua tahun yang lalu termasuk di Indonesia, pengaturan yang ada di IFRIC 15 membuat banyak pelaku industri real estat tidak bisa mengakui pendapatan dari aktivitas konstruksi properti (yang umumnya dijual dengan metode sell-then-build) sampai properti tersebut diserahkan kepada pembeli. Banyak yang melihat bahwa pengaturan di IFRS 15 merubah posisi ini, dan akan memberikan kemudahan bagi pelaku industri real estat untuk mengakui pendapatan di atas secara bertahap.

 

Penutup

Disukai atai tidak, penyusunan IFRS memiliki unsur proses politik selain debat teknikal akuntansi, dan tidak bisa terlepas dari kepentingan beberapa negara maju yang memiliki kekuatan lobi yang cukup besar. Proses penundaan ini sendiri sebetulnya akan melalui penerbitan exposure draft sebagai bentuk due process procedures revisi IFRS yang harus dilakukan oleh IASB. Di sini lah publik diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya, serta mempertanyakan rencana IASB dalam menunda IFRS 15. Akuntan Indonesia mestinya dapat menunjukkan partisipasi aktif dalam diskusi ini dengan memberikan tanggapan saat ED nanti diterbitkan.

 

Aucky Pratama adalah Direktur Teknis IAI dan Ersa Tri Wahyuni adalah dosen akuntansi Universitas Padjadjaran, Bandung dan penasihat teknis IAI. Keduanya dapat dihubungi melalui email : aucky.pratama@iaiglobal.or.id dan ersa.twahyuni@fe.unpad.ac.id