Home » Posts tagged 'SAK'

Tag Archives: SAK

SAK Internasional : Alasan, Manfaat dan Tantangannya

Oleh : Ersa Tri Wahyuni

Dosen Akuntansi UNPAD dan Anggota DSAK IAI

Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili institusi apapun. Tulisan ini dimuat dalam majalah Akuntan Indonesia edisi Januari 2019

Pada hari pertama kongres IAI ke-13, Selasa 11 Desember 2018, Ikatan Akuntan Indonesia dengan dukungan OJK meluncurkan komitmen untuk mengadopsi penuh IFRS dan akan menerbitkan satu pilar SAK baru yaitu SAK-Internasional. Bila SAK ini diterbitkan maka Indonesia akan memiliki 4 pilar SAK yakni SAK Umum, SAK ETAP, SAK EMKM dan yang terakhir adalah SAK Internasional. Ditambah dengan PSAK syariah yang dapat diadopsi lintas pilar oleh entitas yang memiliki transkasi syariah dan menggunakan SAK Umum, SAK ETAP atau SAK EMKM.

Hadir dalam peluncuran komitmen adopsi SAK-Internasional tersebut adalah Bapak Djohan Pinnarwan (Ketua DSAK IAI), Harry M. Zen (Direktur Keuangan PT. Telkom), Rosita Uli Sinaga (Anggota DPN IAI) dan Djustini Septiana (Deputy Komisioner OJK Pengawas Pasar Modal). Dimoderatori dengan apik oleh Budi Susanto (anggota tim implementasi IFRS IAI), dalam sesi terakhir di hari tersebut, para pembicara membahas komitmen baru Indonesia untuk mengadopsi IFRS murni 100% kata per kata seperti yang dikeluarkan oleh IASB.  Lalu beberapa akuntan bertanya kepada saya “Lah selama ini memang SAK kita bukan IFRS? Kok ada lagi ini adopsi IFRS?”

Tulisan ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait perbedaan SAK Internasional dengan SAK lainnya khususnya dengan SAK Umum yang juga mayoritas berisi IFRS.

SAK Internasional VS SAK Umum

SAK Internasional yang akan diluncurkan (DSAK IAI belum menyebutkan kapan buku SAK Internasional akan diterbitkan dan mulai berlaku), memiliki beberapa perbedaan dengan SAK Umum yang selama ini sudah digunakan oleh masyarakat dan sudah mengadopsi IFRS sejak tahun 2012. Apa saja perbedaannya?

  1. SAK Internasional adalah translasi penuh kata per kata dari IFRS yang dikeluarkan oleh IASB. Hal ini berarti termasuk IFRS yang selama ini tidak diadopsi oleh DSAK IAI dan tidak ada di SAK Umum karena dianggap tidak relevan untuk Indonesia yaitu:

IFRS 1 First Time Adoption of IFRS,

IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts,

IFRIC 2 Members’ Share in Co-operative Entities and Similar Instruments,

IFRIC 6 Liabilities arising from Participating in a Specific Market – Water electrical and Electronic Equipment dan

SIC 7 Introduction of Euro

  1. SAK Internasional tidak memiliki PSAK dan ISAK yang tidak berbasis IFRS yang selama ini ada di dalam SAK UMUM termasuk PSAK syariah. Berdasarkan buku SAK 2018, daftar SAK dan ISAK yang non IFRS adalah sebagai berikut:
  1. PSAK 28: Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian;
  2. PSAK 36: Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa;
  3. PSAK 38: Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali;
  4. PSAK 44 Pendapatan Real Estate
  5. PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba;
  6. PSAK 70 : Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak
  7. ISAK 25: Hak atas Tanah
  8. ISAK 31: Interpretasi atas ruang lingkup PSAK 13: Properti Investasi
  9. ISAK 32 : Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan
  10. Plus PSAK-PSAK Syariah
  1. Dasar kesimpulan yang akan diterbikkan dalam SAK Internasional adalah dasar kesimpulannya IASB bukan dasar kesimpulan rapat rapat DSAK IAI. Sementara beberapa dasar kesimpulan yang ada dalam PSAK dan ISAK di SAK Umum (Semisal dasar kesimpulan PSAK 70 dan ISAK 31) merupakan dasar Kkesimpulan dari DSAK-IAI ketika membuat standar.
  2. SAK Internasional memiliki tanggal efektif yang sama dengan IFRS sementara tanggal efektif PSAK di SAK UMUM memiliki jeda waktu setahun atau dua tahun dengan IFRS. Misalnya IFRS 9 Financial Instruments berlaku wajib secara internasional sejak 1 Januari 2018, sementara PSAK 71 berlaku wajib di Indonesia sejak 2020.

Alasan Meluncurkan Komitmen SAK Internasional

SAK Internasional sebagai salah satu opsi (untuk perusahaan yang memenuhi syarat) memiliki nilai strategis yang tinggi bagi Indonesia di dalam percaturan dunia standar internasional. Seperti dijelaskan oleh ketua DSAK, Djohan Pinnarwan dalam presentasinya,  Indonesia sebagai salah stau negara G20 memiliki “status” full IFRS yang cukup rendah yaitu disamakan dengan India dan China yang tidak mengijinkan Full IFRS sebagai opsi. Sementara anggota G20 yang lain mayoritas mengadopsi penuh IFRS baik untuk perusahaan terdaftar di bursa maupun yang tidak. Dua negara  besar G20 yakni Jepang dan USA, mengijinkan perusahaan yang memenuhi syarat untuk memilih IFRS. Diharapkan bila Indonesia mengadopsi “full IFRS” sebagai salah satu opsi maka status Indonesia akan naik kelas setara dengan Jepang dan USA.  (Lihat gambar 1).

Tentunya Indonesia dapat memiliki standar tersendiri mengenai entitas seperti apa yang dapat menggunakan SAK Internasional ini. Misalnya SAK Internasional hanya dapat digunakan oleh entitas publik yang mendapatkan ijin dari OJK.

Manfaat Mengadopsi Full IFRS sebagai SAK Internasional

Selain meningkatkan gengsi Indonesia di meja G20 dan dunia internasional, opsi full IFRS dapat bermanfaat untuk perusahaan Indonesia khususnya perusahaan yang dual listed di dua negara. Seperti PT. Telkom Indonesia Tbk yang juga terdaftar di bursa efek Amerika Serikat dan PT. Aneka Tambang, Tbk yang terdaftar di bursa efek Australia. Kedua perusahaan ini sudah membuat laporan keuangan berbasis IFRS untuk pelaporan di kedua negara asing tersebut. Rosita Uli Sinaga mengatakan bahwa perusahaan dapat lebih efisien bila juga memberikan laporan keuangan berbasis IFRS untuk pelaporan di Indonesia, sehinga perusahaan tidak perlu membuat dua laporan. Harry M.Zen, Direktur keuangan PT. Telkom Indonesia dalam kesempatan tanya jawab mengamini peryataan Rosita dengan memberikan contoh penerapan IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers  yang sangat penuh tantangan di PT. Telkom dan harus diterapkan 2018 untuk pelaporan berbasis IFRS ke bursa Amerika Serikat.

Djustini Septiana di dalam presentasinya menambahkan bahwa perusahaan berpotensi untuk menggunakan SAK Internasional adalah perusahaan Indonesia yang dual listing, perusahaan asing yang listing di Indonesia, dan multi national companies yang menjadi anak perusahaan asing dan beroperasi di Indonesia.

Tantangan Penerapan SAK Internasional

Rencana penerbitan SAK Internasional dapat memiliki beberapa tantangan. Pertama adalah penambahan beban kerja DSAK IAI, sementara DSAK IAI juga bertanggungjawab untuk pengembangan SAK Umum, SAK ETAP dan SAK EMKM. SAK Internasional akan menambah beban kerja DSAK IAI dan mengubah ritme kerja DSAK menjadi lebih dini dalam mengikuti perkembangan IFRS. Proses translasi dan review translasi dari standar dan dasar kesimpulan IFRS yang selama ini belum pernah diadopsi akan menambah beban kerja DSAK IAI, terutama di tahun 2019 apabila buku SAK Internasional ditargetkan untuk terbit pada akhir tahun 2019. Ketika artikel ini ditulis belum ada informasi kapan buku SAK Internasional akan diterbitkan dan berlaku.

Tantangan kedua adalah beban biaya dari SAK Internasional ini. Bila sudah diterbitkan maka SAK Internasional ini harus diterbitkan setiap tahun. Ini juga akan membebani IAI, apalagi bila yang akan membeli buku ini hanya sedikit, maka IAI harus memikirkan cara lain untuk membiayai kegiatan ini. Misalnya, kemungkinan besar IAI perlu menambah staff baru pada divisi teknis untuk membantu DSAK-IAI mentranslasi IFRS dan mereview translasi SAK Internasional.

Tantangan ketiga adalah peningkatan beban pengawasan emiten yang semakin beragam. Dengan adanya SAK Internasional, OJK harus mengawasi emiten yang menggunakan SAK Umum dan juga emiten yang menggunakan full IFRS. Selama ini OJK hanya perlu mengawasi satu jenis SAK yang diterapkan oleh para emiten. Menambah pilar baru, sedikit banyak, memaksa OJK harus meningkatkan kompetensinya dalam mengawasi emiten yang dapat semakin beragam.

Tantangan keempat adalah ketentuan bila entitas berubah pikiran dan ingin kembali menerapkan SAK Umum. Di beberapa negara yang memiliki beragam pilar standar, terdapat fenomena perusahaan yang telah menerapkan full IFRS selama beberapa tahun kemudian memilih berganti menggunakan National GAAP. Misalnya sepanjang tahun 2008-2012 terdapat 24 perusahaan publik di Swiss yang beralih dari IFRS ke Swiss GAAP, salah satunya adalah produsen arloji terkenal Swatch (Fiechter et.al 2012; Fiechter at al, 2018). Alasan utama peralihan tersebut adalah kekhawatiran biaya penerapan IFRS yang mahal karena IFRS lebih cepat berganti daripada Swiss GAAP. Walaupun di Swiss sekitar 65% perusahaan publik tetap menggunakan IFRS secara sukarela, namun perlu dipikirkan apakah bila suatu perusahaan yang sudah menggunakan SAK Internasional nantinya akan diijinkan untuk kembali menggunakan SAK Umum seperti di Swiss.

Tantangan kelima adalah menjawab tekanan internasional bila “full IFRS” tidak laku di Indonesia. Saat ini Indonesia mendapatkan tekanan dari dunia internasional untuk mengadopsi penuh IFRS terutama karena Indonesia adalah anggota negara G20. Opsi SAK Internasional sedikit banyak akan mengurangi tekanan internasional tersebut. Tekanan ini mungkin tidak akan hilang apabila Indonesia telah menawarkan SAK Internasional sebagai opsi. Indonesia sebagai negara besar di dunia, bila Full IFRS menjadi opsi maka mata internasional juga akan terus memantau berapa perusahaan yang akan menggunakannya.

Misalnya adalah Jepang yang menyediakan opsi full IFRS pada tahun 2010 namun disambut dingin oleh emiten. Hanya satu perusahaan Jepang yang mengadopsi full IFRS di tahun 2010, lalu hanya bertambah dua perusahaan di tahun 2011, dan bertambah pelan setiap tahun. Pada tahun 2015 jumlah pengguna full IFRS di Jepang hanya berjumlah 75 perusahaan atau sekitar 18.5% kapitalisasi pasar modal di Jepang. Padahal dorongan politik di Jepang sangat kuat terhadap IFRS dari Liberal Democratic Party dan pemerintah Jepang (Nobes and Zeff, 2016). Banyak dual listed Canada yang tetap memilih menggunakan US GAAP (baik untuk pelaporan di Amerika maupun di Canada) beralasan bahwa investor membandingkan mereka dengan kompetitor mereka di Amerika Serikat sehingga dengan menggunakan US GAAP maka mereka akan lebih mudah diperbandingkan. Per tahun 2014  terdapat 128  perusahaan Canada yang menggunakan US GAAP yang mana 110 di antaranya terdaftar di Bursa Amerika (Nobes & Zeff, 2016). Entitas yang memenuhi syarat menggunakan SAK Internasional akan memikirkan dampak adopsi SAK Internasional terhadap laporan keuangannya. Apabila hal ini malah merugikan mereka dibandingkan dengan kompetitor yang menggunakan SAK Umum maka akan mengurangi antusiasme menggunakan SAK Internasional.

Penutup

OJK dan DSAK IAI mungkin perlu melakukan roadshow kepada para perusahaan yang dianggap memenuhi syarat sebagai pengguna SAK Internasional dan bertanya bila SAK ini tersedia bagi mereka apakah mereka akan memilih untuk menggunakannya. Roadshow ini penting untuk mendapatkan gambaran mengenai ketertarikan calon pengguna terhadap standar ini.

Sekian banyak tantangan yang dijabarkan oleh penulis jangan diartikan bahwa penulis menentang komitmen peluncuran SAK Internasional. Namun terlebih untuk membuat Indonesia lebih memahami manfaat dan risiko dari SAK Internasional ini. Sebagai suatu negara besar dan berkembang pesat, sudah selayaknya Indonesia mempiliki opsi “Full IFRS” seperti negara negara lain. Apabila manfaat dari penggunaan SAK Internasional ini dapat dipahami dengan baik, bukan tidak mungkin akan banyak perusahaan di Indonesia yang tertarik untuk menggunakannya.

Daftar Pustaka

Fiechter, P., Halberkann, J.E.R.O.M.E. and Meyer, C.O.N.R.A.D., 2012. Causes and Consequences of a Voluntary Turn Away from IFRS to Local GAAP. working paper, available on www. ssrn. com.

Fiechter, P., Halberkann, J. and Meyer, C., 2018. Determinants and consequences of a voluntary turn away from IFRS to local GAAP: Evidence from Switzerland. European Accounting Review27(5), pp.955-989.

Nobes, C.W. and Zeff, S.A., 2016. Have Canada, Japan and Switzerland Adopted IFRS?. Australian Accounting Review26(3), pp.284-290.

Kaleidoskop SAK 2017 dan Outlook SAK 2018

Minggu, 31 Desember 2017

Catatan Akhir Tahun Ersa Tri Wahyuni.

 

Ditengah liburan akhir tahun yang dipenuhi dengan review film Ayat Ayat Cinta 2, saya membatin apabila ETW menulis review PSAK yang disahkan selama 2017 dan outlook PSAK 2018, apakah akan ada yang tertarik membacanya? Apalagi review PSAK tidak akan ada kalimat pemungkas “Nikahi aku, Fahri” seperti di film AAC 2, paling para pembaca akan dibuat pusing dengan istilah istilah akuntansi yang ETW gunakan. Well, semoga tulisan ini selain informatif juga bisa menghibur para akuntan sekalian, dan bisa dinikmati sambil ngemil jagung bakar di malam pergantian tahun. “Hanya akuntan garis keras yang mau baca artikel tentang PSAK di malam tahun baru” ha ha ha….

Baiklah… yuk kita mulai review apa saja sih standar akuntansi yang sudah disahkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI selama tahun 2017.

Eh sebelum mulai ETW disclaimer dulu deh…. semua tulisan di dalam artikel ini adalah pendapat saya pribadi lho yyaaa…  bukan pendapat resmi DSAK-IAI. Semua pendapat resmi DSAK-IAI harus dalam bentuk tertulis dan biasanya dihasilkan dari suatu due process yang panjang. Jadi ini mah tulisan santai yang saya tulis sambil nyruput kopi dan buka buka buku catatan saya.

Sudah siap semuanya? Panjang lho ini tulisannya, pastikan perut anda kenyang sebelum mulai membaca artikel ini… (ETW juga siapin cemilan nih)

  1. 10 Maret 2017, Pengesahak ISAK 32 Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan.

Ini ISAK (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) ini bukan adopsi dari IFRIC nya IASB, alias murni buatan DSAK sendiri. Public hearingnya ETW masih ingat deh, dilaksanakan bulan Desember, tepatnya tanggal 15 Desember 2016 di Balai Kartini Jakarta. Kenapa saya ingat public hearingnya karena waktu itu SERU banget debat nya mengenai ISAK ini. Waktu itu public hearingnya barengan dengan ED PSAK 72 dan amandemen PSAK 64. Tapi pas pembahasan ISAK 32 yang paling seru guys…. karena ada beberapa perwakilan PLN yang hadir juga di acara tersebut.

Yang belum pernah baca ISAK 32, coba ETW ceritakan sedikit ya sejarah sebabnya kemunculan ISAK ini. Gimana ya ceritanya supaya ringkas nih, karena sejarahnya panjaaaang dan bisa dua hari baru kelar kalau diceritakan semua ha ha ha lebay. Mungkin diceritakan ringkas saja ya. Selama tahun 2016 memang ramai diberitakan di media masa tentang pembangunan listrik 35,000 watt terhambat gara gara PLN harus menerapkan ISAK 8 Perjanjian mengandung sewa. Mangga silakan googling “ISAK 8 dan PLN” maka akan banyak artikelnya di internet sepanjang tahun 2016.

Issue mengenai keengganan PLN untuk menerapkan ISAK 8 sudah menjadi rahasia umum. Bahkan issue ISAK8 ini pernah dibahas di rapat kabinet Jokowi tanggal 22 Juni 2016. Bayangkan booo…. suatu standar akuntansi sampai dirapatkan di rapat kabinet, hebat gak tuh? Lalu DSAK mendengar kemungkinan akan terbit sebuah Pepres yang akan mengatur transaksi pembelian listrik antara PLN dan perusahaan pembangkit listrik.  Nah dapat saja pepres ini akan mengatur hal yang berbeda dengan PSAK. Dan mungkin saja kan di masa depan akan terbit peraturan peraturan lainnya yang berbeda dengan SAK?  Nah di dalam PEPRES NO. 14 / 2017 yang muncul bulan Februari 2017, disebutkan dalam Pasal 8A bahwa PLN melakukan kerjasama penyediaan listrik dengan PPL melalui transaksi jual beli dan bukan transaksi sewa.  (jreeennggg)…. Lalu ada ayat dua dari pasak 8A bahwa akuntansinya akan diatur oleh OJK sesuai dengan ketentuan pasar modal. Nih link Perpresnya : http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175115/Perpres%20Nomor%2014%20Tahun%202017.pdf

Nah disini lah kemudian menjadi polemik. Kalau seandainya nih, OJK menerbitkan peraturan (karena diminta Perpres) yang mengatakan bahwa PLN tidak perlu menerapkan ISAK 8, apakah Laporan Keuangan PLN masih dapat dikatakan sesuai dengan SAK? Karena bukankah peraturan OJK juga termasuk dalam definisi SAK di dalam PSAK 1? Hayooo coba buka lagi buku SAK nya dan dibaca definisi SAK di dalam PSAK 1. Yang repot karena tangannya lagi megang jagung bakar, ini saya kutip ya:

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.  (cetak tebal ditambahkan oleh ETW)

Kenapa itu definisi SAK di dalam PSAK 1 nya begitu dan beda dengan IFRS nya, nah itu another different story…. kapan kapan ETW ceritain deh yak….

DSAK-IAI tentunya gak bisa melarang OJK atau bahkan Presiden untuk menerbitkan peraturan apapun. Tapi DSAK bisa dong memagari dan melindungi SAK nya sendiri, ye pan? Maka terbitlah ISAK 32 ini. Intinya ISAK 32 ini bilang kalau ada peraturan pasar modal yang bertentangan dengan SAK (PSAK dan ISAK) yang sudah spesifik, dan entitas ingin mengikuti peraturan pasar modal, jangan ngaku sudah sesuai dengan SAK. Menurut ETW sih cukup wajar iya gak sih, kalau mau bilang sudah patuh dengan SAK ya harus patuh dengan keseluruhannya, gak bisa tebang pilih.  Lagian nanti di masa depan gimana kalau ada peraturan2 OJK lainnya yang beda dengan SAK. Kalau tidak diterbitkan ISAK 32 ini, auditor bisa bingung memberikan opini. Oh iyyaaa… ISAK 32 ini walaupun disahkan 10 Maret 2017 tapi berlaku efektif sejak 1 Januari 2017.

Dalam rapat DSAK, ETW termasuk yang mendukung sebaiknya definisi SAK 1 nya saja yang dibetulkan, disesuai dengan IFRS 1 nya. Karena di dalam IFRS 1 tidak ada tambahan mengenai peraturan regulator pasar modal lho. Tapi sepertinya usulan ini kurang populer he he he…

Lah, panjang bener ini review ISAK 32 nya. Padahal masih banyak lho PSAK lainnya. Yuk kita lanjut deh… (nyuruput kopi dulu)…

 

2. 26 April 2017 : Annual Improvements 2017 

Annual improvements atau penyesuaian tahunan biasanya memuat penyesuaian yang dilakukan IASB untuk memperjelas kalimat dalam IFRS yang menimbulkan kerancuan atau pertanyaan. Untuk penyesuaian tahunan yang disahkan tanggal 26 April adalah klarifikasi untuk PSAK 15 Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama dan PSAK 67 Pengungkapan kepentingan dalam entitas lain. Intinya dalam penyesuaian tahunan PSAK 15 ditegaskan pada saat pengakuan awal, entitas dapat memilih untuk mengukur investee-nya pada nilai wajar atas dasar investasi-per-investasi. Sedangkan PSAK penyesuaian tahunan PSAK 67 menklarifikasi bahwa persyaratan pengungkapan (selain pada PP10-PP16) juga diterapkan pada setiap kepentingan dalam entitas yang diklasifikan sesuai dengan PSAK 58. Penyesuaian tahunan ini berlaku efektif 1 Januari 2018.

 

 3. 26 Juli 2017 : Pengesahan PSAK 71, PSAK 72 dan Amandemen PSAK 62

 

Rapat DSAK tanggal 26 Juli 2017 menjadi momen penting karena pada tanggal ini disahkan dua PSAK sekaligus. Kedua PSAK ini termasuk PSAK besar karena perubahannya cukup signifikan dibandingkan dengan standar sebelumnya. PSAK 71 mengenai instrumen keuangan (adopsi dari IFRS 9) dan PSAK 72 (adopsi dari IFRS 15) mengenai Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Sedangkan Amandemen PSAK 62 terkait erat dengan penerapan PSAK 71 untuk industri asuransi yang mendapatkan opsi keringanan untuk menunda penerapan PSAK 71 sampai IFRS tentang kontrak asuransi selesai dan disahkan.

 

Dalam exposure draft PSAK 71 dikatakan bahwa tanggal efektif standar ini adalah 2019, karena DSAK sudah bertekad menjaga kesenjangan PSAK dengan IFRS hanya setahun saja. Kalau IFRS 9 berlaku wajib tahun 2018 oleh IASB, maka harusnya PSAK 71 berlaku di Indonesia berlaku tahun 2019. Tapi melihat kesiapan para institusi keuangan di Indonesia dan permintaan ke DSAK agar diundur menjadi tahun 2020, maka diputuskan akhirnya PSAK 71 berlaku tahun 2020 dengan penerapan dini diijinkan. Siapa tahu kan ada bank cabang luar negeri yang mau pakai PSAK 71 nya tahun 2018 karena induknya di Malaysia atau Singapura sudah wajib menggunakan IFRS 9?

 

PSAK 71 ini dapat memberikan dampak besar untuk cadangan penurunan nilai perbankan di Indonesia. Kalau survey-survey di luar negeri kemungkinan cadangan penurunan nilai dapat meningkat sampai 30%-50%. Oleh sebab itu sudah sejak lama DSAK IAI dan OJK membuat working group untuk IFRS 9 ini yang juga beranggotakan para bankir, untuk membantu persiapan penerapan PSAK ini. Public Hearing untuk ED PSAK 71 ini dilaksanakan 24 October 2016. Jadi cukup lama juga ya waktunya sejak public hearing sampai disahkan Juli 2017.

 

Sama dengan PSAK 72, tanggal efektif exposure draft juga 2019, namun mengingat standar ini kalau bisa berlaku efektinya sama dengan PSAK 71 karena berkaitan erat, maka ketika disahkan tanggal efektifnya disamakan dengan PSAK 71.  Analisis DSAK untuk PSAK 72 ini sepertinya yang akan terkena dampaknya adalah industri real estat dan telekomunikasi. Public hearing untuk PSAK 72 ini bulan Desember 2017 (barengan dengan ED ISAK 32) banyak mengundang entitas dari dua industri ini.  Khusus untuk industri real estat, DSAK-IAI juga melakukan limited hearing pada tanggal 7 Maret 2017 di Bursa Efek Indonesia di mana perwakilan dari REI (Real Estate Indonesia) juga melakukan presentasi pada acara tersebut.

So, walaupun ini dua PSAK baru berlaku tahun 2020, tapi entitas harus mempersiapkan diri sedini mungkin. Jangan mendadak mendadak karena dampaknya bisa saja signifikan.

 

4. 18 September 2017 : Pengesahan PSAK 73, ISAK 33, Amandemen PSAK 13 dan 53. Juga pengesahan ED ISAK 34 Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

 

PSAK 73 Sewa ini merupakan adopsi dari IFRS 16, merupakan PSAK yang besar perubahannya dari PSAK 30 sebelumnya. Undangan public hearing ED PSAK 73, ISAK 33 dan amandemen dilakukan pada 8 Juni di Balai Kartini.  Waktu itu ETW kebagian presentasi amandemen PSAK 13 dan itu jatah presentasinya terakhir banget setelah diskusi PSAK 73 dan ISAK 33, jadi mungkin gak ada yang dengerin ha ha ha

Anyway PSAK 73 ini emang dahsyat beneran guys (lebay ih ETW), dan bisa berakibat signifikan untuk para perusahaaan yang hobi punya sewa operasi. Perusahaan penerbangan seperti Garuda bisa terkena dampak signifikan bila menerapkan PSAK ini. Oh ya PSAK ini juga berlaku tahun 2020 dengan penerapan dini diijinkan. Tapi kalau mau menerapkan dini (semisal di tahun 2018), jangan lupa PSAK 72 nya juga kudu diterapkan juga.

Nah tuh kebayang kan tahun 2020 ada tiga PSAK besar yang harus diterapkan seluruh entitas yakni PSAK 71, PSAK 72 dan PSAK 73.

ISAK 33 Transkasi Valuta Asing dan Imbalan di Muka ini merupa adopsi dari IFRIC 22. Jadi ini IFRIC muncul karena ada pertanyaan, kalau seandainya nih perusahaan terima atau bayar cicilan dengan mata uang asing di awal sebelum menjual atau menerima aset yang dibeli, pakai kurs yang mana? Kurs ketika pembayaran dimuka dilakukan (diterima) atau pakai kurs ketika aset diakui? Nah IFRIC 22/ISAK 33 ini menjelaskan pakainya kurs transaksi ketika pembayaran dimuka diterima atau dibayar. Kalau bayarnya berkali kali ya pakai kurs yang beda beda bergantung tanggal transaksinya. ISAK ini berlaku efektif 1 Januari 2019 ya.

Amandemen PSAK 15 dan amandemen PSAK 53 gak begitu signifikan menurut ETW. Kedua amandemen ini berlaku 1 Januari 2018.

ED ISAK 34 menjadi exposure draft terakhir yang dikeluarkan oleh DSAK IAI tahun 2017 dan belum disahkan menjadi ISAK sampai akhir tahun 2017. ED ISAK ini merupakan adopsi dari IFRIC 23 yang dikeluarkan oleh IASB. ISAK ini intinya memberikan arahan bagaimana entitas merefleksikan ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan dalam laporan keuangannya.

Setelah beberapa pengesahan, tahun 2017 ditutup dengan public hearing amandemen PSAK 71 dan amandemen PSAK 15 pada tanggal 8 Desember 2017 di Graha Akuntan, Menteng. ETW tidak bisa hadir karena ada acara Doctoral Colloquium dan Joint Conference di UNPAD. Amandemen PSAK 71 dan PSAK 15 ini rencananya akan berlaku tahun 2020.

Lalu pada tanggal 15 Desember 2017, DSAK IAI juga melakukan presentasi di Semarang dalam kegiatan HUT IAI ke 60. Dalam acara ini DSAK melakukan jajak pendapat untuk discussion paper rencana revisi SAK ETAP dan tentang rencana strategis perubahan standar akuntansi non profit.

 

Outlook SAK 2018

Nah bagaimana nih kira-kira aktivitas DSAK tahun 2018 mendatang?

Untuk program adopsi IFRS, IASB telah mengesahkan IFRS 17 Insurance Contracts. Ini belum diadopsi oleh DSAK-IAI dan mungkin (dugaan ETW) akan menjadi rencana kerja tahun 2018. Exposure Draft PSAK kontrak Asuransi kemungkinan besar akan dikeluarkan tahun 2018 agar perusahaan asuransi dapat bersiap siap lebih dini.

Menilik program kerja IASB tahun 2018, sepertinya IASB akan memasuki masa “calm year” karena tidak ada IFRS besar yang akan disahkan tahun 2018. Mungkin yang harus dicermati hanya perubahan conceptual framework yang ditargetkan tahun 2018 selesai. Selebihnya tahun 2018 IASB banyak melakukan research project.

Untuk IFRIC sepertinya sampai hari ini belum ada IFRIC baru yang belum diadopsi DSAK-IAI namun melihat rencana kerja IASB, ada empat rencana amandemen penting yang ditargetkan untuk disahkan pada semester satu tahun 2018.

Yang menarik dari amandemen IASB adalah rencana mengubah definisi bisnis dalam IFRS 3. Ini mengikuti perkembangan yang ada di FASB. Sudah pernah ETW ulas sedikit ketika membahas mengenai akuntansi untuk startup. Nih link nya. http://etw-accountant.com/tag/startup/

Lalu apalagi nih agenda besar DSAK tahun 2018. Mumpung IFRS nya sedang “calm year”, DSAK IAI mungkin akan fokus dengan review SAK ETAP dan juga standar akuntansi non profit. Saat ini discussion paper sudah dikeluarkan untuk menjaring masukan dari masyarakat apa yang seharusnya dilakukan oleh DSAK-IAI.

Let’s wrap up ya…. karena itu suara petasan juga sudah mulai rame di luar. Tahun 2018 kemungkinan besar DSAK akan mengeluarkan ED PSAK mengenai Kontrak Asuransi. Ini cukup signifikan beda nya dengan PSAK 62 saat ini. IASB memberikan tanggal efektif untuk IFRS 17 ini tahun 2021, maka mungkin di Indonesia akan mulai berlaku 2022 (satu tahun jarak).

Juga DSAK IAI mungkin akan mengeluarkan keputusan tentang bagaimana SAK ETAP akan direvisi. Apakah akan digantikan dengan IFRS for SME atau mungkin dengan alternatif lainnya, bergantun dengan masukan masyarakat. Untuk revisi standar akuntansi non-profit juga kemungkinan tahun 2018 DSAK IAI akan membuat keputusan baiknya bagaimana. Apakah PSAK 45 ditarik lalu digantikan dengan produk lainnya yang merupakan interpretasi dari PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan? Apakah perlu dikeluarkan standar akuntansi mengenai koleksi dan kontribusi? Keputusan ini juga masih menunggu masukan dari masyarakat. Makanya yuk ikut berpartisipasi dalam penyusunan standar akuntansi di Indonesia dengan memberikan masukan.

Yuk beri masukan. Berikut link untuk discussion papernya guys : http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-1037-permintaan-tanggapan-discussion-paper–reviu-komprehensif-sak-etap-dan-revisi-psak-untuk-entitas-nirlaba

 

Siiippp…. segini dulu ya. Mari kita sambut tahun 2018 dengan gembira. Selamat Tahun Baru 2018 !